Xcloud.id

Tag: Sakti Wahyu Trenggono

  • KKP: Sistem pascaproduksi PIT tingkatkan PNBP SDA perikanan 30 persen

    KKP: Sistem pascaproduksi PIT tingkatkan PNBP SDA perikanan 30 persen

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan sistem pascaproduksi penangkapan ikan terukur (PIT) meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) perikanan hingga 30 persen pada 2024.

    Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan bahwa PNBP pascaproduksi telah diterapkan sejak tahun 2023 sebagai bagian dari implementasi penangkapan ikan terukur.

    “Jika dibandingkan dengan perolehan tahun 2023, terjadi peningkatan perolehan PNBP perikanan tangkap sebesar 30 persen pada tahun 2024,” kata Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Meskipun demikian, Latif tidak menyebutkan secara detail berapa capaian PNBP pada tahun 2023. Namun, dia menyebutkan terjadi peningkatan hingga 30 persen.

    Menurut dia, Kementerian Kelautan dan Perikanan menutup tahun 2024 dengan perolehan PNBP di subsektor perikanan tangkap menembus Rp1,053 triliun.

    “Sementara total PNPB KKP sampai menjelang akhir tahun 2024 tembus Rp2,16 triliun,” ujarnya.

    Dia juga menyebutkan capaian kinerja sektor perikanan tangkap terdiri atas torehan PNBP sumber daya alam (SDA) sebesar Rp955,39 miliar dan non-SDA yang berasal dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT) sebesar Rp101,193 miliar.

    Menurut Latif, capaian itu merupakan andil bersama pemerintah dengan para pelaku usaha perikanan. Kepatuhan pelaku usaha dinilainya menjadi salah satu faktor keberhasilan tersebut.

    “Perolehan ini menjadi bukti PNBP pascaproduksi sebagai bentuk keadilan berusaha. Pembayaran PNBP disesuaikan dengan jumlah ikan hasil tangkapan setelah didaratkan,” ucap Latif.

    Lebih lanjut Latif mengemukakan perolehan PNBP nantinya akan dikembalikan ke masyarakat kelautan dan perikanan. Tujuannya untuk mendukung produktivitas dan peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

    “Hasil PNBP kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan termasuk program bantuan bagi nelayan kecil, berupa peningkatan kapasitas dan pemberdayaan,” kata Latif.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan PNBP pascaproduksi ini diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi, sekaligus keberlanjutan sumber daya akan lebih terjaga demi ekonomi biru, laut sehat dan Indonesia sejahtera.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP atur jumlah kapal operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan

    KKP atur jumlah kapal operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan

    Kami bersama jajaran akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di WPPNRI.

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan segera menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

    “Kami bersama jajaran akan menata jumlah kapal yang diizinkan untuk operasional sesuai ketersediaan sumber daya ikan yang ada di WPPNRI,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Latif menyatakan bahwa analisa dan evaluasi serta pembenahan dan penyempurnaan di segala aspek terus dilakukan secara bersama baik internal maupun eksternal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perikanan.

    “Kami memang belum sempurna, tetapi akan terus memberikan yang terbaik bagi para pelaku usaha dan nelayan Indonesia,” ujarnya.

    Latif menyampaikan bahwa berdasarkan data Ditjen Perikanan Tangkap KKP, tercatat sebanyak 14.617 kapal izin pusat melakukan usaha perikanan tangkap per 31 Desember 2024.

    “Per 31 Desember 2024, tercatat 14.617 kapal izin pusat yang melakukan usaha perikanan tangkap,” ujarnya pula.

    Sebagai bagian dari pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pascaproduksi, kata Latif, pelaku usaha dievaluasi atas data produksi yang telah disampaikan selama setahun musim penangkapan ikan sebagaimana ketentuan dalam Permen KP No. 17 Tahun 2024.

    Selain itu, dengan pascaproduksi dan bantuan teknologi informasi melalui aplikasi e-PIT (penangkapan ikan terukur) proses bisnis perikanan tangkap menjadi semakin terpantau dan terdata.

    “Ini merupakan komitmen kami dalam memberikan kemudahan perizinan usaha perikanan tangkap yang saat ini full online dan paperless. Kami akan terus meningkatkan pelayanan publik yang optimal di tahun 2025,” ujar Latif.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan transformasi tata kelola perikanan tangkap agar semakin maju, berkelanjutan, dan mampu menumbuhkan ekonomi nasional serta mendongkrak kesejahteraan rakyat.

