Usut Dugaan Pembalakan Liar, Menhut Ambil Sampel Kayu Gelondong Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengaku sudah mengambil sampel kayu gelondongan di banjir Sumatera untuk mengusut dugaan adanya pembalakan liar.
Raja Juli menyebut, sampel kayu itu diambil menggunakan teknologi alat identifikasi kayu otomatis (AIKO).
“Sudah. Jadi, kami tadi ada teknologi sederhana yang biasa teman-teman lakukan, namanya AIKO. Jadi, dengan AIKO ini kita akan mengetahui anatomi kayu, berikut misalkan apabila ada cacat di kayu,” ujar Raja Juli, usai pertemuan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025) malam.
Ia mengatakan,
teknologi AIKO
akan mengidentifikasi apakah kayu-kayu itu benar ditebang serta dari mana asal-muasal kayu tersebut.
“Misalkan apakah itu ditebang, apakah itu didorong pakai buldoser, itu juga bisa menjadi indikasi nanti. Kalau buldoser, kira-kira di mana kejadiannya, kalau ditebang secara rapi, kira-kira di mana,” tutur dia.
“Jadi, ada indikasi-indikasi awal yang belum konklusif, nanti kami sampaikan,” sambung dia.
Sementara itu, Kapolri mengungkap adanya temuan tim gabungan dalam penyelidikan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera.
Sigit mengatakan, sejumlah kayu yang ditemukan pada saat
banjir Sumatera
itu terdapat potongan dari gergaji mesin atau senso.
“Jadi, yang jelas, dari temuan tim di lapangan ada berbagai jenis kayu. Kami dapati ada beberapa yang ada bekas potongan dari
chainsaw
(gergaji mesin/senso). Itu yang akan kami dalami,” tutur dia.
Oleh karena itu, Polri dan Kemenhut telah membentuk Satgas Gabungan untuk mengusut asal gelondongan kayu itu.
“Tim sedang turun, nanti bersama-sama dengan tim dari Kehutanan untuk menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai tarik ke hulu dan hilirnya,” ujar Sigit.
Untuk diketahui, per hari ini, 4 Desember 2025, jumlah
korban tewas
akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertambah menjadi 863 orang.
Masih terdapat 170 korban hilang yang masih dicari keberadaannya di Provinsi Aceh, 127 jiwa di Sumatera Utara, dan 221 jiwa di Sumatera Barat.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Raja Juli Antoni
-
/data/photo/2025/12/04/69316f0bba152.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Usut Dugaan Pembalakan Liar, Menhut Ambil Sampel Kayu Gelondong Banjir Sumatera
Nasional
5 Desember 2025")
Usut Dugaan Pembalakan Liar, Menhut Ambil Sampel Kayu Gelondong Banjir Sumatera Nasional 5 Desember 2025
-
Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan
Jakarta –
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari posisinya jika tak mampu mengatasi persoalan hutan yang ada di Indonesia. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.
Hal tersebut disampaikan Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025). Usman mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.
“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat.
Ia lantas menyarankan Raja Juli untuk mundur dari posisi sebagai Menteri Kehutanan. Legislator PKB ini menilai Raja Juli tak paham soal kehutanan.
“Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.
“Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya.
Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.
“Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.
“Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,”tambahnya.
Pernyataan Raja Juli
Sebelumnya Menteri Perhutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkit arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penjagaan kawasan hutan. Raja Juli mengatakan dirinya tak pernah sekalipun mengeluarkan izin penebangan kawasan hutan selama menjadi menteri.
“Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun ya, yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, Restorasi Ekosistem,” kata Raja Juli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Raja Juli menekankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketat kawasan huta. Serta berani menindak pelaku yang mengubah alih fungsi hutan.
“Perintah Bapak Presiden kepada saya ketika ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan itu dua. Pertama beliau katakan kamu jaga hutan, yang kedua kamu harus berani,” kata Raja Juli dalam rapat.
Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.
“Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.
“Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” imbuhnya.
Halaman 2 dari 2
(dwr/maa)
-
Anggota DPR: Menhut Raja Juli tak bisa disalahkan soal kerusakan hutan
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,”
Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tidak bisa disalahkan secara sepihak terkait kerusakan hutan di Indonesia.
Firman mengingatkan, kerusakan ekologis terjadi jauh sebelum menteri yang menjabat saat ini mengemban tugasnya.
