Tag: Soekarno

  • Skytrain Bandara Soetta Berhenti Beroperasi, Penumpang Sempat Terkecoh, Imbas Efisiensi Anggaran? – Halaman all

    Skytrain Bandara Soetta Berhenti Beroperasi, Penumpang Sempat Terkecoh, Imbas Efisiensi Anggaran? – Halaman all

    Operasional Skytrain Bandara Soekarno-Hatta(Soetta) berhenti. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di akun Instagram @jalur5.

    Tayang: Minggu, 16 Februari 2025 07:09 WIB

    Kolase/dok Tribunnews.com/ist

    SKYTRAIN TIDAK BEROPERASI – Operasional Sky Train Bandara Soekarno-Hatta(Soetta) berhenti. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di akun Instagram @jalur5. 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Operasional Skytrain Bandara Soekarno-Hatta(Soetta) berhenti.

    Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah di akun Instagram @jalur5.

    Dalam video tersebut dijelaskan bahwa ada papan pengumuman pemberitahuan yang terpampang bahwa Skytrain Bandara Soetta berhenti operasi untuk sementara.

    Alasannya karena sedang ada pemeliharaan teknis yang sedang dilakukan pihak Skytrain , Bandara Soetta.

    Para penumpang yang hendak menaiki Skytrain  Bandara Soetta sempat terkecoh lantaran tidak mengetahui adanya pemberhentian operasional untuk sementara waktu.

    Ditambah eskalator menuju stasiun Sky Train Bandara Soekarno-Hatta masih normal beroperasi.

    “AC-nya juga masih nyala, masih dingin makanya banyak penumpang terkecoh,” kata perekam video tersebut dikutip, Sabtu(25/2/2025).

    Imbas berhentinya Skytrain Bandara Soetta, penumpang yang menggunakan kereta api bandara dari Stasiun Manggarai hendak menuju ke Terminal 1,2 dan ,3 dilayani oleh Shuttle Bus.

    Dalam video tersebut dijelaskan bahwa ada papan pengumuman pemberitahuan yang terpampang bahwa Sky Train Bandara Soetta berhenti operasi untuk sementara.

    Alasannya karena sedang ada pemeliharaan teknis yang sedang dilakukan pihak Sky Train, Bandara Soetta.

     

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’4′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Pakai Nopol Palsu Tak Senonoh Berujung Tilang, Pengemudi BMW di Kota Malang Ngaku untuk Konten

    Pakai Nopol Palsu Tak Senonoh Berujung Tilang, Pengemudi BMW di Kota Malang Ngaku untuk Konten

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Video viral di media sosial, memperlihatkan sebuah mobil sedan mewah BMW berwarna putih menggunakan nomor polisi (nopol) nyeleneh dan tidak senonoh.

    Diketahui, mobil tersebut melintas di kawasan Jalan Soekarno-Hatta (Suhat) Kota Malang.

    Terlihat, mobil tersebut menggunakan nopol bertuliskan N 3 NEN. Tak butuh waktu lama, Satlantas Polresta Malang Kota langsung bergerak melakukan penyelidikan dan mengamankan pengemudi mobil.

    Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Agung Fitransyah membenarkan hal tersebut.

    “Terkait hal ini, kami lakukan penelusuran dan akhirnya kami temukan pada Jumat (14/2/2025) malam. Setelah kami telusuri, nopol tersebut (N 3 NEN) adalah palsu dan yang asli adalah N-1688-ABG,” jelasnya kepada TribunJatim.com, Sabtu (15/2/2025).

    Setelah berhasil diamankan, pengemudi berikut mobilnya tersebut dibawa ke Polresta Malang Kota untuk memberikan klarifikasi dan mendapat tindakan tilang.

    “Atas perbuatannya itu, pengemudi mobil kami kenakan tilang sesuai Pasal 280 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan denda maksimal Rp 500 ribu,” terangnya.

    Tidak hanya itu, si pengemudi juga diminta untuk mencopot nopol palsu tersebut dan dipasang dengan nopol yang asli.

    “Kami minta yang bersangkutan untuk mencopot nopol palsu tersebut dan dipasang nopol asli dan sudah kooperatif,” tambahnya.

    Sementara itu, pengemudi mobil yang merupakan perempuan bernama Raysa Salika (21) asal Pekanbaru mengaku, bahwa penggunaan nopol palsu nyeleneh dan tidak senonoh itu hanya untuk kepentingan konten media sosial. 