    Selain itu, Trenggono mengatakan bahwa seluruh kapal perikanan akan dipasang teknologi vessel monitoring system (VMS) pada 2025 untuk meningkatkan pengawasan sektor kelautan.

    “Ada juga (kapal) yang tidak menggunakan VMS, sehingga kalau tidak menggunakan VMS tidak terdeteksi,” kata Trenggono di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12).

    Trenggono mengungkapkan bahwa kondisi laut Indonesia yang semakin padat dengan aktivitas kapal, sebab puluhan ribu kapal nelayan beroperasi setiap harinya.

    Kapal-kapal itu berpotensi menyebabkan overfishing yang dapat merusak ekosistem laut, yang jika dibiarkan akan berdampak buruk pada masa depan sektor kelautan Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • KKP siapkan jaminan mutu program revitalisasi tambak pantura Jawa

    KKP siapkan jaminan mutu program revitalisasi tambak pantura Jawa

    Sebagaimana pesan Bapak Menteri Trenggono bahwa ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kesiapan sertifikat mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan (SMKHP) dalam mengawal industri tilapia, seiring akan berjalannya program revitalisasi tambak idle di pantai utara (pantura) Jawa.

    Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan bahwa sebagai otoritas kompeten jajarannya siap untuk jemput bola mulai dari hulu-hilir industri salah satu komoditas prioritas tersebut.

    “Sebagaimana pesan Bapak Menteri Trenggono bahwa ketersediaan bahan baku ikan menjadi kunci majunya industri hilir perikanan. Dari sisi kami siap mengawal mutu hulu-hilir,” kata Ishartini dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Adapun dalam program revitalisasi tambak mangkrak di wilayah Pantura, Ishartini mengaku Badan Mutu KKP akan turut serta mendampingi para pembudidaya agar menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB).

    Selain itu, Ishartini menyebut Badan Mutu KKP siap memberikan pelayanan sertifikat cara pembenihan ikan yang baik (CPIB), cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB), cara pembuatan obat ikan yang baik (CPOIB) hingga cara distribusi obat ikan yang baik (CDOIB) di sisi hulu agar produk perikanan yang dihasilkan betul-betul sesuai standar mutu dan keamanan.

    “Jadi di hulu kami siap bergerak sebagai penjamin mutu sejalan dengan revitalisasi tambak agar ikan yang dihasilkan nanti betul-betul bermutu,” jelas Ishartini.

    Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengeluaran Hasil Perikanan dari Teritorial Indonesia, SMKHP menjadi jaminan bahwa produk perikanan yang dihasilkan di hulu maupun hilir sudah sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan.

    Ishartini menambahkan, seluruh sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaganya merupakan bagian dari SMKHP yang telah diakui oleh otoritas kompeten sejumlah negara tujuan ekspor.

    “Termasuk juga menjadi syarat jaminan mutu untuk pemasukan produk perikanan dari Indonesia,” terang Ishartini.

    Ke depan, Ishartini mengaku terus berkoordinasi dengan unit kerja lain di KKP untuk menyukseskan program revitalisasi tambak idle di pantura.

    Terlebih, revitalisasi tersebut menargetkan tambak seluas 78 ribu hektare dan pelaksanaan tahap awal dilaksanakan tahun 2025.

    Revitalisasi ini menyasar sekitar 20 ribu hektare tambak mangkrak yang berada di lahan milik pemerintah dengan jenis ikan yang dikembangkan yaitu nila salin.

    “Tentu kami bersinergi dengan unit kerja lain mengingat ini program bersama sekaligus bentuk kehadiran negara pada komoditas tilapia,” kata Ishartini.

    Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melihat langsung proses pengolahan ikan milik PT Tilapia Nusantara Jaya.

    Salah satu produk yang dihasilkan adalah filet nila beku. Dalam kunjungan ini, Menteri Trenggono menyerahkan secara simbolis 3 sertifikat hazard analysis and critical control point (HACCP) kepada UPI penghasil filet ikan tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Mendag Siapkan Gudang SRG sebagai Penyimpanan Sementara Beras Petani

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoso bersinergi untuk mempersiapkan gudang-gudang Sistem Resi Gudang (SRG) di wilayah Jawa Tengah agar dapat dimanfaatkan Bulog sebagai tempat penyimpanan sementara hasil panen petani.

