Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). (https://tinyurl.com/4sssv92v)

    16 Januari 1966: mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 16 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan keberanian generasi muda dalam menuntut perubahan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negeri.

    KAMI, yang dibentuk pada 25 Oktober 1965, muncul sebagai respons atas ketegangan pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang dituduhkan pada PKI. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme dan dianggap sebagai perwakilan aspirasi rakyat yang mendambakan perbaikan kondisi bangsa. Dalam aksi besar-besaran pada Januari 1966, mahasiswa membawa tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat inflasi.

    Demonstrasi tersebut mencerminkan ketegangan politik yang memuncak, terutama karena Presiden Soekarno masih mempertahankan konsep “Nasakom” yang mengakomodasi PKI. Meski mendapat tentangan dari pemerintah, aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas, termasuk dari kekuatan militer yang semakin tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya membuat perubahan besar tak terhindarkan.

    Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima mandat untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang genting. PKI akhirnya dibubarkan, dan pengaruhnya dalam pemerintahan dihentikan sepenuhnya. Keberhasilan mahasiswa dalam memperjuangkan Tritura tidak hanya menjadi tonggak sejarah peran generasi muda dalam politik, tetapi juga membawa Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru.

    Namun, langkah besar ini juga meninggalkan luka dalam sejarah. Pembubaran PKI diikuti oleh tindakan represif, termasuk kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota atau simpatisan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering kali membawa konsekuensi kompleks yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa.

    Aksi heroik mahasiswa KAMI pada 16 Januari 1966 membuktikan bahwa suara pemuda dapat menjadi katalisator perubahan besar. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perbaikan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dipegang generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Nasi Goreng dan Sinyal Komunikasi Megawati-Prabowo di Tengah Kasus Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA — Sinyal komunikasi politik antara Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mencuat di tengah kontroversi kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

    Muncul kabar bahwa ada upaya lobi yang dilakukan Megawati ke Prabowo saat pemeriksaan Hasto, Senin (13/1/2025). Namun, seluruh pihak membantah bahwa ada upaya komunikasi yang dijalin antara Megawati dan Prabowo. 

    Pada hari itu, Hasto diperiksa perdana dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

    Hasto diperiksa atas dua surat perintah penyidikan (sprindik) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Setelah menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam, Hasto keluar dari Gedung KPK tanpa mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Tim hukum PDIP sempat memberikan surat permohonan kepada pimpinan KPK agar proses hukum menunggu putusan praperadilan yang telah diajukan di PN Jakarta Selatan. 

    Surat permohonan itu pun ditolak oleh pimpinan KPK. Namun, itu tidak membuat Hasto lantas langsung ditahan untuk 20 hari pertama. 

    Beberapa hari sebelumnya, tepatnya pada HUT ke-52 PDIP, Jumat (10/1/2025), Ketua Umum PDIP Megawati mengkritik KPK habis-habisan. Dia menguliti lembaga antirasuah maupun penegak hukum lain akibat diusutnya kasus yang menjerat Hasto sebagai tersangka. 

    Menurutnya, hal itu tidak lepas dari peta politik saat ini. PDIP, kendati tidak mengenal istilah oposisi, memosisikan dirinya berada di luar pemerintahan karena tidak menaruh kadenrya di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.  

    Di tengah kerasnya kritik Megawati ke penegakan hukum hingga berlangsungnya Pilpres dan Pilkada, dia mengaku hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prabowo atas responsnya terhadap pencabutan TAP MPRS soal tuduhan keterlibatan Soekarno dalam G30S PKI. 

    Dia memastikan tidak bermusuhan dengan pria yang pernah menjadi calon wakil presiden pendampingnya pada Pilpres 2009 itu. 

    “Saya bilang kan, ‘Eh mas Bowo [panggilan Prabowo], iki aku tak ngomong.’ Iya, tak rungokke pak Prabowo ini, orang mikir saya sama dia itu wah kayak musuhan atau apa. Enggak!,” ungkapnya di pidato yang disampaikan olehnya, Jumat (10/1/2025). 

