Xcloud.id

Tag: Soekarno

  • Sosok Sri Endang Hartatik, Identitas Asli Wanita Yang Mengaku Ratu Sedunia Punya Uang di 17 Negara

    Sosok Sri Endang Hartatik, Identitas Asli Wanita Yang Mengaku Ratu Sedunia Punya Uang di 17 Negara

    TRIBUNJATENG.COM – Inilah sosok Sri Endang Hartatik, identitas asli wanita yang viral menyebut dirinya sebagai ratu sedunia.

    Fakta tersebut didapatkan dari postingan ratu sedunia yang memperlihatkan sebuah sertifikat mengatasnamakan union bank indonesia dan bertanda tangan Soekarno.

    Sosok ratu sedunia membuat gempar satu Indonesia lantaran pengakuannya yang mengejutkan.

    Ratu sedunia mengaku dirinya adalah pewaris Kerajaan Surya Loka Langit yang berkuasa di dunia.

    Bahkan ratu sedunia juga menyebut dirinya bisa mencairkan uang dari 17 negara di dunia.

    Belakangan, terungkap nama asli hingga asal-usul ratu sedunia.

    Untuk diketahui, sosok ratu sedunia belakangan viral setelah videonya saat membuat pernyataan kontroversi viral di media sosial.

    Dilansir TribunnewsBogor.com dari akun TikTok @info_seputar_nusantara, wanita yang mengaku ratu sedunia itu mengurai pernyataan panjang lebar soal dirinya.

    Dalam pernyataan tersebut, ratu sedunia menyebut dirinya bisa mencairkan uang dari belasan negara hingga membawa-bawa sosok presiden Soekarno.

    “Saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Oletra udah dikembalikan kepada saya, oleh paduka raja ngahiyang, raja bumi, raja lautan. Saya sebagai putri pewaris kerajaan surya loka langit ikut menciptakan surya loka sebagai mataram kuno, mataram para dewa, ngahiyang turun bumi sabda jagat. Dan berakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno,” kata ratu sedunia, dikutip pada Rabu (12/2/2025).

    Lebih lanjut, ratu sedunia juga turut membawa-bawa nama Presiden ke-35 Amerika Serikat, John Kennedy.

    Ratu sedunia juga mengungkit soal pemberian berlian 57 kilogram.

    “Dana dari Jerman prasasti dinasti itu dipegang Jerman dengan pangkat saya rajawali atau ratuwali, putrinya dewa ngahiyang. Di masa itu, putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada ibu pertiwi tahun 57, yaitu perjanjian berlian warna mawar merah beratnya 57 kilo, itu yang saya bawa sebagai bukti dari John Kennedy operan dari Jerman kembali ke ibu pertiwi,” ungkap ratu sedunia.

    Sosok Ratu Sedunia (tiktok)

    Identitas asli

    Kemunculan ratu sedunia di media sosial viral, identitas aslinya pun belakangan terungkap.

    Ditelusuri TribunnewsBogor.com dari sumber pertama videonya muncul, nama asli dan asal-usul ratu sedunia pun terbongkar.

    Dalam akun Instagram @pulungkencanawungu, ratu sedunia rupanya sering membuat konten di media sosial sejak beberapa tahun lalu.

    Bahkan di tahun 2021 sampai 2023, ratu sedunia gencar mengkritik sosok Presiden Jokowi.

    Ditelisik lebih jauh, nama asli ratu sedunia pun terungkap lewat postingan lawasnya tahun 2021.

    Disinyalir nama asli ratu sedunia adalah Sri Endang Hartatik.

    Fakta tersebut didapatkan dari postingan ratu sedunia yang memperlihatkan sebuah sertifikat mengatasnamakan union bank indonesia dan bertanda tangan Soekarno.

    Dalam sertifikat tersebut, Sri Endang disebut telah diberikan amanah sebagai pemegang harta di wilayah Jawa Timur.

    “Nama tersebut berhak menerima akses pencairan dana amanah dari pihak orang-orang pemegang harta amanah Soekarno di wilayah Indonesia bagian Jawa Timur,” tulis sertifikat atas nama Sri Endang Hartatik.

    Di kontennya yang lain, ratu sedunia sempat mengurai tempat tinggalnya, yakni di Kediri, Jawa Timur.

    Dalam akun media sosialnya itu, ratu sedunia juga sempat mengabadikan momen bersama dua anak perempuannya yang sudah menikah.