    Kemendag mempunyai sembilan gudang SRG dan satu gudang bersistem Controlled Atmosphere Storage (CAS) di Jawa Tengah yang saat ini berstatus belum terpakai (idle). Total kapasitas mencapai 13,5 ribu ton. Di seluruh Indonesia, Kemendag mempunyai gudang SRG yang saat ini idle dan berpotensi mendukung ketahanan pangan berkapasitas 145 ribu ton.

    Hal tersebut disampaikan Mendag Busan dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa, (31/12) di Semarang, Jawa Tengah. Rapat membahas sinergi pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mempersiapkan target swasembada pangan pada 2027 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    “(Kapasitas gudang SRG) tidak terlalu besar, namun bisa membantu Bulog dalam menyimpan beras di Jawa Tengah. Menko Pangan telah menyampaikan kebutuhan tahun depan yang semakin meningkat, seperti untuk Lebaran sekitar bulan Maret dan Program Makan Bergizi. Kita harus bekerja keras agar suplai tidak kekurangan,” papar Mendag Busan dalam rakor seperti dalam keterangan tertulis, Selasa (31/12/2024).

    Beberapa daerah di Jawa Tengah yang mempunyai gudang SRG adalah Kudus, Demak, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Wonogiri, Cilacap, serta Brebes. Mendag Busan berharap, Pemerintah Daerah Jawa Tengah dapat mempersiapkan gudang-gudang tersebut untuk dimanfaatkan Bulog menjadi penyimpanan beras sementara.

    “Terdapat beberapa gudang yang kosong. Kami mohon bupati dan walikota bisa membantu membersihkannya untuk persiapan musim panen, sehingga dapat dipakai Bulog untuk penyimpanan sementara komoditas beras hasil panen petani,” lanjut Mendag Busan.

    Harga Bapok Stabil

    Dalam rakor, Mendag Busan juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Jawa Tengah yang turut menjaga stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok) menghadapi Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    Meskipun Ia mengamati, secara umum, memang ada beberapa komoditas yang naik harga, kenaikan harga tersebut masih di bawah harga eceran tertinggi (HET) maupun harga acuan (HA) yang ditetapkan. Misalnya, cabai merah keriting sempat naik menjadi Rp46.200/kg dari Rp33.500/kg pada bulan sebelumnya.

    “Kami mengucapkan terima kasih karena harga bapok saat menghadapi Natal relatif stabil. Memang ada beberapa yang naik, namun sebagian masih di bawah HET. Misalnya, cabai merah keriting yang sempat naik tetapi masih di bawah harga acuan Rp55.000/kg,”jelas Mendag Busan.

    Untuk Jawa Tengah, lanjutnya, harga cabai juga masih di bawah harga acuan. Harga tertinggi untuk komoditas hortikultura ini tercatat sebesar Rp50.094/kg. Sementara itu, telur ayam juga masih di kisaran harga acuan yaitu Rp30.000/kg.”Khusus Jawa tengah, harga bapok relatif sama dengan secara nasional. Namun, minyak goreng MINYAKITA perlu diwaspadai karena mengalami kenaikan di atas HET,”imbuh Mendag Busan.

    Rakor dihadiri semua Kepala Daerah tingkat II di Jawa Tengah. Turut hadir dalam rapat, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Pelaksana Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, serta Pj. Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

    (akd/ega)

  • Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Menko Pangan minta optimalisasi lahan pertanian di Jateng

    Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim

    Semarang (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengoptimalkan penanganan lahan-lahan pertanian di wilayah tersebut untuk mendukung swasembada pangan.

    “Swasembada pangan secepat-cepatnya. Karena itu, tidak mungkin hanya pusat. Kita harus satu visi satu misi karena satu tim, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Jawa Tengah, yang dihadiri jajaran menteri terkait, kepala daerah dan pimpinan lembaga sektor pangan.

    Menurut dia, swasembada pangan yang dimaksudkan adalah kecukupan komoditas strategis yang selama ini bisa dihasilkan oleh sektor pertanian lokal, seperti jagung, gula dan garam.

