Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • 4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel empat subjek hukum di Sumatra Utara (Sumut). Keempatnya diduga bertanggung jawab atas banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Raja Juli memastikan telah melakukan penindakan hukum secara tegas. Dia menegaskan tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Adapun keempat subjek hukum yang disegel yakni Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupatan Tapanuli Selatan; PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. 

    Kemudian, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara; dan PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Raja Juli menyampaikan pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan. 

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lain yang segera disegel. 

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,”  tuturnya.

    Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini

  • Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, empat subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatra sudah disegel.

    Menurut dia, total akan ada 12 subjek hukum yang akan dilakukan penyegelan berikutnya secara bertahap.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatra,” kata Raja Juli seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Raja Juli memastikan, dirinya melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia menegaskan, tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegas politisi PSI ini.

    Menhut Raja menuturkan, melalui Tim Gakkum, Kemenhut melalukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan, sehingga nantinya akan ada 8 lagi subjek hukum yang akan disegel.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” janjinya

  • Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Oleh:Rusdianto Samawa

       

    TUGAS berat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni adalah penataan Hutan. Kalau gagal berarti gajah lambang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus dirubah. Gajah mati di habitatnya (rumahnya) — hutan. Karena menteri Kehutanan tidak mengerti rumahnya gajah. Berarti PSI bisa mati langkah tahun 2029 dan di masa depan.

    Bung Raja, supaya gajah dan seluruh makhluk hidup yang ada di hutan tidak mati, maka dibutuhkan langkah berani untuk batalkan seluruh izin konsesi lahan yang telah di rampok dan dibakar oligarki rakus jahat korup pencuri itu.

    Bung Raja, pasti paham dan amalkan heroisme pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ketika di masjid keraton, lakukan revolusi mental sekaligus bimbing umat keluar dari kejahatan spiritualitasnya, yakni merubah kiblat salat menghadap ke timur yang semula ke barat.

    Bung Raja, kalau menafsirkan perintah tugas Presiden Prabowo Subianto dan amalan heroisme Ahmad Dahlan, maka, gajah di rumahnya itu tidak akan mati. Heroisme Raja juga mendapat momentum sebagai kaum muda pemberani.

    Sebenarnya, lambang PSI itu sudah representasi kan spirit keberanian kepada Raja Juli Antoni. Apabila, spirit ini mati sebelum gajah lestari di alam, maka, semua gajah mati di kawasan hutan yang dikuasai oligarki merupakan akibat kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang tidak pro lingkungan dan alam sekitar kehidupan rakyat.

    Bukan suatu kebetulan, pembina PSI merupakan peternak oligarki hutan dengan diberikan konsesi lahan melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Akankah keberanian Raja Juli Antoni tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dengan menyongsong hutan untuk kemanusiaan dengan spirit Heroisme Ahmad Dahlan atau tunduk tekuk lutut kepada sang peternak oligarki hutan yang rakus korup itu.

    Sangat penting, Raja Juli Antoni mengambil sikap tegas dan berani untuk menata hutan Indonesia. Lepaskan baju PSI dan ganti dengan baju Ahmad Dahlan yang tanamkan nilai keberanian mengubah haluan dan peta jalan kehutanan sebagai dakwah Muhammadiyah.

    Bung Raja, penting mengambil langkah cepat dan tepat dalam sikap yang tegas. Catatan penting harus diingat; filosofi “gajah mati” berpusat pada langkah perilaku manusia, terutama yang berharga meninggalkan warisan legacy atau jejak setelah mati, seperti gading (sesuatu yang berharga), belang (ciri khas), atau nama (reputasi/jasa), yang cerminkan amal perbuatan atau nilai yang diwariskan.

    Bung Raja, harus menjadi antitesa dari peternak oligarki supaya musibah dimasa depan dapat dicegah. Karena refleksi tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ardi’ harus tinggalkan dampak baik bagi dunia, seperti menjaga lingkungan.

    Bung Raja, makna umum dari peribahasa: “Gajah Mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama”. Makna intinya adalah setiap makhluk akan dikenang dari sesuatu yang berharga atau ciri khasnya; manusia diingat dari reputasi, jasa, atau amal baiknya.

    Bung Raja, anda sedang menjadi pusat perhatian dunia dan makna “Gajah Mati karena gadingnya”. Seringkali, kelebihan atau keunggulan yang dimiliki seseorang justru bisa menjadi sumber masalah atau kesusahan baginya. Karena kiblatnya tidak lurus. 