    RATU SEDUNIA – Tangkapan layar unggahan akun Tiktok @info_seputar_nusantara, dicapture pada Senin (10/2/2025) – Wanita mengaku sebagai Ratu Sedunia membuat heboh media sosial Tiktok, berikut ini 5 ucapan Ratu Sedunia yang membuat heboh. (Tiktok @info_seputar_nusantara)

    Kata pengamat soal ratu sedunia

    Sementara itu, kemunculan ratu sedunia belakangan ditanggapi pengamat sosial.

    Dalam tayangan di kanal youtube tv one news, pengamat sosial Devie Rahmawati menyebut bahwa fenomena kemunculan sosok yang mengaku pemimpin dunia itu sudah ada sejak era reformasi.

    Karenanya terkait hadirnya sosok ratu sedunia, Devie tak lagi heran.

    “Berdasarkan catatan sejarah, memang munculnya banyak ‘pemimpin karismatik’, karena dia punya kemampuan membius masa karena dia punya banyak pengikut itu cukup masif setelah masa reformasi, catatan menurut ahli sejarah, itu ada 47 kerajaan muncul setelah masa reformasi,” ungkap Devie Rahmawati.

    Perihal alasan orang-orang seperti ratu sedunia muncul, Devie mengungkap penjelasan singkat.

    Bahwa biasanya sosok pemimpin karismatik hadir ke tengah masyarakat secara alami.

    “Kok selalu ada sih orang yang mengaku pemimpin dan memiliki pengikut? Masyarakat kita kan masyarakat hirarkis, di mana ada sekelompok orang yang menempati posisi tertentu dan mendapatkan perlakuan istimewa dan pengakuan yang lebih. Kenapa akan selalu muncul orang-orang yang bertindak seakan-akan dia berada dalam puncak sosial. Orang akan selalu bermimpi berada di puncak sosial,” imbuh Devie.

    Adapun asal-usul sang pemimpin karismatik tersebut, Devie mengurai fakta mengejutkan.

    Kata Devie biasanya, orang-orang yang mengaku pemimpin dunia itu adalah sosok yang punya persoalan berat di hidupnya alias depresi.

    “Hoaks muncul ketika ada banyak orang yang sedang mengalami persoalan hidup sehingga mereka tidak lagi mampu berpikir jernih dan melihat janji-janji palsu dari pemimpin karismatik tadi sebagai obat penawar dari persoalan hidup yang mereka alami. Walaupun ada orang yang mengatakan rata-rata pengikutnya orang tua atau dari kalangan menengah ke bawah, faktanya ada masyarakat kota dalam konteks catatan sejarah kita yang terpikat, (seperti) Kanjeng Dimas,” pungkas Devie. (*)

     

  • Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Ketua Banggar DPR: Pemotongan Anggaran untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat – Page 3

    Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Soal Efisiensi Anggaran, Hasto PDIP: Kencangkan Ikat Pinggang dan Dorong Kemampuan Berdikari – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto turut menanggapi kebijakan efisiensi anggaran dari digencarkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Hasto menyatakan PDIP mendukung langkah tersebut. Namun, yang perlu digarisbawahi, kebijakan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

    “Terkait dengan kebijakan untuk melakukan rasionalisasi anggaran itu suatu hal berkaitan efisiensi, akuntabilitas sehingga kita memberikan dukungan atas kebijakan itu. Tentu saja skala prioritas agar sektor-sektor produktif untuk rakyat itu dikedepankan sehingga yang didorong, kami meyakini Presiden Prabowo juga akan mendorong kebijakan perekonomian rakyat,” kata Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jaksel pada Rabu (12/2/2025).

    Hasto mengatakan, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, tidak terlebih dahulu memikirkan anggaran ketika merancang kemerdekaan Indonesia. Fokus utama mereka adalah pada gagasan besar tentang kedaulatan, kemandirian, dan kebudayaan bangsa.

    “Pendiri bangsa kita itu ketika merencanakan Indonesia Merdeka tidak berbicara tentang berapa anggarannya dulu ketika kita membantu negara-negara Asia-Afrika untuk merdeka kita tidak berbicara anggaran dulu kita berbicara suatu ide-ide besar tentang bagaimana Indonesia itu bisa berdaulat, berdikari, dan berkebudayaan dengan cara-cara kita,” ujar dia.

    Karena itu, dia menambahkan, PDIP selalu menanamkan pentingnya gagasan dalam membangun daerah. Konsep ini juga diterapkan dalam membangun partai, yang tidak hanya berlandaskan sistem demokrasi, tetapi juga mengutamakan kedaulatan rakyat.