    “Hanya untuk konten TikTok, biar kelihatan sinematik atau jedag-jedug saja,” ungkapnya.

    Ia juga mengakui, bahwa mobil mewah tersebut merupakan milik temannya. Dan ia hanya memberikan ide konten dan mengemudikan mobil tersebut.

    “Itu mobil teman saya dan saya hanya bantu buat konten. Dan sepertinya, itu (nopol palsu) belinya di online,” imbuhnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Raysa meminta maaf kepada seluruh warga Kota Malang karena perbuatannya telah meresahkan. Dan ia juga berjanji, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

    “Saya minta maaf dan mengakui perbuatan saya. Saya berharap tidak ada lagi hal seperti ini, dan sekali lagi saya minta maaf,” tandasnya

  • Di Hadapan Jokowi, Prabowo Ngaku Tak Suka Ada yang Menjelekkan Megawati

    Di Hadapan Jokowi, Prabowo Ngaku Tak Suka Ada yang Menjelekkan Megawati

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku tak suka ada yang menjelek-jelekan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    Prabowo mengaku alasan dirinya tidak suka ada yang menjelekkan pimpinan PDIP itu lantaran Megawati telah banyak berjasa untuk Tanah Air.

    “Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekan Bu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekan, karena saya mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya di HUT ke-17 Gerindra di Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Dia menegaskan bahwa para presiden pendahulunya merupakan sosok yang berperan penting bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, kondisi Indonesia saat ini merupakan hasil dari perjuangan presiden sebelumnya.

    Misalnya, Presiden ke-1 RI Soekarno diibaratkan yang meletakkan pondasinya, kemudian dibangun Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-3 BJ Habibie dan Presiden ke-4 Gus Dur.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak pondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian,” tambahnya.

    Tak lupa, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai berhasil mengatasi berbagai tantangan mulai dari bencana hingga krisis keuangan.

    “Pak Jokowi saya katakan beliau sangat berjasa, sehingga kita bisa insyaallah kita akan bangkit, kita akan hilirisasi, kita akan tingkatkan penghasilan untuk rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • Prabowo sebut hilirisasi pada 2025 dimulai dengan 15 megaproyek

    Prabowo sebut hilirisasi pada 2025 dimulai dengan 15 megaproyek

    Bogor (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa program hilirisasi yang sebelumnya juga menjadi perhatian dari Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dipastikan berlanjut di Kabinet Merah Putih (KMP) pada 2025 dan dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek hilirisasi.

    “Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar [nilainya]. Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” kata Prabowo dalam acara perayaan HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Prabowo menyebutkan hilirisasi perlu dilanjutkan agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

    Hilirisasi yang dijalankan oleh Kabinet Merah Putih (KMP) menganut asas keterbukaan untuk para investor dari berbagai sumber, namun tidak akan bersifat memaksa.

    “Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kami tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.

    Dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih, hilirisasi menjadi salah satu program prioritas sejalan visi Astacita yang diusung sejak kabinet ini dilantik.

    Adapun hilirisasi yang dilakukan berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar sektor maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi menyejahterakan masyarakat.

    Menurut Prabowo, hilirisasi juga akan mendukung visi cita-cita pendiri bangsa yakni Presiden Ke-1 RI Soekarno yang menginginkan Indonesia memiliki kemandirian dalam banyak aspek.

    “Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri,” kata Prabowo.

    Selain hilirisasi, Presiden Prabowo juga fokus untuk menyukseskan beberapa program prioritas lainnya di 2025 di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, dan swasembada energi.

    Pewarta: Livia Kristianti
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ada Danantara, Prabowo Tak Akan Ngemis Minta Investasi Luar Negeri

    Ada Danantara, Prabowo Tak Akan Ngemis Minta Investasi Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memulai sejumlah mega proyek tanpa meminta investasi dari luar negeri. Apalagi, pemerintan bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam beberapa hari ke depan. 

    Hal tersebut diungkapkan Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra, Sabtu (15/2/2025).

    “Kita akan mulai tahun ini minimal 15 mega proyek yang miliar-miliar dolar, kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri,” tegas Prabowo, Sabtu (15/2/2025).

    Kepala Negara menegaskan, negara akan mewujudkan cita-cita Presiden pertama RI Soekarno yakni berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu, dia memastikan bahwa Indonesia tidak akan meminta-minta investasi dari luar negeri.

    Namun, Prabowo tetap terbuka jika ada investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia.

