Tag: Sandiaga Uno

  • Sudah Tak Lagi di Pemerintahan, Sandiaga Uno Genjot Ekonomi Nasional Melalui Hal Ini – Halaman all

    Sudah Tak Lagi di Pemerintahan, Sandiaga Uno Genjot Ekonomi Nasional Melalui Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong generasi muda untuk menjadi wirausaha dan menciptakan lapangan kerja.

    Gerakan kewirausahaan dan membuka lapangan kerja yang digaungkan Sandiaga melalui program Beasiswa Rocket 5.0: Sandination Youthpreneurs Incubation.

    Kegiatan tersebut hasil kolaborasi antara Sandination dan Yayasan Indonesia Setara yang menjadi wadah bagi 100 youthpreneurs terbaik.

    “Kita berkumpul dalam sebuah momentum luar biasa untuk bersama-sama membangun ekosistem kewirausahaan muda yang lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing,” ungkap Sandiaga Uno dikutip dari Wartakotalive, Minggu (16/2/2025).

    Para wirausahawan muda yang terseleksi dari 300 orang pendaftar dari puluhan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi itu nantinya akan didampingi dari para mentor startup inspiratif, seperti Sangreat Indonesia, Bensfarm, Nektars, Sav Ateliar, Okgarden, Dzikra Group, dan GenMas.

    Selama tiga bulan, mereka akan mengikuti sejumlah rangkaian program, mulai dari On Boarding, Mentoring Offline, Daring, Mini Expo, Business Challanges, Business Report Presentation.

    Mereka akan dikelompokkan dalam 5 Business Level Rocket 5.0, antara lain Ignition (Persiapan & Validasi Pasar), Lift-Off (Penetrasi Pasar & Penguatan Brand), Boost (Optimasi & Skalabilitas), Orbit (Ekspansi & Automasi), Galaxy (Dominasi & Inovasi) . 

    “Untuk 10 (youthpreneurs) terbaik akan diberikan kesempatan untuk presentasi bisnis. Dan harapannya dengan mengikuti inkubasi ini, level mereka akan meningkat,” ujarnya.

    Melalui Youthpreneur Onboarding & Bootcamp, para mentor dan praktisi berpengalaman akan berbagi wawasan mendalam tentang kewirausahaan dan kepemimpinan, memberikan bekal berharga bagi perjalanan bisnis dan karir mereka ke depan.

    Menurutnya, untuk bergerak lebih cepat, dirinya terus berupaya menciptakan peluang ekonomi dari sektor swasta.

    Salah satunya dengan menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan peluang UMKM bagi kaum muda.

    “Kami berharap program ini tidak hanya menjadi ajang pembelajaran, tetapi juga ruang kolaborasi untuk menciptakan peluang baru dan membangun masa depan yang lebih cerah,” ungkap Sandiaga Uno.

    “Lewat gerakan kewirausahaan anak muda dan dukungan sektor swasta, peluang akan semakin terbuka, ekonomi nasional akan terakselerasi lebih cepat,” jelasnya.

     

  • Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    Mohon Maaf Dua Kali Saya Mengalahkan Anda

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) melontarkan candaan Presiden Prabowo Subianto saat acara HUT ke-17 Gerindra, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Jokowi menyebut jika dirinya adalah satu-satunya orang yang berhasil mengalahkan Prabowo Subianto dalam dua kali pertarungan pilpres yakni 2014 dan 2019.

    Mulanya, Jokowi memuji kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo yang mendapatkan angka tertinggi lebih dari 80 persen. Dia juga memuji kepemimpinan dan determinasi Presiden ke-8 itu yang sangat teruji.

    “Karena kepemimpinan dan determinasi pak Prabowo sangat teruji. Kita tau tadi disampaikan pak Prabowo buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju dan akhirnya menang, mohon maaf, dua kali yang mengalahkan saya,” ujar Jokowi dalam pidatonya, di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025).

    Sebagai informasi, pada Pilpres 2024 Prabowo bersama anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bersaing melawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, serta Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

    Prabowo menang atas Pilpres dengan memperoleh suara 58,59 persen suara. Diikuti Anies dengan 24,95 persen suara, dan Ganjar dengan 16,47 persen suara.

    Sebagai informasi, pertama kali Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pilpres 2014. Kala itu Prabowo maju bersama Hatta Rajasa dengan mengantongi dukungan dari Koalisi Merah Putih.

    Prabowo-Hatta kala itu melawan Jokowi yang maju dengan Jusuf Kalla dengan dukungan Koalisi Indonesia Hebat. Namun, Prabowo kalah dari Jokowi dengan perbandingan suara 46,85 persen dan 53,15 persen.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian mencalonkan diri lagi sebagai presiden dalam Pilpres 2019. Dia menggandeng Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya dan mendapatkan dukungan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

    Dia kembali berhadapan dengan Jokowi yang kala itu menggandeng Ma’ruf Amin sebagai wakil dan mengantongi dukungan Koalisi Indonesia Maju.

