Tag: Rano Karno

  • Pemkot Jaktim siapkan dua taman untuk beroperasi 24 jam

    Pemkot Jaktim siapkan dua taman untuk beroperasi 24 jam

    dua taman ini dipilih karena lokasinya sangat strategis, berada di pinggir jalan besar yang selalu ramai, dekat dengan pemukiman warga, dan memiliki fasilitas memadai

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Timur menyiapkan dua taman di wilayahnya yang akan dioperasikan selama 24 jam setiap harinya.

    “Kami sudah siapkan tinggal menunggu payung hukum dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk pengoperasiannya,” kata Kepala Suku Dinas Tamhut Jakarta Timur Dwi Ponangsera saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

    Dua taman yang disiapkan untuk beroperasi 24 jam itu yakni Taman Simpang UKU di Jalan Utan Kayu Raya No.12, RT 12/05, Utan Kayu Utara, Matraman dan Taman Humaniora di sisi selatan Jalan Supriyadi RT 07/05 Kelurahan Susukan, Ciracas.

    Menurut Dwi, dua taman ini dipilih karena lokasinya sangat strategis, berada di pinggir jalan besar yang selalu ramai, dekat dengan pemukiman warga, dan memiliki fasilitas memadai.

    “Saat ini kita sedang koordinasikan dengan lintas sektor termasuk perihal keamanannya,” ujar Dwi.

    Selain itu, Dwi menjelaskan, Taman Simpang UKU seluas 800 meter persegi dibangun dengan konsep taman kantong (pocket) memiliki berbagai fasilitas seperti tempat seluncur (skate park), tempat penampungan (shelter), area bermain anak, lintasan olahraga (jogging track), hingga fasilitas olahraga luar ruang (outdoor).

    Sedangkan Taman Humaniora yang dibangun di atas lahan seluas 1.836,16 meter persegi dilengkapi ruang perpustakaan, aula, lapangan multi fungsi lengkap dengan ring basket, sarana bermain anak, parkir sepeda, area jogging track, dan pos jaga keamanan.

    Lebih lanjut, Dwi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor karena masih ada penambahan kelengkapan, di antaranya lampu sorot, wifi gratis, serta petugas keamanan yang berjaga 24 jam.

    “Nantinya tiap kecamatan akan disiapkan minimal satu taman yang beroperasi 24 jam setiap harinya. Semua akan dilengkapi wifi gratis,” ujar Dwi.

    Dwi juga meminta bantuan Satpol PP, pengurus RT/RW, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) untuk keamanan taman yang beroperasi 24 jam.

    “Kami juga meminta agar pengunjung ikut merawat dan menjaga kebersihan taman,” ucap Dwi.

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menjanjikan lima taman di Jakarta akan beroperasi selama 24 jam penuh sebagai tempat berkreasi dan pusat hiburan bagi warga setempat setelah dirinya dan Rano Karno (Doel) dilantik.

    “Dari 2.554 taman yang ada di Jakarta yang siap untuk beroperasi 24 jam ini hanya lima taman saja,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (31/1).

    Menurut dia, lima taman ini dipilih karena memiliki beragam indikator yang membuat mereka bisa beroperasi 24 jam.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • PKS Minta 100 Hari Pramono-Rano Karno Prioritaskan Ketahanan Pangan dan Pendidikan di Jakarta

    PKS Minta 100 Hari Pramono-Rano Karno Prioritaskan Ketahanan Pangan dan Pendidikan di Jakarta

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Jakarta bakal menyambut era baru di bawah kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Rano.

    Menurut rencana, Pram-Rano bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Februari ini.

    Politikus senior PKS Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) pun berharap, duet Pram-Rano bisa langsung bekerja cepat menjalankan program-programnya.

    Dalam 100 hari pertama kerjanya, MTZ menyebut, ada beberapa permasalahan yang harus jadi fokus utama Pram-Rano.

    Pertama terkait stabilitas Harga bahan pangan, mengingat pada 100 hari pertama kerja, pasangan Pram-Rano bakal menghadapi hari raya Idulfitri hingga Iduladha.

    “Maka itu bidang pangan mesti jadi perhatian utama. Harga sembako, termasuk daging harus bisa dikendalikan. Subsidi pangan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mesti dijaga keberlangsungannya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).

    Masalah kedua yang harus dituntaskan Pram-Rano di 100 hari kerjanya ialah soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    Pasalnya, penyelenggaraan PPDB kerap kali semrawut hingga dikeluhkan oleh para orangtua.

