Tag: Sandiaga Uno

  • Bagikan tips bisnis umrah, Sandiaga: Fokuskan pada kualitas layanan

    Bagikan tips bisnis umrah, Sandiaga: Fokuskan pada kualitas layanan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2020-2024 Sandiaga Uno membagikan tips dalam membangun bisnis umrah, salah satunya mengedepankan kualitas layanan.

    Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, meminta agen perjalanan (travel agent) umrah untuk mengadopsi “3SI” yang merupakan singkatan dari “inovasi, kolaborasi dan adaptasi”.

    “Saya mendorong travel umrah menjadikan prinsip ‘3SI’ sebagai solusi karena ‘3SI’ dapat membuahkan keberhasilan di era kini,” kata Sandiaga saat menjadi pembicara kunci dalam acara “Annual Gathering Garislurus Travel” di Jakarta, Sabtu (18/1).

    Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu pun menyoroti soal pendaftar haji Indonesia yang terus bertambah hingga mencapai 5 juta orang.

    “Bahkan, daftar tunggu setiap provinsi mulai dari 20-48 tahun. Di sisi lain kita bersyukur perkembangan bisnis umrah terus bertumbuh. Untuk tahun 2024 lalu, jamaah umrah Indonesia mencapai 2 juta orang,” katanya.

    Sandiaga menilai, bisnis umrah dapat dimaksimalkan dengan membangun potensi-potensi yang ada.

    “Walaupun ada tantangan dengan maraknya umrah ‘backpacker’, tapi para penyelenggara umrah tanah air masih bisa menggali berbagai potensi bisnis umrah yang bisa memajukan perekonomian bangsa,” katanya.

    Dia pun berpesan agar agen perjalanan umrah fokus mengembangkan paket perjalanan yang mengedepankan pada kualitas.

    “Hindari perang harga! Fokus pada kualitas ‘customize, personalize, localize and smallin size’,” tegasnya.

    Pelaku bisnis kenamaan Indonesia itu juga menilai penting adanya transformasi digital dalam layanan perjalanan umrah. Transformasi digital menjadi modal penting dalam bisnis di era digitalisasi ini.

    “Termasuk, buat aplikasi dan sistem pemesanan berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan pelanggan,” katanya.

    Pelaku bisnis harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan kemajuan zaman jika tidak ingin kalah saing dan tertinggal tren. “Ini dampaknya signifikan untuk kemajuan bisnis,” ujarnya.

    Sandiaga pun mengajak agen perjalanan umrah untuk turut mempromosikan wisata religi Indonesia karena wisata religi akan membantu meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.

    “Travel umrah harus bisa mempromosikan wisata religi atau wisata ramah Muslim di tanah air untuk menarik wisatawan dari luar negeri,” tuturnya.

    Di akhir paparan, Sandiaga menyampaikan pantun. Berikut bunyi pantun yang dibuat Sandi Uno dalam acara tersebut:

    Pergi umrah niatnya beribadah,

    Tawah di Kabah tunaikan syariat

    Garis Lurus InsyaAllah membawa berkah

    Berkah di dunia dan juga di akhirat

    Sementara itu, pihak agen perjalanan umrah Garislurus menyebutkan berbagai isu yang dihadapi dalam bisnis umrah di Indonesia, mulai dari perang harga sesama agen perjalanan umrah hingga belum optimalnya manajemen internal.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jelajahi Pesona Kabut dan Kemilau Danau Limboto dari Bukit Arang

    Jelajahi Pesona Kabut dan Kemilau Danau Limboto dari Bukit Arang

    Liputan6.com, Gorontalo – Bukit Arang, yang terletak di Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, semakin populer di kalangan wisatawan dengan julukan “Negeri di Atas Awan”.

    Berada di pinggiran kawasan hutan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, destinasi wisata ini menawarkan pengalaman alam yang memukau.

    Hanya berjarak sekitar 25 menit dari pusat Kota Gorontalo, Bukit Arang menjadi pilihan ideal bagi pecinta alam dan traveler.

