Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Indonesia Percepat Pengakuan Hutan Adat

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.

    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.

    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.

    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.

    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.

    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.

    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.

    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.

    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.

    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    Baca Juga :

    Diundang Dekan, Jokowi Hadir di Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.

    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.

    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.

    Jakarta: Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menghadiri United for Wildlife Global Summit dan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri di Rio de Janeiro, Brasil. Menhut menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat.
     
    Dalam sambutannya, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
     
    “Salah satu aspek krusial yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan adalah keterlibatan Masyarakat Adat dan masyarakat lokal. Mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Menhut, di hadapan para menteri dan perwakilan dari seluruh dunia dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.

    United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable merupakan pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
     
    Dalam forum tersebut, Menteri Kehutanan menjelaskan, pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Raja Antoni menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
     
    Ia menekankan, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
     
    “Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
     
    “Oleh karena itu, mempercepat pengakuan ini sangatlah penting. Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
     
    Menhut juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
     
    Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
     
    “Mari kita melangkah melampaui retorika menuju solidaritas sejati. Indonesia siap berkolaborasi bersama kita dapat memastikan bahwa warisan alam kita lestari untuk generasi mendatang,” ujarnya.

    “Kami menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir,” kata Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements.
     
    Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini. Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama.
     
    “Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” ujarnya.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (CEU)

  • Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    Said Didu: Inisial J Menunggu agar Jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai Sekaligus

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sosok inisial J yang tampaknya sengaja dirahasiakan PSI untuk diumumkan tampaknya mulai terkuak.

    Meski banyak masyarakat sudah bisa menebak siapa inisial J itu, partai yang dipimpin putra bungsu Jokowi itu belum mau mengumumkannya.

    Mantan anggota DPR RI, Muhammad Said Didu, menyampaikan terkait temuannya perihal kesengajaan PSI tersebut yang disebutnya info A-1000.

    “Info A-1000: Kenapa Dewan Pembina PSI yg berinisial J belum diumumkan?” tulis Said Didu yang juga mantan Sekretaris Kementerian BUMN.

    Dia mengaku mendapat info bahwa nama inisial J sengaja diulur agar bisa jadi pemberitaan heboh karena sosok tersebut akan jadi Dewan Pembina untuk enam partai dan dilantik bersamaan.

    “Infonya karena menunggu agar pelantikan J jadi Ketua Dewan Pembina 6 Partai sekaligus dilakukan bersamaan,” sambung Said Didu.

    Adapun keenam partai tersebut adalah 1) PSI, 2) Projo, 3) Golkar, 4) PAN, 5) PPP, dan 6) Nasdem (masih alot). “Parcok dan Termul dibalik layar aja,” tutup Said Didu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan setelah menerima dua buah topi dari Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni.

    Ada satu topi itu bertuliskan huruf “J”, memicu spekulasi bahwa Jokowi adalah sosok yang dimaksud sebagai ketua Dewan Pembina PSI berinisial “J”.

    Momen itu terekam dalam unggahan video di akun Instagram @rajaantoni pada Senin (27/10/2025). Dilihat dari video itu, Raja Juli dan Jokowi tampak duduk santai di sebuah meja sambil berbincang.

  • Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Legislator Papua Sebut Pembakaran Mahkota Cenderawasih Langgar Aturan

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota DPR Dapil Papua Yan Mandenas menyoroti tindakan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua yang memusnahkan mahkota cenderawasih dengan cara dibakar sebagai barang bukti penegakan hukum perdagangan satwa liar.

    Aksi pemusnahan tersebut sebelumnya menyita perhatian publik di Papua hingga tingkat nasional, mengingat mahkota Cenderawasih memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Papua.

    Yan Mandenas menyebut pemusnahan mahkota Cenderawasih bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Ini bertentangan dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 1990 yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 32 Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2017 Pasal 33 ayat (1) huruf b, yang menyatakan satwa mati atau diawetkan dapat dititipkan di lembaga konservasi atau museum zoologi,” tegas Yan Mandenas dalam unggahan di Instagram, Rabu (29/10/2025).