    Prabowo pun kalah lagi dengan perbandingan perolehan suara 44,5 persen, sedangkan Jokowi 55,5 persen.

  • SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    SBY Akui Hubungannya dengan Megawati Masih Renggang, Taufik Kiemas Sudah Upaya lewat Ani Yudhoyono – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui hubungannya dengan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri masih renggang.

    SBY mengatakan siapapun yang berpandangan seperti itu tidak salah.

    Kendati demikian, SBY menegaskan masih renggangnya hubungan dengan Megawati tak membuatnya harus benar-benar menutup komunikasi dengan Ketua Umum PDIP tersebut.

    “Kalau ada yang berpandangan seperti itu, tidak salah. Meskipun, tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya.”

    “Tidak seburuk itu sebetulnya (hubungan SBY dengan Megawati). Tapi, memang benar belum cair sekali,” katanya dikutip dari program SBY Bicara di YouTube Liputan6, Selasa (11/2/2025).

    SBY menilai renggangnya hubungan dengan Megawati berawal dari persaingan di Pemilu 2004 dan 2009.

    Dia menduga hal tersebut turut berdampak dengan belum harmonisnya dirinya dengan Megawati.

    “Kalau saya berusaha memahami, mungkin kontestasi kami dulu begitu keras, (pemilu) 2004 dan 2009. Barangkali itu, mungkin itu sisa-sisa dari kontestasi yang keras,” katanya.

    SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati apakah membaik atau masih belum baik, maka hanya waktu yang bisa menjawabnya.

    “Mungkin time will tell, sejarah menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan,” tuturnya.

    Di sisi lain, SBY mengungkapkan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan Megawati telah banyak dilakukan.

    Salah satu yang turut andil untuk mengupayakannya, kata SBY, adalah mendiang suami Megawati, Taufik Kiemas.

    Bahkan, upaya tersebut diupayakan lewat komunikasi antara Taufik Kiemas dengan mendiang istri SBY, Ani Yudhoyono.

    “Sebetulnya ada (upaya untuk membuka komunikasi) dan boleh dikatakan banyak. Paling tidak, mendiang Bapak Taufik Kiemas yang bersahabat baik sampai akhir hayatnya dengan saya, itu ingin betul (SBY dan Megawati berdamai).”

    “Dan Pak Taufik Kiemas sering berbincang-berbincang dengan almarhumah Ibu Ani, untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik,” katanya.

    Kendati demikian, SBY mengakui bahwa upaya Taufik Kiemas agar dirinya dan Megawati berhubungan baik lagi belum terealisasi hingga akhir hayatnya.

    Dia mengatakan Taufik Kiemas ingin agar SBY dan Megawati yang merupakan sesama mantan Presiden menjadi wujud keteduhan politik di Indonesia.

    “Kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya dan berjabat tangan.”

    “Tapi mungkin Pak Taufik Kiemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan Presiden membawa keteduhan bagi politik di Indonesia,” tegasnya.

    Namun, SBY menegaskan meski hubungannya dengan Megawati masih belum membaik, dirinya tetap menghormati putri dari Presiden pertama RI, Soekarno tersebut.

    “Saya menyerahkan kepada sejarah dan takdir Tuhan. Tapi yang jelas, saya tetap menghormati beliau,” tuturnya.

    Awal Mula Renggangnya Hubungan SBY dan Megawati

    Seperti yang diungkapkan SBY sebelumnya, friksi antara dirinya dan Megawati berawal dari rivalitas mereka di Pemilu 2004.

    Tak disangka, SBY yang berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK) menang dari Megawati yang berduet bersama Hasyi Muzadi dengan perolehan suara 60,62 persen berbanding 39,38 persen.

    Di sisi lain, pada tahun 2023 lalu, politisi senior PDIP, Panda Nababan juga sempat membeberkan awal mula keretakan hubungan SBY dan Megawati yaitu dimulai pada tahun 2005.

    Pada saat itu, Panda mengaku ditugaskan Megawati untuk menemui SBY.

    “18 tahun yang lalu Megawati menugaskan saya berbicara dengan Presiden SBY di Istana dalam satu malam, di mana sebelumnya utusan-utusan dari Presiden SBY untuk meminta Mega kapan waktunya mereka berdua bertemu, itu tidak ada kepastian,” ungkap Panda pada 20 Mei 2023 lalu dalam program Kompas Petang Kompas TV.

    Sebelum menemui SBY, Panda mengatakan Megawati meminta dirinya mencatat beberapa pertanyaan yang harus disampaikan kepada Presiden RI ke-6 tersebut.

    “Saya terus terang termasuk yang berbahagia mendapat permintaan dari Ibu Mega, saya menghubungi SBY untuk satu rekonsiliasi dia biar baik.”

    “Waktu itu Bu Mega mengatakan kepada saya ‘Panda, kau catat lima pertanyaanku kepada SBY’,” katanya.

    Panda mengatakan pertanyaan pertama yang diajukan Mega adalah terkait pencapresan SBY pada Pilpres 2004.