    Solusinya, lepaskan baju PSI dalam pengambilan kebijakan dan keluar dari sandera warisan peternak oligarki sehingga dapat mendorong kebijakan yang baik dan tinggalkan nilai positif, agar tetap diingat dan alam hutan bermanfaat bagi generasi mendatang.

    Kearifan dan keagungan, Raja Juli Antonie dalam menyelamatkan: “Gajah Sebelum Mati” lambangkan kekuatan, ketenangan, dan kewibawaan sehingga bisa ajarkan manusia bergerak bersama, tidak gegabah, tidak serakah, dan setia pada rakyat dan alam agar anda menjadi simbol kekuatan sejati.

    Bung Raja, jika tanggung jawab lingkungan: dalam konteks modern, “gajah mati” bisa menjadi pengingat akan nasib makhluk di alam liar, termasuk manusia sebagai penyangga hutan akibat perilaku perburuan dan kerusakan habitat. Maka, penting sikap anda batalkan semua izin konsesi lahan industri ekstraktif.

    Pelajaran: dari gajah yang menjauh untuk mati sendirian dianggap menunjukkan sikap rendah hati dan kasih sayang agar tidak menyusahkan kawanan, mengajarkan kita tentang martabat dan kepedulian terhadap orang lain. 

    Secara keseluruhan, “filsafat gajah mati” adalah ajakan untuk merenung tentang makna kehidupan, warisan yang ditinggalkan, serta dampak dari kelebihan dan kekurangan diri, baik secara personal maupun sosial.

    Keputusan ada pada goresan tinta bolpoin pergerakan tangan untuk batalkan izin konsesi lahan industri ekstraktif yang merusak. Apalagi yang kuasai merupakan oligarki perusak, pencuri, korup dan pengkhianat. Kalau PSI ingin selamat dari cincai rakyat. Silakan.

    Aktif di Forum Partisipasi Lingkungan Pesisir, Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI) 

  • 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera Disegel, 8 Menyusul

    4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera Disegel, 8 Menyusul

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengambil langkah tegas menyegel sejumlah subyek hukum yang diduga kuat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir dan longsor di Sumatera. Hingga Sabtu (6/12/2025), sebanyak empat subyek hukum telah disegel dari total 12 yang diidentifikasi melakukan pelanggaran kehutanan.

    Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan penindakan ini adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk menindak tegas perusak lingkungan.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujar Menhut Raja Juli Antoni kepada wartawan, Sabtu (6/12/2025).

    Daftar Subyek Hukum yang Disegel

    Menhut Antoni menjamin dirinya tidak akan berkompromi dengan pihak mana pun yang terbukti merusak hutan. Penegakan hukum ini dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu.

    Empat subyek hukum yang telah disegel dan berada di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Utara, Sumatera Utara, meliputi:

    Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Simangumban, Tapanuli Utara.PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Simangumban, Tapanuli Utara.PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan.Penyelidikan DAS Batang Toru dan 8 Lokasi Menyusul

    Selain empat lokasi yang telah disegel, Menhut Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) terus melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan secara ilmiah dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan dari berbagai pihak terkait.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” pungkas Antoni.

    Ia memastikan penyelidikan mendalam ini akan terus berlanjut. Hasil penyelidikan nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana, pengenaan denda administratif, atau pencabutan izin bagi pihak-pihak yang terbukti merusak hutan dan memicu bencana ekologis.

  • Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul Nasional 6 Desember 2025

    Kemenhut Segel 4 Subyek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera, Delapan Lagi Menyusul
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa pihaknya menyegel empat subyek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatera.
    Penyegelan ini merupakan tindak lanjut dari operasi yang dilakukan oleh Tim Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi
    penegakan hukum
    dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu (6/12/2025).
    Raja Juli memastikan bahwa dirinya akan melakukan penindakan hukum secara tegas.
    Ia juga menegaskan tidak akan berkompromi dengan
    perusak hutan
    .
    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujar dia.
    Adapun empat subyek hukum yang disegel berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
    Pertama, areal konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur.
    Kedua, PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban.
    Ketiga, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban.
    Keempat, PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole.
    Pihaknya melalui Gakkum Kehutanan melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.
    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.
    Selain itu, ia menyebut pihaknya juga telah mengidentifikasi 8 lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.
    Namun, ia belum mengungkapkan delapan subyek hukum itu.
    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.
    “Selain 4 subyek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.
    Diberitakan sebelumnya, Raja Juli menyebutkan bahwa instansinya tengah menyelidiki subyek hukum terkait
    bencana banjir
    bandang dan tanah longsor di Sumatera.
    Raja Juli mengungkapkan bahwa tim telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subyek hukum.
    “Gakkum Kehutanan sedang melakukan subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” kata Raja Juli, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (4/12/2025) lalu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Juli Jawab Desakan Mundur, Siap Dievaluasi di Tengah Sorotan Banjir Aceh dan Sumatera