    Menurutnya, dasar pemusnahan dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a hanya berlaku untuk barang yang mengandung bibit penyakit, limbah B3, atau kondisi rusak yang membahayakan.

    “Mahkota Cenderawasih tidak bisa dianggap sebagai barang berbahaya. Artinya, tidak memenuhi syarat untuk dimusnahkan,” ujarnya.

    Yan Mandenas meminta menteri LHK mengambil langkah tegas dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap BBKSDA Papua.

    “Ini harus menjadi perhatian serius. Saya akan membawa persoalan ini ke menteri LHK dan Komisi IV DPR,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas tindakan pembakaran mahkota cenderawasih oleh BKSDA Papua.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli Antoni dikutip dari Antara.

    Menurutnya, secara hukum tindakan tersebut benar, tetapi jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan jajarannya tidak kontekstual yang mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua.

  • Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Menhut pastikan tindak tegas tambang emas ilegal Halimun sesuai aturan

    Semua akan ditindak setegas-tegasnya.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan akan menindak tegas aktivitas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Jawa Barat.

    “Semua akan ditindak setegas-tegasnya. (Sanksi) Nanti baca di regulasi, bahwa semuanya yang memungkinkan untuk dilakukan, (akan) kita lakukan,” kata Menhut Raja Antoni saat ditemui di Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Jakarta, Rabu.

    Lebih lanjut, Menhut menegaskan telah memberikan instruksi kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) untuk menangani hal tersebut, termasuk di dalamnya pemberian sanksi.

    “Sesuai undang-undang yang berlaku. Ditjen Gakkum secara reguler akan meng-update kepada teman-teman (media),” ujar Menhut.

    Sebelumnya, keberadaan deretan tenda biru di kawasan TNGHS sempat viral di media sosial setelah muncul dari citra Google Maps.

    Tak hanya di Halimun, dugaan adanya aktivitas tambang ilegal juga ada di sekitar Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

    Ditjen Gakkum Kehutanan (Gakkumhut) telah mengambil tindakan tegas dengan memperketat pengawasan, memasang papan peringatan di TWA Gunung Prabu, dan menyiapkan langkah penegakan hukum bersama aparat penegak hukum.

    Untuk titik di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lainnya/APL), Ditjen Gakkumhut berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait serta unit teknis pertambangan guna memastikan penanganan lintas kewenangan berjalan efektif.

    “Pertambangan tanpa izin dilarang keras, terlebih jika memasuki atau berdampak pada kawasan hutan dan kawasan konservasi. Kami menerapkan instrumen administratif, perdata, dan pidana sesuai aturan. Pelaku wajib menghentikan kegiatan, memulihkan lingkungan, dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho pada Senin (27/10).

    “Untuk lokasi di APL, kami memperkuat sinkronisasi kewenangan dengan pemerintah daerah dan instansi teknis agar penanganan komprehensif, mulai dari penertiban, kepatuhan perizinan, hingga pemulihan lahan,” katanya pula.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Menhut tegaskan revitalisasi peran KPH untuk kesejahteraan-ekonomi

    Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan pentingnya merevitalisasi peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam memajukan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan hutan.

    “Kita ketahui KPH ini memiliki fungsi yang strategis, sangat penting dalam sejarah hutan Indonesia,” kata Menhut Raja Antoni dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

    “Namun, berbagai macam dinamika sosial, politik, hukum, perubahan perundangan mengakibatkan peran KPH sangat berkurang. Oleh karena itu, pertemuan hari ini kita berharap menjadi forum untuk kembali merevitalisasi peran KPH,” ujarnya menambahkan.

    Adapun KPH merupakan unit pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dikelola secara lestari dan efisien sebagai bagian dari sistem pengelolaan hutan nasional.

