Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Terungkap! 12 Perusahaan Diduga Picu Banjir Sumatera

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.
     
    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.
     

    Selain itu ia juga memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.
     
    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.
     
    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelasnya.
     
    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tambahnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)

  • DPR Kritik Menhut Raja Juli Antoni Hanya Buka Data Pembalakan Liar: Ayo Dong Buka Tambang …

    DPR Kritik Menhut Raja Juli Antoni Hanya Buka Data Pembalakan Liar: Ayo Dong Buka Tambang …

    DPR Kritik Menhut Raja Juli Antoni Hanya Buka Data Pembalakan Liar: Ayo Dong Buka Tambang …

  • 12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    12 Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA – Bencana banjir dan longsor Sumatra yang disebabkan oleh cuaca ekstrem, semakin diperparah dengan adanya aksi korporasi yang diduga melakukan pelanggaran hukum kehutanan.

    Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 12 perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir di Pulau Sumatra. Pemerintah akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan ini bakal segera dimulai.

    “Gakkum [Penegakan Hukum] Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum. Ada 12 perusahaan di Sumatra Utara dan penegakan hukum terhadap subjek-subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

    Raja Juli tidak memerinci nama-nama perusahaan tersebut, tetapi ia memastikan hasil dari proses hukum ini akan dilaporkan ke Komisi IV DPR RI dan publik.

    Selain itu, Kemenhut melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan awal Desember 2025 telah menetapkan moratorium layanan tata usaha kayu tumbuh alami di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT), menyusul temuan kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu hasil pembalakan liar atau illegal logging yang menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang di sejumlah provinsi Pulau Sumatra.

    Seiring dengan hal ini, Kemenhut juga bakal melakukan evaluasi menyeluruh dan pengawasan ketat terhadap seluruh pemanfaatan kayu di areal PHAT.

    Dalam siaran pers, Ditjen Gakkumhut menjelaskan telah mengidentifikasi sejumlah pola pencucian kayu melalui skema PHAT. Sejumlah modus yang paling umum dipakai pelaku antara lain pemalsuan atau manipulasi dokumen kepemilikan lahan, kemudian kayu dari luar areal PHAT “dititipkan” menjadi seolah-olah berasal dari PHAT. Kayu dari kawasan hutan yang berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Lindung (HL) juga dibawa masuk dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) fiktif dengan volume yang dinaikkan.

    Modus pencucian ini juga meliputi pemalsuan LHP dengan petak, diameter, dan panjang kayu yang tidak sesuai kondisi lapangan; perluasan batas peta PHAT yang melampaui alas hak yang sah, sehingga penebangan masuk ke kawasan hutan negara; dan penggunaan PHAT milik masyarakat sebagai “nama pinjam” oleh pemodal untuk melegalkan penebangan skala besar.

    Selain itu, terdapat pula modus pengiriman kayu yang melampaui volume LHP atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui penggunaan berulang dokumen yang sama; dan penarikan kayu dari kawasan hutan yang kemudian diregistrasi sebagai kayu PHAT setelah dipindahkan dan dikumpulkan di lahan milik.

    Sepanjang 2025, Kementerian Kehutanan melaporkan telah menangani sejumlah perkara illegal logging dengan modus pencucian kayu melalui PHAT di berbagai wilayah Sumatra.

    Beberapa di antaranya adalah pengungkapan penebangan pohon secara tidak sah di luar areal PHAT dan kawasan hutan oleh pemilik PHAT dengan barang bukti sekitar 86,60 m³ kayu ilegal di Aceh Tengah pada Juni 2025. Kemudian temuan kegiatan penebangan pohon di kawasan hutan di luar PHAT yang diangkut menggunakan dokumen PHAT dengan barang bukti 152 batang kayu bulat, dua unit ekskavator, dan satu unit bulldozer di Solok, Sumatra Barat pada Agustus 2025.