    Belum lagi keterbatasan kursi sekolah negeri, sehingga program sekolah swasta gratis dinilai bisa jadi salah solusi untuk mengatasi masalah ini.

    “Keruwetan PPDB harus diurai, tidak seperti sebelumnya,” ujarnya.

    Terakhir, MTZ ingin ada duet Pram-Rano menjalankan program-program strategis untuk menyerap tenaga kerja di Jakarta.

    “Pembukaan lapangan kerja juga harus jadi fokus utama. Mesti disiapkan loker untuk 6 persen tingkat pengangguran terbuka di Jakarta,” kata dia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Syarat utama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap siswa yang tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Jadi pertama, syarat pertamanya itu yang tidak mampu. Otomatis terdaftar di DTKS,” kata Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang akan menerapkan syarat nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    Nantinya DTKS juga akan dibuka lagi karena dikhawatirkan ada beberapa yang belum terdaftar.

    Ima menyebutkan, rata-rata nilai minimal 70 bukan menjadi syarat utama penerima KJP Plus. Nilai 70 itu juga tidak hanya dilihat dari nilai belajar saja, tetapi dari kepribadian atau sikap dan prestasi non akademik.

    Jadi, kata dia, bukan hanya nilai dan sebenarnya pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan. “Jadi 70 itu biasanya dapat darimana saja? Selain nilai itu dari kepribadian, non akademik, prestasi non akademik,” ujar Ima.

    Pertimbangan nilai yang menjadi syarat kedua ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal dan lebih bersemangat ketika berangkat ke sekolah.

    Selain itu, pihaknya akan mengutamakan siswa yang terdaftar dalam DTKS disertai dengan nilai rapor atau capaian hasil belajar rata-rata lebih dari 70. “Diutamakan yang DTKS dulu baru 70,” katanya

    Misalnya nilai rata-rata 90 tapi keluarga mampu maka tidak dapat bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut. “Jadi dasarnya yang pertama adalah yang tidak mampu baru yang kedua ya nilai,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menerapkan syarat meraih nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    “Salah satu kriteria khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata-rata rapor paling rendah 70 yang harus dicapai dalam dua semester berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Senin (3/2).

    Wacana penambahan syarat penerima KJP Plus itu berdasarkan hasil rapat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.

    KJP Plus Tahap 1/2025 akan dicairkan setelah Pramono-Rano dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Pencarian dilakukan pada Maret 2025 yang merupakan rapel bulan Januari, Februari dan Maret.

    Sumber : Antara

  • Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Pakar sebut penyesuaian tarif air di Jakarta tak bisa dihindari

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Bioteknologi Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Firdaus Ali mengatakan bahwa penyesuaian tarif air di Jakarta menjadi langkah yang tak terhindarkan untuk memastikan kelangsungan penyediaan air bersih di daerah itu.

    Firdaus di Jakarta, Kamis, mengatakan, bahwa cakupan layanan air minum perpipaan di Jakarta baru mencapai 44 persen, sehingga butuh investasi besar agar cakupan layanan air bisa mencapai 100 persen.

    Pendiri dan Ketua Indonesia Water Institut itu mengingatkan bahwa penyesuaian tarif perlu difokuskan pada sektor komersial dan industri, yang selama ini menikmati tarif air yang relatif rendah.

    Menurut dia, tarif untuk sektor komersial bisa dinaikkan hingga tiga kali lipat demi mengurangi ketimpangan dalam distribusi air.

    “Kenaikan tarif itu kepada yang komersial ke atas. Kalau perlu naik tiga kali lipat karena selama ini mereka menikmati air dengan harga yang murah,” kata dia yang juga turut menyusun visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung dan Rano Karno.

    Selain itu, Firdaus menekankan pentingnya menurunkan tingkat kebocoran air yang mencapai 47 persen. Dengan upaya maksimal, ia berharap kebocoran tersebut bisa segera dikurangi.

    Upaya itu juga menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi air di Jakarta.

    “PAM Jaya harus kita selamatkan. Tingkat kebocoran yang 47 persen dengan segala cara harus kita turunkan secepat mungkin,” ujarnya.

    Firdaus juga menyoroti pentingnya inovasi dalam sektor penyediaan air, termasuk pemanfaatan tambahan kapasitas air dari sumber baru, seperti dari SPAM Jatiluhur I yang baru saja diperoleh. Dengan adanya pasokan tambahan, ia berharap pelayanan air minum di Jakarta bisa ditingkatkan lebih cepat.

    Mengenai penggunaan air tanah dalam yang masih terjadi di Jakarta, Firdaus mengungkapkan keprihatinannya meskipun regulasi sudah ada untuk melarangnya.