    Putri dari Presiden Soekarno itu mengungkap pernah menyampaikan ke Prabowo ihwal apa yang dialami partainya belakangan ini. Namun, Megawati tak memerinci kapan komunikasi dimaksud dilakukan.

    “Saya bilang, ‘Mas kita kan boleh dong, saya ketua umum, kamu ketua umum, kalau kamu dibegitukan, melihat anak buah kamu dibegitukan, apa rasanya sebagai ketua umum? Pasti perasaan kita sama’,” kata perempuan yang merupakan Presiden ke-5 RI itu.  

    Megawati lalu menyinggung bahwa Prabowo senang memakan nasi goreng buatannya. Dia menyebut sudah lama Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak menyantap nasi goreng buatannya. 

    Megawati juga mengungkap ada anak buahnya yang berupaya untuk menyampaikan pesan dari pihak Prabowo soal keinginan untuk bertemu. 

    “Ada yang ngomong, ‘Bu ada yang udah minta nasi goreng.’ Oh, minta nasi goreng, oh minta nasih goreng aku aja lagi mumet anak-anakku banyak yang enggak jadi [kalah Pemilu]. Memang enggak boleh? Ya boleh lah,” ucapnya sambil disambut tawa peserta acara. 

    Adapun pihak Megawati dan pihak Prabowo sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2024 lalu telah sama-sama berupaya mempertemukan dua ketua umum partai politik itu. Banyak yang memperkirakan pertemuan itu bisa menjadi sinyal merapatnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Nyatanya, sampai dengan berjalannya pemerintahan Prabowo selama kurang lebih empat bulan ini, keduanya diketahui belum pernah bertemu langsung. 

    Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah lalu mengungkap komunikasi antara Megawati dan Prabowo terjadi melaluinya dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Keduanya merupakan pimpinan MPR 2019-2024. 

    Basarah mengaku, empat hari sebelum pelantikan Prabowo, dia ditugaskan untuk menyampaikan ke Muzani soal sikap politik PDIP untuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Melalui Basarah, Megawati menyampaikan kepada Prabowo bahwa akan bekerja sama dengan pemerintahan baru tanpa mengirimkan kader untuk Kabinet Merah Putih.

    “Ibu menegaskan posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai 2014 yang lalu. Mengapa demikian? karena kata Bu Mega lebih lanjut ‘Saya memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik dengan Pak Prabowo.’ Ibu menyebutnya Mas Bowo,” kata Basarah di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1/2025). 

    Diamini Gerindra, Dibantah Istana Dan Kpk

    Partai Gerindra membantah adanya komunikasi Megawati dan Prabowo, khususnya soal proses hukum terhadap Hasto. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sudah ada beberapa pihak yang sudah menanyakan hal itu kepadanya. 

    Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu menyampaikan, proses penegakan hukum di KPK menjadi kewenangan para penegak hukum di komisi antirasuah tersebut. Dia memastikan tidak ada hubungannya dengan Prabowo atau Gerindra. 

    “Sehingga kalau ada pertanyaan tidak ada hubungannya dengan pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada, belum ada [Megawati telepon Prabowo],” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/1/2025).  

    Meski demikian, partai yang didirikan Prabowo itu tidak membantah soal potensi bertemunya kedua patron itu. Secara terpisah, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Megawati dan Prabowo bisa dilakukan akhir Januari 2025. 

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI AM Putranto memastikan bahwa belum ada rencana agenda pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada,” ungkapnya kepada wartawan di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Rabu (15/1/2025). 

    Di sisi lain, KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap Hasto berlanjut tanpa adanya intervensi. Ketua KPK Setyo Budiyanto mengaku tidak mendengar kabar upaya lobi Megawati ke Prabowo. Dia memastikan tidak ada lobi-lobi yang diketahuinya di KPK pada pemeriksaan Hasto. 