    “Apalagi, Jawa Tengah ini dikenal juga sebagai lumbung pangan. Optimalisasi itu, pertama irigasi. Kami minta mana lahan-lahan tadah hujan, artinya tidak ada irigasinya, segera laporkan,” katanya.

    Ia mengatakan saat ini ada sekitar 30-40 persen lahan pertanian yang tidak ada irigasinya sehingga perlu dibuatkan bendungan hingga pompanisasi untuk membantu pengairan.

    Masih terkait optimalisasi lahan pertanian, Zulkifli mengingatkan pentingnya pemenuhan kebutuhan pupuk untuk petani.

    “Pupuk sudah kami pangkas aturannya yang mengular. Kalau dulu peraturannya banyak, ada SK bupati, SK gubernur, macam-macam. Ini tidak lagi. Langsung dari Menteri Pertanian kepada gapoktan, kios pengecer, distributor,” katanya.

    Yang tak kalah penting, kata dia, yakni peran penyuluh pertanian karena mereka menjadi kunci bagi keberhasilan pengelolaan sektor pertanian, baik untuk tanaman padi maupun hortikultura lainnya.

    “Yang ketiga penyuluh, ini harus kita segera ya. Karena penyuluh kan menjadi kunci, tidak hanya tanaman padi tapi hortikultura dan lain-lain,” katanya.

    Turut hadir sejumlah menteri, antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Pewarta: Zuhdiar Laeis
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kaleidoskop 2024: Heboh Pembatasan Beli Pertalite hingga Subsidi BBM Diganti BLT

    Kaleidoskop 2024: Heboh Pembatasan Beli Pertalite hingga Subsidi BBM Diganti BLT

    Bisnis.com, JAKARTA – Wacana perubahan skema penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar menjadi pembahasan hangat sepanjang 2024. Hingga saat ini, pemerintah masih mencari formula ideal agar penyaluran BBM subsidi itu bisa tepat sasaran.

    Berdasarkan data pemerintah, alokasi dana untuk subsidi energi sebesar Rp435 triliun yang terdiri atas subsidi BBM, LPG, dan listrik. Namun, 30% dari dana subsidi tersebut malah dinikmati orang mampu.

    Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk mengatur kembali tata kelola penyaluran subsidi BBM. Beberapa tahun terakhir, pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. 

    Melalui revisi beleid tersebut, pemerintah berencana membatasi kriteria pengguna kendaraan bermotor yang boleh membeli Pertalite dan Solar subsidi. Namun, belakangan pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto mewacanakan untuk mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT). 

    Berikut rangkuman Bisnis mengenai isu subsidi BBM yang disoroti sepanjang 2024:

    Revisi aturan yang masih mandek

    Untuk mengimplementasikan pembatasan penyaluran BBM subsidi, pemerintah saat itu akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

    Revisi Perpres tersebut akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian pertalite dan solar. Rencananya, revisi Perpres itu akan mengatur jenis kendaraan yang layak menenggak BBM subsidi.

    Adapun, revisi Perpres tersebut mandek lantaran pembahasan yang alot. Sebagai gantinya, Kementerian ESDM pun menyebut payung hukum pembatasan penyaluran BBM subsidi kelak bisa saja berbentuk peraturan menteri (Permen).

    Namun, hingga kini Permen terkait pembatasan penyaluran BBM subsidi itu tetap nihil.

    Pertalite dan Solar batal dibatasi 17 Agustus 2024

    Pembatasan pembelian BBM Pertalite dan Solar pun akhirnya batal berlaku pada 17 Agustus 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada tanggal tersebut.

    Jajaran menteri kabinet Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pun sempat mengadakan rapat di kantor Airlangga untuk membahas pembatasan BBM subsidi pada 16 Juli 2024. Adapun, salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Menanggapi pertanyaan wartawan terkait rencana pembatasan BBM pada 17 Agustus 2024 mendatang, Sakti menyampaikan bahwa pembatasan akan berlaku pada kendaraan tertentu, tetapi bukan pada HUT ke-79 Republik Indonesia.

    Sementara untuk subsidi kepada nelayan, Sakti menuturkan bahwa tidak ada perubahan subsidi yang diberikan. “Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujarnya.

    Pembatasan BBM subsidi dijadwalkan ulang menjadi 1 Oktober 2024

    Menteri ESDM yang baru, yakni Bahlil Lahadalia sempat mengatakan, pembatasan penyaluran Pertalite dan Solar ditargetkan berlaku mulai 1 Oktober 2024.