    “Sehingga ini yang juga kami ajarkan kepada Kepala Daerah dari PDI Perjuangan,” ujar dia.

  • PDIP: Pemimpin bangun daerah dengan ide, bukan hanya anggaran tersedia

    PDIP: Pemimpin bangun daerah dengan ide, bukan hanya anggaran tersedia

    Jakarta (ANTARA) – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih harus membangun daerahnya berbasis ide dan imajinasi, sehingga tidak terpaku pada jumlah anggaran yang disediakan negara.

    Hal ini disampaikan Hasto dalam sambutannya pada acara pelaksanaan pembekalan yang berlangsung secara hybrid di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa.

    Dalam sambutannya, Hasto menjelaskan bahwa pemikiran Soekarno berakar pada dialektika sejarah Nusantara dan dunia, serta menggunakan pisau analisis materialisme historis, Marxisme, nasionalisme, Islamisme, dan sosialisme.

    “Jangan lupakan sejarah. Jangan tinggalkan sejarah. Ini yang namanya dialektika pertama,” kata Hasto menjelaskan bagaimana Soekarno membangun konstruksi pemikiran dalam menghadapi persoalan rakyat Indonesia.

    Ia mencontohkan penerapan pemikiran tersebut dalam langkah strategis PDI Perjuangan membangun kantor DPP alternatif di Yogyakarta.

    Ide ini muncul saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mencetuskan potensi ancaman megathrust di Jakarta, yang dapat berdampak pada eksistensi kantor pusat partai di Jalan Diponegoro.

    “Dari situ kami punya ide, kalau di Jakarta ada megathrust, maka kita juga punya kantor partai yang representatif apabila kantor di tingkat pusat dalam keadaan darurat,” ujarnya.

    Sejalan dengan pemikiran Soekarno yang selalu mengedepankan ide dan imajinasi, PDIP merancang kantor alternatif di Yogyakarta dengan konsep green building.

    “Kami menghubungi beberapa arsitek dari kalangan mahasiswa. Kita rangkul, kita punya konsep tentang green building. Maka ide melahirkan imajinasi,” tambah Hasto.

    Hasto menekankan pentingnya kepala daerah untuk memahami kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah masing-masing. Ia mengkritik pandangan pragmatis yang hanya berfokus pada anggaran sebelum memiliki visi pembangunan.

    “Ini penting bagi kepala daerah kita. Yang membangun sepertinya harus ada uang dulu. Padahal Soekarno nggak pernah memikirkan Indonesia merdeka duitnya berapa. Tidak pernah, tetapi ide dulu,” tegasnya.

    Menurut Hasto, the power of idea dan the power of imagination menjadi kunci bagi PDIP dalam merumuskan strategi politik dan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan semangat dan pemikiran Bung Karno.

    Kantor DPP alternatif ini dibangun lima lantai dengan luas 3 ribu meter persegi. Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kantor alternatif didasarkan pada nilai historis yang kuat bagi PDI Perjuangan. “Ibu Mega lahir di Jogja. Oh ternyata Jogja pernah menjadi penyelamatan republik,” ucap Hasto.

    Acara pembekalan yang dihadiri oleh para pengurus pusat partai ini menekankan pentingnya memahami tradisi pemikiran Soekarno dalam merumuskan kebijakan dan strategi politik.

    Hasto berharap para kepala daerah dari PDIP dapat mengimplementasikan kekuatan ide dan imajinasi dalam membangun daerah mereka dengan tetap berpegang pada nilai-nilai yang diwariskan oleh Soekarno.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    Hasto Kristiyanto: Kepala Daerah PDIP Wajib Undang Ahli dalam Merumuskan Kebijakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

  • PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    PDIP: Kepala daerah harus libatkan pakar dalam pembuatan kebijakan

    kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa kepala daerah terpilih 2024 harus mengundang ahli dan pakar dalam merumuskan kebijakan.

    Hal ini sebagai bagian dari penerapan tradisi intelektual yang digagas oleh Proklamator Ir Soekarno atau Bung Karno.

    “Ini karena tradisi intelektual dari Soekarno, maka tradisi intelektual Soekarno ini, kepala daerah dari PDI Perjuangan harus banyak mengundang ahli,” kata Hasto saat memberikan pembekalan kepala daerah terpilih 2024 dari PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa Bung Karno selalu menggunakan landasan teori yang jelas dalam hal ini konsep national state dalam merancang Indonesia.