    “Ada [investasi] yang datang dari luar saya bilang silahkan, Anda mau masuk ke Indonesia kami terbuka tapi kita tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan kita sendiri,” ujarnya. 

    Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah pada 24 Februari 2025 akan meluncurkan dana investasi Indonesia yang diberi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Prabowo menuturkan bahwa Danantara memiliki arti kekuatan atau energi masa depan Indonesia.

    “24 Februari yang akan datang, 9 hari dari sekarang, kita akan luncurkan dana investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara, daya anagata nusantara,” ungkapnya.

    Dalam hal ini, dia meminta Kepala Negara terdahulu termasuk organisasi keagamaan untuk bersama-sama mengawasi kehadiran Danantara.

  • Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Beda Gaya Efisiensi Anggaran di Era Megawati, SBY, Jokowi, Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dari berbagai masa kepemimpinan Presiden di Tanah Air. Hal itu merupakan upaya pemerintah dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dan pengelolaan keuangan negara. 

    Setiap pemimpin pun menyesuaikan prioritas dan tantangan yang dihadapi pada setiap periode kepemimpinan. Mulai dari Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Lalu, Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga Presiden Prabowo Subianto.

    Setiap era memiliki fokus dan kebijakan anggaran yang berbeda, mencerminkan prioritas dan tantangan yang dihadapi masing-masing pemerintahan.

    Apa perbedaan antara setiap pemimpin dalam menata kelola anggaran pemerintahannya?

    Cara Presiden RI Efisiensi Anggaran 

    1. Efisiensi Era Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

    Pada masa kepemimpinan Presiden Ke-5 Megawati, Indonesia tengah berupaya memulihkan ekonomi pasca krisis finansial Asia 1997-1998. Fokus utama pemerintah saat itu adalah stabilisasi ekonomi dan restrukturisasi utang. 

    Data spesifik mengenai alokasi dan efisiensi anggaran pada periode ini terbatas, tetapi prioritas utama adalah pemulihan ekonomi dan penyehatan sektor perbankan.

    Ada banyak gebrakan dalam mengelola keuangan negara yang dilakukan oleh putri proklamator RI Soekarno itu. Salah satunya, pada Desember 2003, pemerintahan Megawati memutuskan untuk mengakhiri program reformasi kerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF). Keputusan ini diikuti dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    Tak hanya itu, selama masa jabatannya, Megawati juga cenderung cukup waspada dalam menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berhasil diturunkan dari 77,32% pada 2001 menjadi 56,60% pada 2004.

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. JIBIPerbesar

    2. Era Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

    Di bawah pemerintahan SBY, penggagas partai Demokrat itu pun memiliki sejumlah racikan dalalam mengatur strategi keuangan negara. Misalnya, pada 2011, SBY menyoroti agar biaya rutin (overhead cost) tidak semestinya harus dikurangi.

    Meskipun angka anggaran makin naik, tetapi yang diperbanyak bukan untuk overhead cost-nya, tapi justru belanja (spending) atau pengeluaran (expenditure) yang mengarah kepada stimulasi pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan program-program pengurangan kemiskinan.  

    SBY juga sering mengingatkan tentang kebijakan pemerintah untuk terus mengurangi utang luar negeri. Termasuk, meminta para menteri mengatur pengeluaran. SBY juga selektif dalam melakukan kunjungan kerja ke luar negeri demi menghemat anggaran. 

    Gebrakan lainnya adalah mingkatkan target dan realisasi penerimaan pajak. Sebagai contoh pada 2005, target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp334,4 triliun dengan realisasi Rp331,8 triliun. Angka ini terus meningkat hingga 2014, dengan target Rp1.189,8 triliun dan realisasi Rp1.015,8 triliun.

    Dari utak-atik keuangan yang ketat, pendiri klub voli putra LavAni pun terlihat menunjukkan hasil yakni pada Oktober 2006, Indonesia melunasi sisa utang sebesar US$3,7 miliar kepada IMF, lebih cepat dari jadwal yang seharusnya pada 2010.

    Termasuk, anggaran infrastruktur mengalami peningkatan. Pada 2010, anggaran infrastruktur tercatat sebesar Rp99 triliun dan meningkat 107% menjadi Rp178 triliun dalam lima tahun berikutnya.

    Namun, rasio anggaran infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata masih di bawah 5%. Selain itu, subsidi energi, khususnya BBM, menyerap porsi besar anggaran, mencapai lebih dari Rp200 triliun pada periode 2012-2014.