    Pada Agustus 2024, Bahlil mengatakan aturan terkait kriteria pengguna yang berhak membeli kedua jenis BBM tersebut masih dibahas oleh pemerintah. Dia memastikan pihaknya bakal melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum menerapkan pembatasan tersebut.

    “Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,” kata Bahlil.

    Dia pun sempat menekankan bahwa pembatasan penyaluran BBM subsidi adalah keniscayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat yang mampu.  

    “Subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang tidak mampu, janganlah kita ambil hak-hak saudara kita. Nah ini aturan lagi kita persiapkan, kemudian selain aturan, metodologi juga, dan harus ada test case,” ujarnya.

    Subsidi BBM diubah jadi BLT di tangan Prabowo

    Menjelang pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, isu pembatasan subsidi tetap hangat diperbincangkan. Sebelum dilantik, Prabowo berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya yakni bentuk bantuan langsung tunai alias BLT.

    Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

    “Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dari Reuters, Jumat (27/9/2024).

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    KKP dorong produksi teri kualitas ekspor di Pulau Pasaran Lampung

    Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan produksi teri berkualitas ekspor di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, untuk mendukung industri perikanan dan meningkatkan perekonomian lokal.

    Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan dalam keterangan di Jakarta, Minggu mengatakan bahwa upaya itu dapat dilakukan dengan memberdayakan ibu-ibu yang ada di daerah tersebut sehingga memiliki kemampuan dalam menciptakan produk teri yang berkualitas.

    “Sebagai salah satu penghasil teri terbaik di Indonesia, produk olahan untuk ekspor agar bisa menjadi tambahan pemasukan rumah tangga keluarga nelayan (Pulau Pasaran),” kata Didit seusai menyapa warga Pulau Pasaran, Bandar Lampung.

    Menurutnya, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) guna peningkatan kemampuan usaha serta diversifikasi produk berbasis kearifan lokal.

    “Sangat penting untuk meningkatkan kemampuan ibu-ibu untuk menghasilkan produk bernilai tambah sekalian menambah pemasukan rumah tangga,” ujar Wamen Didit.

    Wamen Didit juga mengimbau agar sarana dan prasarana yang telah dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pulau Pasaran yang telah ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Modern (Kalamo), bisa dimanfaatkan guna meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.

    “Pengelolaan yang baik tentu bisa meninimalisir jika terjadi paceklik dan agar tidak kehilangan pasar, oleh karena itu agar teri di Pulau Pasaran bisa dikelola dengan baik,” kata Didit.

    Senada, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Budi Sulistiyo menjabarkan hasil monitoring dan evaluasi dampak ekonomi kepada 21 anggota koperasi perikanan di Pulau Pasaran.

    Dia menyebutkan bahwa rata-rata volume produksi pengolahan teri di daerah itu sebesar 2-5 ton per bulan, omzet yang diperoleh mencapai Rp20-50 juta per bulan.

    Sementara tenaga kerja yang terserap dalam 1 unit usaha pengolahan sekitar 10-20 orang, yang terbagi atas buruh sortasi dan pembersihan, pengeringan dan pengemasan. Hingga saat ini, pemasaran produk teri didominasi ke wilayah Jakarta dan Lampung.

    “Setelah diresmikan sebagai Kalamo, kami terus memantau perkembangan disini, tentu ini menjadi bagian dari kehadiran negara untuk masyarakat pesisir,” ujar Budi.

    “Kami mendorong koperasi untuk lebih inovatif membuka peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri,” tambah Budi.

    Dalam kunjungan kerja di Lampung, Wamen Didit juga menyempatkan diri untuk menyambangi Kantor Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Lampung.

    Di salah satu unit pelayanan teknis (UPT) KKP ini, dia memberikan arahan agar seluruh unit KKP meningkatkan pelayanan publik serta bekerja solid antar satuan kerja (satker) guna memberikan solusi cepat kepada masyarakat untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

    Program Kalamo atau Kampung Nelayan Modern merupakan bagian dari program ekonomi biru yang digagas Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Program tersebut untuk meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan melalui berbagai penyediaan sarana prasarana perikanan oleh KKP. Selain di Pasaran, Kalamo juga sudah dibangun di Biak, Papua.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab pertanyaan awak media di sela meninjau Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya di Semarang, Jawa Tengah, untuk memantau hilirisasi perikanan dan kualitas produk yang hendak dipasarkan.