    “Jadi sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih enggak. Dari sini enggak ada [lobi-lobi],” katanya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/1/2025). 

    Adapun Setyo menjelaskan bahwa penyidik pasti memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan atau tidak terhadap seorang tersangka. 

    Dalam kasus Hasto, berdasarkan catatan Bisnis elite PDIP itu telah diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 dan sebagai tersangka 13 Januari 2025. Hasto sebelumnya telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada 6 Januari 2025, namun berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang. 

    Setyo mengatakan bahwa penyidik di kasus Hasto tidak langsung melakukan penahanan karena masih ada beberapa keterangan saksi yang dibutuhkan. Pria yang pernah menjadi Direktur Penyidikan KPK itu menuturkan, informasi yang diterima pimpinan hanyalah terkait dengan pemeriksaan Hasto. Belum ada detail mengenai rencana penahanan. 

    “Yang ada hanya laporan tentang pemeriksaan, tapi kepada rencana penahanan dan sebagainya itu belum masuk kepada pimpinan. Jadi artinya bahwa segala sesuatunya belum sampai ke situ. Memang, baru tahap pemeriksaan saja,” kata perwira Polri bintang tiga itu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Hasto diperiksa oleh penyidik KPK selama 3,5 jam pada Senin lalu. Namun, KPK memutuskan Hasto belum akan ditahan pada pemeriksaan perdananya sebagai tersangka. 

    KPK menilai, kendati belum ditahan, upaya paksa terhadap Hasto bisa dilakukan apabila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas penyidikan siap untuk dilimpahkan. 

    “Pasti nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali. Tapi fokus penyidik saat ini adalah memenuhi unsur perkara di tindak pidana yang sedang disangkakan kepada beliau,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto, Senin (13/1/2025).

    Hasto tak berbicara soal pemeriksaannya usai keluar dari Gedung KPK. Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail hanya membenarkan bahwa kliennya ditanyakan soal dua sprindik yang diterbitkan KPK, yakni suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan dugaan perintangan penyidikan. 

    Sebelum pemeriksaan, Hasto mengaku sudah siap secara formil dan materiil menghadapi pertanyaan dari penyidik. Dia dan timnya pun sudah mengajukan praperadilan. Dia menilai proses hukum yang dihadapinya saat ini merupakan bagian dari risiko. 

    “Kami diajarkan Bung Karno dan ibu Mega, perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Sehingga hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum,” ucapnya.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka disetujui pada rapat expose yang dihadiri oleh pimpinan dan pejabat struktural Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK, Desember 2024 lalu.

    Expose itu digelar tidak lama setelah pimpinan KPK Jilid VI mulai menjabat. Ketua KPK Setyo Budiyanti mengumumkan status Hasto dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah selaku tersangka pada pengembangan penyidikan.

    Kasus tersebut sudah mulai diusut KPK sejak 2020. Pada saat itu, lembaga antirasuah menetapkan empat orang tersangka yaitu anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, Saeful Bahri dan Harun Masiku. Hanya Harun yang sampai saat ini belum dibawa ke proses hukum.

  • Menerka Arah Politik di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

    Menerka Arah Politik di Balik Rencana Pertemuan Megawati dan Prabowo

    loading…

    Hilal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Hilal rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto mulai terlihat. Politikus senior PDIP yang merupakan ajudan Bung Karno atau Soekarno, Sidarto Danusubroto menjadi jembatan pertemuan itu.

    Dalam video yang beredar, Sidarto membisikkan tentang keinginan Prabowo bertemu Megawati. Momen tersebut terjadi saat perayaan HUT ke-52 PDI-P yang digelar di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

    Ketika itu, Megawati duduk diapit anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo. Sedangkan Sidarto membungkuk ketika membisikkan pesan itu. Kalimat yang diucapkan Sidarto diulangi Puan.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku menjadi utusan Partai Gerindra untuk menggagas pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo. Bahkan, Muzani juga mengaku telah bertemu Megawati.