    Dia berpendapat jika pengambilan air tanah dalam tidak dikendalikan, maka dampaknya akan semakin memperburuk kondisi lingkungan, seperti penurunan permukaan tanah dan krisis air yang kian parah.

    “Air tanah dalam ini harus dilarang, kalau perlu ditembak mati orang yang mengambil air tanah dalam. Jakarta tenggelam karena rob, Jakarta kemudian banjir, dan juga Jakarta sepanjang tahun krisis air, kekurangan air. Kita tidak mau biaya sosial ekonominya jauh lebih mahal,” kata dia.

    Dalam kesempatan itu, Firdaus juga mengungkapkan upayanya untuk mendorong percepatan layanan air minum perpipaan dengan berbagai kebijakan, salah satunya melalui percepatan program yang ada di bawah instruksi presiden.

    Penyesuaian tarif dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, tambah dia, adalah langkah penting untuk mengatasi tantangan besar yang dihadapi Jakarta dalam hal penyediaan air bersih dan pengelolaan lingkungan hidup.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan, penyesuaian tarif air telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.

    Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, Arief mengatakan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Tidak hanya itu, kombinasi penerapan teknologi inovatif, disiplin operasional, hingga kerja sama sinergis juga dilakukan demi terwujudnya 100 persen cakupan air minum bagi seluruh warga Jakarta. Penerapan tarif baru merupakan upaya untuk mewujudkan pemenuhan air minum secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta.

    “PAM Jaya berkomitmen memberikan layanan yang lebih baik, sekaligus mendukung program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Jakarta secara menyeluruh,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Ini alasan Pram-Doel pilih 40 sekolah swasta gratis untuk percontohan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah mengungkapkan alasan dipilihnya 40 sekolah swasta di DKI Jakarta yang akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    “Jadi 40 sekolah itu dipilih yang pasti pertama kondisi lingkungannya itu tidak ada sekolah negeri. Itu udah otomatis,” kata Ima di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Lalu, alasan kedua yakni melihat apakah di sekolah tersebut banyak penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sesuai data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau tidak.

    “Kedua, sekolah tersebut banyak penerima KJP atau banyak yang tidak mampu. Jadi, itu yang menjadi fokus untuk sekolah gratis,” ujar Ima.

    Ima menyebut, timnya juga sudah mengantongi data peserta diri yang akan menjadi target program sekolah gratis di Jakarta.

    “Datanya sudah ada, tapi lebih teknisnya itu ada di Dinas Pendidikan. Tap,i itu nanti lebih rincinya, nanti biar Mas Pram dan Bang Doel yang akan sampaikan,” tuturnya.

    Tim transisi Pram-Doel optimistis program sekolah gratis di 40 sekolah itu akan dimulai di tahun ajaran baru 2025/2026.

    “Itu sedang dikebut sampai dengan bulan Juli. Nah, nanti kita semuanya bertahap sih. Iya optimistis karena sekolah gratis itu masuk ke quick wins (program percepatan) kita,” kata Ima.

    Sebelumnya, Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Chico menjelaskan hal tersebut akan diterapkan dalam 100 hari pertama program kerja Pramono Anung dan Rano Karno saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Iya betul 40 sekolah. Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kita sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik. Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka,” kata Chico di Jakarta, Rabu (5/2).

    Adapun program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026. Pengesahan program ini akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    DKI kemarin, 40 sekolah jadi contoh hingga 38 polder tak berfungsi

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan tersaji di kanal Metro pada Rabu (5/2) dan masih menarik untuk disimak kembali, mulai dari 40 sekolah swasta jadi percontohan program sekolah gratis hingga 38 dari 52 polder tidak berfungsi maksimal.

    Berikut lima berita terkait DKI yang masih menarik untuk Anda simak kembali dalam mengawali aktivitas di pagi hari;

    1. 40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Selengkapnya di sini

    2. Modifikasi cuaca kurangi intensitas hujan hingga 54 persen

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta mengatakan operasi modifikasi cuaca (OMC) yang dilakukan sejak Sabtu (1/2) bisa mengurangi intensitas hujan di Jakarta sebanyak 38 – 54 persen.

    Selengkapnya di sini

    3. Bakal ada “Giant Mangrove Wall” untuk lindungi Jakarta

    Di Provinsi DKI Jakarta bakal ada “Giant Mangrove Wall” di pesisir utara Jakarta untuk menghalau banjir rob, melindungi dari abrasi dan penurunan permukaan tanah yang terus terjadi hingga saat ini.