    “Ini kunjungan saya untuk ketemu dengan pelaku industri hilir, untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan kualitas produk perikanan yang akan dipasarkan,” kata Trenggono di Semarang, Sabtu.

    Menteri Trenggono bersama rombongannya mengecek langsung proses pengolahan ikan yang ada di PT Tilapia Nusantara Jaya.

    “Tadi kalau sempat ada beberapa yang mengikuti di dalam (UPI PT Tilapia Nusantara Jaya), bayangkan satu pabrik kecil ini dia butuh 36 ribu ton tilapia setiap tahun. Jadi, proses hilirisasi ini tidak masalah sebetulnya,” ujar Trenggono.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia terjaga dengan baik dan memenuhi standar internasional untuk penuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Selain itu, KKP juga memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama natal dan tahun baru. Memasuki masa libur natal dan tahun baru, KKP selaku otoritas kompeten memastikan tetap memberikan layanan dengan baik, khususnya terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pelayanan penerbitan sertifikasi kepada pelaku usaha.

    Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro-kecil hingga menengah-besar yang berasal dari Jawa Tengah, antara lain Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, Jepara dan Demak.

    “Pertemuan dilakukan untuk penguatan rantai distribusi perikanan dan memastikan ketersediaan stok ikan selama masa libur natal dan tahun baru, serta memastikan harga ikan tetap stabil dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage,” ujarnya.

    Dia menuturkan bahwa pertemuan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pelaku usaha pengolahan ikan, antara lain keterbatasan suplai bahan baku untuk industri surimi, keterbatasan suplai bahan baku untuk UPI fillet tilapia yang sesuai persyaratan dengan ukuran 800 gr/ekor ke atas dari tambak bersertifikat CBIB.

    Selain itu, masih minimnya tambak budi daya tilapia yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya yang Baik), terbatasnya nelayan memiliki sertifikat CPIB, permasalahan distribusi ikan antar wilayah, dan permasalahan ekspor. KKP mengimbau beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang dirasakan oleh pengusaha UPI, antara lain penguatan rantai distribusi dengan memastikan transportasi dan logistik ikan dari cold storage ke pasar dan UPI berjalan dengan lancar.

    “Serta menghimbau pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan stok yang ada guna memenuhi kebutuhan pasar dan UPI,” ucapnya.

    Selain itu, menjaga stabilitas harga ikan dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage, mendorong diversifikasi produk ikan seperti bandeng presto dan value-added products berbasis surimi untuk mengurangi tekanan pada ikan segar. Kemudian, optimalisasi pemanfaatan cold storage dan melakukan pemetaan stok ikan secara real time. Fasilitasi pendaftaran nomor registrasi ekspor ke negara tujuan dan memperluas akses pasar domestik dan impor.

    KKP mencatatkan bahwa pada tahun 2024, produksi perikanan di Jawa Tengah mencapai 912,88 ribu ton yang terdiri dari 358,07 ribu ton perikanan tangkap dan 554,81 ribu ton perikanan budi daya. Serapan konsumsi ikan rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 556,86 ribu ton.

    Ekspor produk perikanan di Jawa Tengah periode Januari- November 2024 mencapai 326,78 juta dolar AS atau Rp4,89 triliun, meningkat sebesar 26,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk nilai ekspor nasional produk perikanan hingga bulan November 2024 mencapai 5,4 miliar dolar AS.

    Sementara itu, volume ekspor produk perikanan periode Januari-November 2024 mencapai 83,11 ribu ton atau naik 34,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan komoditas utama ekspor adalah Rajungan, Cumi-Sotong-Gurita, Udang, Layur, dan Tuna-Cakalang. Pasar utama ekspor produk perikanan Jawa Tengah adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Ia menambahkan, KKP selalu menekankan pentingnya jaminan mutu (quality assurance) produk perikanan Indonesia, di antaranya memperpanjang umur simpan produk mengingat ikan merupakan bahan pangan yang mudah membusuk (perishable).

