Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Menkeu Purbaya Pamerkan Topi 8 Persen, Apa Maknanya?

    Menkeu Purbaya Pamerkan Topi 8 Persen, Apa Maknanya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mencuri perhatian seusai memamerkan topi bertuliskan 8% kepada awak media di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Tulisan 8% pada topi tersebut bukan sembarang angka. Purbaya menjelaskan, simbol itu merujuk pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang.

    “Ini target pertumbuhan presiden untuk ekonomi Indonesia, 8%. Ini target Pak Presiden ya, bukan target saya,” ujar Purbaya kepada awak media.

    Purbaya menambahkan, target itu bukan sekadar angka, melainkan tekad kolektif seluruh kementerian dan lembaga kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat.

    “Nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.

    Sebelumnya Purbaya sempat tampil mencolok di hadapan awak media dengan memakai jaket berwarna biru gelap bertuliskan 8% di kantornya, Selasa (21/10/2025).

    Jaket tersebut langsung menarik perhatian karena merujuk pada target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% di masa pemerintahannya.

  • Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan pertukaran data digital guna meningkatkan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan.

    Penandatanganan dilakukan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025) sore. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong integrasi data dan sistem digital lintas kementerian untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

    Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), yang nantinya akan terhubung langsung dengan data sektor kehutanan. Melalui sistem ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau PNBP dapat langsung terdeteksi dan otomatis diblokir aktivitas produksinya.

    “Ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Nantinya, sistem SIMBARA akan dibuat lebih efektif dengan automatic block system. Jika ada perusahaan yang belum membayar, mereka tidak bisa berproduksi sebelum kewajibannya dipenuhi,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, potensi penerimaan negara dari optimalisasi pengawasan pembayaran pajak di sektor kehutanan sangat besar. Jika sistem berjalan maksimal, kontribusinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

    Selain itu, Purbaya juga menyinggung penguatan pengawasan fiskal dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mempercepat pengembangan pasar karbon yang selama ini belum optimal.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MoU ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk hutan, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “MoU ini sesuai perintah Presiden. Hutan adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan untuk rakyat. Dengan kerja sama ini, dua institusi akan bekerja lebih dekat dan kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” ujar Raja Juli.

    Ia menambahkan, sistem digital dengan automatic block system akan memastikan perusahaan tidak dapat beroperasi bila masih memiliki tunggakan pajak atau PNBP. Izin baru pun tidak akan diterbitkan hingga seluruh kewajiban ke negara diselesaikan.

    “Selama ini belum maksimal, mudah-mudahan dengan kerja sama ini semua bisa lebih optimal, termasuk sektor karbon yang potensinya luar biasa. Kekayaan negara ini harus dikembalikan untuk rakyat,” pungkasnya.

  • Dahulu Sering Kebakaran, Kini Nyaris Enggak Ada

    Dahulu Sering Kebakaran, Kini Nyaris Enggak Ada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tata kelola kehutanan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan pesat dibanding hampir satu dekade lalu.

    Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan yang dinilai berhasil menekan angka kebakaran hutan secara signifikan.

    “Tadi saya sempat menguji juga kinerja Kementerian Kehutanan yang sekarang amat baik dalam hal me-manage hutan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Purbaya mengenang kondisi parah kebakaran hutan pada 2016 yang membuat langit tertutup asap tebal di sejumlah wilayah.

    “Waktu itu saya naik helikopter dengan asap di sekeliling dan enggak bisa lihat apa-apa. Dahulu saya pikir hampir setiap tahun akan ada kebakaran hutan tetapi sekarang kan hampir enggak ada,” ujarnya.

    Ia menegaskan, perubahan kondisi itu menjadi bukti perbaikan manajemen di sektor kehutanan. “Artinya manajemen kehutanan sudah amat baik. Ini saya puji dan perlu saya hargai keberhasilan Pak Menteri Kehutanan,” kata Purbaya.

    Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menyampaikan data terkini terkait penurunan luas kebakaran hutan.

    “Angkanya pada 2024 kebakaran hutan itu 376.000 hektare. Tahun ini turun menjadi 213.000 hektare,” jelas Raja Juli.

    Ia menambahkan, tren tersebut terus menunjukkan perbaikan. “Jadi turun, dan terakhir terus turun,” tambahnya.

    Purbaya menilai data tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan yang kini jauh lebih terkendali. “Kalau yang saya lihat pasti lebih kecil, karena negara tetangga kita enggak protes lagi. Dari situ indikatornya, clear,” tuturnya.

  • Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas pembakaran cenderawasih opset dan mahkota burung cenderawasih yang dilakukan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan seluruh BKSDA imbas kejadian ini.

    Dilansir kantor berita Antara, Senin (27/10/2025), hal tersebut disampaikan Raja Juli saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan secara daring semua BKSDA agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli.

    Raja Juli mengatakan sejatinya pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota cenderawasih dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi bukanlah hal yang salah. Kata dia, secara hukum tindakan tersebut benar.