    Sesampainya di lokasi, pengunjung perlu mendaftar di pos awal pendakian dengan biaya masuk sebesar Rp5.000 per orang. Dari pos ini, keindahan alam langsung menyambut pengunjung.

    Jalur pendakian yang teduh dengan udara sejuk menjadi daya tarik tersendiri. Suara burung endemik Sulawesi yang bersahut-sahutan menambah kesan asri selama perjalanan menuju puncak bukit.

    “Sebagian besar daratan Gorontalo bisa terlihat jelas dari atas puncak Bukit Arang. Pada malam hari, gemerlap lampu kota menciptakan pemandangan yang begitu menakjubkan,” ujar Muhtar, salah seorang pengunjung.

    Daya tarik utama Bukit Arang adalah pemandangan kabut tebal yang menyelimuti bukit, menciptakan sensasi berada di atas awan.

    Bahkan saat matahari mulai terbit, kabut pagi tetap hadir dan enggan beranjak, memberikan pengalaman yang sulit dilupakan.

    “Ketika matahari bersinar, Danau Limboto terlihat berkilauan dari kejauhan, menciptakan panorama indah dari puncak,” tambah Muhtar.

    Wahyono, pengunjung lainnya, mengakui julukan “Negeri di Atas Awan” sangat tepat untuk Bukit Arang. Kabut yang datang dan pergi silih berganti memberikan suasana magis.

    “Mengabadikan momen di sini tidak pernah membosankan. Tempat ini sangat direkomendasikan untuk pecinta fotografi dan selfie,” kata Wahyono.

    Dengan pesona alam yang memikat, Bukit Arang terus menjadi primadona wisata alam di Gorontalo.

    Destinasi ini tidak hanya menawarkan pemandangan indah, tetapi juga ketenangan yang jarang ditemukan di tempat lain.

    Desa Wisata

    Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sudah meresmikan Bukit Arang sebagai destinasi wisata unggulan di Bone Bolango, Gorontalo tahun 2022. Destinasi wisata yang berada di Kecamatan Tilongkabila itu bahkan sudah masuk 50 destinasi wisata terbaik dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2022.

    Sandiaga menyebut, Bukit Arang berhasil menyingkirkan ribuan desa wisata lain di Indonesia dalam ajang ADWI. ADWI sendiri merupakan program unggulan Kemenparekraf dalam menggerakkan kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia.

  • Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat? Regional 17 Januari 2025

    Pejabat Kemenhub Kumpulkan Dana Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, Siapa Saja yang Terlibat?
    Penulis
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (
    Kemenhub
    ) mengungkap fakta mengejutkan soal pengumpulan dana untuk
    Pilpres 2019
    .
    Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (13/1/2025), terungkap bahwa para pejabat Kemenhub mengumpulkan dana untuk mendukung pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2019, yang saat itu berstatus sebagai capres petahana.
    Bagaimana skema ini berlangsung, dan siapa saja yang terlibat? Berikut penjelasannya.
    Menurut kesaksian Danto Restyawan, mantan Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, dana sebesar Rp5,5 miliar dihimpun atas arahan Direktur Prasarana Kemenhub Zamrides.
    Zamrides, kata Danto, mendapat instruksi langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengumpulkan dana dari sembilan pejabat pembuat komitmen (PPK) di DJKA.
    “Informasinya Pak Zamrides diminta untuk lari ke luar negeri sementara karena terpantau oleh KPK,” kata Danto saat menjadi saksi dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Gatot Sarwadi itu, sebagaimana dilansir Antara.
    Menurut Danto, dana tersebut bersumber dari kontribusi para kontraktor proyek perkeretaapian yang dikenakan fee.
    Masing-masing PPK menyetor sekitar Rp 600 juta, termasuk PPK Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Yofi Okatriza yang jadi terdakwa dalam sidang ini.
     