    Tugasnya meliputi perencanaan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan hutan, dan konservasi alam, serta menjabarkan kebijakan kehutanan dari tingkat nasional hingga lokal untuk diimplementasikan di wilayahnya.

    Menhut mengakui bahwa masih ada regulasi yang perlu diperbaiki, agar fungsi dan peran KPH bisa lebih maksimal.

    “Saya sudah sampaikan kepada eselon I semua agar dengan limitasi regulasi yang dimiliki, kerja sama dengan KPH harus terus dilakukan dan ditingkatkan,” kata Raja Antoni.

    “Karena kami percaya yang menjaga hutan harus yang dekat dengan hutan, dan yang dekat terhadap hutan ini adalah teman-teman KPH dari Sabang sampai Merauke,” katanya lagi.

    Dengan melibatkan KPH di tapak, ujar dia pula, banyak hal dapat dimanfaatkan, diawasi, dan ditangani.

    Mulai dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), antisipasi pembalakan liar (illegal logging), antisipasi tambang di kawasan hutan, hingga perluasan perhutanan sosial.

    “Jadi sekali lagi, kerja sama dengan KPH ini terlalu penting untuk tidak diseriusi,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Pamerkan Topi 8 Persen, Apa Maknanya?

    Menkeu Purbaya Pamerkan Topi 8 Persen, Apa Maknanya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mencuri perhatian seusai memamerkan topi bertuliskan 8% kepada awak media di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Tulisan 8% pada topi tersebut bukan sembarang angka. Purbaya menjelaskan, simbol itu merujuk pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang.

    “Ini target pertumbuhan presiden untuk ekonomi Indonesia, 8%. Ini target Pak Presiden ya, bukan target saya,” ujar Purbaya kepada awak media.

    Purbaya menambahkan, target itu bukan sekadar angka, melainkan tekad kolektif seluruh kementerian dan lembaga kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat.

    “Nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.

    Sebelumnya Purbaya sempat tampil mencolok di hadapan awak media dengan memakai jaket berwarna biru gelap bertuliskan 8% di kantornya, Selasa (21/10/2025).

    Jaket tersebut langsung menarik perhatian karena merujuk pada target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8% di masa pemerintahannya.

  • Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Purbaya dan Raja Juli Sepakat Kejar Setoran Pajak Sektor Kehutanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya memperkuat penerimaan negara dari berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Untuk itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan pertukaran data digital guna meningkatkan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan.

    Penandatanganan dilakukan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025) sore. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong integrasi data dan sistem digital lintas kementerian untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara.

    Purbaya menjelaskan bahwa salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara), yang nantinya akan terhubung langsung dengan data sektor kehutanan. Melalui sistem ini, perusahaan yang belum memenuhi kewajiban pajak atau PNBP dapat langsung terdeteksi dan otomatis diblokir aktivitas produksinya.

    “Ini adalah pertukaran data digital dan koordinasi yang lebih dekat antara kami dengan Kementerian Kehutanan. Nantinya, sistem SIMBARA akan dibuat lebih efektif dengan automatic block system. Jika ada perusahaan yang belum membayar, mereka tidak bisa berproduksi sebelum kewajibannya dipenuhi,” kata Purbaya.

    Ia menambahkan, potensi penerimaan negara dari optimalisasi pengawasan pembayaran pajak di sektor kehutanan sangat besar. Jika sistem berjalan maksimal, kontribusinya bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

    Selain itu, Purbaya juga menyinggung penguatan pengawasan fiskal dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mempercepat pengembangan pasar karbon yang selama ini belum optimal.

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa MoU ini merupakan implementasi dari amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan alam, termasuk hutan, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

    “MoU ini sesuai perintah Presiden. Hutan adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dimaksimalkan untuk rakyat. Dengan kerja sama ini, dua institusi akan bekerja lebih dekat dan kolaboratif agar potensi kekayaan negara tidak hilang,” ujar Raja Juli.

