Xcloud.id

Tag: Sandiaga Uno

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pelbagai nama calon ketua umum PPP dari internal maupun eksternal PPP untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar tahun 2025 ini.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan, calon-calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” kata Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Husnan Bey Fananie dalam konferensi persnya di salah satu kafe di kawasan Otista, Jakarta, Minggu (5/1).

    Husnan mengatakan setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa ketum PPP. Dari internal PPP yang berasal dari NU, Husnan mengatakan ada nama Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) hingga Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) yang masuk bursa ketum.

    Kemudian dari Parmusi, Husnan mengatakan ada nama dirinya sendiri dan Hasrul Azwar. Sementara calon dari Syarikat Islam (SI) ada nama Ahmad Faryal dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI) terdapat nama Anwar Sanusi.

    Husnan mengatakan ada kandidat dari eksternal PPP yang didukung oleh Fusi PPP 1973. Di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno hingga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Terdapat nama lain seperti mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    “Kami mengharapkan Calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas,” kata dia.

    Di tempat yang sama, politikus PPP Idy Muzayad mengaku menolak Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin maju sebagai Ketum PPP di Muktamar tahun 2025 ini lantaran telah gagal membawa PPP menuju Parlemen Senayan.

    “Ini ada pertanyaan mungkin di benaknya kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Tadi sudah menyatakan, tidak atau belum mendukung salah satu. tapi kita jelas menolak satu yang telah gagal ini,” kata Idy.

    Idy mengatakan ada indikasi jika Plt Ketum PPP saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menutup peluang tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

    Baginya, perubahan AD/ART bisa membuka peluang tokoh eksternal menjadi ketua umum di muktamar PPP nantinya.

    “Kalau ada indikasi yang menutup peluang munculnya tokoh luar dari PPP untuk menjadi ketua umum, maka itu justru melanggar AD/ART itu sendiri,” kata Idy.

    “Kita terus terang, ya, menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini jelas sikap. Bukan kita benci kepada orang, nothing personal, tapi ini soal leadership,” tambahnya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 ini terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam hingga Perti. Organisasi ini sempat berfusi ke dalam PPP.

    Mereka yang hadir pada momen ini di antaranya Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

    Sebelumnya Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029, agar PPP bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurutnya percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Un

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

    “Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

    Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun dari eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, dan tentunya juga visioner,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa calon-calon ketua umum yang didukung tersebut telah sesuai dengan khitah 1973 dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PPP yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    MK Hapus Presidential Threshold, Ini Sejarah Penerapan hingga Dampaknya bagi Politik Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Pada 2 Januari 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang mengubah dinamika pemilihan presiden (Pilpres) di Indonesia. Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan ketentuan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

    Keputusan ini membuka babak baru dalam sejarah pemilu Indonesia yang sejak 2004 selalu diwarnai dengan ambang batas minimal suara atau kursi untuk calon presiden.

    Dimulai sejak Pilpres 2004
    Presidential threshold pertama kali diperkenalkan pada Pemilu 2004 melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam undang-undang ini, Pasal 5 ayat (4) mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 15% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

    Penerapan presidential threshold pertama kali ini bertepatan dengan penyelenggaraan pilpres langsung pertama di Indonesia, yang melibatkan beberapa pasangan calon, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan presiden petahana Megawati Soekarnoputri.

    Ambang Batas Ditingkatkan
    Pada Pilpres 2009, ketentuan presidential threshold mengalami perubahan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, ambang batas diubah menjadi minimal 25% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Pemilu ini menghasilkan SBY-Budiono sebagai pemenang dengan 60,80% suara, mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

    Pada Pemilu 2014, aturan presidential threshold tetap berlaku dengan besaran yang sama. Pilpres 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK keluar sebagai pemenang Pilpres 2014.

    Pemilu Serentak
    Pemilu 2019 menjadi istimewa karena untuk pertama kalinya, pilpres dan pileg dilaksanakan serentak. Meskipun begitu, aturan presidential threshold tidak mengalami perubahan signifikan, tetap menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 dengan ambang batas minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Pilpres 2019 kembali diikuti oleh dua pasangan calon utama, yakni Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, dengan Jokowi-Ma’ruf keluar sebagai pemenang dengan 55,50% suara.

  • Memori Hari Ini, 1 Januari 2019: Prabowo

    Memori Hari Ini, 1 Januari 2019: Prabowo

    JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 1 Januari 2019, pasangan Capres dan Cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mengungkap tahun baru adalah ajang kebangkitan kembali. Penyataan itu diungkap keduanya karena April mendatang Pilpres 2019 digelar.