“Pak Menteri (Raja Juli Antoni) ini cuci piring, makanya saya bela. Makanya waktu diminta m tobat nasuha saya bela. Karena kejadian perusakan hutan ini, bukan satu tahun atau dua tahun. Setelah reformasi, hutan kita hancur,” kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis.
Penegasan itu sampaikan Firman dalam rapat kerja Komisi IV DPR bersama Raja Juli Antoni yang juga membahas soal bencana banjir dan longsor di beberapa daerah
Menurutnya, persoalan kerusakan hutan di Indonesia bukanlah masalah yang muncul dalam satu atau dua tahun terakhir. Melainkan akumulasi dari kebijakan dan praktik buruk yang berlangsung sejak era sebelumnya.
Firman juga menyoroti kebijakan reforma agraria yang menurutnya turut berkontribusi terhadap kerusakan kawasan hutan dan memperburuk risiko bencana.
“Hentikan reforma agraria, ini juga salah satu penyebab kerusakan hutan kita,” jelasnya.
Dia menggambarkan betapa rentannya kondisi geologis sejumlah kawasan di Indonesia. Bahkan Firman mengaku, merasakan langsung risiko tersebut ketika melintasi wilayah rawan longsor.
“Saya miris pak, jangankan yang di Sumatera, bahkan kami yang duduk di ruangan ini kadang-kadang takut waktu lewat Puncak takut ada tanah longsor, mau lewat ke mana takut ada jalan tiba-tiba putus seperti yang di Aceh,” ujarnya.
Firman menyebut peristiwa bencana di Sumbar, Sumut dan Aceh seharusnya menjadi alarm bagi semua pihak untuk fokus pada penyelamatan lingkungan.
Namun dia menyayangkan masih adanya aktivitas pengangkutan kayu di tengah situasi krisis tersebut, meski dengan izin legal.
“Dalam situasi kondisi bencana sedemikian rupa masih ada yang mengangkut kayu, walaupun masih punya izin. Saya minta kepada pak menteri ditindak tegas. Kalau perlu dicabut izinnya karena mereka itu sense of crisis, itu pelecehan kepada negara. Pelecehan kepada rakyat yang ada di sana (Sumbar, Sumut dan Aceh),” tuturnya
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
Menhut Klaim Deforestasi Turun di Aceh, Sumut dan Sumbar Dibanding 2024
Jakarta –
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan terjadi penurunan deforestasi atau penggundulan hutan secara permanen di tahun 2025. Ia menyebut data itu dikumpulkan pihaknya membandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Saya ingin menyampaikan laporan umum tentang kondisi deforestasi hutan kita. Pada tahun 2025, deforestasi Indonesia hingga bulan September, sekali lagi saya tegaskan sampai bulan September karena kami akan ukur kembali nanti di akhir Desember,” kata Raja Juli mengawali pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengatakan deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun 23,01% dari tahun 2024. Ia menyebut penurunan ini juga terjadi di tiga provinsi terdampak bencana.
“Deforestasi Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024. Atau menurun 23,01%. Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” ujar Raja Juli.
Menhut tunjukkan data deforestasi turun saat rapat di DPR Foto:(Tangkapan layar TV Parlemen)
Ia menampilkan gambar adanya penurunan penggundulan hutan di Aceh dari 2024 sebesar 11.228 hektar menjadi 10.100 Ha di 2025. Raja Juli menyebut di Aceh deforestasi menurun sebesar 10,04%.
“Di Aceh menurun sebesar 10,04%,” ujar Raja Juli.
“Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98%,” katanya.
Hal serupa disebut juga berlaku di Sumatera Barat. Penurunan deforestasi sebesar 14 persen dari 6.634 Ha menjadi 5.705 Ha.
“Dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14%, sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” imbuhnya.
(dwr/maa)
-
Ogah Buka 12 Perusahaan Pemicu Banjir Sumatera, Gerindra Keberatan Raja Juli Bawa Nama Presiden
GELORA.CO – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Melati mempertanyakan Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni yang enggan mengungkapkan 12 perusahaan yang diduga menjadi biang kerok banjir Sumatera.
Alasan Menhut Raja Juli, pengungkapan 12 perusahaan tersebut harus mendapat izin dari presiden. Melati menyindir Menhut Raja Juli yang terkesan melempar bola panas ke Presiden Prabowo Subianto.
