Xcloud.id

Tag: Sandiaga Uno

  • Kejari Jaksel Dilaporkan ke Jaksa Agung Buntut Kelamaan Eksekusi Silfester

    Kejari Jaksel Dilaporkan ke Jaksa Agung Buntut Kelamaan Eksekusi Silfester

    GELORA.CO – Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) dilaporkan ke Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) pada Jumat, 15 Agustus 2026.

    Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis melaporkan Kejari Jaksel buntut dari belum dieksekusinya Silfester Matutina di kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. 

    “Kami mengirimkan surat kepada tiga pejabat di Kejaksaan Agung. Pertama kepada Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, kedua juga ke Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, dan Jambin,” kata salah satu anggota Tim Advokasi, Ahmad Khozinudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam, 15 Agustus 2025.

    Khozinudin pun mendesak Burhanuddin agar mengawasi kinerja Kajari terkait lamanya waktu eksekusi terhadap Silfester.

    “Kami meminta agar Jaksa Agung memerintahkan Jamwas, inspektoratnya lah, untuk melakukan kinerja dan audit keuangan terhadap kinerja dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,” jelasnya.

    Silfester merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, organ relawan Joko Widodo. Dalam kasus ini, ia divonis bersalah karena menghina mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Ia menuding JK menggunakan isu SARA untuk memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

    Silfester kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara yang dibacakan pada 30 Juli 2018. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018. 

    Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Silfester Matutina menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. 

    “Dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00,” bunyi putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Andi Samsan Nganro pada Senin, 16 September 2019.

  • Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Kalah empat kali dalam pemilu, Prabowo: Ini bukti demokrasi berjalan

    Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pengalamannya mengikuti pemilihan presiden sebanyak lima kali, dengan empat kali mengalami kekalahan, menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan.

    “Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan, pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Prabowo menilai bahwa perjalanan politiknya mencerminkan kuatnya sistem demokrasi di Indonesia.

    Prabowo merasa ditakdirkan menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia karena dirinya saat ini memimpin perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-8 dasawarsa.

    Prabowo pun mengucapkan Dirgahayu ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Diketahui, Prabowo telah lima kali mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan presiden.

    Prabowo mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar pada Konvensi Capres Golkar 2004. Meski lolos sampai putaran akhir, akhirnya Prabowo kandas di tengah jalan. Dirinya kalah suara dari Wiranto.

    Pada Pilpres 2009, Prabowo maju dalam kontestasi pertamanya dengan menjadi calon wakil presiden Megawati Soekarnoputri.

    Meski demikian, pasangan Megawati-Prabowo kalah dari duet Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009.

    Prabowo kemudian kembali maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2014 berpasangan dengan Hatta Rajasa. Namun pilpres akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

    Pantang putus asa, Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Kali ini Prabowo berduet dengan pengusaha muda Sandiaga Uno.

    Namun, perjalanan Prabowo menuju Istana Merdeka kembali kandas setelah kalah dari pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

    Kemudian dalam Pilpres kelimanya ini, Prabowo maju sebagai bacapres dengan menggandeng putra pertama Joko Widodo sebagai wakilnya, yakni Gibran Rakabuming Raka.

    Hasil Pemilihan Presiden 2024 akan terungkap saat penghitungan suara pada 14-15 Maret 2023 dan rekapitulasi penghitungan suara pada 15 Februari-20 Maret 2024.Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri oleh 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Versi Sandiaga Uno ‘Rojali’ Bukan Rombongan Jarang Beli, Tapi Ini

    Versi Sandiaga Uno ‘Rojali’ Bukan Rombongan Jarang Beli, Tapi Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pengusaha ternama, Sandiaga Uno merespons fenomena “rombongan jarang beli” (Rojali) dan “rombongan hanya nanya” (Rohana) yang tengah marak di Indonesia, terutama yang terjadi di pusat perbelanjaan atau mall.

    Pengusaha yang juga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ini mengatakan istilah tersebut berkebalikan dengan masa ketika Ia masih menjabat sebagai Menparekraf. Sandiaga justru menciptakan Rojali yang kepanjangan dari “rombongan jadi beli” dan Rogana alias “rombongan enggak pakai nawar-nawar”.