    Menteri Lingkungan Hidup Bakal Cabut Izin 8 Perusahaan

    Duka akibat bencana Sumatra dan banjir yang belum surut, semakin menimbulkan kepedihan. Bencana Sumatra ini mendapatkan penanganan nasional, sebab masih banyak daerah-daerah yang terisolir dan akses infrastruktur yang terputus karena bongkahan kayu dan batu yang melanda desa-desa.

    Merespon ini, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

    Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut. Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025).

    “Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

    Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit. Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

    Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

  • PSI Dituding Tidak Konsisten, Andi Sinulingga: Ngomong Anti Korupsi tapi Praktiknya Kebalik

    PSI Dituding Tidak Konsisten, Andi Sinulingga: Ngomong Anti Korupsi tapi Praktiknya Kebalik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta, Andi Sinulingga, mengungkit kembali sejumlah nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam struktur Tim FOLU Net Sink 2030 di Kementerian Kehutanan.

    Andi menyebut bahwa sikap dan praktik politik PSI dinilai tidak sejalan dengan narasi yang selama ini dikampanyekan partai tersebut.

    “Ngomong anti korupsi, anti politik dinasti, belagak pro meritokrasi, tapi semua yg mereka ucapkan itu terbalik rupanya,” ujar Andi di X @AndiSinulingga (5/12/2025).

    “Kemarin bicara apa, hari ini lain lagi, besok bicara apa lagi, ampuuun deh,” tambahnya.

    Ia juga menyinggung soal integritas figur-figur muda dalam dunia politik saat ini.

    “Masih muda-muda sudah sebegitu ngeri sekali mentalnya,” tandasnya.

    Dalam bagan yang turut dibagikan Andi Sinulingga melalui unggahan ulang dari akun @ARSIPAJA, terlihat susunan Tim FOLU Net Sink 2030 di lingkungan Kementerian Kehutanan didominasi figur yang dari Partai Solidaritas Indonesia.

    Di antaranya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Penanggung Jawab sekaligus Pengarah Tim.

    Di jajaran penasihat terlihat nama Andy Budiman yang menempati posisi Dewan Penasihat Ahli, sementara Furqan Amini Chaniago tercatat sebagai anggota bidang konservasi.

    Pada struktur sekretariat, muncul nama Rama Hadi Prasetyo yang disebut bertugas di bagian peningkatan cadangan karbon bersama Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan.

    Selain itu, terdapat Nadya Maharani Irawan yang mengisi staf kesekretariatan bidang konservasi.

  • Titiek Soeharto Sentil Menhut Raja Juli Antoni soal Izin Buka Hutan Sumatra: Jangan Hanya Moratorium, Hentikan

    Titiek Soeharto Sentil Menhut Raja Juli Antoni soal Izin Buka Hutan Sumatra: Jangan Hanya Moratorium, Hentikan

    Liputan6.com, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menyoroti gelondongan kayu terbawa banjir di Sumatera dalam rapat dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Titiek menyebut pengusaha dengan seenaknya memotong kayu besar yang membawa banyak manfaat untuk manusia.

    “Saudara Menteri, terus terang saya sedih, miris, dan saya marah. Bayangkan kayu sebesar itu, diameter 1,5 meter itu, berapa ratus tahun perlu tumbuh untuk pohon yang sebesar itu. Ini, manusia mana di Indonesia ini yang seenaknya aja bisa motong-motong kayu seperti itu? Apa salah itu kayu? Dia bikin, salah itu pohon itu apa? Dia bikin begitu banyak kebaikan buat manusia,” kata Titiek dalam rapat dikutip Jumat (5/12/2025).

    Apalagi, menurut Titiek, ada pengangkutan batang pohon di tengah bencana yang berlangsung.

    “Sungguh menyakitkan, Pak Menteri. Ini, sesuatu, kalau orang Jawa bilang, ngece, opo ngece? Ngejek, mengejek, perusahaan ini ngejek gitu. Baru kita kena bencana, dia lewat di depan muka kita. Ini suatu, apa ya, suatu hal yang menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” tegasnya.