    Sebagian dana juga disebut digunakan untuk keperluan lain, seperti membeli 25 ekor hewan kurban dan bahan bakar pesawat untuk kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Sulawesi.
    Zamrides awalnya ditugaskan untuk mengoordinasi pengumpulan dana ini.
    Namun, ketika diduga mulai terpantau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zamrides disebutkan melarikan diri ke luar negeri.
    Danto kemudian ditunjuk untuk melanjutkan peran ini.
    Danto mengaku menerima Rp 595 juta dari Yofi Okatriza. Ia menyatakan telah mengembalikan uang tersebut melalui penyidik KPK.
    Dalam kasus korupsi ini, terdakwa Yofi Okatriza didakwa menerima suap sebesar Rp55,6 miliar dari belasan kontraktor proyek perkeretaapian di wilayah Purwokerto dan sekitarnya selama kurun waktu 2017 hingga 2020.
    Selain itu, ia juga menerima barang mewah senilai Rp1,9 miliar.
    Dana suap tersebut menjadi bagian dari skema lebih besar yang terungkap dalam sidang, termasuk penggunaan fee kontraktor untuk berbagai keperluan pribadi pejabat.
    Pemilihan Presiden 2019 menjadi ajang kompetisi politik yang sangat ketat antara dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
    Calon presiden petahana Joko Widodo berpasangan dengan Ma’ruf Amin menghadapi Prabowo Subianto, yang saat itu menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden.
    Setelah persaingan yang sengit, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019.
    Pasangan ini memperoleh 55,5 persen suara atau sekitar 85 juta suara, mengalahkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang meraih 44,5 persen atau sekitar 68 juta suara.
    Prabowo-Sandi, yang sempat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, namun ditolak. 
    Setelahnya, Prabowo yang sudah menjadi rival
    Jokowi
    sejak 2014 itu memutuskan bergabung ke gerbong pemerintahan.
    Ketua Umum Partai Gerindra itu mendapat imbalan berupa kursi Menteri Pertahanan.
    Di penghujung 2024, Prabowo kembali mencalonkan diri di pilpres dengan menggandeng putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. 
    Prabowo-Gibran pun menang satu putaran dengan meraup 58 persen suara, mengalahkan dua paslon lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Respon Gus Ipul saat Namanya Masuk Bursa Calon Ketua Umum Jelang Muktamar PPP

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Sekjen PBNU sekaligus Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menanggapi santai terkait namanya yang terus santer di bursa pemilihan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu tak kaget sebab merasa hampir setiap Muktamar PPP namanya selalu masuk bursa. 

    Sebagai informasi, Muktamar dalam PPP merupakan forum tertinggi untuk menentukan nakhoda partai. Rencananya, Muktamar PPP akan digelar pada April mendatang.

    “Sejak dulu, kalau mau Muktamar nama saya memang selalu disebut-sebut,” kata Gus Ipul saat ditemui di Kantor PWNU Jatim, Kamis (16/1/2025). 

    Pada bursa calon ketua umum, nama Gus Ipul memang cukup santer dibicarakan. Sebab, PPP membuka peluang kandidat diluar internal kader.

    Total ada empat nama yang berpeluang menjadi Ketua Umum.

    Selain Gus Ipul, juga ada nama Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman sebagai kandidat dari tokoh eksternal 

    Sementara di kalangan internal, ada nama Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih Taj Yasin dan kader PPP Sandiaga Uno. Gus Ipul mengakui, belum ada komunikasi intens saat ini.

    Namun, saat ditanya mengenai kesiapan seandainya diminta menjadi ketua umum, Gus Ipul hanya menjawab diplomatis dan melempar senyum. 

    Dia menyebut namanya di bursa calon ketua umum merupakan hal biasa.

    Hanya saja, dia mengaku agak bingung lantaran kali ini belum ada nama Gubernur Jatim periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa dalam bursa calon ketua umum PPP. 

    “Karena biasanya saya disebut-sebut juga bersama Bu Khofifah,” ungkap Gus Ipul. 

  • Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Selalu Disebut Jelang Muktamar, Gus Ipul Siap Maju Ketum PPP?

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen PBNU yang juga Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengaku namanya selalu disebut setiap menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Nama Gus Ipul disebut masuk dalam bursa empat calon ketua umum partai berlambang kakbah itu.