    “Rojali-Rohana lagi marak ya. Padahal dulu waktu saya di pemerintahan, Rojali itu artinya rombongan yang jadi beli. Jadi kalau dulu ada yang menyebut bahwa Rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya attau Rohali, rombongan yang hanya lihat-lihat. Saya menciptakan dulu Rojali, rombongan yang jadi beli dan Rogana, rombongan yang enggak pakai nawar-nawar,” kata Sandiaga dalam unggahan video di akun Instagram @sandiuno, dikutip Minggu (10/8/2025).

    Bahkan, Sandiaga pun membandingkan salah satu mal di Amerika Serikat (AS) yang juga masih cukup ramai pengunjung. Sebagai informasi saja, ekonomi AS juga ditopang oleh konsumsi masyarakat.

    “Saya sekarang berada di sebuah mall yang sangat ramai, yaitu Tyson Corner Center di Fairfax County. Kita lihat bagaimana mal ini sangat ramai kunjungan daripada para masyarakat. Kita bisa melihat ekonomi Amerika juga digerakkan oleh konsumsi,” ujar Sandiaga.

    Sandiaga menambahkan, dengan adanya Rojali dan Rogana saat dirinya masih di pemerintahan, hal tersebut bisa menggerakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dan berdampak pada konsumsi masyarakat.

    Selain itu, Sandiaga menyarankan kepada pelaku usaha terutama pengelola mall untuk dapat menghadirkan program-program atau kegiatan yang dapat menjaring masyarakat untuk kembali tertarik berkunjung ke mal.

    Foto: Sejumlah pengujung melintas di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan, Senin, (28/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
    Sejumlah pengujung melintas di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan, Senin, (28/7/2025). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

    “Rojali dan Rogana dulu itulah yang mendorong UMKM lokal. Di mana program-program yang bisa dilakukan mall-mall untuk meramaikan kunjungan daripada para pelanggan. Bisa event-nya itu ada event ekonomi kreatif. Event-event yang berkaitan dengan sales, promo, dan lain-lain,” ungkap Sandiaga.

    Tak hanya itu saja, pengelola mall juga dapat menjaring masyarakat dengan kegiatan lainnya, terutama berkaitan dengan ekonomi kreatif seperti promo, film, animasi, dan lain-lainnya.

    “Kita harus balikkan dengan kegiatan-kegiatan yang inovatif. Mungkin itu bisa musik, ekonomi kreatif lainnya di mall-mall. Bisa juga promo, film, dan juga animasi. Ini bisa kita hadirkan sehingga daya beli bisa terdongkrak. Apalagi ini awal bulan ya, baru saja gajian,” ujarnya.

    Sandiaga juga menyarankan kepada pemerintah atau pihak terkait saat ini untuk mendorong masyarakat terutama kalangan menengah ke atas agar dapat kembali berbelanja karena daya beli yang lesu juga disebabkan masyarakat menengah ke atas yang sedang menahan belanja.

    “Pemerintah harus jeli melihat bagaimana daya beli yang sedang turun ini. Bisa kita balikan keadaannya dengan kerjasama bersama dengan sektor swasta, untuk mendorong kegiatan berbelanja, terutama untuk kelas menengah ke atas. Karena dengan kelas ini berbelanja, maka akan kembali mengangkat ekonomi yang juga di level pertumbuhan yang melingkupi seluruh ekonomi nasional,” ucapnya.

    “Mudah-mudahan ini bisa membawa inspirasi kerjasama yang lebih erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Untuk memastikan jangan menjadi rojali rombongan jarang beli. Tapi menjadi rojali rombongan yang jadi beli,” tutup Sandiaga.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    Megawati Minta Banyak Jatah Menteri ke Jokowi dalam Memori Hari Ini, 8 Agustus 2019

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 8 Agustus 2019, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri minta banyak jatah menteri ke Jokowi. Keinginan itu dianggap Megawati sebagai bentuk kewajaran karena PDIP partai pemenang Pemilu 2019.