    “Soekarno merancang Indonesia juga menggunakan teori-teori kebangsaan, national state, dari nation state dia pakai untuk memberikan suatu basis teoritik mengapa Indonesia dari Sabang sampe Merauke itu satu national state, yang menyatu dengan tanah airnya, nasib jiwa kebangsaan yang melekat dengan nilainya, itu yang dipakai oleh Soekarno,” tegas Politikus asal Yogyakarta ini.

    Atas dasar itu, Hasto berharap bahwa kebijakan yang diterapkan oleh kepala daerah PDIP harus berbasis pada riset dan penelitian mendalam, mengacu pada panduan teori yang ditemukan dari fenomena sosial yang berkembang sebagaimana dilakukan Bung Karno dahulu.

    “Maka kepala-kepala daerah kita wajib membuat policy based on research, jadi, teori itu sebagai panduan, karena teori itu ditemukan dari fenomena sosial yang bertumbangan saat itu, yang dikuatkan oleh Soekarno bahwa dunia mengalami perubahan yang luar biasa pasca revolusi Prancis,” ujar Hasto.

    “Maka Soekarno mendirikan PNI dengan spirit pemerdekaan Amerika dalam 4 Juli 1927 karena Amerika dan negara yang melawan kolonialisme yang pertama dalam sejarah peradaban modern. Nah ini maka tradisi intelektual Soekarno dialektika pertama, itu banyak di sejarah Nusantara,” sambungnya.

    Dirinya mengingatkan kepala daerah PDIP agar tidak melupakan sejarah serta terus menggali ide-ide besar dari berbagai aliran pemikiran seperti materialisme, nasionalisme, Islamisme, hingga sosialisme yang pernah dibawa oleh Soekarno.

    Dengan demikian, lanjut Hasto, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih relevan dengan kondisi objektif rakyat dan mendalam dalam menganalisis berbagai tantangan.

    “Kalau kepala daerah kita ya undang dong tim, undang dong dari perguruan tinggi, undang dari BRIN, untuk melihat bagaimana dialektika tentang kemajuan daerah, jangan lupakan sejarah, jangan tinggalkan sejarah. Ini yang dialektika pertama, Soekarno melihat sejarah Nusantara, sejarah dunia, buku sebagai jendela dunia dan pemikiran tokoh-tokoh dunia yang mendasari suatu konstruksi tentang persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia,” tambah Hasto.

    “Dari sini Soekarno masuk ke dialektika kedua tentang kondisi objektif rakyat Indonesia dan menggunakan pisau analisis materialisme, historis, fasisme, nasionalisme islamisme, dan sosialisme, dari sini lah muncul suatu ide geest semangat dan juga imajinasi, ini yang kita pakai,” ucapnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadwal Bus SIM Keliling Bandung Hari ini Rabu, 12 Februari 2025

    Jadwal Bus SIM Keliling Bandung Hari ini Rabu, 12 Februari 2025

    JABAR EKSPRES – Buat warga Bandung yang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM)-nya hampir habis, nggak perlu bingung, kini kamu bisa memperpanjang SIM dengan lebih praktis melalui layanan SIM Keliling yang disediakan oleh TMC Satlantas Polrestabes Bandung.

    Supaya nggak ketinggalan, berikut jadwal lengkap lokasi Bus SIM Keliling hari ini Rabu, Februari 2025.

    Baca juga : Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    Jadwal dan Lokasi Bus SIM Keliling Kota Bandung

    Bus 1

    Rabu, 12 Februari 2025: ITC Kebon Kalapa (Jl. Pungkur, Bandung)

    Bus 2

    Rabu, 12 Februari 2025: Ubertos (Jl. AH Nasution, Bandung)

    Alternatif Perpanjangan SIM Selain di Bus Keliling

    Kalau jadwal atau lokasi bus keliling nggak cocok dengan rencana kamu, tenang aja! Kamu juga bisa memperpanjang SIM di beberapa lokasi berikut:

    Metro Indah Mall (MIM) – Lantai 1 Blok FF, Jl. Soekarno-Hatta, Kota BandungMal Pelayanan Publik Kota Bandung – Jl. Cianjur No. 34, Kota BandungSatpas Polrestabes Bandung – Jl. Jawa, Kota Bandung

    Pendaftaran perpanjangan SIM dibuka mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB, khusus untuk SIM A dan SIM C. Jangan sampai datang kesiangan ya!