    “Dijawab dia (SBY), tidak (menjadi capres). Padahal Hamzah Haz, Yusril, segala macem ada saksi. Di kemudian hari, dia bantah, tidak ada itu,” ujarnya.

    Lalu, pertanyaan kedua apakah SBY merasa dimanusiakan saat menjabat sebagai Menkopolhukam di era pemerintahan Megawati.

    Kemudian, Mega ingin bertanya terkait apakah ada pembuatan Partai Demokrat di Istana.

    “Tidak dijawab juga (oleh SBY),” kata Panda.

    Selanjutnya, Panda mengatakan terkait niat SBY menjadi cawapres dari Mega pada Pemilu 2004.

    Ia mengungkapkan niat tersebut pernah diutarakan oleh SBY secara langsung kepada Mega.

    “Dia ingin menjadi wapres dari Mega. Mega bilang tanya itu karena dia pernah tanyakan kepada saya,” ujarnya.

    Selama menanyakan hal tersebut, Panda mengatakan SBY justru hanya diam dan tidak menjawab.

    “Dan kemudian, dia menerawang ke langit-langit. Saya bilang, ‘Pak Susilo, ini ada pertanyaan ini gimana’. Dia hanya diam,” tuturnya.

    Panda pun kembali menegaskan bahwa Megawati sebenarnya ingin untuk berdamai dengan SBY.

    Namun, Mega memberikan syarat agar SBY menjawab pertanyaannya dengan jujur.

    “Saya pikir Ibu Mega pengen juga untuk ini (berdamai). Tapi harus juga mengakui apa yang sebenarnya itu lho. Kalau saya dekat dengan SBY, jawablah pertanyaan,” katanya.

    Keretakan SBY-Megawati Lanjut hingga Terpilihnya Jokowi

    Hubungan dua tokoh bangsa itu masih belum membaik setelah terpilihnya Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 lalu.

    Dikutip dari Kompas.com, sekira sebulan sebelum Jokowi-JK dilantik, SBY sempat mencurahkan keluh kesahnya karena tak berhasil bertemu dengan Megawati untuk membahas soal kebersamaan di DPR. 

    Saat itu, 30 September 2014, SBY mengaku sempat bertemu dengan Jokowi dan Hatta Rajasa di Istana Negara. 

    Namun, dia menyiratkan kekecewaan karena upayanya untuk ‘mendekati’ Megawati gagal. 

    “Pertemuan dengan Pak Jokowi berlangsung baik. Ketika PDI-P inginkan kebersamaan di DPR saya sampaikan pertemuan SBY-Mega penting,” cuit SBY melalui akun X resminya, @SBYudhoyono kala itu. 

    “Saya mendengar nanti pada saatnya Bu Mega akan ‘menerima’ saya,” tulis dia lagi.

    Sebaliknya politisi senior PDI-P Pramono Anung mengeklaim, pertemuan kedua elite politik tersebut gagal justru karena SBY menolak menerima utusan Megawati kala itu, yakni Jokowi, Jusuf Kalla, Puan Maharani, dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. 

    Demokrat Hampir Masuk Koalisi Jokowi Jilid II

    Di tengah hubungan Megawati dan SBY yang tak harmonis, Partai Demokrat sempat hendak bergabung ke gerbong partai politik pengusung Jokowi pada kontestasi Pilpres 2019. 

    Namun, wacana tersebut batal, hingga akhirnya partai berlambang bintang mercy itu memilih untuk merapatkan barisan ke kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

    SBY mengakui bahwa alasan partainya tak bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi karena hubungannya dengan Megawati belum pulih. 

    “Masih ada jarak. Masih ada hambatan di situ. Saya harus jujur, belum pulih, masih ada jarak,” ucap SBY dalam konferensi pers 25 Juli 2018. 

    Padahal, kata SBY, Jokowi kala itu dengan tangan terbuka menerima Demokrat jika ingin bergabung mendukung pencapresannya. 

    “Saya selalu bertanya, ‘Apakah kalau Demokrat ada dalam koalisi, partai-partai koalisi itu bisa terima kami?’. ‘Ya bisa, karena presidennya saya’,” tutur SBY menirukan percakapannya dengan Jokowi.

    (Tribunnwes.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Kompas.com/Fitria Chusna Farisa)

  • Berperan Penting dalam Perekonomian, UMKM Start Up Menjadi Sorotan

    Berperan Penting dalam Perekonomian, UMKM Start Up Menjadi Sorotan

    Bogor: Program UMKM Start-Up di Bogor menjadi sorotan. Kegiatan kurasi produk dan pelatihan UMKM itu dinilai membantu pelaku UMKM mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan.
     
    Hal itu diungkapkan mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat pembukaan peluncuran UMKM Start-up di Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 8 Februari 2025.
     
    Sandiaga menilai program UMKM StartUp sangat penting untuk memberikan masukan mengenai kualitas produk UMKM yang mencakup tampilan kemasan, branding, rasa, warna, bentuk, dan legalitas. Harapannya, peserta dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

    “Terpenting adalah mendukung para UMKM dalam membangun konsep diri, mengembangkan mental dan motivasi sebagai entrepreneur, serta bertransformasi ke bisnis digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global,” kata Sandiaga.
     