    Politikus Gerindra itu meminta Kementerian Kehutanan tidak hanya hanya menunda izin baru pemanfaatan hutan, melainkan dihentikan total.

    “Saya tidak mau, kami tidak mau hanya sekedar moratorium. Moratorium itu besok-besok bisa dihidupin lagi. Tapi dihentikan. Enggak usah ada lagi itu pohon-pohon besar yang dipotong-potong,” ujarnya.

    Ia meminta pemerintah tegas menghentikan penebang hutan, siapapun tokoh besar di balik perusahaan penebang pohon.

    “Sudah, cukup lah ini, jangan lagi ke depan, mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa. Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

  • kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    kalau Tak Mampu Urus Hutan Lebih Baik Mundur

    GELORA.CO  – Anggota Komisi IV DPR Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Dia menilai Raja Juli gagal menjalankan tugas, tidak konsisten dalam kebijakan, dan menerbitkan sejumlah izin yang dinilai bermasalah serta bertentangan dengan rekomendasi daerah.

    “Kalau Pak Menteri tidak mampu mengurus kehutanan dengan benar, lebih baik mundur. Ini bukan soal pribadi, tapi soal masa depan hutan kita. Pak Menteri terlihat tidak memahami persoalan kehutanan secara utuh,” ujar Usman dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan, Kamis (4/12/2025).

    Usman menegaskan penyelesaian persoalan kehutanan tidak dapat dilakukan melalui retorika atau dengan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.

    “Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab menteri saat ini, jangan lempar ke pemerintah terdahulu,” kata Usman.

    Dalam rapat tersebut, Usman juga menyoroti pernyataan Raja Juli yang mengutip ayat dan hadis, namun menurutnya tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.

    Dia mencontohkan inkonsistensi yang terjadi pada penerbitan izin di wilayah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut). Usman menyebut, Bupati Tapsel telah merekomendasikan penutupan dan pengawasan izin tertentu, namun kementerian tetap menerbitkan izin baru pada 30 November 2025.

    “Pernyataan Pak Menteri tidak sejalan dengan keputusan yang dibuat. Semua ini terkait pohon dan hutan, tapi seolah-olah kami di Komisi IV bisa diakali. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

    Usman juga meminta Raja Juli memberi perhatian serius terhadap kerusakan hutan di Aceh, Sumut, dan Sumatera Barat (Sumbar) yang disebutnya terdegradasi parah. Dia menuntut penjelasan terkait rencana reboisasi, waktu pemulihan kawasan, serta langkah konkret pemulihan hutan gundul.

    “Kerusakan hutan berdampak besar terhadap bencana dan kehidupan masyarakat di sekitar kawasan,” tutur dia.

    Sementara itu, Raja Juli menyatakan siap dievaluasi buntut banjir bandang yang menerjang sejumlah provinsi di Pulau Sumatera. Raja Juli sekaligus merespons Komisi IV DPR yang menyinggung ada menteri di Filipina yang mundur lantaran gagal menangani banjir.

    Raja Juli pun mengatakan, kekuasaan hanyalah milik Allah SWT.

    “Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujar Raja Juli usai Raker bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

    Dia mengaku, segala komentar dan kritik di media sosialnya juga tak pernah dihapus. Baginya, kritik itu merupakan aspirasi dan harapan.

    “Kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus ya. Itu bagian dari apa namanya, ya aspirasi, kemarahan, itu bahkan harapan ya, ekspektasi,” katanya.

    Atas dasar itu, Raja Juli tak masalah bila dirinya dievaluasi. Dia menegaskan, tanggung jawabnya hanya bekerja.