    “Nama saya selalu disebut kalau menjelang Muktamar PPP. Itu sejak dulu, bukan saat sekarang saja disebut-sebut,” kata Gus Ipul kepada wartawan di kantor PWNU Jatim usai Kick Off Harlah ke-102 NU, Kamis (16/1/2025) sore.

    Oleh karena itu, kata Gus Ipul, ia merasa biasa saja dan santai dengan isu Muktamar PPP. “Biasa untuk itu. Jadi santai saja. Biasa itu disebut-sebut. Belum tahu, belum ada komunikasi sampai sekarang dengan (kawan PPP). Yang jelas saya selalu disebut-sebut setiap jelang muktamar, biasanya disebut juga dengan nama Bu Khofifah. Tapi sekarang nama Bu Khofifah kok belum disebut-sebut,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Muhammad Romahurmuzy atau Romy, menyebut, terdapat nama empat tokoh yang masuk bursa calon ketua umum PPP. Sebanyak dua tokoh disebut dari kalangan internal, yakni mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Salahuddin Uno dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, Ahmad Taj Yasin.

    Sementara itu, dari pihak eksternal, dua tokoh yang masuk bursa itu adalah Mensos Gus Ipul dan eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman. (tok/but)

  • Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    Bukalapak Tutup Lapak Produk Fisik hingga PHK Karyawan, Bukti Kekejaman Politik Diungkap Jhon Sitorus

    “Tweetnya bernada kritik ke presiden petahana, Jokowi soal dana riset negara kita yang teramat sedikit, membuat istana gusar saat itu. Bahkan sampai muncul tagar #UnistallJokowi dari pendukung Prabowo-Sandiaga Uno,” ujarnya.

    Di sisi lain, buzzer Jokowi tak mau kalah. Saat itu rame-rame gaungkan tagar #Uninstallbukalapak . Yang lebih parah, review by buzzer dengan rating 1,0 di google play semakin tak tertahankan.

    Rating Bukalapak anjlok hanya dalam 1 hari. Alhasil, banyak user yang mulai beralih ke tokopedia dan shopee.

    Bukalapak kena mental. Review jelek di google, riuh di media sosial, berita media online dan elektronik menyerbu psikologi perusahaan, membuat Ahmad Zacky harus segera bersikap.

    “Besok harinya, Ahmad Zacky mendatangi Istana. Tujuannya jelas, memohon maaf kepada Jokowi atas cuitannya soal anggaran riset yang faktanya memang tertinggal dari negara lain,” ungkap Jhon.

    “Permintaan maaf ‘diterima’. Jokowi meminta agar ‘jangan uninstal bukalapak’. Tapi, siapa sangka pesan itu menyampaikan makna ambigu bagi semua lembaga terutama yang berhubungan dengan ekonomi dan start up,” lanjutnya.

    Meski Pilpres selesai, ternyata polemik ini tak kunjung selesai. Bukalapak yang malah ikutan selesai.

    Perlahan-lahan, Bukalapak mulai anjlok. Baik dari jumlah user, nilai saham, jumlah transaksi, jumlah seller dan juga bukalapak kurang friendly user dibanding aplikasi e-commerce lain.

    Menurutnya, dukungan pemerintah dan swasta perlahan-lahan mundur. Mungkin mereka takut berhubungan dengan perusahaan yang sudah mendapatkan warning dari semua menteri.

  • Pengelola Klaim Pembelian Tanah PIK 2 Non PSN Sudah Berdasarkan Kesepakatan Harga – Halaman all

    Pengelola Klaim Pembelian Tanah PIK 2 Non PSN Sudah Berdasarkan Kesepakatan Harga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, TANGERANG – Manajemen Pengelola PIK 2, Toni mengklaim bahwa pembelian tanah PIK 2 non Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tangerang sudah berdasarkan kesepakatan. 

    “Saya pikir untuk pembelian tanah yang non-PSN, PIK 2 non PSN. Sekarang begini, pembelian tanah itu kan kita ada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar,” kata Toni di Tangerang, Minggu (12/1/2025). 

    Tapi lanjutnya, sebenarnya dasar utama pembelian tanah, tidak hanya proyek PIK 2.