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JIBIPerbesar 

    3. Era Joko Widodo (2014-2024)

    Presiden Ke-7 RI Jokowi mengalihkan fokus anggaran dengan memangkas subsidi BBM dan mengalokasikan dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur.

    Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp290 triliun, naik 63% dibandingkan 2014, dengan rasio terhadap PDB sebesar 3,2%. Pada 2016, anggaran ini meningkat menjadi Rp314 triliun atau 3,3% dari PDB. Langkah ini menunjukkan pergeseran prioritas dari subsidi konsumtif ke investasi produktif dalam bentuk infrastruktur.

    Mantan Wali Kota Solo itu meracik efisiensi elalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2016.

    Bahkan, upaya ini dilakukan Jokowi dengan menunjuk Sri Mulyani pada Juli 2016 untuk menggantikan Bambang Brodjonegoro sehingga instruksi efisiensi anggaran pun ditargetkan Rp64,7 triliun yang menyasar 87 Kementerian/Lembaga

    Kementerian Pertahanan pun menjadi instansi yang terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp7,93 triliun, disusul Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp6,9 triliun.

    Jokowi pun menghemat anggaran guna menunjang program-program pembangunan, terutama infrastruktur. Efisiensi juga dilakukan karena realisasi penerimaan pajak yang terancam mengalami kekurangan dari target pemerintah hingga mencapai lebih dari Rp200 triliun.

    Presiden ke-7 RI Joko Widodo (2014-2024). JIBIPerbesar 

    4. Era Prabowo Subianto (2024-sekarang)

    Memasuki masa kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah menginisiasi langkah penghematan anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

    Berbeda dengan Jokowi yang berfokus di pusat, Presiden Ke-8 RI itu menyasar penghematan anggaran tak hanya di lingkup Kementerian/Lembaga tetapi juga daerah dengan target Rp306,69 triliun, yang mencakup anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. 

    Kementerian PU pun menjadi instansi terkena pemangkasan paling besar mencapai Rp81 triliun dari alokasi pagu Rp110 triliun. Bahkan, berbeda dengan Jokowi anggaran Kementerian Pertahanan sejauh ini tidak terkena pemangkasan anggaran.

    Prabowo pun berulang kali menekankan bahwa efisiensi anggaran dilakukan untuk mendukung program makan bergizi gratis, perumahan, dan swasembada pangan, juga pembangunan sarana pendidikan.

    Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto. JIBIPerbesar

  • Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`

    Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`

    Foto: Mus Mulyadi/Radio Elshinta

    Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta menggelar Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional serta Pencanangan Ramp Safety Campaign (RSC) dan Terminal Safety Campaign (TSC) pada 6-14 Februari 2025. 

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan bandara, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi. 

    Sebagai bagian dari Terminal Safety Campaign, berbagai kegiatan dilaksanakan di sisi darat (land side) untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, seperti senam bersama, sosialisasi dan pelatihan pemadaman api, inspeksi OPAL (Operasi Penertiban Arus Listrik), serta inspeksi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability). Program ini bertujuan memastikan lingkungan terminal tetap aman, nyaman, dan sesuai standar keselamatan.  

    Sementara itu, Ramp Safety Campaign berfokus pada sisi udara (airside) untuk memastikan seluruh peralatan operasional penerbangan berfungsi optimal. Beberapa peralatan yang menjadi perhatian utama dalam kampanye ini meliputi Ground Power Unit (GPU) sebagai penyuplai kelistrikan pesawat, baggage conveyor loader, aircraft towing tractor, serta berbagai fasilitas lainnya.  

    Selain pengecekan peralatan, kegiatan ini juga mencakup audit keselamatan, razia kendaraan dan personel di sisi udara, serta pembersihan Foreign Object Debris (FOD) sebagai bagian dari implementasi budaya keselamatan di lingkungan bandara. Upaya ini dilakukan guna meminimalisir potensi risiko dan memastikan operasional penerbangan berjalan lancar.  

    Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi mengatakan, “Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional Bandara Soekarno-Hatta. Melalui pelaksanaan Ramp Safety Campaign dan Terminal Safety Campaign dalam rangka Bulan K3 Nasional ini, kami berharap seluruh pihak yang beraktivitas di bandara semakin sadar akan pentingnya penerapan prosedur keselamatan.”  

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas bandara, instansi pemerintah, serta mitra kerja guna memastikan implementasi budaya keselamatan yang lebih baik dan berkelanjutan. 

    Diharapkan dengan adanya kampanye ini, tingkat keselamatan dan efisiensi operasional di Bandara Soekarno-Hatta dapat terus meningkat.  