    Sebelumnya, PDIP kembali mencalonkan Jokowi sebagai capres dalam Pilpres 2019. Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu yakin Jokowi bakal menang kembali. Mesin partai pun bergerak memenangkan Jokowi.

    Eksistensi Jokowi sebagai kader PDIP tak diragukan. Jokowi tercatat kerap jadi andalan PDIP dalam segala macam kontestasi politik. Kolaborasi Jokowi dan PDIP membawa hasil gemilang. Jokowi pernah menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, bahkan Presiden Indonesia.

    Semuanya atas dukungan dari Megawati Soekarnoputri. Mantan Presiden Indonesia itu menganggap Jokowi adalah petugas partai terbaik. Jokowi dianggapnya memutus mata rantai posisi PDIP sebagai oposisi pemerintah dari era 2004-2014.

    Kepemimpinan Jokowi pun mengundang pujian. Pemerintahan Jokowi periode pertama 2014-2019 dipandang positif. Kondisi itu membuat Jokowi kembali dijagokan jadi capres dalam Pilpres 2019. Megawati yakin Jokowi bisa kembali menang. Apalagi, lawan Jokowi adalah Prabowo Subianto.

    Sosok yang notabene pernah dikalahkan Jokowi pada Pilpres terdahulu. PDIP kemudian memasangkan Jokowi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’ruf Amin. Partai Gerindra pun tak mau kalah memasangkan Prabowo Subianto dengan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.

    Hasilnya seperti yang diprediksi PDIP. Jokowi keluar sebagai Presiden Indonesia terpilih. Kondisi itu membuatnya PDIP bersuka cita.

    “Pemilu hanyalah proses mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua. Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kami mensyukuri kemenangan ini. Inilah kemenangan rakyat. Namun perlu diingat, pemilu hanyalah alat mencari pemimpin. Jokowi dan KH Ma’ruf Amin adalah Presiden dan Wapres kita semua.”

    “Pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Megawati berharap kepada Jokowi, agar pemerintahan periode kedua ini, sepenuhnya diabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, serta memberikan perhatian besar bagi pembangunan manusia Indonesia,” ungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto sebagaimana dikutip laman ANTARA, 21 Mei 2019.

    Megawati Soekarnoputri yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia era 2001-2004. (ANTARA)

    Megawati pun menyambut kemenangan Jokowi dengan suka cita. Megawati blak-blakan meminta banyak jatah menteri untuk kader PDIP ke Jokowi pada 8 Agustus 2019. Permintaan Megawati dianggap sebagai bentuk kewajaran.

    PDIP adalah partai pemenang Pemilu 2019 dan Jokowi adalah kader PDIP. Jokowi harus memberikan ruang bagi kader PDIP memimpin kementerian. Megawati pun takkan memberikan ruang negosiasi ketika Jokowi hanya memberikan sedikit kursi menteri.

    “Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada (menteri dari PDIP), mesti banyak. Orang kita pemenang dua kali. Saksikan ya. Nanti saya kasih cuma empat ya? eeeeeh emoooh. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Iya dong. Orang nggak dapat saja minta. Hore!” ujar Megawati dalam pembukaan Kongres V PDIP di Sanur, Bali sebagaimana dikutip laman CNBC, 8 Agustus 2019.

  • Islah Bahrawi soal Silfester Matutina: Kita Tunggu Gaya Tegas Omongan Kejaksaan

    Islah Bahrawi soal Silfester Matutina: Kita Tunggu Gaya Tegas Omongan Kejaksaan

    “Kejaksaan mendiamkan, padahal terpidana malang melintang di tivi dan medsos. Aneh!,” tandas Islah Bahrawi.

    Padahal menurut Islah Bahrawi, sejatinya seorang terpidana yang ketika tidak menjalani penahanan pada saat proses hukum berjalan, maka aparat hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum (JPU) memiliki kewajiban untuk melakukan penahanan atau penangkapan ketika sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

    Karena itu, Islah Bahrawi merasa ada hal yang janggal dalam penanganan kasus pidana terhadap Silfester Matutina. Apalagi, tokoh pendukung setiap mantan Presiden Jokowi itu kini juga menjabat sebagai komisaris pada salah satu BUMN.