    “Jadi monggo, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden,” katanya

  • 6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

    6 Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan Nasional

    Rapat Banjir Sumatera di DPR: Titiek Soeharto Geram, Raja Juli Janji Tertibkan Hutan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengungkapkan kegeramannya dalam rapat kerja dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kamis (4/12/2025).
    Titiek meminta
    Kementerian Kehutanan
    menghentikan seluruh praktik
    penebangan pohon
    , yang selama ini dinilai merugikan masyarakat dan memperparah dampak bencana.
    “Intinya, kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon,
    illegal logging
    , baik legal maupun ilegal yang nyata-nyata merugikan masyarakat,” kata Titiek, di Gedung DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    Dia menegaskan, pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua bentuk penebangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan.
    “Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk motong itu,” ucap dia.
    “Dan yang untung pun ya mereka sendiri. Rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu,” sambung dia.
    Dalam rapat, Titiek sempat meminta tim sekretariat komisi memutar video truk pengangkut kayu gelondongan yang melintas di jalan raya, hanya berselang dua hari setelah banjir bandang terjadi.
    Politikus Gerindra itu menegaskan bahwa pemandangan itu sangat membuat sakit hati warga.
    “Dan yang lebih, lebih menjengkelkan lagi, itu truk itu lewat di jalan raya dua hari setelah peristiwa banjir itu. Dan dengan kemajuan teknologi, truk itu lewat depan hidup kita. Sungguh menyakitkan banget itu,” kata Titiek.
    Dia menyebut, tindakan perusahaan sebagai bentuk mengejek rakyat yang sedang tertimpa musibah.
    “Perusahaan ini ngejek gitu loh. Baru di sana kena bencana, dia lewat bawa kayu. Eh, ini suatu apa ya, suatu kayak menyakitkan dan menghina rakyat Indonesia,” ungkapnya.
    Titiek juga mempertanyakan mengapa pohon yang memberi banyak manfaat harus dipotong secara serampangan.
    “Mencegah erosi, memberikan udara, menyaring udara yang segar buat manusia, kok dipotong begitu saja,” ujarnya dengan nada kesal.
    Dalam kesempatan itu, Titiek menekankan bahwa Komisi IV DPR RI meminta pemerintah tidak sembarangan menerbitkan izin pembukaan lahan, baik untuk perkebunan maupun pertambangan, yang berpotensi merusak lingkungan.
    “Dan terutama juga mengenai pembukaan lahan untuk baik itu perkebunan atau pertambangan, itu dikaji lagi AMDAL-nya. Jangan main kasih saja,” tegas dia.
    Titiek juga meminta Kemenhut untuk tidak takut menolak pemberian izin pembukaan lahan atau bahkan menindak pelanggaran yang jelas menimbulkan kerusakan.
    Dia menjamin bahwa Komisi IV DPR RI akan mendukung langkah hukum terhadap pihak yang berada di balik pelanggaran.
    “Enggak usah takut apakah itu di belakangnya ada (jenderal TNI maupun Polri) bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, itu kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi,” pungkas Titiek.
    Sementara itu, Menteri Kehutanan
    Raja Juli Antoni
    mengakui
    bencana di Sumatera
    menjadi pukulan sekaligus dorongan untuk memperbaiki tata kelola hutan.
    “Peristiwa ini juga melecut saya sebagai pimpinan dan jajaran pimpinan di Kementerian Kehutanan untuk berefleksi,” ujar dia, dalam rapat.
    Dia menegaskan pihaknya sudah mengevaluasi pengelolaan hutan secara menyeluruh agar kejadian serupa bisa dimitigasi di masa mendatang.
    “Mengevaluasi secara menyeluruh terhadap penatakelolaan hutan,
    forest governance
    , sehingga peristiwa serupa bisa dimitigasi dengan lebih baik di kemudian hari,” ucap dia.
    Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menggalang bantuan bagi para korban.
    “Kami terus menggalang bantuan, terutama dari UPT di Sumatera untuk membantu, berbagi solidaritas dengan para korban terdampak,” kata dia.
    Dalam paparannya, Raja Juli mengungkapkan bahwa
    banjir bandang dan tanah longsor
    di tiga provinsi di Sumatera itu disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor, termasuk kerusakan lingkungan, khususnya di daerah tangkapan air.
    “Pertama, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Komisi IV DPR RI adanya siklon tropis senyar dan curah hujan tinggi,” ujar Raja Juli, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
    “Namun, juga ada karena bentuk geomorfologi DAS (Daerah Aliran Sungai). Serta yang ketiga tentu adalah kerusakan pada daerah tangkapan air atau DTA,” sambung dia.
    Meski begitu, Raja Juli berpegang bahwa
    deforestasi
    menurun secara nasional maupun di tiga provinsi terdampak bencana pada 2025.
    “Pada tahun 2025, deforestasi di Indonesia hingga bulan September menurun sebesar 49.700 hektar jika dibandingkan tahun 2024 atau menurun 23,01 persen,” ujar dia.
    Penurunan itu juga teridentifikasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masing-masing 10,04 persen, 13,98 persen, dan 14 persen.
    Namun, dia mengakui masih ada kerusakan pada daerah tangkapan air (DTA) yang berperan dalam memperparah bencana.
    Dalam kesempatan itu, Raja Juli juga memastikan bahwa dirinya tidak menerbitkan izin baru untuk pemanfaatan hutan alam selama satu tahun menjabat.
    “Saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya,” ujar dia.
    Dia bahkan mengungkap rencana mencabut izin 20 perusahaan pengelola hutan yang bekerja buruk.
    “Kami Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, lebih kurang seluas 750.000 hektar,” kata dia.
    Nama perusahaan belum dibuka dan akan diumumkan usai ada arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
    Raja Juli menambahkan bahwa dirinya tidak alergi terhadap kritik yang muncul pasca-bencana di Sumatera.
    “Saya dididik sebagai aktivis dan akademisi, saya tidak antikritik, tidak anti dievaluasi,” ujar dia.
    Dia mengaku bahwa kritik bahkan kemarahan publik akan menjadi energi perubahan agar menjadi lebih baik.
    “Bahkan, kemarahan itu pada ujungnya nanti akan menjadi partisipasi yang lebih produktif,” pungkas dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Menhut Akui Belum Periksa Perusahaan Terkait Gelondongan Kayu di Sumatra

