Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Menhut minta jajaran tidak lagi gunakan air minum kemasan plastik

    Menhut minta jajaran tidak lagi gunakan air minum kemasan plastik

    Sehingga di ruangan saya sampai di ruangan staf paling bawah tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerukan pada jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjaga alam dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, salah satunya dengan tidak lagi menggunakan air minum kemasan yang didominasi berbahan dari plastik.

    “Sesuatu kita selalu berbicara dengan hal yang sangat besar tentang perbaikan ekosistem, tentang perbaikan hutan kita, mangrove kita, tentang global warming, mengingatkan agar kita mulai melakukan mitigasi perubahan iklim itu dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan Manggala ini,” ujar Menhut Raja Antoni, usai melantik 55 pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kehutanan sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Ke depan, kata dia lagi, tidak ingin dalam rapat di lingkup Kemenhut masih menggunakan minuman botol alias minuman kemasan.

    “Sehingga di ruangan saya sampai di ruangan staf paling bawah tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik. Alokasikan anggaran beli gelas, dispenser di semua unit Manggala maupun di UPT,” ujarnya pula.

    Ia juga meminta agar seluruh jajaran Kementerian Kehutanan mulai rutin membawa tumbler atau bolot minum pribadi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi identitas bagi karyawan Kemenhut.

    “Biasakan kemana-mana bawa tumbler sehingga akan beda, kalau di sebuah rapat dan lingkungan sehari-hari, sehingga semua akan tahu ini pasti pegawai Kementerian Kehutanan kemana-mana bawa tumbler,” katanya lagi.

    Menhut mengatakan, mengampanyekan dan mengajak orang lain menjaga alam perlu dicerminkan melalui diri sendiri.

    “Bagaimana kita berdakwah mengampanyekan sesuatu yang besar kalau tidak memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kerja kita, kalau kita mencintai alam kita, lingkungan kita,” ujarnya.

    Sebagaimana pernyataan Mahatma Gandhi, hutan adalah paru-paru bumi. Ia menyerukan agar jajarannya menjaga kesehatan.

    “Yang saya lantik hari ini adalah bagian dari orang-orang yang menjaga hutan sebagai paru-paru dunia,” katanya pula.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni mendapat sorotan atas polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyebut mustahil jika Hadi dan Raja Juli tak tahu soal sertifikasi pagar laut itu.

    “Rasanya, mustahil bagi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni tidak tahu soal sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka saat menjabat sebagai Menteri/Wakil Menteri ATR/BPN,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Itu logika akal sehat kita, andai sistem organisasi di ATR/BPN berjalan dengan baik dan transparan,” tambahnya.

    Apalagi Hadi Tjahjanto kata dia mestinya lebih tergaransi, karena merupakan mantan Panglima TNI yang apa-apa harus teradministrasi dengan baik.

    “Anggaplah Hadi Tjahjanto benar-benar tidak tahu sama sekali soal sertifikat pagar laut itu. Lalu siapa otoritas yang memberikan kepada pengembang? Jawaban paling memungkinkan adalah presiden saat itu, Jokowi,” ujarnya.

    Namun kata dia, kendali kekuasaan tertinggi ada pada presiden, bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan menteri-menterinya.

    Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

    Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

    Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Menhut: Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi terhadap Pemerintah Jadi Motivasi para Menteri – Halaman all

    Menhut: Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi terhadap Pemerintah Jadi Motivasi para Menteri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi motivasi bagi seluruh Menteri Kabinet Merah Putih agar bekerja lebih keras lagi.

    Hal itu disampikan Raja Antoni di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (22/1/2025).

    “Ini modal bekerja dengan giat dan motivasi kepada seluruh menteri,” katanya.

    Menurutnya tingkat kepuasan yang mencapai 80,9 persen sangatlah tinggi. Angkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada Pemerintah.

    “Ya alhamdulillah pak Prabowo dapat rating 80,9 persen itu artinya kepercayaan masyarakat sangat tinggi,” katanya.

    Dalam sidang kabinet paripurna (SKP) Prabowo menyampaikan soal 100 hari atau 3 bulan kerja kabinet Merah Putih. Menurut Prabowo meskipun dirinya tidak pernah menargetkan kerja dalam ratusan hari, namun pencapaian atau hasil yang telah dilakukan pemerintah harus disampaikan.