    Muzani mengaku, Megawati menyampaikan sejumlah pesan. Salah satunya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah memulihkan nama baik ayahnya, Soekarno.

    Dia berharap pertemuan kedua tokoh negara itu bisa berlangsung pada bulan ini. “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini, makin cepat, makin bagus,” kata Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

  • Respons Video Puan, Sekjen Gerindra: PDIP Beri Isyarat Baik Tetap Dukung Pemerintah – Page 3

    Respons Video Puan, Sekjen Gerindra: PDIP Beri Isyarat Baik Tetap Dukung Pemerintah – Page 3

    Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan itu, menurutnya terjadi sebelum wacana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati menguat beberapa hari belakangan.

    “Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Terkait apa saja pembahasan di kediaman Megawati, Muzani tak menjelaskan secara lugas. Dia hanya menyinggung soal TAP MPR terkait Presiden pertama RI Sukarno. 

    “Kan seperti dalam pidato Bu Mega, bahwa penghargaan terhadap Presiden pertama Republik Indonesia, Ir Soekarno, setelah pimpinan MPR itu meng-clear-kan beliau dari segala macam sakwasangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam gerakan G30-S PKI, maka tidak ada lagi sakwasangka terhadap Bung Karno,” jelas dia.

     

  • Pemkot Malang Cari Solusi Agar Banjir di Kedungkandang Tidak Terulang

    Pemkot Malang Cari Solusi Agar Banjir di Kedungkandang Tidak Terulang

    Malang (beritajatim.com) – Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan berharap penanganan di kawasan Jembatan Glendangpakem, Madyopuro yang dilalui aliran Sungai Amprong menjadi perhatian serius. Daerah ini rawan banjir luapan Sungai Amprong saat hujan deras terbaru pada Selasa, (14/1/2025) kemarin.

    Iwan telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Kepala Perangkat Daerah mulai dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP), Camat Kedungkandang, serta beberapa Lurah di wilayah terdampak pada Rabu, (15/1/2025).

    Jembatan Glendangpakem salah satu akses merupakan akses penghubung antara Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Cemorokandang. Sebelumnya jembatan ini terdampak banjir parah pada 24 Desember 2024 lalu.

    Iwan sendiri telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera melakukan penanganan. Solusinya melakukan peninggian Jembatan Glendangpakem dan pelebaran badan sungai agar aliran air tidak terhambat dan menggenangi pemukiman warga.

    “Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir, salah satunya adalah ketinggian jembatan yang kurang sehingga menyebabkan air tertahan dan meluap,” ujar Iwan.

    Iwan menginstruksikan Kepala Dinas Banjir PUPRPKP untuk menyiapkan materi yang akan didiskusikan dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Provinsi Jawa Timur.

    Beberapa wilayah masuk daerah rawan banjir seperti Jalan Bondowoso – Jalan Tidar, Jalan Letjen Sutoyo – Jalan J.A. Suprapto, dan Jalan Soekarno Hatta yang sedang ditangani. Untuk penanganan banjir di wilayah Kedungkandang akan disampaikan dalam pertemuan mendatang.

    “Kita akan mendiskusikan secara keseluruhan bersama BBWS tentang penanganan banjir di Kota Malang. Potensi banjir di Kedungkandang yang disebabkan oleh tumpukan tanah di sempadan, kemudian sampah bambu dan sampah lainnya, maka kita cari intervensinya seperti apa dan kita usulkan kepada BBWS pada pertemuan yang telah direncanakan,” ujar Iwan. (luc/kun)

  • Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Bung Karno Faktor Akan Mempertemukan Megawati dan Prabowo

    Malang (beritajatim.com) – Rencana pertemuan dan silaturahmi antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDI Perjuangan. Hal itu disampaikan Ahmad Basarah, Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, Rabu (15/1/2025).