    Sebelumnya, Prabowo kembali menantang Joko Widodo (Jokowi) dalam kontestasi Pilpres. Prabowo percaya diri hokinya berjalan pada 2019. Ia kemudian memilih pasangan yang tepat. Beberapa nama sempat hadir. Namun, pilihan jatuh kepada Sandi.

    Prabowo tak mau gegabah soal pilih pasangan untuk Pilpres 2019. Persoalan memilih Cawapres adalah urusan besar. Ia meyakini calon wakilnya paling tidak punya daya jual tinggi bagi rakyat Indonesia. Bekal itu dianggap bisa membawa banyak suara.

    Prabowo dan Partai Gerindra mulai bergerilya mencari calon potensial. Nama-nama tokoh nasional disiapkan, dari politikus hingga alim ulama. Prabowo mulanya ingin dipasangkan dengan Ustaz Abdul Somad (UAS). Namun, UAS menolak karena ingin fokus lewat jalan dakwah.

    Pilihan pun akhirnya mengarah kepada Anies Baswedan. Prabowo menganggap Gubernur DKI Jakarta pun punya potensi besar dalam menjaring suara rakyat Indonesia. Urusan kedekatan tak perlu diragukan. Prabowo pernah mengorbitkan Anies dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 dan menang.

    Capres serta Cawapres dalam Pemilu 2019, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. (ANTARA)

    Prabowo mencoba melobi Anies. Lobi yang dilakukan bukan saja sekali, tetapi tiga kali. Masing-masing pinangan itu dilakukan pada bulan puasa, beberapa hari setelah lebaran, hingga Anies dipanggil ke kediaman Prabowo pada Juli 2018. Hasilnya nihil.

    Anies menolak ketiga pinangan Prabowo. Anies beralasan bahwa ia tak ingin mengecewakan warga Jakarta. Janji-janjinya semasa kampanye coba diwujudkan termasuk bertahan hingga masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta habis. Prabowo Lalu mengambil opsi menjadikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebagai pasangannya.

    “Anies mengatakan dia menolak tawaran Prabowo karena ingin berkonsentrasi membenahi DKI Jakarta. Menurut Anies, banyak janji kepada pemilihnya, warga Jakarta, yang belum ditunaikan. Undangan menjadi calon wakil presiden adalah kehormatan. Pak Prabowo menghargai sikap untuk memegang komitmen.”

    “Penolakan Anies mendampingi Prabowo rupanya masuk radar sejumlah partai yang ingin membangun poros baru. Pendaftaran pemilihan presiden makin dekat. Mereka tak mau hanya terpaku pada blok Prabowo dan Joko Widodo dan tak mengusung calon sendiri,” ungkap Hussein Abri Dongoran dalam tulisannya di majalah Tempo berjudul Bubar Jalan Poros Ketiga (2018).

    Prabowo pun kian mantap dengan Sandi. Keduanya pun mulai merumuskan segala macam agenda ke depan termasuk janji kampanye. Kondisi itu membuat keduanya kian memantapkan langkah untuk memenangi Pilpres 2019.

    Kepercayaan diri itu ditunjukkan Prabowo-Sandi pada awal tahun baru pada 1 Januari 2019. Prabowo-Sandi mengucapkan selamat tahun baru kepada seluruh rakyat Indonesia. Prabowo-Sandi secara khusus menyebut momentum tahun baru sebagai penanda kebangkitan kembali.

    Prabowo-Sandi juga menyebut tahun 2019 sebagai tahun penentuan. Tahun penuh kebaikan buat seluruh bangsa Indonesia. Ucapan itu merujuk kepada kontestasi Pilpres yang akan digelar pada April mendatang.

    “Kepada sahabat-sahabat di mana pun berada, selamat tahun baru, semoga tahun yang akan datang tahun kebaikan untuk kita semua, untuk seluruh bangsa Indonesia. Tahun penentuan, dan tahun kebangkitan kembali. Happy new year, selamat tahun baru dan semoga Tuhan selalu beserta kita,” kata Prabowo bersama Sandi lewat video lewat Akun Twitter/X @sandiuno, 1 Januari 2019.

  • Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    Anies dan Ahok Siapkan Kejutan, Pengamat: Mereka Sama-sama sebagai Korban Ketamakan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara para Mantan Gubernur DKI Jakarta yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Anies Baswedan dalam rangka perayaan malam tahun baru 2025 di Pemprov DKI Jakarta menyita perhatian publik.

    Keduanya nampak duduk bersebelahan dan sempat saling berbisik. Mereka juga sempat berpose bersama. Keduanya juga sama-sama mengenakan setelan batik.