    “Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang harus kita selesaikan,” katanya.

    Prabowo mengaku bangga dengan kerja para anggota kabinetnya. Prabowo merasa bahwa para menteri dan Kepala Lembaga bekerja sebagai suatu tim.

    “Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai 1 tim. Saya merasakan ada suatu kekompakkan, suatu kerja sama yang baik,” katanya.

    Kepala negara menyadari bahwa masih ada kekurangan yang dilakukan pemerintah. Namun kekurangan tersebut akan diperbaiki.

    Namun, dia mengaku melihat para anggota Kabinet bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat.

    “Rakyat itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajectory yang benar,” katanya.

  • Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

    Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    “Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

    Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

    Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pertamina International Shipping Pasang PLTS di SMPN 2 Cilegon – Page 3

    Pertamina International Shipping Pasang PLTS di SMPN 2 Cilegon – Page 3

    Sebelumnya, Pertamina EP dan SKK Migas mendapat kehormatan menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan program Penanaman Pohon Serentak nasional yang digelar Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia pada Selasa (14/1/2025) kemarin.

    Berlokasi di Gunung Tilu Desa Girimukti, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 250 pohon buah ditanam oleh Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, yang didampingi Kepala Dinas Kehutanan, Pj Bupati Majalengka, Kepala Divisi Formalitas SKK Migas dan Direktur Utama Pertamina EP.

    Aksi penanaman pohon yang diprakarsai Kementerian Kehutanan ini bersempena dengan Hari Gerakan Sejuta Pohon Nasional yang jatuh setiap 10 Januari. Diselenggarakan di lebih dari 100 lokasi penanaman di 37 provinsi di seluruh nusantara, kegiatan di Majalengka terhubung langsung secara virtual dengan kegiatan yang dipimpin oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Nusa Tenggara Timur.

    Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar yang memimpin penanaman pohon menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam memulihkan lahan kritis untuk mendukung program ketahanan pangan, energi dan air, serta mengurangi potensi bencana hidrometeorologi.

    “Hal ini merupakan salah satu wujud nyata Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi masif, guna memulihkan 12,7 juta hektar hutan dan lahan yang terdegradasi,” ujar Sulaiman.

    Lebih lanjut Sulaiman Umar mengapresiasi Pertamina EP dan SKK Migas yang telah mendukung kegiatan penanaman serentak.

    “Kami terus mengingatkan bahwa langkah konkret dengan mengedepankan kolaborasi dan semangat kerja sama semua pihak, melalui kegiatan menanam dan memelihara pohon ini, adalah bagian dari kewajiban kita untuk melindungi dan merawat bumi yang lebih baik dan sehat untuk kita tinggali,” tambahnya.

  • Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Pakar UGM Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pembukaan 20 Juta Hektare Hutan untuk Lahan Pangan

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Beberapa pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pembukaan hutan seluas 20 juta hektare untuk lahan tanaman pangan.   

    Rencana pembukaan hutan ini diungkapkan oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Namun, rencana ini menuai beragam reaksi dari masyarakat, termasuk para pakar UGM yang menilai langkah tersebut belum mendesak untuk diimplementasikan.

    Rekomendasi tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Debat, Dilema, dan Solusi Kebijakan 20 Juta Hektar Hutan untuk Pangan” yang diadakan Dewan Guru Besar UGM beberapa waktu lalu. 

    Pemerhati kebijakan sosial ekonomi pertanian UGM Subejo menyoroti berbagai kendala yang memengaruhi stabilitas produksi pangan, seperti penggunaan pupuk yang tidak efisien, keterbatasan alat pertanian, hingga minimnya irigasi. Selain itu, rata-rata usia petani yang semakin menua dan rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani turut menjadi tantangan besar.

    “Tugas pemerintah adalah mendorong generasi muda untuk terlibat dalam sektor pertanian demi regenerasi,” ujar Subejo. Ia juga menambahkan bahwa kompetensi sumber daya manusia (SDM) petani perlu ditingkatkan, mengingat mayoritas petani hanya berpendidikan sekolah dasar.