    “Sinyal Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, salah satunya disampaikan dalam pesan Bu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” ucap Basarah.

    Salah satu amanat Megawati yang sudah saya sampaikan kepada Pak Muzani, sambung Basarah, saat itu adalah pesan bahwa beliau akan bersedia bertemu dengan Pak Prabowo. Namun waktunya akan dilakukan setelah Presiden Prabowo menyusun dan melantik semua menteri kabinetnya.

    “Hal itu memberikan pesan yang kuat bahwa jika Bu Mega dan Pak Prabowo suatu saat bertemu langsung, tidak ada kaitannya dengan urusan kursi kabinet,” bebernya.

    Basarah menilai, selain itu, Bu Mega juga memberikan alasan mengapa beliau bersedia untuk bertemu langsung dengan Pak Prabowo. “Bu Mega menjelaskan karena memang antara saya dan Pak Prabowo tidak pernah punya masalah dan tetap bersahabat baik dari sejak dulu hingga saat ini,” tegasnya.

    “Jadi sebenarnya, kesediaan Bu Mega untuk bertemu Pak Prabowo bukan baru kali ini saja dikemukakan. Pesan bahwa Bu Mega bersedia untuk bertemu dengan Pak Prabowo sudah beliau smpaikan jauh hari sebelumnya,” sambung Basarah.

    Basarah melanjutkan, kerekatan hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo bertambah kuat boundingnya ketika saya laporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Pak Prabowo tanggal 30 September 2024 di ruang kerja Menhan RI.

    “Pada saat itu sepuluh orang Pimpinan MPR dipimpin Pak Bambang Soesatyo menyampaikan surat Pimpinan MPR kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno setelah Pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum,” ujarnya.

    Saat itu, lanjut Basarah, Pak Prabowo merespon surat Pimpinan MPR tersebut dan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai Presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    “Bahkan Pak Prabowo mengatakan, tolong sampaikan kepada Ibu Megawati dan Mas Guntur Soekarno Putra kalau saya juga adalah seorang pengagum dan pencinta Bung Karno. Pak Prabowo kemudian menunjuk tangannya ke arah meja kerja utama beliau sebagai Menhan RI yang dibelakangnya terdapat lukisan besar Bung Karno sedang menunggang kuda,” terangnya.

    Seluruh hasil pertemuan dan pembicaraan saya bersama Pimpinan MPR lainnya dengan Pak Prabowo tersebut kemudian saya laporkan kepada Bu Mega.

    Sejak saat itulah sebenarnya, Bu Mega sudah ingin bertemu langsung dengan Prabowo untuk mengucapkan terima kasih atas respon yang begitu baik beliau tentang pemulihan nama baik Bung Karno. Namun, ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo tersebut akhirnya baru disampaikan dalam pidato resmi HUT PDI Perjuangan ke 52 tanggal 11 Januari 2025 kemarin.

    Dengan demikian, tambah Basarah, faktor Bung Karno lah yang akan mempertemukan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, selain faktor persahabatan mereka berdua yang sangat baik.

    Di luar faktor tersebut, kata Basarah, alasan lain yang membuat Bu Mega bersedia bertemu Presiden Prabowo adalah karena bu Mega sangat concern memikirkan perkembangan situasi global dan potensi krisis dunia akibat perang antarbangsa dan krisis lingkungan hidup serta krisis pangan dunia akibat pemanasan global. Bu Mega mengkhawatirkan berbagai krisis dunia itu akan berdampak langsung terhadap nasib rakyat dan bangsa Indonesia.