    Karena keanehan itu, Islah Bahrawi mendorong aparat terkait untuk melakukan pengusutan terkait kemungkinan adanya permainan hukum dalam kasus tersebut.

    “Selain wajib ditangkap, pihak Kejaksaan juga harus diusut. Bisa jadi ada oknum yang bermain,” tandas Islah Bahrawi.

    Diketahui, Silfester dilaporkan Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/554/V/2017/Bareskrim tertanggal 29 Mei 2017, karena orasinya pada 15 Mei 2017, yang menyebtu JK menjadi akar permasalahan bangsa.

    Dia menuding JK terlalu berambisi secara politik sehingga bersedia jadi wapres Jokowi pada 2019 lalu. Selain itu, dia juga menuduh JK menggunakan isu rasis dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.

    Yang paling parah, Silfester menyebut JK memperkaya keluarganya dengan cara korupsi, nepotisme. Atas tudingan itu, dia dijerat Pasal 310 dan 311 KUHP. Singkatnya, dia divonis penjara 1,5 tahun dan sudah berkekuatan hukum tetap. (fajar)

  • 7 Kronologi Kasus Silfester Matutina: Divonis sejak 2019 karena Fitnah Jusuf Kalla, tetapi Belum Ditahan Nasional

    7 Kronologi Kasus Silfester Matutina: Divonis sejak 2019 karena Fitnah Jusuf Kalla, tetapi Belum Ditahan Nasional

    Kronologi Kasus Silfester Matutina: Divonis sejak 2019 karena Fitnah Jusuf Kalla, tetapi Belum Ditahan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kasus yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina kembali mencuat. 
    Pada 2019, Silfester sebenarnya telah divonis 1,5 tahun penjara. Namun, hingga kini belum ditahan untuk menjalani hukuman tersebut. 
    Vonis itu terkait kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla. 
    Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan, putusan pengadilan terhadap perkara Silfester sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah).
    Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk menunda penahanan terhadap pimpinan organ relawan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
    “Harus dieksekusi, harus segera (ditahan), kan sudah inkrah. Kita enggak ada masalah semua,” kata Anang di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (4/8/2025).
    Silfester dituduh memfitnah Jusuf Kalla akibat orasinya pada 15 Mei 2017. Pada saat itu, Silfester menyebut JK sebagai akar permasalahan bangsa.
    “Jangan kita dibenturkan dengan Presiden Joko Widodo. Akar permasalahan bangsa ini adalah ambisi politik Jusuf Kalla,” kata Silfester dalam orasi itu. 
    Silfester juga menuduh JK menggunakan isu rasis demi memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta saat itu, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dalam Pilkada DKI Jakarta.
    Silfester juga mengatakan bahwa JK berkuasa hanya demi kepentingan Pilpres 2019 dan kepentingan korupsi daerah kelahirannya.
     
    “Kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti JK. Mereka korupsi, nepotisme, hanya perkaya keluarganya saja,” lanjut Silfester dalam orasi.
    Orasi itu membuat Silfester akhirnya dilaporkan ke polisi oleh Jusuf Kalla, melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum JK, Muhammad Ihsan, mengatakan awalnya JK tidak berniat melaporkan Silfester. 
    Namun, muncul desakan dari warga di kampung halaman JK di Sulawesi Selatan untuk melaporkan Silfester. 
    “Desakan keluarga membuat pak JK tak bisa menolak. Akhirnya pak JK mengatakan jika langkah hukum dianggap yang terbaik, silakan dilakukan langkah hukum,” kata Ihsan saat itu.
    Dua tahun kemudian, Silfester divonis hukuman 1,5 tahun penjara. Namun hingga kini, Silfester belum menjalani hukuman kurungan itu. 
    Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan, Silfester telah diundang kembali kemarin terkait kasusnya. 
    “Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, diundang yang bersangkutan. Kalau enggak diundang ya silakan (datang),” kata Anang.
    Sementara itu, Silfester mengaku siap menghadapi proses hukum tersebut dan menyebut tak ada masalah berarti yang perlu dikhawatirkan.
    “Saya sudah menjalankan prosesnya. Nanti kita lihat lagi seperti apa kelanjutannya,” kata Silfester saat ditemui Kompas.com seusai diperiksa sebagai saksi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya, Senin (4/8/2025).
    Ketika ditanya apakah dirinya siap ditahan, Silfester menjawab singkat.
    “Enggak ada masalah,” kata dia. 
    Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Peradi, Ade Darmawan, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kejari Jaksel yang menyatakan Silfester akan segera dieksekusi.
    “Belum ada suratnya,” ucap Ade.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Patuhi Putusan MA, Silfester Matutina Harus Ditangkap!