    Bandara Soekarno-Hatta akan terus berkomitmen dalam menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh area operasional. Berbagai upaya akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan lingkungan bandara yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa maupun pekerja di dalamnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    Gerakan Adili Jokowi Meluas Hingga Palembang, Pengamat: Tuntutan Rakyat Sulit Dibendung!

    GELORA.CO -Tuntutan adili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dari berbagai elemen masyarakat diprediksi semakin meluas dan menggurita. Penyebabnya, bisa jadi karena adanya kesamaan dalam menilai Jokowi ketika berkuasa.

    Demikian analisa Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat, 14 Februari 2025.

    “Gerakan adili Jokowi terus meluas ke berbagai daerah. Jokowi bisa saja dinilai sebagai sosok yang melakukan KKN. Perbuatan ini memang paling dihujat selama reformasi,” kata Jamiluddin.

    Menurut Jamiluddin, predisposi atau sikap awal masyarakat Indonesia yang sudah anti dengan praktik dugaan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) selama 10 tahun bisa jadi terpendam selama Jokowi berkuasa. 

    “Setelah Jokowi lengser, predisposisi itu diluapkan dalam berbagai aksi. Menariknya beragam aksi itu dalam thema yang sama, yaitu adili Jokowi,” ujarnya. 

    Atas dasar itu, Jamiluddin berpandangan bahwa munculnya adili Jokowi di berbagai wilayah kiranya ekspresi presdiposisi yang terpendam selama ini. Akibatnya, muncul semacam ledakan ekspresi minor terhadap Jokowi.

    “Aksi-aksi seperti itu tampaknya akan terus membesar sampai tujuan mengadili Jokowi terwujud. Sebab, agenda tuntutan yang sama ini datang dari beragam lapisan masyarakat,” jelasnya. 

    “Bersatunya berbagai strata di masyarakat dalam melakukan aksi adili Jokowi kiranya akan sulit dibendung. Sebab, semakin di bendung, militansi gerakan itu akan semakin menguat dan membesar,” demikian Jamiluddin. 

    Aksi demo Adili Jokowi juga sebelumnya dilakukan elemen masyarakat di markas polisi daerah (Mapolda). Di Jawa Barat, Polda Jabar didemo ratusan orang mengatasnamakan Masyarakat Tertindas Barat (Martin). 

    Mereka turut membentangkan sejumlah spanduk, di antaranya bertuliskan, “Tangkap Jokowi” dan “Adili Jokowi”.

    Spanduk-spanduk tersebut dibentangkan massa mayoritas emak-emak di tengah jalan hingga menutup separuh Jalan Soekarno-Hatta, tepat depan Mapolda Jabar.

    Beralih ke Jawa Timur, tuntutan adili Jokowi juga digaungkan elemen mengatasnamakan Gerakan Arek Suroboyo di depan Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani, Surabaya.

    Dalam aksinya, mereka menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang diduga melibatkan Joko Widodo dan keluarganya.

    Aksi serupa digelar sampai ke tingkat Kepolisian Resor Kota (Polresta) Malang Kota. Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Arek Ngalam (Aman) itu menuntut penegakan hukum tegas dalam mengadili Jokowi disertai berbagai spanduk bertuliskan “Adili Jokowi”.

    Bahkan demo “Adili Jokowi” merembet tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan meluas hingga ke Pulau Sumatera.

    Gerakan adili Jokowi juga meluas ke wilayah Tangerang, Banten, hingga Palembang, Sumatera Selatan. Spanduk “Adili Jokowi” juga tersebar di beberapa titik kota tersebut.

    Sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Wong Solo Adili Jokowi juga menggelar aksi damai di depan Mapolresta Solo, Jumat 14 Februari 2025 siang. 

    Mereka mengawali aksi dengan berjalan kaki atau long march dari kawasan Stadion Sriwedari ke depan Markas Polresta Solo sembari membawa poster Adili Jokowi.

    Sebagian dari mereka juga membawa bendera bertuliskan Adili Jokowi, yang menjadi aspirasi utama. Hujan deras yang mengguyur Solo siang itu tidak menghalangi mereka untuk menyuarakan aspirasi. Di depan Mapolresta Solo, mereka membentangkan poster dan bendera.

  • Reza Kaca Film Promo Pasang Depan, Gratis Samping dan Belakang

    Reza Kaca Film Promo Pasang Depan, Gratis Samping dan Belakang

    TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Reza Kaca Film menawarkan promo pemasangan kaca film untuk memberikan perlindungan kepada mobil pelanggan.