    “Saya meyakini sepenuhnya, jika insya Allah terjadi pertemuan antara Presiden RI ke-5 dengan Presiden RI ke-8, yang ada di hati dan pikiran serta yang akan dibicarakan Bu Mega dengan Presiden Prabowo adalah tentang nasib dan masa depan Indonesia Raya,” Basarah menutup. (yog/kun)

  • Sekjen Gerindra sebut telah bertemu Megawati dan mendapat pesan

    Sekjen Gerindra sebut telah bertemu Megawati dan mendapat pesan

    Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan pesan dari Presiden Ke-5 RI itu.

    Dia pun tak menampik ketika dikonfirmasi ihwal dirinya yang menjadi perantara untuk mematangkan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Ya, ada pesan-pesan lah begitu. Ibu Megawati menyampaikan beberapa pesan,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Dia mengaku salah satu pesan yang disampaikan Megawati yaitu ucapan terima kasih kepada Prabowo yang telah ikut membantu menindaklanjuti pemulihan nama baik sang ayah, Soekarno, dari tuduhan terkait dengan Gerakan 30 September (G30S) PKI.

    Dia menyebut ucapan terima kasih tersebut, seperti yang diutarakan pula dalam pidato Megawati saat HUT Ke-52 PDIP, Jumat (10/1).

    “Setelah pimpinan MPR itu meng-clear-kan beliau dari segala macam sakwa sangka dan tuduhan, seperti dalam TAP MPR Nomor 33, yang di mana dalam TAP MPR itu ada sangkaan dan dugaan beliau terlibat dalam Gerakan G30S PKI, maka tidak ada lagi sakwa sangka terhadap Bung Karno, yang notabene adalah bapaknya, Ibu Mega,” tuturnya.

    Dia menyebut Prabowo setelah dilantik menjadi Presiden RI segera menindaklanjuti Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Negara dari Presiden Soekarno yang dikeluarkan oleh pimpinan MPR RI periode 2019-2024.

    “Pak Presiden Prabowo segera memulihkan hak-hak Presiden Soekarno dengan gaji, pensiun, dan keuangan, sehingga Bu Mega menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan saya sampaikan itu kepada Bapak Prabowo,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan menteri kabinet.

    Selanjutnya, kerekatan hubungan Megawati dan Prabowo bertambah kuat bounding-nya ketika Basarah melaporkan hasil pertemuan Pimpinan MPR 2019-2024 dengan Prabowo pada 30 September 2024 di ruang kerja Menteri Pertahanan RI.

    Pada saat itu sepuluh orang pimpinan MPR yang dipimpin Bambang Soesatyo menyampaikan surat pimpinan MPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto tentang permohonan tindak lanjut pemulihan nama baik Bung Karno, setelah pimpinan MPR membuat surat penegasan tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor XXXIII Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan penegasan bahwa tuduhan Presiden Soekarno telah mendukung pemberontakan G30S/PKI tidak pernah dibuktikan dan batal demi hukum.

    Saat itu, Prabowo merespons surat pimpinan MPR tersebut dengan mengatakan, “tanpa surat pimpinan MPR ini, kalau menyangkut hak-hak Bung Karno jika saya sudah menjabat sebagai presiden nanti pasti akan saya kerjakan”.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sekjen Gerindra Berharap Pertemuan Prabowo-Megawati Terjadi di Januari Ini: Makin Cepat, Makin Bagus – Halaman all

    Sekjen Gerindra Berharap Pertemuan Prabowo-Megawati Terjadi di Januari Ini: Makin Cepat, Makin Bagus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berharap pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri segera terjadi di bulan Januari 2025 ini.

    Menurutnya wacana pertemuan keduanya semakin cepat terwujud, semakin bagus.

    “Saya berdoa mudah-mudahan bisa bulan ini (Januari), makin cepat, makin bagus,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Muzani mengatakan, masyarakat Indonesia menyambut baik jika kedua tokoh bangsa tersebut bertemu.

    Apalagi, menurutnya jika Prabowo dan Megawati bertemu akan membuat kondisi politik di tanah air semakin kondusif, pasca-Pilpres 2024.

    “Suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif dan seterusnya,” ujar Ketua MPR RI itu.