    Raja Juli Jawab Desakan Mundur, Siap Dievaluasi di Tengah Sorotan Banjir Aceh dan Sumatera

    GELORA.CO  — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kesiapannya untuk dievaluasi secara menyeluruh menyusul banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam beberapa pekan terakhir.

    Di tengah sorotan publik terhadap penanganan bencana hidrometeorologi tersebut, Raja Juli menyebut kritik sebagai bagian dari dinamika demokrasi sekaligus ekspresi ekspektasi masyarakat terhadap kinerja kementeriannya.

    Usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Raja Juli menuturkan bahwa fokus utamanya tetap pada upaya mitigasi dan percepatan penanganan dampak bencana.

    “Tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa,” ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia itu, menambahkan bahwa setiap masukan dari publik akan dijadikan bahan refleksi dan perbaikan.

    Sorotan terhadap kementeriannya kian mencuat seiring meluasnya dampak banjir dan longsor di sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi.

    Meski demikian, Raja Juli menyebut desakan agar dirinya mundur dari jabatan merupakan bagian wajar dari kritik politik.

    Ia menegaskan bahwa jabatan menteri sepenuhnya berada di bawah kewenangan presiden.

    Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    Prakiraan Cuaca Sabtu 6 Desember, Tiga Wilayah Jakarta Berpotensi Hujan

    “Posisi saya itu ketetapan. Pengangkatan dan pencopotannya ada di tangan presiden,” katanya.

    “Saya yakin namanya kekuasaan itu milik Allah. Itu hak prerogatif kepala negara” jelasnya lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan setelah anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyinggung praktik yang terjadi di Filipina, ketika dua menteri negara tersebut memutuskan mundur karena merasa gagal menangani banjir.

    Rahmat menyebut langkah demikian sebagai bentuk keberanian moral sekaligus tanggung jawab etis dalam memegang jabatan publik.

     “Tidak ada salahnya juga seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan.

    Apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. Itu adalah tugas yang mulia,” ujarnya dalam rapat tersebut.

    Rapat kerja itu berlangsung dinamis dengan sejumlah anggota dewan meminta kejelasan strategi mitigasi jangka panjang pemerintah, termasuk penguatan tata kelola kawasan hutan dan pengendalian alih fungsi lahan.

    Selain itu, DPR menuntut agar kementerian lebih proaktif memetakan titik-titik rawan bencana serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

    Di tengah tekanan dan kritik yang mengemuka, Raja Juli berulang kali menegaskan bahwa kementerian sedang bekerja memperkuat sistem peringatan dini, restorasi kawasan hulu, serta memperluas program rehabilitasi lahan dan hutan.

    Ia memastikan evaluasi internal tengah dilakukan, sembari menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden terkait langkah-langkah strategis berikutnya

  • Menteri Macam Apa Dia? Mundur!

    Menteri Macam Apa Dia? Mundur!

    GELORA.CO — Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji mengeluarkan kritik paling keras sejauh ini yang pernah disampaikan seorang mantan petinggi kepolisian atas bencana banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra, beberapa waktu lalu.

    Menurut Susno bencana ini bukan sebab alam, melainkan akibat ulah manusia yang serakah yang mengangkangi hukum dan aturan yang ada.

    Susno mengatakan penebangan hutan yang masif dan pertambangan merupakan sumber utama bencana yang mengakibatkan banjir dan longsor sehingga desa-desa hilang ditelan lumpur, dan jutaan kubik gelondongan kayu terbawa arus, menyisakan pemandangan memilukan.

    Dalam suara yang terdengar menahan emosi, dalam acara On Point di Kompas TV, Jumat (5/12/2012), Susno mengatakan hujan itu rahmat Allah. 

    “Tapi menjadi bencana karena manusia—karena hutan ditebangi oleh orang-orang serakah,” katanya.