    Ia menambahkan, sistem digital dengan automatic block system akan memastikan perusahaan tidak dapat beroperasi bila masih memiliki tunggakan pajak atau PNBP. Izin baru pun tidak akan diterbitkan hingga seluruh kewajiban ke negara diselesaikan.

    “Selama ini belum maksimal, mudah-mudahan dengan kerja sama ini semua bisa lebih optimal, termasuk sektor karbon yang potensinya luar biasa. Kekayaan negara ini harus dikembalikan untuk rakyat,” pungkasnya.

  • Dahulu Sering Kebakaran, Kini Nyaris Enggak Ada

    Dahulu Sering Kebakaran, Kini Nyaris Enggak Ada

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tata kelola kehutanan Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan pesat dibanding hampir satu dekade lalu.

    Ia pun mengapresiasi langkah Kementerian Kehutanan yang dinilai berhasil menekan angka kebakaran hutan secara signifikan.

    “Tadi saya sempat menguji juga kinerja Kementerian Kehutanan yang sekarang amat baik dalam hal me-manage hutan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Senin (28/10/2025).

    Purbaya mengenang kondisi parah kebakaran hutan pada 2016 yang membuat langit tertutup asap tebal di sejumlah wilayah.

    “Waktu itu saya naik helikopter dengan asap di sekeliling dan enggak bisa lihat apa-apa. Dahulu saya pikir hampir setiap tahun akan ada kebakaran hutan tetapi sekarang kan hampir enggak ada,” ujarnya.

    Ia menegaskan, perubahan kondisi itu menjadi bukti perbaikan manajemen di sektor kehutanan. “Artinya manajemen kehutanan sudah amat baik. Ini saya puji dan perlu saya hargai keberhasilan Pak Menteri Kehutanan,” kata Purbaya.

    Menanggapi hal itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut menyampaikan data terkini terkait penurunan luas kebakaran hutan.

    “Angkanya pada 2024 kebakaran hutan itu 376.000 hektare. Tahun ini turun menjadi 213.000 hektare,” jelas Raja Juli.

    Ia menambahkan, tren tersebut terus menunjukkan perbaikan. “Jadi turun, dan terakhir terus turun,” tambahnya.

    Purbaya menilai data tersebut sejalan dengan kondisi di lapangan yang kini jauh lebih terkendali. “Kalau yang saya lihat pasti lebih kecil, karena negara tetangga kita enggak protes lagi. Dari situ indikatornya, clear,” tuturnya.

  • Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Menhut Minta Maaf ke Warga Papua soal Pembakaran Mahkota Cendrawasih

    Jakarta –

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni meminta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas pembakaran cenderawasih opset dan mahkota burung cenderawasih yang dilakukan Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan seluruh BKSDA imbas kejadian ini.

    Dilansir kantor berita Antara, Senin (27/10/2025), hal tersebut disampaikan Raja Juli saat kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Denpasar, Bali. Raja Juli mengatakan pihaknya akan mengumpulkan secara daring semua BKSDA agar kejadian serupa tidak terulang.

    “Atas nama Kementerian Kehutanan, saya mohon maaf agar apa yang terjadi ini menjadi catatan dan saya rencana hari ini akan mengumpulkan secara Zoom (daring) seluruh BKSDA untuk menginventarisasi lagi apa yang di masyarakat itu dianggap tabu atau sakral, sehingga ketika ada penegakan hukum tidak melanggar hal semacam ini,” kata Raja Juli.

    Raja Juli mengatakan sejatinya pemusnahan barang bukti berupa ofset dan mahkota cenderawasih dalam proses penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi bukanlah hal yang salah. Kata dia, secara hukum tindakan tersebut benar.

    Kendati demikian, menurut Raja Juli, jika memperhatikan kearifan lokal, tindakan itu mengakibatkan ketersinggungan masyarakat Papua. Raja Juli telah mengutus eselon satunya untuk turun langsung ke tanah Papua berdialog dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mahasiswa.