    Kedekatan keduanya pun terabadikan. Tak sedikit yang mengapresiasi kehangatan pertemuan tersebut.

    Diketahui, pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Ahok dan Anies berlawanan. Ahok berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat dan Anies dengan Sandiaga Uno.

    Pemerhati Sosial dan Politik, Jhon Sitorus menyebut pertemuan keduanya jadi momen langka dan bersejarah.

    “Momen langka dan bersejarah. Ketika Ahok dan Anies Baswedan 1 frame dalam acara tahun baru Pemprov Jakarta. Kita harus mengesampingkan ego, karena lawan kita adalah raksasa yang tamak kekuasaan,” kata Jhon dalam Akun X-pribadinya, Selasa, (31/12/2024).

    Sementara itu, Pakar Komunikasi Universitas Airlangga, Prof Henry Subiakto menyebut Ahok dan Anies sama-sama sebagai korban ketamakan.

    “Saya salut dengan tokoh-tokoh yang pernah bersaing bahkan berkonflik tatkala berpolitik di ibu kota. Namun di malam Tahun Baru 2025 tokoh tokoh itu bisa ‘bersatu’ berkumpul bersama,” ungkap Prof Henri.

    “Seolah mereka ingin menyampaikan pesan bahwa mereka semua itu adalah sama-sama sebagai korban ketamakan tokoh yang ingin mengcengkeram kekuasaan dengan politisasi untuk kepentingan diri dan keluarganya. Selamat tahun Baru dengan Kesadaran Politik Yang Baru pula,” tambahnya.

  • Wamenag Soal Libur Sekolah Sebulan saat Ramadan: Ada Wacana, tapi Belum Dibahas – Page 3

    Wamenag Soal Libur Sekolah Sebulan saat Ramadan: Ada Wacana, tapi Belum Dibahas – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menanggapi isu terkait libur sekolah satu bulan penuh saat ramadan 2025. Romo mengaku sudah mendengar wacana itu meski belum dibahas oleh pemerintah.

    “Kami belum bahas, tapi wacananya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” kata Romo ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Politisi Gerindra ini pun mempertegas memang ada wacana libur sekolah satu bulan saat ramadan.

    “Sudah ada wacana,” tukas Romo Syafi’i.

    Rencana libur sekolah saat ramadan pernah mencuat saat pilpres 2019 ketika Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Uno. Sandi teringat saat masa sekolah dulu ia libur sekolah satu bulan saat ramadan.

    “Tentunya ini adalah salah satu terobosan yang akan kita bawa bahwa, saya waktu masih muda pernah merasakan libur, dulu, saat Ramadan dan waktu anak-anak saya masih kecil, sekolah di Al Azhar, waktu itu juga libur sebulan penuh,” kata Sandiaga di Hotel Sultan Jakarta pada 15 Maret 2019 silam.

    Pesantren virtual Ramadan, Inovasi Ngaji Online Ala KKG PAI Banyumas

  • Jelang Muktamar 2025, PPP Butuh Sosok Pemimpin Lincah sebagai Pembaharu

    Jelang Muktamar 2025, PPP Butuh Sosok Pemimpin Lincah sebagai Pembaharu

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghangat seiring rencana pelaksanaan Muktamar sekitar April tahun 2025 mendatang.

    Melalui forum tersebut, partai berlambang Ka’bah itu akan memilih ketua umum sebagai nakhoda untuk periode ke depan. 

    Pengamat Politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai Muktamar PPP 2025 mendatang berpotensi terjadi pertarungan hebat. 

    Mengingat, PPP akan menghadapi banyak tantangan. Apalagi, pada Pemilu 2024 lalu, PPP mengalami hasil yang terlempar dari Senayan. 

    “PPP membutuhkan banyak faktor pengungkit untuk bisa kembali eksis dikancah politik nasional. Salah satu faktor kepemimpinan yg dibutuhkan dalam konteks itu adalah faktor kelincahan (agile) ketum. Pemimpin yang tidak sekadar bisa adaptif tetapi bergerak cepat dan kolaboratif,” kata Surokim, Minggu (29/12/2024). 

    Sebagai partai yang telah lama malang melintang di perpolitikan Indonesia, PPP dinilai butuh gebrakan. Jenis pemimpin yang lincah dianggap penting bagi PPP saat ini.

    Dalam kacamata Surokim, PPP seolah kehilangan relevansinya dengan kebutuhan era kini. Sehingga, butuh daya dorong untuk merevitalisasi partai ke depan. 