    Kendati demikian, menurut Raja Juli, jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan itu mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua. Raja Juli telah mengutus eselon satunya untuk turun langsung ke tanah Papua berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.

    Raja Juli menekankan saat ini yang lebih penting adalah tantangan pertumbuhan liar endemik cenderawasih. Dia meminta masyarakat Papua menjaga kekayaan itu.

    “Tantangan kita di Burung Cenderawasih memang pertumbuhan liarnya yang luar biasa sekarang, burung ini banyak jenisnya dan tidak semua berhasil di penangkaran, banyak sekali tantangan-tantangannya, lebih pemalu, suhu udara tertentu, gelapnya juga tertentu,” ujar Raja Juli.

    “Pemusnahan barang yang disita itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah, sebut saja ini kejadian di Jayapura, yang sambut pertama kali reaksi ini di Boven Digoel. Kemudian di beberapa kabupaten lain, hari ini masih ada juga demo terkait di Uncen, Pak Menteri saya minta untuk bisa membuat keterangan untuk meredakan reaksi masyarakat,” kata Sulaeman.

    (whn/dhn)

  • Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim jika kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini dapat ditekan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.

    Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.

    Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

    Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

    Dia menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

    “Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Polri Tangkap 83 Tersangka

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Pada 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Cegah Karhula, Kapolri-Menhut Minta Perusahaan Sawit Buat Parit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima kunjungan dari Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait audiensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    Sigit menjelaskan dalam audiensi itu kepolisian dan pemerintah akan bekerja sama dalam agar bisa menekan terjadinya karhutla. Pasalnya, persoalan ini juga telah mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

    Dari hasil audiensi ini, Kapolri dan Menhut telah sepakat untuk terus menggalakkan upaya pencegahan agar angka karhutla bisa ditekan. Salah satunya melalui edukasi ke masyarakat.

    Sigit juga menegaskan kepada perusahaan agar bisa membantu masyarakat yang ingin membuka lahan tanpa pembakaran.

    “Kita mendorong agar perusahaan-perusahaan swasta juga mau ikut membantu sehingga masyarakat yang akan membuka lahan juga kemudian tidak perlu dilakukan pembakaran tapi diganti dengan penggunaan alat-alat,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Selanjutnya, kerja sama Polri-TNI dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya Karhutla bakal ditingkatkan. Kerja sama ini didukung penempatan command center agar bisa melakukan pemadaman secara optimal saat terjadinya karhutla.

    Selain itu, kata Sigit, khususnya perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sawit, maka nantinya akan diminta agar membuat parit maupun lumbung air. 

    “Evaluasi terkait dengan aturan-aturan bahwa perusahaan-perusahaan perkebunan, khususnya yang terkait dengan sawit, harus memiliki parit ya, kemudian harus ada juga sumber-sumber air, lumbung, yang harus disiapkan sehingga nanti pada saat ada peristiwa kebakaran,” imbuhnya.

    Sementara itu, Sigit mengemukakan terdapat persoalan yang harus bisa diselesaikan bersama yakni terkait sumber air, water bombing hingga modifikasi cuaca.

    “Termasuk tentunya bagaimana pemerintah selalu mengingatkan dan tentunya ini juga menjadi PR bersama mulai dari sumber air, waduk, kemudian water bombing sampai dengan operasi modifikasi cuaca ini tentunya juga harus disiapkan,” pungkasnya.

    Di lain sisi, Raja Juli mengemukakan bahwa angka Karhutla pada 2025 telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan itu terjadi akibat kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan stakeholder terkait hingga sejumlah penegakan hukum yang ada.

    “Angka karhutla kita menurun dari 376.000 hektare pada tahun 2024, pada tahun ini menjadi 213.000 hektare pada tahun 2025,” tutur Juli.

  • Menhut Puji Polri Tegas Tangani Kasus Karhutla: Efektif Bikin Efek Jera

    Menhut Puji Polri Tegas Tangani Kasus Karhutla: Efektif Bikin Efek Jera

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, mengapresiasi penegakan hukum yang dilakukan Polri dalam menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Raja Juli menilai sikap tegas itu berkontribusi dalam menurunnya angka karhutla di Indonesia.

    Hal itu disampaikan Raja Juli usai bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (24/10/2025). Dia juga menyampaikan terima kasih karena kerja sama yang baik dengan Polri, kasus kebakaran hutan di Tanah Air dapat ditekan.

    “Di beberapa tempat efek jera karena penegakan hukum yang cukup baik dan efektif dari pihak kepolisian mengakibatkan orang yang nakal yang bermain-main dengan membakar lahan untuk memudahkan berkebun misalkan, angkanya dapat ditekan dengan baik,” kata Raja Juli.

    “Sekali lagi oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia,” lanjutnya.

    Raja Juli menjelaskan adanya penurunan peristiwa karhutla yang signifikan sepanjang 2025 dari tahun sebelumnya. Angka penurunan itu hampir mencapai 50 persen.