    Patuhi Putusan MA, Silfester Matutina Harus Ditangkap!

    GELORA.CO – Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia (Aksi) Nurmadi H. Sumarta mendesak Kejari Jakarta Selatan segera mengeksekusi Ketua Relawan Solidaritas Merah Putih Silfester Matutina yang tersandung kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla.

    “Keputusan MA (Mahkamah Agung) yang sudah inkrah harus dipatuhi,” kata Nurmadi kepada RMOL, Senin 4 Agustus 2025.

    Diketahui, Silfester yang divonis 1,5 tahun penjara, hingga kini masih bebas berkeliaran.

    Sesuai putusan MA RI No. Perkara: 287K/Pid/2019 tanggal 20 Mei 2019, Nurmadi mendesak Kejari Jaksel untuk segera menangkap dan mengeksekusi Silfester.

    Ia juga mendesak Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir mencopot Silfester dari jabatan komisaris Food Id.

    “Seorang terpidana tidak elok dan tidak selayaknya mengemban jabatan tersebut,” kata Nurmadi.

    Silfester yang merupakan loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi ini kabarnya akan dieksekusi oleh Kejari Jakarta Selatan.

    “Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan,” kata Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung), Anang Supriatna kepada wartawan, Senin 4 Agustus 2025.

    Apabila Silfester tidak mengindahkan undangan penyidik, maka pihak Kejagung akan melakukan upaya paksa untuk menjalankan eksekusi.

    “Kalau dia tidak datang ya silakan aja, kita harus eksekusi,” kata Anang.

    Dalam kasus ini, Silfester divonis bersalah menyebarkan fitnah terhadap Jusuf Kalla.

    Fitnah tersebut disebarkan Silfester saat berorasi di depan Mabes Polri, Jakarta, pada 15 Mei 2017 silam.

    Saat itu, Silfester menyebut Jusuf Kalla menggunakan isu SARA dalam upaya memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub Jakarta 2017.

  • Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    YOGYAKARTA – Profil Kwik Kian Gie menjadi perbincangan hangat setelah ia dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 28 Juli sekitar pukul 22.00 WIB. Kwik Kian Gie sendiri dikenal sebagai ekonom keturunan Tionghoa yang berdedikasi terhadap pembangunan Indonesia. Artikel ini akan membahas siapa dan rekam jejak Kwik Kian Gie.

    Profil Kwik Kian Gie

    Kwik Kian Gie adalah putra Bangsa kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ia lahir pada tahun 1935 di Juwana dan meninggal dunia pada tahun 2025 di usia 90 tahun. Semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli ekonom keturunan Tionghoa. Menariknya, ia beberapa kali dipercaya menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia.

    Kwik Kian Gie memang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Setelah tamat SMA, Kwik Kian Gie lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun.

    Setelah lulus SMA, pada tahun 1956 ia melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam, perguruan tinggi yang kini menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Bidang pendidikan

    Salah satu fakta yang tak bisa ditepis dari Kwik Kian Gie adalah jasanya mendirikan sekolah bermutu di Indonesia. Upaya pendidian sekolah bahkan sudah ia mulai sejak muda.

    Kwik menjadi salah satu pendiri SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954. Kala itu usianya belum genap 20 tahun. Tak hanya mendirikan, Kwik juga memutuskan untuk sekolah di SMA yang ia dirikan dan berhasil lulus di tahun 1955.