    Selain Sandiaga, pembukaan boot camp program inkubasi untuk start-up itu juga dihadiri Ketua Umum Gemawira Indonesia Diantri Lapian, para trainer sekaligus motivator seperti Restio Rahadyan dari PT. Midsolin Sukses & Founder & Owner SUJA Corn Milk. Juga ada Co Founder Qasir Rachmat Anggara, Founder Bettermind Consulting Group Adang Adha
     
    “Dalam program ini, peserta mendapatkan bimbingan untuk mempraktikkan strategi kewirausahaan, membangun jaringan bisnis yang kuat, dan bertransformasi ke bisnis digital,” kata Diantri.
     
    Para trainer dan motivator tersebut memberikan pelatihan kepada 100 pelaku UMKM. Dalam program ini, para peserta mengikuti sejumlah rangkaian pelatihan yang berlangsung selama enam hari, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama tiga minggu.
     
    Peserta dibimbing dalam membuat konten promosi, mengoptimalkan strategi digital marketing, serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari. 
     
    Peserta mendapat masukan dan saran konstruktif yang dapat langsung diimplementasikan dalam tantangan bisnis yang mereka jalani.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Sandiaga Uno Sebut Kurasi Produk dan Pelatihan UMKM Buka Peluang Ekonomi & Lapangan Kerja – Halaman all

    Sandiaga Uno Sebut Kurasi Produk dan Pelatihan UMKM Buka Peluang Ekonomi & Lapangan Kerja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sandiaga Salahuddin Uno menilai kegiatan Kurasi Produk UMKM & Pelatihan UMKM berkaitan erat dengan peluang ekonomi dan lapangan kerja.

    Hal itu disampaikannya terkait peluncuran program UMKM Start Up (Kurasi Produk UMKM & Pelatihan UMKM) di Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (8/2/2025).

    Menurut Pendiri Yayasan Indonesia Setara itu, kegiatan tersebut dapat memberikan masukan langsung dari para kurator mengenai kualitas produk para UMKM, mencakup tampilan kemasan, branding, rasa, warna, bentuk, dan legalitas. 

    Ia menilai, dengan masukan ini, peserta dapat melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka.

    Selanjutnya, membantu peserta dalam menemukan serta mempraktikkan peluang berwirausaha guna mengembangkan bisnis yang berkelanjutan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Terpenting adalah mendukung para UMKM dalam membangun konsep diri, mengembangkan mental dan motivasi sebagai entrepreneur, serta bertransformasi ke bisnis digital untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar nasional maupun global,” ungkap Sandiaga Uno dalam siaran tertulis pada Sabtu (8/2/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum Gemawira Indonesia, Diantri Lapian menyampaikan Boot Camp Program Inkubasi untuk Startup resmi dibuka.

    Para trainer dan motivator dihadirkan untuk memberikan pelatihan kepada 100 pelaku UMKM.

    Dalam program ini,para peserta mengikuti sejumlah rangkaian pelatihan yang berlangsung selama 6 hari, terdiri dari satu hari sesi offline dan lima hari sesi online.

    Kemudian dilanjutkan dengan pendampingan intensif selama tiga minggu. 

    Peserta nantinya dibimbing dalam berlatih membuat konten promosi, mengoptimalkan strategi digital marketing, serta menerapkan ilmu yang telah dipelajari. 

    Melalui sesi ini, peserta dapat mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, serta mendapatkan masukan dan saran konstruktif yang dapat langsung diimplementasikan dalam tantangan bisnis yang mereka jalani.

    “Dalam program ini, peserta mendapatkan bimbingan untuk mempraktikkan strategi kewirausahaan, membangun jaringan bisnis yang kuat, dan bertransformasi ke bisnis digital,” jelasnya.

    Warta Kota

     

  • Sandiaga Uno Lapor LHKPN Akhir Menjabat ke KPK, Total Kekayaan Rp 11,2 Triliun – Halaman all

    Sandiaga Uno Lapor LHKPN Akhir Menjabat ke KPK, Total Kekayaan Rp 11,2 Triliun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sandiaga Salahuddin Uno menyetorkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk jenis laporan akhir menjabat.

    Dia melapor untuk posisi menteri yang pernah dijabatnya, yaitu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf).

    “Laporan akhir menjabat,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada awak media, Kamis (6/2/2025).

    Dilihat melalui situs elhkpn.kpk.go.id, total harta kekayaan yang dikantongi Sandiaga Uno jumlahnya Rp 11.256.474.551.572 (Rp 11,2 triliun).

    Sandiaga menyampaikan laporan harta kekayaan pada 24 Januari 2025.