    Susno mengaku geram dan marah saat mendengar pernyataan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal bencana ini saat dipanggil DPR.

    Sebab kata Susno Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, tidak mau menyebut 20 perusahaan pemilik izin yang akan dicabut dan menunggu arahan Presiden.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Sebab katanya sebagai menteri, Raja Juli adalah pembantu presiden dan sudah diberi kewenangan itu.

    Susno yakin saat Raja Juli menerbitkan izin itu tidak memberi tahu Presiden atau tidak seizin Presiden.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” ujarnya.

    Karenanya Susno mengecam Raja Juli yang menolak permintaan DPR sebagai wakil rakyat.

    “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” kata Susno.

    “Ini menteri macam apa dia? Kalau semua menteri seperti itu ya gawat kita ini. Kasihan presidennya.

    Presiden dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” papar Susno.

    Menurutnya Raja Juli harus menjelaskan kepada publik dan DPR.

    “Kalau merasa bersalah, mundur. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban. Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” papar Susno.

    Apalagi kata Susno dalam beberapa kesempatan sudah sangat jelas Presiden Prabowo menyatakan akan memberangus maling uang negara.

    “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak. Memang secara formal ada izinnya, rtetapi pemberian izin ini sesuai ketentuan apa tidak gitu kan. Akan membahayakan masyarakat apa enggak. Mereka kan ahli semua di kementerian itu. Ahli teknis di bidang perkayuan,” kata Susno.

    Jika dari para stafnya menyarankan izin tidak diberikan karena berbahaya, menurut Susno, sangat mungkin keputusan pemberi izin berbeda dengan pandangan stafnya.

    “Misalnya sudah ada saran staf bahwa Pak jangan diterbitkan izin di situ. Bahaya tapi masih nekad menerbitkan itu.

    Harus bertanggung jawab,” kata Susno.

    Menurut Susno, penyidikan tidak sulit, karena ada izin, ada aturan, ada ketentuan teknis, ada pemilik kayu, dan ada pejabat yang menandatangani.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” paparnya.

    Ia meminta Polri, Kejaksaan, KPK, dan PPATK turun bersama.

    “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” katanya.

    Susno menyoroti tajam para pejabat di Jakarta yang mengeluarkan izin pembalakan tanpa memahami kondisi lapangan.

    “Orang-orang yang tanda tangan izin itu duduk di ruangan AC di Jakarta. Tidak turun ke lapangan. Begitu jutaan kubik kayu hanyut, barulah terkaget-kaget,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pemilik kayu gelondongan yang kini berserakan di sungai dan pemukiman bukanlah misteri.

    “Kayu itu tidak mungkin gaib. Ada pemiliknya, ada izinnya, ada yang menebang,” tegasnya.

    Dengan suara bergetar Susno mengaku terluka oleh pernyataan sejumlah pejabat yang menurutnya tidak berempati.

    “Ada pejabat bilang bencana ini cuma mencekam di media sosial. Ada yang bilang kayu-kayu itu bukan dari pembalakan liar tapi kayu lapuk roboh. Ke mana otaknya?”

    Di tengah warga yang kehilangan keluarga, harta, dan tanah leluhur, pernyataan itu seperti garam di luka.

    “Ribuan orang mati. Banyak masih hilang. Rakyat menjerit. Kok dijawab dengan alasan kayu lapuk? Menyakitkan sekali,” kata Susno.

     

    Susno mengingatkan bahwa warga sekitar hutan tidak pernah menikmati keuntungan eksploitasi.

    “Rakyat di sana miskin. Mereka hanya dapat debu. Dapat bahaya. Hutan itu hutan adat mereka. Harta mereka. Tapi yang menikmati adalah orang-orang serakah itu,” kata Susno.

    Ia menegaskan bahwa hutan adalah amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat, bukan kelompok-kelompok tertentu.

    Menurut Susno, Presiden Prabowo telah memberi sinyal keras soal pemberantasan maling negara.

    Bagi Susno, ini momen emas bagi penegak hukum.

    “Kalau Presiden sudah bilang akan memberangus maling negara, ini lampu hijau bagi aparat. Jangan takut. Tegakkan hukum.”

    Dalam nada yang penuh getir, ia menutup penjelasannya, bahwa dirinya dan banyak rakyat kini sedang menangis.