    Semua proyek, semua orang yang jual beli tanah, dasarnya adalah kesepakatan dari penjual dan pembeli.

    “Kalau NJOP-nya Rp10.000, terus kita beli Rp20.000, apakah boleh? Apakah tidak boleh? Boleh kan. Karena pembelian itu kan kesepakatan antara kami, antara penjual dan pembeli,” terangnya. 

    Ia mengatakan NJOP itu hanya sebagai batasan nilai di lokasi itu, NJOP-nya sekian. Untuk pajak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

    “Tapi untuk jual beli tanah itu, dasar utamanya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu saja,” terangnya. 

    Jadi, lanjutnya kalau sama-sama tidak sepakat. Tidak akan terjadi jual beli. 

    “Sama juga kalau Anda punya tanah, kita buat perjanjian jual beli tanah, dengan hal yang disepakati, apakah ada yang boleh melarang dan memaksakan? Tidak. Itu kan antara saya dan Anda saja,” jelasnya. 

    Atas hal itu ia menegaskan harga jual beli tanah PIK 2 non PSN sudah berdasarkan kesepakatan. 

    “Pembelian nggak hanya di PIK 2, semua jual beli tanah, pasti ada kesepakatan antara penjual dan pembeli,” tandasnya. 

    Diberitakan Kompas.com mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, dilaporkan ke Polresta Tangerang setelah ia mengkritik pembebasan tanah milik rakyat yang terdampak di Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

    Kabar Said Didu dilaporkan ke polisi disampaikan Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, melalui akun X pribadinya, @mohmahfudmd, pada Sabtu (16/11/2024).

    Ia menyatakan, Said Didu mengkritik PSN PIK 2 karena harga atau pengganti tanah milik rakyat hanya sekitar Rp 50.000 per meter.

    Tak lama setelah Mahfud MD membuat cuitan, tanda pagar (tagas) #SaveSaidDidu menggema di X. 

    “Said Didu dilaporkan Polisi dan tgl 19/11/24 ini dia dipanggil ke Polisi utk diperiksa. Menindaklanjuti laporan adalah tugas polisi agar semua clear. Tetapi keadilan dan kebebasan beraspirasi dan mengkritik spt yg dilakukan Didu adalah hak konstitusional,” ujar Mahfud MD dalam cuitannya.

    Said Didu Ungkap Ganti Rugi Hanya Rp 25.000-Rp 50.000 per meter

    Said Didu menjelaskan duduk perkara mengapa ia dilaporkan ke polisi terkait kritiknya terhadap pembangunan PSN PIK 2.

    Awal mula PIK 2 dijadikan PSN diungkap oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024, Sandiaga Uno, pada April 2024.

    Pihak yang disebut melaporkan Said Didu adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tangerang, Maskota.

    Said mengatakan, kritik yang ia sampaikan merupakan bentuk advokasi terhadap rakyat yang tanahnya terdampak PSN PIK 2.

    Ia menyebutkan, harga ganti rugi atas tanah milik rakyat yang masuk wilayah PSN PIK 2 hanya Rp 25.000, Rp 35.000, hingga Rp 50.000 per meter.

    Said Didu merasa heran dengan rendahnya nilai ganti rugi terhadap warga.

    Sebab, negara sempat melakukan pembebasan tanah di PIK pada 2007 dengan nilai ganti rugi lebih tinggi sebesar Rp 250.000 per meter.

    Selain nilai pengganti yang lebih rendah, nilai jual objek pajak (NJOP) di PSN PIK 2 juga diturunkan dari Rp 150.000 menjadi Rp 48.000.

    “Jadi, saya bergerak (melakukan advokasi) ini sudah enam bulan setelah (PIK 2) ditetapkan menjadi PSN. Nah, timbul pertanyaan kenapa ada PSN?” ujar Said Didu, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (16/11/2204).