“Jangan melibatkan Pak Presiden. Pak Menteri (Menhut Raja Juli) adalah yang membantu Presiden. Jadi, tidak usah melibatkan, harus persetujuan beliau (presiden). Harusnya ya Pak Menteri. Kan, kalau presiden tidak tahu secara teknis,” tegas Melati di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
“Pak menteri yang membantu beliau, jadi saya sepakat jangan sampai nanti bola panasnya dilemparkan ke Presiden, seolah-olah Bapak Presiden yang punya tanggung jawab,” lanjut Melati.
Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP, Sonny T Danaparamita yang awalnya mempertanyakan Menhut Raja Juli yang tidak menegaskan adanya praktik ilegal logging yang menjadi pemantik banjir bandang di Sumatera Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) dan Aceh.
Padahal, kata dia, banyaknya kayu gelondongan yang ikut dalam banjir di Pulau Sumatera itu, membuktikan maraknya praktik pembalakan liar (ilegal logging). Bukan hanya dilakukan perseorangan atau perusahaan ecek-ecek, bisa jadi melibatkan korporasi besar.
“Tetapi mungkin juga korporasi besar dan ini sudah diamini tadi dalam paparan menteri, bahwa ada banyak perusahaan-perusahaan nakal yang akan dicabut izinnya ke depan,” kata Sonny.
“Cuma saya butuh konfirmasi, apakah pencabutan izin itu, butuh persetujuan presiden. Setahu saya, regulasinya yang sekarang sudah berubah,” sambungnya.
Sonny menekankan, ia tidak ingin niat Presiden Prabowo yang ingin merehabilitasi hutan dan lahan, serta menjaga alam, justru tertahan dengan izin yang tidak dicabut.
“Ini nantinya Presiden akan vis avis dengan rakyat. Saya kira ini nanti butuh klarifikasi, jangan sampai nanti yang salah adalah Kementerian kehutanan kemudian presiden yang kena,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menhut Raja Juli menegaskan, pemerintah akan segera mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang diduga berkontribusi pada bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah ini dilakukan melalui dua upaya besar: penegakan hukum terhadap perusahaan bermasalah dan pencabutan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.
Menhut Raja Juli menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
“Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” ujar Menhut Raja Juli.
Ia menambahkan, hasil penegakan hukum terhadap 12 perusahaan itu nantinya akan dilaporkan ke Komisi IV DPR serta diumumkan ke publik.
Selain itu, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu, menegaskan, pencabutan izin perusahaan bermasalah juga menjadi fokus. “Kedua, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebelumnya kami sudah melakukan pencabutan 18 PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025,” jelasnya.
Menhut Raja Juli menjelaskan, sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berencana mencabut izin 20 PBPH lain yang dinilai bermasalah. Total luasannya mencapai 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi yang didera bencana banjir dan tanah longsor itu.
“Nama perusahaannya, luasan persisnya saya tidak bisa laporkan saat ini, karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” ungkapnya.
-
Legislator PKS Sarankan Raja Juli Mundur Imbas Banjir Sumatera
GELORA.CO – Penanganan banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera disorot Anggota Komisi IV DPR Rahmat Saleh.
Rahmat menyarankan agar kementerian terkait yang dianggap gagal menangani bencana Sumatera tersebut untuk mundur dari jabatannya.
Legislator PKS itu mengkritisi paparan awal Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang menampilkan data penurunan deforestasi dari tahun ke tahun.
Menurutnya, penyampaian tersebut justru memberi kesan bahwa Kementerian Kehutanan masih menganggap deforestasi bukan faktor utama penyebab banjir.
“Tadi di awal Pak Menteri mengutarakan data yang seolah menampilkan bahwa sudah terjadi penurunan data deforestasi dari tahun ke tahun. Dan pesan yang kita tangkap itu menguatkan bahwa Kemenhut dalam hal ini masih menganggap bahwa penyebab utama banjir itu bukanlah deforestasi atau masalah pembalakan hutan,” ujar Rahmat dalam rapat kerja bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Desember 2025.
Rahmat pun jadi teringat langkah ekstrem yang dilakukan pejabat Pemerintah Filipina beberapa waktu lalu ketika negaranya dilanda banjir.
“Saya pernah membaca yah tanggal kemarin, itu tanggal 18 november itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Filipina, mereka itu banjir penyebabnya tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu,” tuturnya.
Atas dasar itu, Rahmat menilai sikap serupa tidak salah bila diterapkan di Indonesia.