    “Ketum tidak bisa lagi mengandalkan dukungan tradisional saat ini, tetapi harus lebih ekspansif agar bisa merata di tanah air. Wilayah wilayah yang selama ini PPP masih lemah harus diberi perhatian lebih, khususnya di wilayah Indonesia Timur,” ungkap Surokim yang juga Peneliti Senior Surabaya Survey Center (SSC). 

    Sejauh ini, sudah muncul sejumlah nama dalam bursa calon ketua umum. Setidaknya, ada empat nama. Yakni, dua nama dari kalangan internal kader. 

    Sedangkan dua sisanya merupakan tokoh dari eksternal. Hal ini mengingat PPP membuka peluang masuknya tokoh eksternal atau non kader untuk menjadi calon Ketua Umum. 

    Dari unsur internal sudah muncul nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. Sedangkan, dua nama dari eksternal adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurrachman.

    Menurut Surokim, PPP butuh tokoh kelas nasional yang punya kemampuan menarik ceruk baru.

    “PPP butuh corak pemimpin baru untuk keluar dari memorabilia kejayaan partai masa lalu atau zaman dulu. PPP butuh visi baru sebagai partai pembaharu yang relevan sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini dan ke depan,” tandasnya. 

    Harapan terhadap ketua umum periode mendatang sebelumnya disampaikan oleh DPW PPP Jawa Timur.

    Mereka menginginkan agar Ketua Umum periode mendatang bisa mengembalikan kejayaan partai. Salah satunya, bisa kembali membuat PPP lolos parlemen pada Pemilu lima tahun mendatang. 

    Keinginan ini disampaikan Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab saat ditanya tentang kriteria calon Ketua Umum yang akan didukung pada ajang Muktamar X tahun 2025. Agenda Muktamar merupakan forum tertinggi untuk menentukan nakhoda PPP ke depan. 

    “Ke depan, kami ingin ke depan yang bisa membawa PPP lebih maju dan meningkat. Serta bisa membawa ke Senayan. Itu PR ketua umum yang akan datang,” kata Mundjidah saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (27/12/2024). 

    Pada Pemilu 2024 lalu, untuk pertama kalinya, PPP harus hengkang dari Senayan lantaran perolehan suara mereka tidak memenuhi ambang batas parlemen DPR RI. Padahal, partai berlambang Ka’bah tersebut merupakan partai yang telah lama berkiprah di politik sejak berdiri tahun 1973. 

    Mundjidah berharap pada Pemilu mendatang PPP bisa kembali lagi memperoleh kursi DPR RI dan menempatkan kadernya di Senayan. Sehingga, melalui momentum Muktamar ke depan, PPP Jatim ingin hal tersebut menjadi atensi dalam menentukan pemimpin partai ke depan. 