    “Dampaknya ke siapa? InsyaAllah kita semua rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu, sehingga pertemuan antar kedua beliau diharapkan bisa membawa angin segar bagi perpolitikan bangsa dan negara,” ujarnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebut, rencana pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto, hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang cocok.

    Hal itu disampaikannya merespons potongan video viral Ketua DPR RI Puan Maharani, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto ingin bertemu secara langsung dengan Megawati Soekarnoputri.

    “Tentang kemungkinan pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarno Putri adalah sesuatu hal yang sangat mungkin untuk terjadi,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    “Tinggal saya kira diantara keduanya akan mencari waktu dan tempat yang baik untuk kemungkinan mereka berdua bertemu,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri membantah hubungannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto sedang dalam kondisi tidak baik.

    Dia memastikan kabar tersebut tidak benar.

    Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat perayaan HUT ke-52 PDIP tahun di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) sore.

    “Pak Prabowo, orang mikir saya sama Pak Prabowo musuhan apa enggak, enggak kok,” ujar Megawati dalam pidato sambutannya.

    Namun, Megawati tidak menampik dirinya tidak rela mengenai kondisi yang terjadi oleh sejumlah kadernya.

    Dia pun meyakini Prabowo tidak akan rela melihat anak buahnya diperlakukan tidak baik.

    “Saya bilang ‘mas kita kan boleh dong saya Ketum kamu Ketum. Kalau kamu dibegitukan melihat anak buah kamu dibegitukan apa rasanya sebagai ketum’ pasti perasaan kita sama,” jelasnya.

    Presiden ke-5 RI itu memahami ada informasi Prabowo ingin bertemu dirinya untuk diberikan sajian nasi goreng buatannya. Namun, dia masih enggan memenuhi permintaan itu karena masalah internal partai.

    “Bukan sombong, padahal dia senang, saya masakin nasi goreng. Udah lama. ada yang ngomong, ada yg ngomong minta nasi goreng, loh aku ae lagi mumet banyak anak-anaku yang enggak jadi,” jelasnya.

    “Ya gitu loh, emangnya ga boleh? boleh. tapi kan prinsip. ‘Mas, ben ne wae aku neng kene wae, situ sono lah rame-rame’,” sambungnya.

    Namun begitu, Megawati pun berkomitmen dirinya tidak akan membuat rusuh kepada pemerintahan Presiden Prabowo. Baginya, pertemuan dengan Prabowo masih diwakilkan dengan orang kepercayaannya.

    “Apa aku ngerusuhi situ kan enggak toh, kalau aku perlu situ yo enggak perlu ketemu toh aku bisa kok ngirim orang, sampe. Gitu lho. Itu apa namanya? startegi politik. Ngono wae ko ora iso mikir,” pungkasnya.

  • Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Istana: Sampai saat ini tak ada rencana pertemuan Prabowo-Megawati

    Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    Saat dikonfirmasi mengenai kabar yang beredar, AM Putranto menepis adanya agenda pertemuan tersebut dalam waktu dekat.

    “Oh enggak. Enggak ada itu ya. Siapa yang memberitahu? Kan enggak ada?” ujarnya kepada awak media di Kantor KSP Jakarta, Rabu.

    Ia juga menyarankan agar informasi terkait hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada pejabat terkait di Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO).

    “Nanti konfirmasi ke PCO saja lebih bagus,” katanya menambahkan.

    Lebih lanjut, Putranto menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana pertemuan dari kedua tokoh nasional tersebut. “Tidak ada rencana beliau saya lihat,” ucapnya.

    Saat ditanya apakah kemungkinan pertemuan itu belum terjadwal, Putranto kembali menegaskan bahwa ia belum mendengar kabar tersebut.