    “Kita hanya bisa bersuara. Tidak punya kekuasaan apa-apa. Tapi negara ini punya rakyat. Dan rakyat sekarang sedang menangis,” katanya

  • Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    Raja Juli Nilai Desakan Mundur Hanya Aspirasi, Meski Korban Hilang Tewas Banjir Sumatera 1.354 Orang

    GELORA.CO – Hingga hari ke-10 bencana atau Jumat (5/12/2025) jumlah korban meninggal dan hilang banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera sudah 1.354 orang.

    Saat bencana banjir dan longsor ini banyak kayu ukuran besar bentuk gelondongan yang hanyut di pemukiman warga di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Namun hingga kini tak ada pihak yang mau bertanggungjawab atas bencana ini dengan sikap gentleman mengundurkan diri dari jabatannya, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    Alih-alih memilih mundur, Menhut Raja Juli Antoni malah menyampaikan terima kasih terkait kritikan dan kemarahan yang dilontarkan kepadanya soal banjir Sumatera saat rapat di DPR.

    Ditemui seusai rapat bersama Komisi IV DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (4/12), Raja Juli menyebut bahwa dirinya dididik untuk tidak antikritik.

    Ia lantas mengungkapkan bahwa kritikan yang dilontarkan masyarakat lewat media sosialnya tak pernah dihapus. Menurutnya, hal ini jadi motivasi untuknya agar bisa melakukan evaluasi.

    “Saya yakin ya namanya kekuatan itu milik Allah. Dan itu hak preogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Saya katakan tadi, kritik netizen yang ditujukan kepada saya, saya tidak pernah hapus,” katanya dalam rekaman video wawancara dengan wartawan seperti dilihat Jumat (5/12).

    Menurutnya desakan mundur terhadapnya itu adalah aspirasi, kemarahan atau ekspektasi dari masyarakat.

    “Itu namanya aspirasi, kemarahan itu, bahkan mungkin harapan, ekspetasi. Monggo, tanggungjawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin. Selanjutnya itu hak preogratif presiden,” ujarnya.

    Didesak Mundur di DPR

    Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari posisinya. Usman mengatakan Raja Juli Tak paham soal kehutanan.

    “Kalau Pak Menteri punya hati nurani apa yang disampaikan kan Wakil Ketua, Pak Ahmad Yohan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis akhirnya terjadi,” kata Usman.

    “Sehingga mohon izin teman-teman Komisi IV, saya keras karena saya paling hatinya kasih sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur aja. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan,” tegasnya lagi.

    Usman dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025) mendesak Raja Juli mundur dari kursi menteri.

    Dia mengatakan semestinya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total.

    “Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu,” kata Usman dalam rapat itu.***

  • TNI ikut dalami kasus perusakan hutan yang sebabkan banjir di Sumatera

    TNI ikut dalami kasus perusakan hutan yang sebabkan banjir di Sumatera

    Jakarta (ANTARA) – Markas Besar (Mabes) TNI menyatakan pihaknya akan ikut terlibat mendalami kasus kerusakan hutan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor di Sumatera karena TNI merupakan salah satu instansi yang berada di dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

    “Sesuai dengan Perpres Nomor 5 Tahun 2025 itu memang di Satgas PKH ini kita melakukan upaya-upaya penertiban,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat jumpa pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

    Menurut Freddy, TNI dalam satgas ini hanya bersifat membantu proses penegakan hukum akan berjalan dengan aman. Untuk proses penegakan hukum, kata dia, ada di ranah Kejaksaan Agung dan Polri yang menjadi ujung tombak Satgas PKH.

    Namun demikian, Freddy memastikan TNI akan selalu siap dilibatkan di lini apapun demi mendukung proses hukum yang sedang dijalankan Satgas PKH.

    “Ada Kejaksaan Agung (Kejagung), ada rekan-rekan Polri juga di situ. Kita terus berkomunikasi dan melakukan upaya-upaya bersama,” jelas Freddy.

    Satgas PKH kini mulai mendalami soal kerusakan hutan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut).

    “Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat.

    Anang mengatakan bahwa satgas akan menyelidiki penyebab kerusakan hutan pada tiga provinsi tersebut, termasuk kemungkinan adanya proyek tambang pada hutan.

    “Apakah ini nantinya akibat dari apa, apakah dari rusaknya kawasan hutan atau kayu-kayu tambang, nanti didalami. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,” ucapnya.

    Apabila nantinya ditemukan unsur pidana, ia memastikan bahwa Satgas PKH akan menindak pihak yang bertanggung jawab.