  • Selain Dudung, Sandiaga Uno Hingga Adhyaksa Dault Juga Mau Maju Jadi Ketum PPP

    Selain Dudung, Sandiaga Uno Hingga Adhyaksa Dault Juga Mau Maju Jadi Ketum PPP

    Selain Dudung, Sandiaga Uno Hingga Adhyaksa Dault Juga Mau Maju Jadi Ketum PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan, mantan Menpora
    Adhyaksa Dault
    juga tertarik untuk maju sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP.
    Adhyaksa, kata Rommy, tertarik setelah mendengar dirinya mengumumkan sejumlah nama calon Ketum PPP, antara lain Dudung Abdurachman, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Gus Yasin, hingga Sandiaga Uno.
    Hal tersebut Rommy sampaikan dalam program
    Gaspol Kompas.com
    , seperti dikutip Minggu (29/12/2024).
    “Bahkan begitu saya sampaikan, itu ada yang tokoh nasional juga yang menelepon saya, ‘kok saya enggak disebut? Saya juga mau maju ini, Gus, kalau tahu PPP mau Muktamar’. Pak Adhyaksa Dault, mantan Menpora,” ujar Rommy. 
    “Begitu saya diwawancarai
    Kompas.com
    hari Jumat malam, Sabtu paginya telepon saya, ‘Gus, kok saya enggak disebut?’ Ini menarik,” sambung dia.
    Terkait banyaknya nama-nama eksternal yang digadang-gadang maju sebagai calon Ketum PPP, Rommy mengatakan, kader PPP memang menginginkan penyegaran.
    Salah satu caranya adalah dengan memasukkan orang dari luar partai.
    Sebab, jika terus-menerus Ketum PPP harus berasal dari kader sendiri, maka bisa saja PPP tidak lolos ke parlemen lagi.
    “Kalau mereka ini putra-putri terbaik bangsa yang sudah memiliki pengalaman di tempat-tempat lain, pengalaman di tempat lain yang bagus itu lah yang kita cangkokan di PPP untuk kembali mengangkat perolehan suara partai,” jelas Rommy. 
    “Maka kemudian muncullah calon-calon yang di WhatsApp group-WhatsApp group, di penyampaian pribadi kepada saya, nama-nama yang saya sebut itu,” imbuh dia.
    Sebelumnya, Rommy menyebutkan, sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum, dua dari dalam internal partai dan dua dari luar.
    “Kami membuka diri terhadap siapa pun dengan membuka pihak eksternal untuk menjadi ketua umum,” kata Romy, sapaan Romahurmuziy, di Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam, dikutip dari Antara.
    Menurut dia, dari internal PPP ada dua nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa kader dalam komunikasi di sejumlah grup WhatsApp. 
    Kedua nama itu yakni Sandiaga Uno dan Taj Yasin yang merupakan calon wakil gubernur Jawa Tengah.
    Kemudian, lanjut Romy, untuk dari eksternal terdapat nama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman.
    Bahkan, kata Romy, Gus Ipul sudah menghubungi dirinya untuk menanyakan terkait namanya yang muncul di internal PPP setelah adanya informasi tersebut.
    “Saya mendapat suara dari berbagai WhatsApp group yang saya ikuti di Partai Persatuan Pembangunan sekurang-kurangnya sudah muncul empat nama, dua dari internal dan dua dari luar,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sebut Mahfud MD Gagal, Ini Profil dan Harta Kekayaan Habiburokhman

    Sebut Mahfud MD Gagal, Ini Profil dan Harta Kekayaan Habiburokhman

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Partai Gerindra Habiburokhman menilai bahwa eks Menkopolhukam Mahfud MD merupakan orang yang gagal.

    Pernyataan itu dilontarkan saat Habiburokhman merespons soal kritikan Mahfud MD terhadap wacana pengampunan koruptor melalui denda damai yang menuai polemik.

    “Mahfud MD ini orang gagal, dia sendiri menilai dia gagal 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum, apa yang mau dinilai oleh Mahfud MD,” ujarnya di kompleks Senayan, Jumat (27/12/2024). 

    Lantas, siap sebenarnya Habiburokhman?

    Profil Habiburokhman

    Disitat dalam situs fraksigerindra.id, Habiburokhman lahir di Metro, Lampung, 17 September 1974. Dia mengemban pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Unila) dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

    Semasa kuliah, Habiburokhman aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senat Mahasiswa FH Unila dan Keluarga Mahasiswa Pemuda Pelajar Lampung (KMPPRL).

    Dia juga dikenal sebagai aktivis yang rajin memimpin demonstrasi di era 1998-an atau saat Presiden ke-2 Soeharto menjabat.

    Kemudian, Habiburokhman sempat mendirikan serikat pengacara pada 2005 hingga mendirikan kantor hukum bisnis di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pada 2010 Habiburokhman resmi menjadi kader Gerindra dan langsung ditunjuk sebagai Ketua Bidang Advokasi dan sekaligus anggota Dewan Pembina.

    Dua tahun berselang, dia didapuk sebagai pemimpin Tim Advokasi Jakarta Baru atau kelompok Advokat yang membela kepentingan hukum Jokowi-Ahok saat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    Adapun, Habiburokhman sempat menjadi Direktur Advokasi Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014.

    Tak berhenti disitu, politisi Gerindra ini mendirikan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) yang diklaim berperan dalam kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2017.

    Lebih jauh, Habiburokhman juga ditunjuk sebagai Jubir Hukum Pasangan Calon Prabowo Sandi pada Pilpres pada 2019. Di tahun yang sama, dia kemudian lolos menjadi anggota parlemen fraksi Gerindra dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta I.

    Sebagai anggota legislatif, Habiburokhman mengemban tugas di Komisi III. Kini, dia mendapatkan amanah sebagai Ketua Komisi III DPR RI.

    Harta Kekayaan Habiburokhman

    Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ditayangkan di situs resmi KPK, total harta kekayaan Habiburokhman mencapai Rp9,6 miliar.

    Mayoritas, harta kekayaan Habiburokhman berada pada aset tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Bogor hingga Jakarta Selatan. Totalnya, mencapai Rp8,1 miliar.

    Kemudian, untuk membantu mobilitasnya, pria asal Lampung ini memiliki Toyota Alphard (2022) senilai Rp1 miliar. Selain itu, dia juga memiliki harta kas dan setara kas sebesar Rp500 juta.