“Jadi, bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya,” pungkasnya.
-
Gandeng Polri, Menhut Telusuri Asal-usul Kayu Gelondongan Pascabanjir Sumatra
Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah melakukan audiensi dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, hari ini, Kamis (4/12/2025).
Audiensi ini dalam rangka membahas soal pengusutan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Pulau Sumatra.
“Kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut,” ujar Raja di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).
Dia menambahkan, saat ini penyelidikan awal masih dilakukan oleh pihaknya dengan menggandeng kepolisian. Salah satu langkah penyelidikan itu dengan pengambilan sampel kayu gelondongan yang telah bermuara di laut.
Juli menambahkan, proses verifikasi itu alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat identifikasi ini dapat mengetahui soal identitas kayu, baik itu nama ilmiah, berat jenis, dan kelasnya.
“Ada teknologi namanya AIKO untuk melihat semacam apa namanya, anatomi kayu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolri Sigit menyatakan bahwa pihaknya bersama Kemenhut telah membentuk Satgas gabungan untuk menyelidiki asal usul kayu gelondongan tersebut.
Sigit menambahkan bahwa pihaknya telah menerjunkan tim penyelidik ke lokasi-lokasi yang memiliki potensi melanggar aturan, sehingga menyebabkan bencana.
“Khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindaklanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” tutur Sigit.
-
Titiek Soeharto Singgung Jenderal Bintang 2 atau 3 Diduga Bekingi Ilegal Logging, Siapa?
GELORA.CO – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menyinggung sosok siapa yang membekingi penebangan atau pembalakan kayu secara liar dan tidak sah (illegal logging) yang diduga kuat sebagai biang kerok bencana alam yang melanda Sumatera hingga Aceh.
Meski Titiek tidak menyebut secara jelas siapa pembeking itu, hanya saja dia menyinggung jenderal bintang 2 hingga bintang 3. Hal itu disampaikan Titiek usai rapat bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di komplek DPR RI, Jakarta Selatan, Kamis (4/12/2025).
Bahwa, Titiek meminta kepada Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang saat ini dipimpin Raja Juli untuk menyetop segala pemotongan pohon, baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat. Maka dia meminta Kemenhut tidak takut kepada siapapun dibelakang perusahaan-perusahaan yang melakukan penebangan pohon tersebut.
“Kemenhut gak usah takut apakah itu di belakangnya. Mau bintang 3, bintang 3 atau berapa, itu kami mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di tiga daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia,” tegas Titiek.
Titiek pun meminta aparat penegak hukum menghukum mereka yang menebang pohon serampangan baik untuk perkebunan maupun pertambangan dan lain sebagainya.
Pasalnya, batang kayu gelondongan sebelumnya terpantua terbawa aliran banjir bandang di Sumatera. Kemudian adanya pengangkutan kayu dari Sibolga pasca-bencana banjir dan longsor.
“Kemudian mencari tahu, menghukum siapa saja yang menyebabkan pohon, batang-batang kayu yang sampai segitu banyak memenuhi aliran sungai maupun laut, pantai.”
“Jadi kami minta itu supaya ditindak. Terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan, atau pertambangan itu dikaji lagi amdalnya. Jangan main kasih aja,” timpal politikus Partai Gerindra itu.
Di lain sisi, Titiek memberi sinyal bahwa pihaknya bersama pemerintah akan merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menghapus kewajiban mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% per pulau atau daerah aliran sungai (DAS) yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan
“Segala sesuatu yang merugikan masyarakat apakah itu undang-undang, tentunya kami menginginkan kamii sebagai wakil rakyat menginginkan untuk itu diperbaiki untuk kepentingan masyarakat banyak,” demikian Titiek.
Izin Lingkungan Perusahaan Biang Kerok Banjir Sumatera Dicabut
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mencabut semua persetujuan lingkungan terhadap perusahaan yang ada di lokasi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hanif mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut juga dipanggil ke Kementerian LH pada pekan depan.
Total ada 8 perusahaan yang dipanggil. Dia menyebut, perusahaan-perusahaan ini kedapatan memperparah banjir di Sumatera berdasarkan analisis satelit.
“Mulai dari sisi korporasi, tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari citra satelit berkontribusi memperparah bencana banjir ini,” ujar Hanif, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Lalu, berhubung bencana di Sumatera menimbulkan korban jiwa, maka Kementerian LH juga akan melakukan pendekatan pidana. Selain perusahaan yang merusak lingkungan, pemerintah daerah yang terbukti memberikan izin juga akan disanksi.