    Berikut rincian LHKPN Sandiaga Uno:

    A. Tanah dan Bangunan

    1. Tanah dan bangunan seluas 852 m2/582 m2 di Kota Jakarta Selatan, hibah dengan akta Rp 31.671.060.000
    2. Tanah dan bangunan seluas 475 m2/239 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 17.089.212.000
    3. Tanah dan bangunan seluas 454 m2/250 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 13.650.170.000
    4. Tanah dan bangunan seluas 450 m2/511 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 17.358.850.000
    5. Tanah seluas 15 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp 37.110.000
    6. Tanah seluas 15 m2 di Kab/Kota Tangerang, hasil sendiri Rp 37.110.000
    7. Tanah dan bangunan seluas 277 m2/277 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 8.602.235.000
    8. Bangunan seluas 160 m2 di Singapura, hasil sendiri Rp 7.504.731.000
    9. Bangunan seluas 119 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp 7.487.834.160
    10. Bangunan seluas 428 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 10.512.068.932
    11. Bangunan seluas 434 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 10.644.045.316
    12. Bangunan seluas 857 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 21.395.425.036
    13. Bangunan seluas 434 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 23.000.000.000
    14. Bangunan seluas 110 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp 15.618.375.000
    15. Bangunan seluas 98 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp 33.219.600.000
    16. Tanah dan bangunan seluas 400 m2/80 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp 640.000.000
    17. Tanah seluas 370 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 35.000.000.000
    18. Tanah seluas 311 m2 di Amerika Serikat, hasil sendiri Rp 12.276.000.000
    19. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/50 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp 544.000.000
    20. Tanah seluas 382 m2 di Kota Jakarta Selatan, hasil sendiri Rp 36.000.000.000
    21. Tanah dan bangunan seluas 200 m2/50 m2 di Kab/Kota Pandeglang, hasil sendiri Rp 600.000.000
    22. Tanah seluas 499 m2 di Kota Jakarta Selatan, lainnya Rp 51.340.017.159

    Total aset tanah dan bangunan: Rp 354.227.843.603 (Rp 354 miliar).

    B. Alat Transportasi dan Mesin

    1. Mobil, Nissan Grand Livina tahun 2013, hasil sendiri Rp 90.000.000
    2. Mobil, Toyota Corolla Cross 18 HYB tahun 2021, hasil sendiri Rp 360.000.000
    3. Mobil, Hyundai Ioniq tahun 2022, hasil sendiri Rp 600.000.000

    Total aset transportasi dan mesin: Rp 1.050.000.000 (Rp 1,05 miliar).

    C. harta bergerak lainnya: Rp 11.229.790.850

    D. Surat Berharga: Rp 9.395.281.484.424

    E. Kas dan setara kas: Rp 2.469.467.692.886

    F. Harta lainnya: Rp 36.574.627.400

    Apabila dijumlahkan, Sandiaga Uno memiliki harta Rp 12.267.831.439.163 (Rp 12,2 triliun). Namun, Sandiaga punya utang sebesar Rp 1.011.356.887.591 (Rp 1,01 miliar). Sehingga total kekayaan Sandiaga Rp 11.256.474.551.572 (Rp 11,2 triliun).

     

  • Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Sandiaga Uno dan Budi Gunadi Jadi Sosok yang Usulkan PIK 2 dan BSD Ditetapkan sebagai PSN

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, penetapan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan hasil rekomendasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

    Sementara itu, status Bumi Serpong Damai (BSD) sebagai PSN diusulkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

    “Untuk PIK, itu merupakan usulan dari Menteri Parekraf (Sandiaga Uno) karena termasuk dalam konsep destinasi hijau. Sedangkan BSD, bukan seluruh kawasan perusahaan BSD-nya, tetapi ada bagian tertentu yang mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin,” ujar Susiwijono dikutip dari Antara, Jumat (31/1/2025).

    Ia menjelaskan, penetapan PIK 2 sebagai PSN bertujuan untuk mendorong pengembangan kawasan berbasis ekowisata, terutama di area hutan mangrove. Tidak seluruh wilayah PIK 2 mendapat status PSN, melainkan hanya area tertentu yang mendukung konsep destinasi hijau.

    Dengan status PSN, PIK 2 akan difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan, terutama wisata pesisir yang berbasis konservasi mangrove, dengan dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Total nilai investasi proyek ini mencapai Rp 65 triliun.

    Sementara itu, pengembangan kawasan BSD dalam PSN diarahkan pada sektor kesehatan. Nantinya, akan dibangun fasilitas riset biomedis di wilayah tersebut.

    “Di luar pembangunan fasilitas riset, juga akan ada aktivitas pendidikan dan lainnya. Namun, yang masuk dalam PSN hanya sekitar 56 hektare sesuai dengan rekomendasi teknis dari kementerian terkait,” jelas Susiwijono.

    Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 14 proyek baru dalam daftar PSN guna mempercepat pembangunan di berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pariwisata.

    Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dengan nilai investasi yang besar serta dampak ekonomi yang luas. Sektor-sektor yang menjadi fokus antara lain jalan, pelabuhan, kereta api, bandara, bendungan, energi, kesehatan, dan telekomunikasi.