    Sementara itu, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Polri membentuk tim untuk melakukan investigasi terkait gelondongan kayu yang terbawa banjir saat banjir di sejumlah lokasi di wilayah Sumatera.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut sebagai tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding) antara Kemenhut dan Polri dalam ruang lingkup sinergi tugas dan fungsi dalam pembangunan kehutanan maka dibentuk tim kerja sama untuk melakukan investigasi asal usul kayu-kayu yang terseret banjir tersebut.

    “Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” kata Menhut.

    “Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” tambahnya.

    Dia menyebut jajaran Kemenhut sudah melakukan penyusuran sungai dengan bantuan drone untuk memantau jalur daerah aliran sungai (DAS) terdampak yang dilewati material kayu tersebut.

    Pihaknya juga sudah menggunakan aplikasi Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk melakukan analisis kayu terbawa banjir. Mulai dari jenis kayu, penampakan fisik kayu dan penampakan tanda bekas perlakuan manusia terhadap kayu.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Disuruh Mundur, Siapa Sebenarnya Raja Juli Antoni? Ini Profil Lengkapnya

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.

    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.

    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.

    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.

    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.

    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.

    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.

    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.

    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).

    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.

    Jakarta: Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera berbuntut panjang. Setelah sorotan publik, kini kritik pedas dari Komisi IV DPR RI menerjang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, yang dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan hingga dianggap menjadi bagian dari penyebab banjir dan longsor yang telah menelah ratusan korban jiwa.
     
    Kritik tersebut menempatkan nama Raja Juli Antoni dalam posisi sulit. Bahkan, sebagian pihak meminta dirinya mundur dari jabatan.
     
    Usai Rapat Kerja Raja Juli Antoni sempat menanggapi desakan mundur yang ditujukan padanya.

    “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah ya dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” ujarnya dikutip Jumat, 5 Desember 2025.
     
    “Saya katakan tadi, kritik netizen kepada saya saya nggak pernah hapus ya. Itu bagian dari aspirasi, kemarahan itu bahkan mungkin harapan, ekspektasi. Jadi monggo ya,” lanjutnya.
     

    Kritik dari DPR dari banjir, reboisasi, hingga perizinan hutan
    Komisi IV DPR RI melayangkan sejumlah catatan keras terhadap Raja Juli, terutama menyangkut rencana pencabutan 20 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai tidak berkinerja baik, rehabilitasi hutan dan lahan, hingga soal anggaran yang tidak boleh hanya berpatokan pada APBN.

    Profil lengkap Raja Juli Antoni
    Raja Juli Antoni bukan wajah baru dalam politik Indonesia. Di usia mudanya, ia sudah sering memegang posisi strategis di organisasi hingga pemerintahan. Merangkum dari laman rajajuliantoni.com, tertulis dirinya adalah seorang politikus Indonesia dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pembina (Sekwanbin). Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia sejak 15 Juni 2022. Sebelumnya, dia merupakan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hingga 2014.
     
    Raja Juli Antoni merupakan putra dari Raja Ramli Ibrahim, tokoh masyarakat Riau yang pernah menjabat Wakil Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Riau. Raja merupakan alumni Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, Garut, Jawa Barat.
     
    Ia meraih gelar sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
     
    Ia kemudian menempuh pendidikan master di The Department of Peace Studies, Universitas Bradford, Inggris, setelah mendapatkan beasiswa Chevening Award pada tahun 2004, dan menyelesaikannya dengan tesis yang berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
     
    Dengan beasiswa dari Australian Development Scholarhip (ADS) pada tahun 2010, Raja meneruskan studi doktoral di School of Political Science and International Studies pada Universitas Queensland, Australia. Ia berhasil mendapatkan gelar Ph.D dengan disertasi berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan mengambil studi kasus Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku (Indonesia).
    Karier Raja Juli Antoni
    Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM) periode 2000-2002 ini juga pernah dipercaya sebagai Direktur Eksekutif Maarif Institute yang didirikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif.
     
    Pada tahun 2009, Ia sempat menjadi calon anggota legislatif untuk Pemilihan Umum Legislatif 2009 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat IX (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka). Akan tetapi, Ia belum terpilih karena kurang suara dengan Maruarar Sirait serta Tb. Hasanuddin (caleg terpilih PDIP dapil Jabar IX).
     
    Ia sempat menjadi calon Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020, tetapi kemudian mengundurkan diri karena ingin berkonsentrasi sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang baru didirikannya bersama beberapa politikus muda lainnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (ANN)