    “Adanya tuntutan untuk menjaga mutu dan kualitas ikan untuk konsumen, adanya tuntutan standar maupun persyaratan dari negara tujuan ekspor, dan meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tiapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

    Sumber : Antara

  • Produksi Perikanan RI 13 Juta Ton, Berpeluang Pasok Kebutuhan Protein Global

    Produksi Perikanan RI 13 Juta Ton, Berpeluang Pasok Kebutuhan Protein Global

    Jakarta –

    Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memenuhi kebutuhan produksi protein melalui produk perikanan. Hal itu menjadi salah satu fokus dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, pemenuhan protein dari produk perikanan lebih mudah dilakukan ketimbang daging sapi. Pasalnya, kata dia, produksi perikanan Indonesia menyentuh 13 juta ton rata-rata per tahun.

    “Dari perikanan, Alhamdulillah produksi kita bagus. Kira-kira kita 13 juta ton rata-rata setiap tahun. Ada 13 juta ton, tapi konsumsi kita lokal juga 11-12 juta ton,” kata Trenggono saat berdialog dengan pengusaha di kantor PT Tilapia Nusantara Jaya, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024).

    Akan tetapi, ia menyebut banyak pelaku industri yang tidak mendapat bahan baku pengolahan perikanan. Hal itu terjadi lantaran kondisi sektor hulu yang belum sepenuhnya kuat menyuplai sektor hilir.

    “Jadi kalau kita bicara hilirisasi. Ini hilirisasi. Kita bicara hilirisasi itu harus benar-benar hulunya beres,” ungkapnya.

    Berdasarkan data dari FAO, kata Trenggono, kebutuhan protein dunia meningkat menjadi 70%. Terkait dengan hal tersebut, sektor perikanan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein.

    “Nah itulah kemudian kita produksi 13 juta ton. Tujuh juta dipenuhi dari perikanan tangkap. Enam juta atau bahkan kurang itu dari budi daya. Berbagai macam jenis budi daya didominasi dari ikan-ikan daerah. Ikan-ikan seperti gurame, lele, dan seterusnya,” ungkapnya.

    Di sisi lain, produk perikanan juga dapat dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diketahui membutuhkan porsi protein yang tinggi. Menurutnya, ikan tidak perlu disajikan utuh, melainkan diolah menjadi berbagai bentuk.

    “Serahkan kepada industri yang lain. Dia olah menjadi fish ball, dia olah menjadi segala macam, yang mudah untuk dimakan, yang tidak harus buang-buang durinya. Pasti bisa. Kalau itu dilakukan, 4 juta (ton produksi tilapia) itu nothing,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Trenggono mengajak industri pengolahan ikan untuk mendorong proses hilirisasi produk ikan. Melalui MBG, ia meyakini produksi ikan tidak akan kehabisan pasar seiring dengan meningkatnya kebutuhan protein dunia menjadi 70% menurut data FAO.

    “Karena itulah satu-satunya menurut saya untuk meningkatkan protein, ketersediaan protein dan asupan protein kepada masyarakat. Dunia kebutuhannya terus meningkat dan prediksinya akan meningkat mencapai 70% protein,” tutupnya.

    Selain untuk mendorong kebutuhan protein sebagai upaya mempercepat pencapaian swasembada pangan, nilai pasar perikanan dan kelautan juga dianggap prospektif. Pada kesempatan sebelumnya, Trenggono mengungkap terdapat lima komoditas perikanan yang dapat mengoptimalkan potensi pasar seafood dunia yang ditaksir sebesar US$ 419,09 miliar di tahun 2030.

    Sementara di tahun 2023, diketahui nilai pasar seafood dunia sebesar Rp 269,30 miliar dengan compounded annual growth rate (CAGR) naik sebesar 6,52% pada 2023-2030. Lima komoditas tersebut adalah:

    1. Udang dengan nilai pasar dunia hingga US$ 60,4 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 6,1% dunia.

    2. Rumput laut dengan nilai pasar dunia US$ 7,8 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 13,8% dunia.

    3. Nila salin atau tilapia dengan nilai pasar dunia US$ 13,9 miliar pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 10,9% dunia.

    4. Kepiting dengan nilai pasar dunia US$ 879 juta pada tahun 2023 dengan pangsa pasar 7,3% dunia.

    5. Lobster dengan nilai pasar dunia US$ 7,2 miliar pada tahun 2023 dan pangsa pasar 0,5%.

    (fdl/fdl)