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengakui belum memeriksa perusahaan terkait gelondongan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatra.

    Raja Juli mengatakan pihaknya masih melakukan proses identifikasi terkait dengan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam temuan gelondongan kayu tersebut.

    “Ya sekali lagi, belum pada tahap pemeriksaan tapi identifikasi subjek-subjek hukum yang mungkin terlibat sudah dilakukan,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025) malam.

    Dia menambahkan, sejauh ini kementerian masih belum mengetahui asal usul dari gelondongan kayu itu. Menurutnya, temuan kayu itu bisa jadi berasal dari pembalakan liar, pembukaan sawit maupun tambang.

    Juli juga mengungkap kemungkinan kayu tersebut berasal dari modus kejahatan kehutanan berupa pencucian kayu ilegal agar seolah-olah legal dengan menumpang pada skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    “Jadi ada beberapa modus tadi dibicarakan di dalam tapi nanti lebih baik ketika sudah ada fakta-fakta yang lebih konkret ya, fakta-fakta lebih faktual ya. Nanti akan kita sampaikan kepada publik sesegera mungkin,” imbuhnya.

    Di samping itu, Raja Juli menekankan bahwa pihaknya telah menggandeng Polri untuk mengusut perkara dugaan pelanggaran di area hutan ini. Dia menegaskan tidak akan segan melakukan penindakan apabila memang ada pihak-pihak yang terbukti melakukan tindak pidana.

    “Nanti kerja sama dengan Polri kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya, akan kita tegakkan bersama-sama,” pungkasnya.

  • Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    Komisi IV DPR Usman Husin Minta Menhut Raja Juli Mundur: Pak Menteri Nggak Paham Kehutanan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Suasana rapat kerja Komisi IV DPR RI memanas saat Anggota Komisi IV, Usman Husin, menyoroti keras kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (4/12/2025), Usman secara terbuka meminta Raja Juli mundur dari jabatan jika tak mampu mengatasi masalah kerusakan hutan yang kian mengkhawatirkan.