    Pada kesempatan yang sama, Jenderal Sigit mengatakan telah mengamankan sekitar 130 tersangka terkait kasus kebakaran hutan di sejumlah wilayah sejak tahun 2024.

    Dia mengakui ada kenaikan terkait dengan angka penegakan hukum. Dengan begitu, lanjut Sigit, sebaran luas lahan yang terbakar bisa berkurang.

    “Tentunya ke depan kami terus akan melakukan perbaikan bersama-sama Kementerian Kehutanan dan mungkin nanti juga seluruh rekan-rekan stakeholder terkait sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.

    (ond/ygs)

  • Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional Nasional 24 Oktober 2025

    Bertemu Menhut, Kapolri Tegaskan Perkuat Penanganan Karhutla Nasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah.
    “Saya baru saja menerima audiensi dari Menteri Kehutanan untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” kata Sigit usai menerima Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
    Sigit menjelaskan, meski Indonesia mulai memasuki musim hujan pada periode September hingga November 2025, potensi karhutla masih perlu diwaspadai.
    Potensi ini dikemukakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
    “BMKG menjelaskan saat ini masih terjadi kondisi panas ekstrem di beberapa wilayah, di antaranya Majalengka, Surabaya, Gorontalo, Kupang, hingga Sentani,” ucapnya.
    Sigit mengungkapkan, berdasarkan hasil monitoring, terdapat 2.517 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (confidence level high) pada periode Januari hingga 22 Oktober 2025.
    Angka itu menurun 833 titik atau 24,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.
    Wilayah dengan titik hotspot tertinggi berada di Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
    “Kondisi ini disebabkan rendahnya curah hujan, cuaca kering, angin kencang, serta karakteristik wilayah yang sebagian besar lahan gambut,” kata Kapolri.
    Sigit menyebut kan, Polri bersama kementerian dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian mitigasi karhutla.
    Sepanjang 2025, Polri menggelar 27.621 kegiatan sosialisasi dan 11.949 patroli.
    Selain itu, Polri bersama pemangku kepentingan juga membangun 4.032 embung atau kanal serta 1.457 menara pantau di wilayah rawan karhutla.
    “Polri bersama kementerian dan lembaga berkomitmen melakukan langkah cepat, terpadu, dan berkesinambungan,” kata Sigit.
    Ia mengatakan langkah pencegahan dilakukan dengan peningkatan kesiapsiagaan personel, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pendirian posko tanggap darurat terpadu.
    Polri juga mengoperasikan
    early warning system
    untuk deteksi dini melalui aplikasi Geospatial Analytic Center (GAC) yang terintegrasi dengan SiPongi (KLHK), Fire Danger Rating System, satelit Himawari (BMKG), dan TMAT.
    Selain patroli darat, Polri melakukan patroli udara bersama TNI, BPBD, Manggala Agni, dan Masyarakat Peduli Api (MPA).
    Jika terdeteksi titik api, pemadaman dilakukan melalui jalur darat maupun operasi modifikasi cuaca.
    Terkait penegakan hukum, Polri memastikan akan menindak tegas pelaku pembakaran lahan.
    Sigit bilang, Polri menangani 86 kasus tindak pidana karhutla dengan menetapkan 83 tersangka perorangan pada Januari sampai 23 Oktober 2025.
    Para pelaku diduga membakar lahan untuk membuka kebun secara ilegal.
    “Saya mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain merusak lingkungan, itu membahayakan kesehatan dan keselamatan banyak orang,” kata Kapolri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo Kirim Utusan untuk Hadir ke COP30, Bawa Pesan Khusus Ini – Page 3

    Presiden Prabowo Kirim Utusan untuk Hadir ke COP30, Bawa Pesan Khusus Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sejumlah delegasi terbaik Indonesia untuk mewakilinya menghadiri Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2025 (COP30) di Belem, Brasil pada November 2025.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, dirinya akan mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim, Hashim Djojohadikusumo hadir COP30.

    Selain Raja Juli, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol akan ikut mendampingi.

    “Pak Hashim akan menjadi sebagai utusan khusus presiden di bidang energi dan perubahan iklim, special envoy for climate change and energy akan mungkin delegasi kita. Nanti akan saya dampingi, saya juga dengar tadi Pak Hanif akan dampingi,” kata Raja Juli di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Hashim dan Raja Juli akan terlebih dahulu menghadiri United for Wildlife Global Summit and High Level Minesterial Roundtable di Rio Janeiro, Brasil pada 4 November 2025. Forum ini digelar oleh Prince William dari Inggris.

    Pertemuan ini akan membahas langkah bersama negara-negara dan lembaga internasional dalam memperkuat upaya aksi global terhadap kejahatan lingkungan dan peran masyarakat lokal. Mulai dari, penebangan liar, penambangan liar dan perdagangan satwa liar.

    “Masyarakat lokal termasuk yang paling terdampak oleh kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, kehadiran kami di forum ini menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi global yang berkeadilan untuk melindungi satwa dan ekosistemnya,” ujar Raja Juli.