    “Iya, saya juga tidak mendengar. Masa saya harus berbicara. Enggak ada. Sampai saat ini enggak ada,” ujarnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan bahwa Presiden Ke-1 RI Soekarno menjadi faktor yang akan mempertemukan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Awalnya, Basarah menuturkan rencana pertemuan dan silaturahim antara Megawati dan Prabowo sudah digagas sejak beberapa bulan lalu melalui kader-kader Gerindra dan PDIP.

    “Sinyal Ibu Megawati bersedia merencanakan pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto salah satunya disampaikan dalam pesan Ibu Mega yang diamanatkan kepada saya untuk disampaikan kepada Pak Prabowo melalui Sekjen Gerindra Ahmad Muzani tanggal 17 Oktober 2024 lalu di ruang kerja Ketua MPR di Gedung Nusantara III Komplek DPR/MPR/DPD RI,” kata Basarah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan salah satu amanat Megawati yang sudah disampaikan kepada Muzani saat itu adalah pesan bahwa Megawati bersedia bertemu Prabowo setelah pelantikan Anggota Kabinet Merah Putih.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dirjen Imigrasi Pastikan Harun Masiku Masih Berada di Indonesia

    Dirjen Imigrasi Pastikan Harun Masiku Masih Berada di Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam memastikan buron Harun Masiku berada di Indonesia apabila merujuk pada data perlintasan imigrasi per 7 Januari 2020. 

    Hal itu diungkap oleh Saffar usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (15/1/2025). Dia mengaku mendapatkan 25 buah pertanyaan oleh penyidik ihwal perlintasan Harun Masiku sekitar lima tahun yang lalu. 

    Berdasarkan catatan Bisnis, pihak Imigrasi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Harun telah kembali ke Indonesia dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada 7 Januari 2020. Sehari sebelumnya, tersangka kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 dan mantan caleg PDIP itu terdeteksi keluar negeri pada 6 Januari 2020. 

    “Tanggal 7 dia [Harun] kembali ke Indonesia. Data perlintasan kita mengatakan dia ada di Indonesia,” ungkap Saffar, yang lima tahun lalu menjabat sebagai Kepala Imigrasi Soekarno-Hatta di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/1/2025). 

    Adapun perlintasan Harun Masiku bukan satu-satunya hal yang didalami penyidik KPK dari Saffar. Dia juga ditanya soal peran Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kasus tersebut. 

    Saffar menyebut, Yasonna pada lima tahun yang lalu sempat membentuk tim untuk memeriksa soal riwayat keimigrasian Harun. Saffar merupakan salah satu anggota dari tim bentukan Yasonna itu. 

    “Saya tadi ditanya terkait pembentukan tim pemeriksa yang dibentuk oleh pak Yasonna pada waktu itu,” ungkapnya. 

    Yasonna sebelumnya telah diperiksa KPK pada 18 Desember 2024 lalu. Kurang dari sepekan setelah itu, penyidik lalu memutuskan untuk menambahkan nama Yasonna di daftar cegah ke luar negeri untuk enam bulan pertama. 

    Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dicegah agar bisa dipastikan berada di Indonesia selama proses penyidikan kasus Harun berlangsung. 

    Sebagaimana diketahui, KPK telah mengusut kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024 sejak 2020. Pada saat itu, KPK telah menetapkan empat tersangka yakni Wahyu Setiawan, Agustina Tio F, Saeful Bahri dan Harun Masiku.  

    Sampai saat ini, hanya Harun yang belum dibawa ke hadapan proses hukum karena masih berstatus buron.  

    Pada pengembangan perkaranya, KPK mnetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka. Mereka diduga ikut serta memberikan suap kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU 2017-2022 untuk memenangkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih DPR Sumsel I menggantikan Nazarudin Kiemas. Sebagian uang suap itu diduga berasal dari kantong Hasto.  

    Di sisi lain, Hasto juga diduga merintangi penyidikan dengan memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya serta melarikan diri pada saat OTT 2020 lalu, serta memengaruhi saksi KPK pada Juni 2024.