    Raja Juli menekankan saat ini yang lebih penting adalah tantangan pertumbuhan liar endemik cenderawasih. Dia meminta masyarakat Papua menjaga kekayaan itu.

    “Tantangan kita di Burung Cenderawasih memang pertumbuhan liarnya yang luar biasa sekarang, burung ini banyak jenisnya dan tidak semua berhasil di penangkaran, banyak sekali tantangan-tantangannya, lebih pemalu, suhu udara tertentu, gelapnya juga tertentu,” ujar Raja Juli.

    “Pemusnahan barang yang disita itu ternyata menimbulkan reaksi keras dari berbagai daerah, sebut saja ini kejadian di Jayapura, yang sambut pertama kali reaksi ini di Boven Digoel. Kemudian di beberapa kabupaten lain, hari ini masih ada juga demo terkait di Uncen, Pak Menteri saya minta untuk bisa membuat keterangan untuk meredakan reaksi masyarakat,” kata Sulaeman.

    (whn/dhn)

  • Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Fakta-fakta Karhutla Sepanjang 2025, Penurunan Kasus hingga Penahanan Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengklaim jika kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini dapat ditekan jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar secara nasional berhasil ditekan dari 376 ribu hektare pada 2024 menjadi 213 ribu hektare tahun ini.

    Jumlah itu juga turun signifikan dibandingkan puncak luasan karhutla pada 2015 yang mencapai 2.611.411 hektare dan pada 2019 seluas 1.649.258 hektare.

    Secara rinci untuk karhutla pada tahun ini luas kebakaran di lahan gambut mencapai 24.212 hektare dan lahan mineral 189.772 hektare.

    Selain itu, titik panas (hotspot) periode 1 Januari-26 September 2025 tercatat 2.248 titik, jumlah ini mengalami penurunan 23,9 persen dibandingkan 2024 sebanyak 2.954 titik.

    Dia menyebut capaian penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada tahun ini terjadi salah satunya karena sinergi penegakan hukum dengan Kepolisian RI di lapangan yang menimbulkan efek jera.

    “Penegakan hukum yang tegas dari Polri membuat efek jera di daerah rawan karhutla semakin terasa,” ujar Raja Juli Antoni dikutip dari Antara, Sabtu (25/10/2025).

    Polri Tangkap 83 Tersangka

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap telah menangkap 83 tersangka dalam kasus terkait kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2025.

    Sigit mengemukakan bahwa angka tersangka itu meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 47 tersangka.

    “Pada 2025 ini kurang lebih ada luasan lahan yang terbakar, yang kemudian kita amankan 83 tersangka karena kedapatan secara sengaja membakar,” ujar Sigit di Mabes Polri, Jumat (24/10/2025).

    Dia menambahkan, modus operandi yang kerap dilakukan oleh pelaku ini yaitu dengan melakukan pembakaran hutan untuk kegiatan usaha di sektor perkebunan.

    Oleh karena itu, dia mengimbau agar seluruh masyarakat bisa menggunakan cara lain untuk membuka lahan. Pasalnya, pembukaan lahan dengan pembakaran bisa merusak lingkungan dan membahayakan masyarakat.

    “Adapun modus operandi dari para pelaku yaitu melakukan pembakaran lahan untuk kegiatan usaha, khususnya perkebunan,” imbuhnya.

    Di samping itu, Sigit menyatakan bakal terus memaksimalkan penegakan hukum di wilayah hutan. Apalagi, penindakan ini sudah sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto.

    Selain itu, koordinasi aparat TNI-Polri bersama dengan kementerian maupun stakeholder terkait juga terus dilakukan agar bisa menekan angka Karhutla.

    “Sehingga kebakaran hutan di tahun 2026-2027 bisa kita kurangi sehingga luasan lahan yang terbakar juga bisa berkurang,” pungkasnya.