    Selengkapnya di sini

    4. Pramono sebut syarat baru penerima KJP belum menjadi keputusannya

    Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung menyebutkan adanya wacana syarat baru bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang harus memiliki nilai rapor sekolah rata-rata 70 belum menjadi keputusannya

    Selengkapnya di sini

    5. SDA DKI Jakarta sebut 38 dari 52 total polder belum berfungsi optimal

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta menyebut sebanyak 38 polder (sistem pengendali banjir yang dilengkapi dengan kolam dan pompa) tidak berfungsi dengan baik untuk mengatasi banjir dari total 52 polder yang dimiliki

    Selengkapnya di sini

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Nilai Rata-Rata 70 Jadi Syarat Penerima KJP Plus, Begini Respons Pramono

    Nilai Rata-Rata 70 Jadi Syarat Penerima KJP Plus, Begini Respons Pramono

    PIKIRAN RAKYAT – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung merespons soal adanya wacana penambahan syarat untuk program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan nilai rata-rata 70. Pramono mengaku dirinya baru mengetahui adanya wacana itu dan tidak langsung serta merta membuat keputusan.

    “Jadi saya terus terang baru tahu dan itu belum menjadi keputusan saya. Mengenai KJP kan ini kan 70, belum menjadi keputusan saya,” kata Pramono di Jakarta Utara, Rabu, 5 Februari 2025.

    Dia mengaku akan memperbaiki hal yang kurang dari program tersebut. Seperti menambah jumlah penerima manfaat bagi siswa. Dia mengatakan menerima banyak keluhan orangtua selama 2 tahun terakhir soal tidak lagi mendapat bantuan KJP.

    Dia mengatakan akan menambah jumlah penerima program tersebut. Sehingga dengan demikian yang menerima akan lebih banyak.

    “Tapi yang jelas yang ingin saya lakukan adalah KJP yang dalam 2 tahun ini banyak masyarakat penerima KJP mengeluh karena yang dulu dapat tidak dapat lagi, saya akan perbaiki jumlahnya 520 ribu, bahkan nanti pada saatnya saya akan kembalikan seperti zaman terakhir Gubernur yang definitif, bahkan akan ditambah,” kata dia.

    Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Sarjoko mengungkap adanya wacana menambah syarat untuk siswa penerima program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dengan nilai rata rata minimal 70.

    Sarjoko mengatakan hal itu berasal dari hasil rapat antara pihak Pemprov DKI bersama tim transisi pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pramono Anung – Rano Karno.

    “Salah satu kriteria khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata rata rapor paling rendah 70 yang harus dicapai dalam dua semester berturut-turut,” kata Sarjoko pada Senin, 3 Februari 2025, dikutip dari Antara.

    Sarjoko mengatakan bahwa secara beriringan hampir satu bulan terakhir ini pihak Disdik DKI dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara maraton menyelenggarakan rapat dengan tim transisi untuk rencana implementasi terhadap kebijakan prioritas.

    Penyaluran KJP PLus tahap 1 tahun 2025 akan cair setelah pasangan gubernur – wakil gubernur terpilih itu resmi dilantik pada bulan Maret 2025 yan merupakan rapel bulan Januari, Februari, Maret.

    Kendati, Sarjoko mengatakan pihaknya masih akan mengkaji ulang wacana tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa tujuannya adalah agar siswa termotivasi untuk rajin belajar dan memakai bantuan tersebut dengan baik.

    “Tentu ini akan kita diskusikan kembali dengan tim transisi apakah ini nanti apakah bisa dipertimbangkan kembali untuk memberikan persyaratan terkait nilai nilai tadi,” kata dia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Rano Karno sebut akan pertimbangkan nilai penerima KJP minimal 70

    Rano Karno sebut akan pertimbangkan nilai penerima KJP minimal 70

    ada kata ‘pintar’ pada KJP yang kemudian menjadikan wacana standar nilai penerima kartu tersebut minimal 70

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno atau Si Doel menyebut akan mempertimbangkan rencana Dinas Pendidikan wilayah setempat untuk menjadikan standar nilai penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) minimal 70.

    Menurut Rano, standar tersebut perlu dipertimbangkan lantaran peruntukan KJP bersifat spesifik, yakni memiliki kriteria tertentu.

    “Harus dipertimbangkan. Karena apa? Ada sekolah gratis, gratis pada umumnya. Tapi yang namanya KJP ini spesifik. Harus ada kriterianya,” ungkap Rano saat ditemui di Jakarta, Rabu.