    Tidak sampai situ saja, Kwik kembali mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya di tahun 1982. Ia tak sendiri karena menggandeng Prof. Panglaykim rekan sesama ekonomnya. Kwik kemudian dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan Master of Business Administration (MBA) pertama Tanah Air.

    Sekolah bisnis yang didirikan oleh Kwik dan masih ada sampai sekarang adalah Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie atau dikenal pula dengan Kwik Kian Gie School of Business. Sekolah bisnis tersebut ia dirikan di tahun 1987 bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Ketiganya berkomitmen untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Politik

    Dilansir dari website resmi Kwik Kian Gie School of Business, setelah kembali ke Indonesia Kwik sering menulis di berbagai media massa. Tulisan yang dimuat di koran bertema ekonomi dan politik. Kritik yang sering dilontarkan Kwik lewat tulisannya adalah terkait kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat.

    Selain itu masih banyak kritik yang ia gaungkan terkait pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie sebut jalan tol kemewahan khusus orang kaya.

    Di 1987 Kwik kemudian mendaftarkan diri dengan Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan di tahun yang sama ia menjadi anggota Badan Pekerja MPR mewakili partai berlogo kepala banteng tersebut.

    Kwik juga menjabat sebagai Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Kader PDIP tersebut makin memperpanjang rekam jejak politiknya setelah ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

    Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) untuk periode 1999-2000. Di era Presiden Megawati, Kwik juga dipercaya duduk di kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.

    Sosok Kwik juga menuai sorotan saat Pemilu Presiden 2019. Kala itu ia menjadi salah satu penasihat ekonomi Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat nomor urut 02.

    Itulah informasi terkait profil Kwik Kian Gie. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Emiten Sandiaga Uno Cetak Laba Rp 102 M

    Jakarta –

    Emiten milik Sandiaga Salahuddin Uno, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatat peningkatan laba bersih sepanjang semester I-2025. Pada periode yang sama tahun lalu, Saratoga rugi.

    Dikutip dari laporan keuangan Saratoga, Saratoga membukukan laba bersih Rp 102,01 miliar sepanjang semester I-2025. Capaian ini naik signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni rugi Rp 446,39 miliar.

    Sementara untuk rugi dari investasi pada saham maupun efek lainnya, tercatat sebesar Rp 1,82 triliun. Capaian ini terus meningkat dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp 1,37 triliun.

    Namun begitu, Saratoga membukukan nilai aset bersih (NAV) sebesar Rp 53,99 triliun sepanjang semester I-2025. Hal ini sejalan dengan pendapatan dividen Saratoga yang mencapai Rp 1,26 triliun pada paruh pertama 2025.

    Pertumbuhan kuartal Saratoga ditopang kontribusi kuat dari saham-saham perusahaan portofolio utama, seperti PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Sementara capaian dividen, ditopang perusahaan portofolio seperti PT Alamtri Resources Tbk (ADRO), PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX), dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

    Dengan dukungan arus kas yang solid dan likuiditas yang terjaga, Saratoga terus memiliki kemampuan untuk menjalankan strategi investasinya secara optimal, terukur dan berkelanjutan. Sepanjang semester I, Perseroan mencatat pertumbuhan fundamental dari perusahaan-perusahaan portofolio yang dimiliki.

    “Kami tetap berfokus pada sektor-sektor dengan prospek pertumbuhan jangka panjang seperti layanan kesehatan, infrastruktur digital, ekonomi hijau dan energi terbarukan, dan konsumen. Dengan pendekatan investasi yang disiplin, aktif, dan selektif, kami berupaya menciptakan nilai optimal bagi para pemegang saham,” jelas Direktur Investasi Saratoga, Devin Wirawan dalam keterangan tertulis, pada Rabu (30/7/2025).

    Sementara itu, Direktur Keuangan Saratoga, Lany D. Wong, menyebut Perseroan berhasil menjaga neraca dengan menurunkan utang bersih menjadi Rp 304 miliar. Rasio biaya operasional terhadap NAV tercatat sebesar 0,4%, sementara rasio loan-to-value (LTV) berada di angka 0,6%, dalam batas yang sehat dan lebih baik dibandingkan posisi 0,6% dan 0,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

    “Struktur keuangan yang kuat memberikan fleksibilitas bagi kami untuk menjalankan strategi investasi secara optimal, terutama di tengah dinamika pasar,” kata Lany.