    “PSN tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup upaya pemerataan ekonomi, ketahanan pangan, pengembangan kawasan perbatasan, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan sektor pariwisata dan pendidikan,” tuturnya terkait BSD dan PIK 2 yang jadi PSN.

  • PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    PPP Bangkit Perkuat Konsolidasi Transformasi Mesin Partai

    JABAR EKSPRES – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Pembangunan Persatuan (PPP) Jawa Barat terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan kinerja partai pasca Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan mengggelar Kolokium Transformasi PPP untuk Indonesia di Cafe Koteshu, Kota Bogor pada Kamis, 30 Januari 2025.

    Dalam kegiatan bertemakan Mewujudkan Partai yang Adaptif, Inklusif, dan Responsif Menuju Indonesia Emas tersebut turut menghadirkan para narasumber sepert Endin A.J Soefihara, MM. (Akademisi & Tokoh PPP), ⁠Prof. Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia) dan ⁠Nadia Hasna Humaira (Penggiat Sosial Politik Muda).

    BACA JUGA: Ketua DPC PPP Cimahi dan Anggota DPRD Fraksi Gerindra Berseteru, hingga Ancam Saling Laporkan

    Plt Ketua DPW PPP Jawa Barat, Pepep Saepul Hidayat menyatakan bahwa setelah selesainya Pileg tahun lalu, pihaknya tengah fokus untuk membenahi struktur organisasi, melakukan konsolidasi, dan segera merencanakan program kerja untuk 4 setengah tahun ke depan.

    “Kegiatan kolokium sebenarnya rutin dilakukan setiap bulan di kantor DPW PPP, namun kali ini dipilih untuk diselenggarakan di Kota Bogor karena ada keinginan untuk meluaskan jangkauan,” ungkapnya saat ditemui Jabar Ekspres usai kegiatan tersebut.

    Menurut Pepep, hal ini akan membantu anggota DPW dan jajaran DPC PPP untuk meningkatkan pemikiran, pengetahuan, dan konsolidasi terhadap gagasan-gagasan internal yang sedang berkembang.

    Terkait pilihan sosok pimpinan atau Ketua Umum PPP ke depan, ia menyebut bahwa DPW PPP Jawa Barat akan merespon semua masukan dan akan mempelajari kebutuhan partai untuk kedepan terhadap figur yang tepat.

    “Beberapa tokoh seperti Pak Mardiono, Pak Dudung, Tajiyasin, Sandiaga Uno, dan belakangan muncul sejumlah sosok lainnya sebagai calon potensial,” bebernya.

    Namun, sambung dia, dari Jawa Barat sendiri, masih perlu melihat perkembangan terbaru untuk membuat keputusan terbaik.

    “Nah itukan yang berkembang hari ini, belum kita rumuskan, tetapi kita tentu sebagai sesama Jawa Barat kita juga kemarin menghadiri undangan, dan kebetulan hadir juga Pak Dudung. Tetapi apakah keputusannya seperti apa tentu melihat perkembangan mekanisme dan situasi beberapa bulan kedepan,” tukas Pepep.

  • Donny Yoesgiantoro: Badan Publik yang Tidak Informatif Paling Banyak dari BUMN – Page 3

    Donny Yoesgiantoro: Badan Publik yang Tidak Informatif Paling Banyak dari BUMN – Page 3

    Berkaca pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, dari hasil monev KI Pusat apakah ada keterbukaan informasi dari KPU dan Bawaslu?

    Jadi begini, waktu tahun 2023, KPU kami beri peringkat pertama pada waktu monev. Saya waktu itu dengan Mbak Titi Anggraini dari Perludem juga ditanya, Bapak itu kok ngasih KPU itu informatif, padahal kelakuannya kayak gitu?

    Saya bilang begini, Mbak ini ibaratnya dosen, murid itu pintar, tapi setelah jadi insinyur setelah jadi doktorandus dia itu berperkara atau dia itu asusila dan sebagainya, itu kan dosennya enggak boleh disalahin dong, saya bilang begitu.

    Artinya, saya itu sudah lihat dari Self-Assessment Questionnaire tadi, wah canggih betul dia, isinya bagus semua, kita lihat bagus semua, terus gimana? Kita kasih dong nilai 100, itu 80%. Pada waktu kita uji publik, eh Ketua KPU-nya datang. Sama saya kan kenal dekat.

    Dia datang dan presentasinya bagus, ya kasih nilai bagus juga gitu kan. Seperti mahasiswa dikasih ujian nilainya bagus, wawancara bagus, setelah jadi insinyur, setelah jadi dokter keluar dia kena asusila, lah masa dosennya disalahkan, kan enggak boleh begitu dong, ya kan?

    Saya mengatakan kita ini hanya melihat kalau mobil itu ada STNK-nya, ada BPKB-nya, BPKB-nya tidak kedaluwarsa. Kemudian ada SIM, STNK dan BPKB, kemudian dia itu tidak pernah ada asuransinya, kalau naik motor itu ada pentilnya. Kalau semuanya sudah bagus, ya sudah. Tapi begitu kita lihat motornya itu untuk nyopet, masa kita salah?