    Rano juga menyoroti ada kata ‘pintar’ pada KJP yang kemudian menjadikan wacana standar nilai penerima kartu tersebut minimal 70.

    “KJP singkatan apa?” kata Rano bertanya kepada pers.

    “Kartu Jakarta Pintar,” jawab pers.

    “Ada ‘pintar’-nya kan? Nah ‘pintar’ kan harus ada kriteria,” ucap Karno.

    Meskipun demikian, ucap Rano, standar nilai penerima KJP minimal 70 itu masih berbentuk usulan. Dirinya pun belum menyatakan setuju atau tidak terhadap usulan tersebut.

    “Itu masih usulan,” ucap Rano.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • 40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis

    40 sekolah swasta di Jakarta jadi percontohan program sekolah gratis

    Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Bidang Komunikasi Tim Transisi Pramono Anung dan Rano Karno, Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim mengatakan sebanyak 40 sekolah swasta di DKI Jakarta akan menjadi percontohan program sekolah gratis pada tahap awal.

    Chico menjelaskan hal tersebut akan diterapkan dalam 100 hari pertama program kerja Pramono Anung dan Rano Karno saat menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

    “Iya betul 40 sekolah. Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kita sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik. Tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kita buka,” kata Chico di Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut Chico menyampaikan program sekolah swasta gratis akan mulai dijalankan pada tahun ajaran 2025/2026.

    Chico mengatakan pengesahan program ini akan diumumkan bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2025.

    “Nanti peluncurannya itu di tahun ajaran baru, tahun ajaran baru kan Juli. Nanti launching-nya kayaknya akan diumumkan pada 1 Mei saat peringatan Hari Pendidikan Nasional. Dan itu kan masih masuk dalam 100 hari,” jelas Chico.

    Sebelumnya Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko, mengatakan progres program sekolah swasta gratis di Jakarta saat ini sedang dalam penyusunan aturan yang diperlukan.

    Pelaksanaan program itu juga direncanakan akan dilakukan secara terbatas dengan uji coba di beberapa sekolah terlebih dahulu tahun ini.

    “Sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan uji coba di beberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026,” kata Sarjoko.

    Saat ini, Sarjoko mengaku pihaknya sedang menyusun aturan dan terus mendorong percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggaraan pendidikan.

    Jika segala aspek termasuk ketersediaan anggaran memungkinkan, maka program sekolah swasta gratis akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru atau tepatnya pada bulan Juli mendatang.

    “Secara beriring mendorong percepatan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan. Jika dari segala aspek, termasuk anggaran, memungkinkan, sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas,” kata Sarjoko.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Pramono dukung penghematan anggaran camilan di lingkungan Pemprov DKI

    Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan)

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mendukung bila anggaran camilan dihemat yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    “Monggo (silahkan) apa aja yang mau diefisienkan termasuk urusan snack (camilan). Saya termasuk penganut tidak makan snack banyak-banyak. Jadi bagi saya snack-nya mau dipotong, monggo,” ujar Pramono di Jakarta, Selasa.

    Pramono mengatakan dia dan wakilnya Rano Karno, mendukung penuh efisiensi belanja anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat.

    “Jadi intinya semangat untuk efisiensi itu adalah semangat yang saya dan Bang Doel pasti akan dukung sepenuhnya,” kata dia.

    Terkait efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau anggaran belanja Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kepala Perangkat Daerah (SKPD)/ Unit Kepala Perangkat Daerah (UKPD) Tahun Anggaran 2025 sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

    Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengganggu program prioritas bagi masyarakat.

    “Kami nanti memetakan pos-pos mana yang memang bisa diefisienkan atau di-refocusing (fokuskan lagi) yang tadinya mungkin tidak begitu optimal,” ujar Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi sebelumnya.

    Teguh mengatakan pemetaan ini nantinya dapat mendukung program-program strategis dari gubernur, wakil gubernur terpilih serta program-program strategis dari Pemerintah Pusat yang belum teranggarkan.

    Adapun efisiensi belanja yang diterapkan mencakup beberapa aspek utama, salah satunya penghematan pada belanja makanan dan minuman.

    Aspek lainnya pengurangan 50 persen atas belanja perjalanan dinas baik luar negeri, dalam negeri, maupun dalam kota, pembatasan belanja untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, maupun grup diskusi terfokus (FGD).

    Lalu, efisiensi pada belanja pendukung yang tidak memiliki output terukur dalam belanja operasi, penerapan kebijakan selektif dalam pemberian hibah kepada kementerian/lembaga, serta penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025