    Sejalan dengan hal tersebut, Saratoga juga membagikan dividen tunai sebesar Rp 14,75 per saham, dengan total nilai Rp 199,9 miliar, yang diumumkan pada 25 Juni 2025.

    Lihat juga Video: Curi Start Minggu Depan, Ada Emiten Cuan!

    (ara/ara)

  • Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte Nasional 30 Juli 2025

    Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte Nasional 30 Juli 2025

    Sandiaga Kenang HUT ke-85 Kwik Kian Gie, Nyanyikan Lagu Harry Belafonte
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan wakil gubernur DKI Jakarta
    Sandiaga Uno
    membagikan kenangannya saat merayakan hari ulang tahun ke-85
    Kwik Kian Gie
    .
    Saat itu, Sandi yang baru kembali dari luar negeri diminta oleh keluarga Kwik Kian Gie menyanyikan lagu dari penyanyi asal Amerika Serikat (AS), Harry Belafonte.
    “Pada saat itu saya baru saja kembali dari luar negeri untuk menyumbangkan satu lagu untuk Pak Kwik di usianya 85 tahun, yaitu lagu Harry Belafonte yang sangat disukai oleh beliau, yang waktu itu saya bawakan juga sembari bermain gitar. Dan Pak Kwik ikut bernyanyi,” ungkap Sandiaga dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (29/7/2025).
    “Lagunya tentu Pak juga ada yang sangat mengetahuinya, yaitu ‘A B D D E In a song and we gonna go home A B D D E In a song and we gonna go home’. Itu adalah lagu kesukaan Pak Kwik dan kami bawakan saat itu,” sambungnya.
    Ia menceritakan, momen perayaan ulang tahun itu juga berbarengan dengan peluncuran karya Kwik Kian Gie.
    Dalam acara tersebut, turut hadir Presiden ke-5 Republik Indonesia yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri.
    “Itulah ulang tahun beliau yang dirayakan sekaligus peluncuran karya beliau. Hadir juga Ibu Megawati dan beberapa rekan-rekan sahabat beliau. Saya sangat terkesan dengan kenangan bersama Pak Kwik,” ujar Sandiaga.
    Saat menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, Sandi mengaku kerap berkonsultasi dengan Kwik Kian Gie yang merupakan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Keuangan (Ekuin).
    Salah satu masukan Kwik Kian Gie yang berujung menjadi kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah program One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship (OK OCE).
    “Dan juga program OKOC yang kami kembangkan pada saat itu, One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship, mendapat banyak masukan dari Pak Kwik,” ungkap Sandiaga.
    Singkat cerita, Kwik Kian Gie juga didapuk sebagai penasihat ekonomi untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019.
    Sosok mantan Menko Ekuin itu kerap memberikan masukan terkait ekonomi terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga.
    KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Papan informasi meninggalnya Kwik Kian Gie di rumah duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Kwik Kian Gie, kata Sandiaga, juga memberikan nasihat ketika dirinya bergabung dengan pemerintahan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
    “Saat saya sempat datang ke rumah beliau dari dalam ditemani oleh sahabat saya Pak Iggy Kwik. Beliau menyampaikan beberapa pandangannya bagaimana ekonomi kerakyatan harus tetap diutamakan,” ujar Sandiaga.
    Sandiaga pun menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya Kwik Kian Gie pada Senin (28/7/2025) malam.
    “Mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya kepada Pak Kwik dan semoga Pak Kwik diterima di sisi yang maha kuasa. Rest in peace Pak Kwik, Indonesia berduka,” ujar Sandiaga.
    Diketahui,
    Kwik Kian Gie meninggal
    pada usia 90 tahun. Adapun jenazah rencananya akan dikremasi pada Kamis (31/7/2025).
    Saat ini, jenazah Kwik Kian Gie masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.