    Baca juga : Heboh Kabar Pembuatan SIM Gratis dan Berlaku Seumur Hidup, Begini Fakta Sebenarnya

    Syarat dan Ketentuan Perpanjangan SIM

    Sebelum datang ke lokasi layanan SIM Keliling, pastikan kamu sudah memenuhi syarat berikut:

    SIM masih berlaku dan belum melewati masa kedaluwarsa.Membawa KTP asli atau SUKET (Surat Keterangan Pengganti E-KTP) yang masih berlaku beserta fotokopi KTP.Layanan SIM Keliling hanya untuk perpanjangan SIM A dan SIM C yang berlaku secara nasional.Disarankan untuk memperpanjang SIM jauh sebelum masa berlaku habis agar tidak terhambat.Peserta perpanjangan SIM wajib memakai masker dan membawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan.Jika SIM sudah kadaluarsa, kamu harus melakukan proses pembuatan SIM baru di Satpas atau Polres terdekat dengan membawa E-KTP.Jam operasional pelayanan dimulai pukul 08.00 WIB hingga proses penerbitan SIM selesai.Pendaftaran perpanjangan SIM dibuka Senin-Sabtu pukul 09.00 – 12.00 WIB.Wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter yang sudah ditunjuk oleh kepolisian. Surat ini harus mencantumkan kondisi kesehatan seperti tidak buta warna, tidak tuli, tidak cacat fisik, serta memiliki visus mata yang sesuai dengan ketentuan PERKAP No.9 Tahun 2012 Pasal 35 Ayat 7.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    Titik Lokasi Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya Februari 2025 di Bandung Hari ini, Cek Dimana Saja?

    JABAR EKSPRES – Dimana saja titik lokasi rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya 2025 di Bandung hari ini.

    Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Bandung resmi menggelar Operasi Keselamatan Lodaya selama 14 hari, mulai Senin, 10 Februari hingga 23 Februari 2025.

    Operasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas, khususnya dalam menghadapi arus mudik Lebaran 2025.

    Baca juga : Mulai Hari ini, Ada Razia Operasi Keselamatan Februari 2025 di Bandung, Ini 10 Target yang diincar

    Dalam operasi ini, pihak kepolisian akan melakukan tindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan keselamatan, seperti tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk pengaman (seat belt), mengemudi sambil menggunakan handphone (HP), melaju dengan kecepatan tinggi, serta penggunaan knalpot bronk yang mengganggu ketertiban.

    Kasatlantas Polrestabes Bandung, AKBP Wahyu Prista Utama, menjelaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya cipta kondisi sebelum pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2025, yang akan difokuskan pada pengamanan arus mudik.

    “Operasi ini kami laksanakan sebelum Operasi Ketupat Lodaya 2025 saat arus mudik. Tujuan utamanya adalah mewujudkan keamanan dan keselamatan lalu lintas dengan mengedepankan pelayanan prima, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta tanpa adanya kekerasan,” ujar AKBP Wahyu Prista Utama dalam apel gelar pasukan yang digelar di Polrestabes Bandung, Jalan Merdeka, Kota Bandung, pada Senin (10/2/2025).

    Dengan adanya Operasi Keselamatan Lodaya 2025, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam berlalu lintas dan dapat mengurangi angka kecelakaan menjelang puncak arus mudik Lebaran.

    Titik Rawan Razia Operasi Keselamatan Lodaya 2025 di Bandung, Cek Dimana Saja Lokasinya

    Berdasarkan pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, beberapa titik berikut sering menjadi sasaran Operasi karena tingginya tingkat pelanggaran dan ramainya lalu lintas:

    Kawasan PasteurKawasan Alun-alun Asia AfrikaKawasan DagoKawasan LedengJalan sekitar Tugu Simpang 5 Asia AfrikaJalan Buah Batu Pasar KordonLampu Merah RajawaliJl. Pajajaran SMKN 12 BandungJalan Ujungberung SMAN 24 BandungSekitar Polsek CicendoDekat Borma SetiabudhiJalan Soekarno Hatta depan PT. LENLampu Merah Jalan MerdekaBawah Fly Over AntapaniBunderan CibiruLampu Merah Istana Plaza PadjajaranJembatan ViaductBawah Fly Over Pasopati Depan RSHSTaman Kopo Indah 2Lampu Merah Buah Batu perempatan MayapadaPos Buah Batu bekas PHDJalan GedebageLampu Merah Ir. Juanda DagoBawah Terowongan KopoJl AH Nasution depan pom CikadutJl. Pahlawan arah Makam