    “Turun saya melihat ke sana bulan Mei (2024) dan saya sudah menemukan bagaimana transaksi penekanan terhadap rakyat untuk menjual tanahnya setelah PSN itu (harga penggantinya) menjadi Rp 50.000 per meter,” tambahnya. (Tribunnews.com/Rahmad Nugraha)

     

  • Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    Ekonom: Ada 50 Orang yang Kekayaannya Setara dengan 50 Juta Rakyat Indonesia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pendiri Celios (Center of Economic and Law Studies), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan fakta mencengangkan terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia.

    Dikutip dari wawancaranya pada podcast Akbar Faizal Uncensored, ia menyebut bahwa kekayaan 50 orang di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta masyarakat.

    Fakta ini, menurut Media, menjadi bukti nyata ketidakadilan dalam sistem ekonomi nasional.

    “Saya tidak pernah menyangka menemukan kesimpulan ini. Ternyata ada 50 orang yang kekayaannya setara dengan 50 juta rakyat Indonesia,” ungkap Media.

    Ia menyoroti keterkaitan erat antara Proyek Strategis Nasional (PSN), pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan para elite kekuasaan.

    Dikatakan Media, orang-orang yang terlibat dalam proyek besar tersebut adalah tokoh dengan afiliasi kuat terhadap partai politik dan perusahaan besar, terutama di sektor industri ekstraktif.

    “Mereka yang terlibat di lingkaran kekuasaan ini sangat terafiliasi dengan partai politik dan perusahaan besar, terutama di industri ekstraktif,” ucapnya.

    Bukan hanya itu, ia menuturkan bahwa para industri tersebut jugamendapatkan subsidi yang luar biasa besar, seperti royalti 0 persen untuk pembangunan smelter.

    “Selain itu, corporate tax untuk perusahaan besar diturunkan dari 25 persen ke 22 persen, dan sekarang bahkan direncanakan turun lagi ke 20 persen,” paparnya.

    Media juga mengkritik peningkatan kekayaan pejabat publik selama satu dekade terakhir.

    Ia menyebut beberapa nama pejabat negara yang terafiliasi dengan korporasi besar, seperti Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

  • Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Eks KSAD Dudung Mulai Dapat dukungan Maju Jadi Ketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — ama mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman digadang-gadang sebagai salah satu kandidat kuat calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan alias PPP.

    Nama Dudung pertama kali diungkapkan oleh politikus PPP Romahurmuziy. Saat itu, Romy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Masuknya nama Dudung dalam bursa calon ketua umum PPP memperoleh tanggapan beragam. Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani dilansir dari Antara, Minggu (5/1/2025).

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

  • Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 sambut mantan KSAD Dudung jadi calon Ketum PPP

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,”

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 menyambut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai calon ketua umum (ketum) PPP.

    “Ada jenderal, dan ini kesempatan baik. Dia anak umat, ya kan? Kami dialog, dan dia ternyata anak umat, santri, kenapa tidak? Ayo,” kata Pelaksana Tugas Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi) Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan sebagai perwakilan Parmusi yang menjadi bagian Eksponen Fusi PPP 1973 menjelaskan bahwa Dudung disambut pihaknya sebagai calon ketum karena menjadi satu-satunya jenderal yang berani memasang badan untuk menjadi ketua umum PPP, dan mempertimbangkan kualitas calon dari eksternal atau non-kader.

    “Dari eksternal kita lihat siapa yang memiliki leadership (kepemimpinan, red.) yang baik, siapa yang benar-benar jalan menuju pada keumatan, siapa yang akan membela umat,” jelasnya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pihaknya mendorong nama-nama baru calon ketum PPP karena merasa prihatin dan bertanggung jawab atas kegagalan partai lolos ke Senayan pada Pemilu 2024.

    “Kami ikut terpanggil untuk turun berjuang bersama-sama guna merevitalisasi politik Islam Indonesia, dan mengembalikan PPP, Partai Persatuan Pembangunan kembali menjadi Partai Islam yang bermuruah, disegani, dan menjadi rumah besar politik bagi umat Islam Indonesia,” katanya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan bahwa sudah ada empat nama yang muncul untuk dicalonkan menjadi kandidat ketua umum partainya, yakni dua dari internal partai dan dua dari luar.

    Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (13/12), menyebut keempat nama itu adalah mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan KSAD Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025