Hanif kembali menekankan bahwa semua dokumen lingkungan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS), sudah dicabut.
“Untuk kemudian memberikan rasa aspek adil terkait dengan kejadian ini, sekaligus upaya membangun efek jera dan membangun kehati-hatian. Kami telah me-review, menarik, jadi mulai hari ini kami menarik semua dokumen persetujuan lingkungan, terutama di DAS itu untuk kemudian kita melakukan review,” tandasnya.
-
Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani Nasional 4 Desember 2025
Raja Juli: Pesan Prabowo Ada Dua, Jaga Hutan dan Berani
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengungkapkan dua pesan Presiden Prabowo Subianto sejak dia menjabat sebagai bos Kemenhut.
Hal tersebut disampaikan usai Raja Juli menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI yang membahas soal musibah banjir dan tanah longsor di Sumatera.
“Saya diperintah oleh Pak Presiden Prabowo Subianto itu dua: Pertama, jaga hutan. Kedua, harus berani,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Raja Juli mengatakan bahwa ia berusaha sekuat tenaga dengan pengalaman birokrasi seperti Wakil Menteri ATR/BPN dan Wakil Kepala OIKN, serta pengalamannya sebagai aktivis dan akademisi untuk menjaga hutan.
Dalam hal ini, Raja Juli menyinggung soal dirinya yang mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan pada Februari 2025.
“(Itu) bagian dari berbenah sektor kehutanan, saya sudah mencabut 500.000 (hektar), setengah juta PBPH, dan (ini) bagian dari menjaga hutan,” tegas dia.
Di sisi lain, Raja Juli masih menunggu restu dari Prabowo untuk kembali mencabut PBPH 20 perusahaan dengan total luas lahan 750.000 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar yang nanti akan saya cabut izinnya. Yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat),” ucap dia.
Dalam hal ini, Raja Juli mengungkapkan bahwa tim
Penegakan Hukum
(Gakkum) Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang memperparah bencana di Sumatera.
“Dan saya kira dalam satu-dua hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan,” ujar dia.
“Jadi sekali lagi, keberanian, Pak Prabowo memerintahkan saya untuk berani. Dan Alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH. Dan dengan Satgas ini, keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik,” tambah dia.
Oleh karena itu, amanah dari Prabowo ini bagi Raja Juli merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kepala negara dan rakyat.
“Satgas PKH dibentuk Januari 2025. Kami sudah menyita 3,5 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. Sekarang lagi bekerja menertibkan pertambangan ilegal,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/12/04/6931621483303.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "2
Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
Nasional")
2 Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo Nasional
Bahlil: Cak Imin Taubat Nasuha Lah, yang Bisa Perintah Saya Prabowo
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga bertaubat nasuha, bukan hanya dirinya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol.
Bahlil menekankan, semua pejabat harus mengevaluasi diri terkait
bencana banjir
dan longsor Sumatera.
“Kalau pertaubatan nasuha,
Cak Imin
juga pertaubatan nasuha lah. Semuanya ya. Oke ya? Semua kita semua harus apa ya… ya evaluasi diri, ya,” ujar Bahlil di Istana, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Bahlil menjelaskan, yang bisa memerintah dirinya hanyalah Presiden
Prabowo Subianto
.
Bahlil turut menegaskan bahwa dia sedang fokus menjalankan urusan rakyat, sekaligus apa yang diperintahkan Prabowo.
“Kalau saya kan, Presiden saya kan Pak Presiden Prabowo. Yang bisa di kabinet, yang bisa perintah saya Pak Presiden Prabowo,” tuturnya.
“Dan saya fokus untuk menjalankan urusan rakyat dan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden. Saya lagi urus urusan di lokasi bencana,” imbuh Bahlil.Diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuhah imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera.
“Pada kesempatan ini saya mengajak semua pihak untuk mari bersama-sama bahu-membahu, memperbaiki. Hari ini saya berkirim surat ke Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup untuk bersama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy dan langkah-langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah,” ujar Cak Imin Senin (1/12/2025)
“Bahasa NU-nya tobatan nasuhah,” sambungnya.
Tobatan nasuhah yang dimaksud Cak Imin adalah mengevaluasi total seluruh kebijakan berkaitan dengan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucap Cak Imin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.