    Itu bukan wilayah KI Pusat lagi?

    Itu urusan lembaga lain. Jadi kita ini di Indonesia jangan ada lembaga yang superbody, harus ada sendiri-sendiri begitu. Itu urusan polisi, lembaga kepolisian kalau nyopet.

    Kalau hubungan KI Pusat dengan lembaga atau organisasi pers bagaimana?

    Satu, dia sama-sama lembaga non-structural, seperti Dewan Pers, dan Dewan Pers itu sama-sama koordinasinya di Kementerian Komdigi. Jadi ada di Komdigi karena kami belum independen, belum total independen, seperti KPU kan dia independen. Kalau kami kan masih ke Komdigi karena sekretaris kami itu masih eselon II.

    Jadi gampang melihat lembaga non-struktural itu, dia itu sudah mandiri atau tidak lihat sekjennya, kalau sekjennya eselon satu berarti dia sudah mandiri. Seperti KPU, KPK, Bawaslu dan dia punya anggaran sendiri. Kalau anggaran kami dikasih anggaran, tapi harus koordinasi dengan Komdigi.

    Soal Dewan Pers, kami juga mengatakan kepada Dewan Pers, kan ada beberapa organisasi wartawan, ada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ada AJI gitu kan, urusannya kan ke wartawan. Kami mengatakan bahwa kalau kami, informasi-informasi itu tidak harus dibuka semuanya, ada informasi yang memang boleh ditutup di undang-undang kami.

    Kalau undang-undangnya mungkin Undang-Undang Pers, kami tidak mau masuk ke sana, dia akan mengatakan jangan dihalang-halangi dong kalau wartawan itu mau cari berita, ya silakan saja. Tapi di undang-undang kami boleh dikecualikan walaupun sifatnya ketat dan terbatas.

    Kita biasanya dengan AJI, dengan Dewan Pers dan PWI sudah membuat MoU. Kami mengatakan kami ada beberapa kerja sama dengan mereka bagaimana kalau misalnya wartawan ingin mengajukan permohonan informasi, boleh juga. Jadi wartawan sebagai pribadi maupun sebagai institusi boleh.

    Kalau yang meminta informasi publik itu adalah person, misalnya seorang karyawan, apakah itu juga dibolehkan?

    Boleh. Jadi seperti kami pernah menyelesaikan, ini kebetulan kasusnya sudah selesai, ada dosen bersengketa dengan universitasnya. Jadi katakanlah seorang dosen universitas, ini negeri ya karena PTN, kita tidak boleh masuk di PTS, perguruan tinggi swasta enggak boleh.

    Misalnya dosen UI atau dosen Gadjah Mada atau dosen Undip dia merasa jenjang jabatan akademisnya itu enggak naik-naik. Dia nberpikir, kalau enggak naik-naik jabatan ini jangan-jangan saya dimainkan di level dekanat, dekannya. Dia boleh minta permohonan, tolong dong saya minta dokumen penilaian jenjang jabatan akademis, kok saya enggak naik-naik.

    Begitu dikasih dibilang pula, kamu enggak naik jabatan karena penilaiannya jelek. Lho, saya pengen dong siapa yang menilai saya jelek? Enggak boleh gitu kan, itu kan masuk ke ranah pribadi kan enggak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti diancam lagi yang menilai, itu ada seperti itu.

    Jadi akhirnya kita mediasi, mediasinya gagal. Karena mediasi gagal kita masukkan lagi ke ajudikasi non-litigasi. Jadi boleh karyawan meminta informasi publik, kalau karyawan SCTV enggak bisa karena SCTV swasta. Tapi kalau di RRI, TVRI boleh karena dia pakai APBN. Kalau swasta kan duitnya sendiri.

    Bagaimana cara KI Pusat merangkul Generasi Millenial dan Gen-Z untuk juga ikut mengawasi keterbukaan informasi ini?

    Strateginya ya saya dekatin dulu Menteri Pemuda dan Olahraga, itu kan termasuk Gen-Z juga dia. Badannya gede, besar, tinggi besar, tetapi termasuk Milenial kan? Kita sangat akrab dan Kemenpora kemarin nomor satu.

    Ya kita lakukan pendekatan, mereka bagus juga karena apa? Karena sesmennya juga bagus, sesmennya itu orang lama dan menterinya manut sama sesmen. Ini penting karena kadang-kadang pimpinan badan publik itu dia mengatakan kadang-kadang gini, itu enggak penting itu keterbukaan informasi.

    Sehebat apa pun sesmen kalau menterinya sudah ngomong begitu susah. Nah ini kebetulan koordinasinya bagus, bagus sekali, komunikasinya bagus. Dari kepala bironya, kepala biro biasanya PPID dari Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.

    Atasan PPID itu pejabat administratif tertinggi di kementerian, biasanya sekjen, bisa sekjen, sestama, corporate secretary, pimpinan badan publik, atasan, atasan PPID, pimpinan badan publik, ini semuanya bagus. Nah, kita dekatin saja lewat itu karena Milenial tadi. Kita sering ada event-event dengan Pak Menteri, Pak Menterinya anak muda.