    Usman menilai Raja Juli tidak memahami persoalan kehutanan yang menjadi tanggung jawabnya.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” tegasnya dalam rapat.

    Legislator PKB itu bahkan terang-terangan meminta Raja Juli mundur.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” ujar Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” sambungnya.

    Usman kemudian menyinggung terbitnya izin pelepasan kawasan hutan di Tapanuli Selatan. Menurutnya, izin baru itu bertolak belakang dengan pernyataan Raja Juli yang mengaku tidak mengeluarkan izin penebangan.

    “Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” jelas Usman.

  • Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Intip Garasi Menhut Raja Juli yang Diminta Mundur oleh Anggota DPR

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni diminta mundur oleh anggota DPR Usman Husin. Menilik sisi lain, intip isi garasi Raja Juli.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman menyebut Raja Juli tak paham dengan kondisi kehutanan berkaitan dengan bencana yang terjadi di Sumatra.

    “Mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegas Usman dikutip detikNews.

    Ia menyinggung kabar Kemenhut mengeluarkan izin di Tapanuli Selatan untuk pelepasan kawasan hutan. Usman lantas mempertanyakan kapan daerah yang gundul di Sumatera ditanami pohon-pohon lagi.

    “Kenapa saya katakan gitu? saya contoh di Tapanuli Selatan bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin, Bupati sudah katakan syukur-syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua Pak,” kata Usman.

    “Jadi seolah-olahnya kita nih ya bisa diakal-akalin semua Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu,” tambahnya.

    Raja Juli mengatakan tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan termasuk di tiga provinsi yang terdampak bencana banjir dan longsor saat ini. Ia menegaskan selalu mengikuti arahan Prabowo untuk hati-hati memberikan izin.

    “Saya bisa bersaksi, saya secara ketat seperti apa yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo Subianto tidak pernah mengeluarkan atau menurunkan fungsi hutan,” ujar Raja Juli.

    “Termasuk Ketua, Pak Wakil Ketua, di 3 provinsi terdampak. Satu jengkal pun saya tidak pernah melakukan pelepasan kawasan di tempat tersebut,” tambahnya lagi.

    Raja Juli memang tengah jadi sorotan di tengah bencana Sumatra. Pun sebelum bencana Sumatra, dirinya juga pernah disorot lantaran kedapatan main domino bersama tersangka kasus pembalakan liar. Di luar hal itu, harta kekayaan Raja Juli jadi ikut disorot.

    Isi Garasi Raja Juli Antoni

    Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Raja Juli pada 16 Januari 2025, dia diketahui punya harta Rp 11 miliaran. Khusus isi garasi, ada empat kendaraan yang menjadi asetnya dengan rincian sebagai berikut.

    1. Mobil Nissan Xtrail tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 138 juta
    2. Mobil Ford Fiesta tahun 2014, hasil sendiri senilai Rp 86 juta
    3. Mobil Toyota Innova tahun 2018, hasil sendiri senilai Rp 309 juta
    4. Motor Honda Supra Fit tahun 2005, hasil sendiri senilai Rp 3,1 juta

    Bila ditotal, mobil dan motor yang masuk dalam aset alat transportasi dan mesin itu nilainya Rp 536,1 juta. Alat transportasi dan mesin itu merupakan aset terbesar keempat setelah tanah dan bangunan senilai Rp 8.729.585.000 (8 miliaran), kas dan setara kas senilai Rp 3.106.826.820 (3 miliaran), harta bergerak lainnya senilai Rp 681,75 juta, dan surat berharga Rp 86 juta. Raja Juli juga melapor memiliki utang sebesar Rp 1.880.788.000 (1,88 miliaran). Secara keseluruhan, harta kekayaan Raja Juli senilai Rp 11.259.473.820 (11 miliaran).

    (dry/din)