    Marketing Reza Kaca Film Semarang, Wawan mengatakan, dengan Rp 1,5 juta pelanggan bisa mendapatkan pemasangan kaca film blok depan menggunakan Solargard Black Phantom, dan bonus pemasangan kaca film samping dan belakang dengan RKF Black Quantum.

    Menurut dia, promo itu sangat terbatas, dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ingin kenyamanan dan privasi maksimal.

    “Promo ini cukup spesial, karena hanya dengan membayar Rp 1,5 juta untuk kaca depan menggunakan Black Phantom, pelanggan langsung mendapatkan bonus kaca film samping dan belakang dengan RKF Black Quantum,” katanya dalam keterangannya, Kamis (13/2). 

    “Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk mendapatkan perlindungan berkualitas dengan harga terjangkau,” sambungnya.

    Selain itu, Wawan menuturkan, setiap pemasangan dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah berpengalaman. 

    “Promo ini berlaku untuk semua jenis kendaraan selama periode terbatas,” ungkapnya. 

    Dia menambahkan, promo tersebut hanya bisa didapat di outlet di Kota Semarang, berada di Jalan Pusponjolo Timur 7/2A semarang, Jalan Soekarno Hatta 98 semarang, Jalan Setia Budi Samping KFC, dan Jalan Majapahit Samping Samsat. (idy)

  • Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Rudy: Megawati ke Vatikan dan lanjut umroh bukan hindari undangan HUT Gerindra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPC PDI Perjuangan (PDI P) Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menanggapi kunjungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke Vatikan dan ibadah umroh yang dilakukannya setelahnya. 

    Menurut Rudy, kunjungan Megawati ke Vatikan merupakan undangan sebagai pembicara dalam sebuah acara yang membahas isu anak-anak. Dalam kesempatan itu, Megawati juga bertemu dengan Paus Fransiskus, di mana mereka mendiskusikan berbagai isu global, termasuk kondisi ekonomi dunia saat ini.

    “Bu Ketua Umum diundang sebagai pembicara, membahas tentang anak-anak. Kemudian bertemu Paus itu bagian dari rangkaian acara. Di sela-sela acara, beliau juga menyampaikan kepada Paus mengenai kondisi ekonomi global,” ujar Rudy, Senin (13/2).

    Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Megawati menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan bagi Indonesia, tetapi juga bagi dunia. Ia menyoroti pentingnya sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sebagai prinsip yang bisa diterapkan oleh semua bangsa demi keadilan global.

    “Nah, intinya, untuk keadilan seluruh bangsa, yang ada di dunia. Kira-kira seperti, itu,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Setelah kunjungan ke Vatikan, Megawati melanjutkan perjalanan untuk menunaikan ibadah umroh. Rudy menilai langkah ini mengikuti jejak ayahnya, Presiden pertama RI Soekarno, yang juga melakukan perjalanan serupa.

    “Dari Vatikan, beliau langsung ke tempat ibadah atau tempat suci di dunia, yakni umroh. Beliau mendoakan bangsa Indonesia agar pemerintah mendapat kekuatan dalam mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

    Menanggapi undangan HUT Partai Gerindra pada 15 Februari mendatang, Rudy mengaku tidak mengetahui detailnya. Namun, ia menegaskan bahwa ketidakhadiran Megawati bukan karena menghindari undangan, melainkan karena sedang berada di luar negeri untuk menjalankan ibadah umroh.

    “Kalau yang diundang mantan-mantan presiden, itu baik. Tapi pada saat itu, ibu sedang di luar negeri, jadi tidak bisa hadir. Namun, jika beliau diundang dan tidak bisa hadir, pasti ada perwakilan,” jelasnya.

    Terkait hubungan antara PDIP dan Partai Gerindra, khususnya dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Rudy menegaskan bahwa tidak ada persoalan antara Megawati dan Prabowo. Bahkan ketua partai kepala banteng ini, lanjut Rudy, tetap mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat.

    “Bu Mega dan Pak Prabowo tidak ada masalah, kedekatan mereka bisa dibilang sangat baik. Dalam kepartaian juga tidak ada persoalan, ” ujarnya.

    Rudy menyampaikan hal ini disela-sela menemui tamu di rumah kediamannya, Pucang Sawit, Jebres, Solo. Dalam hal ini, ketika bertepatan dengan Ulang Tahun ke-65. 

    Sumber : Radio Elshinta