    Kedua, kita cari lagi mana ini yang kira-kira anak-anak muda yang suka. Kemudian kita dengan Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata. Jadi itu adalah strategi kita, karena apa? Karena kita enggak bisa langsung, lihat saja undang-undang kita, membuat standar pelayanan informasi publik, menyelesaikan sengketa informasi publik.

    Jadi kita ke publiknya lewat badan publik. Jadi seperti tadi saya sampaikan, walaupun guyon Komisi Informasi Pusat itu tidak dikenal KIP ya, KI Pusat, lebih dikenal Kartu Indonesia Pintar betul, karena apa? Karena banyak masyarakat yang belum kenal Komisi Informasi karena tidak pernah dilakukan literasi.

    Ada literasi digital, ada literasi, ada rasio elektrifikasi. Tapi literasi keterbukaan informasi publik di masyarakat tidak ada, yang ada adalah literasi indeks keterbukaan informasi publik, itu yang disasar selalu di badan publik, pemerintah provinsi.

    Saya itu tidak tahu publik yang sudah terliterasi itu enggak tahu. Berapa persen publik yang sudah tahu keterbukaan informasi publik tidak pernah tahu, ini yang menjadi PR pemerintah sebenarnya.

    Ini yang harus pemerintah lihat bahwa publik itu harus dicerahkan juga. Ada keterbukaan informasi publik, ada lembaga yang namanya Komisi Informasi Pusat atau KI Pusat, dia punya di daerah juga, ada undang-undangnya, ada peraturan pemerintahnya.

     

  • Profil Wishnu Wardhana, Pengusaha dan Suami Widiyanti Putri

    Profil Wishnu Wardhana, Pengusaha dan Suami Widiyanti Putri

    Nama Wishnu Wardhana mendapat sorotan warganet usai istrinya, Widiyanti Putri Wardhana yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata menjadi menteri terkaya Kabinet Merah Putih. Mengutip situs LHKPN, Widiyanti Putri memiliki total kekayaan sebesar Rp5,43 triliun.

    Lantas, seperti apa sosok Wishnu Wardhana yang ternyata dikenal sebagai pengusaha muda sukses di Indonesia? Berikut profil Wishnu Wardhana dan perjalanann kariernya di dunia bisnis.

    Profil Wishnu Wardhana

    Wishnu Wardhana, pengusaha Indonesia yang jadi petinggi di Teladan Group dan Indika Energy (teladanprima.com)

    Wishnu Wardhana lahir di Samarinda, Kalimantan Timur pada 1 Januari 1970. Wishnu memiliki latar pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi di Papperdine University, California, Amerika Serikat pada 1993.

    Wishnu dikenal sebagai pengusaha muda di Indonesia. Dia termasuk salah satu petinggi di Teladan Group, induk perusahaan di bidang jasa minyak dan gas, aset sumber daya alam, dan perkebunan kelapa sawit sejak 2002. Wishnu juga menjadi petinggi di PT Indika Energy Tbk.

    Teladan Group sendiri dimiliki oleh ayah mertuanya, Wiwoho Basuki Tjokronegoro.

    Duduki jabatan komisaris di beberapa perusahaan

    Saat menginjak usia 40-an, Wishnu Wardhana sudah menduduki jabatan Komisaris Kideco, PT Indika Mitra Energi, dan PT Indoturbine. Dia juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indika Inti Corpindo dan PT Teladan Properties.

    Wishnu pun menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Indika Infrastruktur Investindo dan Komisaris Utama Teladan Prima Group.

    Selain aktif di dunia korporasi, Wishnu tercatat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Lembaga Keuangan Nonbank, Asuransi, dan Pasar Modal dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kadin Indonesia Komite AS (KIKAS) pada 2004–2008.

    Kemudian, Wishnu juga sempat menjadi kandidat Ketua Umum Kadin pada 2010 lalu. Bahkan, dia menjadi calon termuda dari empat pesaingnya, yaitu Adi Putra Tahir, Chris Kanter, Sandiaga Uno, dan Suryo Bambang Sulistio.

    Jadi Ketua APEC CEO Summit 2013

    Wiwoho Basuki Tjokronegoro dan menantunya, Wishnu Wardhana (instagram.com/widi.wardhana)

    Pada 2012, Wishnu didaulat menjadi Ketua Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit 2013. Pada 2012, dia juga menjabat sebagai Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia.

    Sebelumnya, jabatan tersebut dipegang oleh John A. Prasetyo. Perwakilan Indonesia lainnya di ABAC adalah Anindya Bakrie.

    Karier politik Wishnu Wardhana

    Wishnu sempat menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu. Namanya termasuk dalam formasi TKN Prabowo-Gibran yang terdiri dari 270 orang.

    Wishnu menjadi salah satu Wakil TKN Prabowo-Gibran dari 22 wakil TKN lainnya.

    Demikianlah profil Wishnu Wardhana, suami Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang disebut menjadi menteri terkaya di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.