    Subejo menilai kebijakan tersebut tidak mendesak. Pasalnya, kebutuhan energi berbasis kelapa sawit atau bioetanol masih dapat dipenuhi dengan sumber daya yang ada saat ini. Selain itu, pembukaan lahan baru berisiko merusak ekosistem dan mengganggu keseimbangan keanekaragaman hayati.

    Guru besar kehutanan UGM Widyanto Dwi Nugroho mengusulkan, agar pemerintah memanfaatkan lahan hutan terdegradasi daripada membuka hutan baru.

    “Pembukaan lahan lebih tepat jika memanfaatkan hutan terdegradasi untuk menjadi produktif, baik untuk pangan maupun lingkungan,” tegasnya.

    Pembukaan lahan dalam skala besar juga dinilai berpotensi memicu konflik sosial, terutama dengan masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan. Antropolog UGM Laksmi Adriani Savitri mengingatkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan.

    “Masyarakat ingin diajak duduk dan bicara secara setara,” ungkapnya. Ia juga menyoroti dampak negatif janji-janji pemerintah terhadap masyarakat sekitar hutan, yang sering kali berujung pada pengambilalihan tanah tanpa memberikan kesejahteraan yang dijanjikan.

    Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, para pakar UGM mendesak pemerintah untuk meninjau ulang rencana pembukaan 20 juta hektare hutan, serta fokus pada perbaikan sistem pertanian yang sudah ada demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

  • Arahan Presiden Prabowo, Sejumlah Menteri Bahas Program Hilirisasi di Kantor Bahlil Lahadalia

    Arahan Presiden Prabowo, Sejumlah Menteri Bahas Program Hilirisasi di Kantor Bahlil Lahadalia

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah menteri menghadiri rapat perdana Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Jumat (17/1/2025). Rapat ini bertujuan merumuskan langkah strategis untuk mempercepat program hilirisasi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan rapat yang berlangsung selama dua jam tersebut menghasilkan empat poin utama yang menjadi fokus Satgas. Pertama, strategi hilirisasi nasional.

    Rapat merumuskan langkah strategis untuk mendukung program hilirisasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. “Kami telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden dalam meningkatkan investasi dan hilirisasi,” ungkap Bahlil di Jakarta.

    Kedua, kontribusi pada ekonomi domestik. Program hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan nilai tambah dari potensi komoditas dalam negeri.

    Ketiga, sumber pembiayaan dalam negeri. Satgas juga membahas sumber pembiayaan yang dapat mendukung keberlanjutan program ini.

    “Arahan Presiden Prabowo Subianto adalah memastikan pembiayaan dilakukan di dalam negeri,” tambah Bahlil.

    Keempat, kantor Kementerian ESDM sebagai posko. Kementerian ESDM ditetapkan sebagai posko utama Satgas hingga 2029 untuk memantau dan mengoordinasikan program hilirisasi dan ketahanan energi.

    Hadir dalam rapat tersebut sejumlah menteri, termasuk Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri BUMN Erick Thohir.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025
    Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pembentukan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan mandat untuk mempercepat hilirisasi dan meningkatkan ketahanan energi nasional.

    Dengan pembentukan satgas ini, pemerintah berharap program hilirisasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan ketahanan energi nasional.

  • Menhut Targetkan Tanam Mangrove di 1.500 Hektare Lahan Setahun

    Menhut Targetkan Tanam Mangrove di 1.500 Hektare Lahan Setahun

    DENPASAR – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menargetkan penanaman bibit mangrove untuk menutupi luasan 1.500 hektare dalam setahun.

    “Tahun ini (target) 1.500 hektar di seluruh Indonesia,” ucapnya usai penanaman bibit mangrove di Mangrove Arboretum Park, Denpasar, Bali, Kamis, 16 Januari.

    Tahun ini Kementerian Kehutanan menaruh fokus pada empat provinsi yaitu Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau, di mana empat wilayah tersebut memiliki mangrove besar namun pertumbuhannya masih jarang dan sedang.

    Menhut mengatakan mangrove ini selain untuk mengatasi abrasi, meningkatkan keanekaragaman hayati, dan menyerap karbon, juga memiliki peluang ekonomi.

    “Tentu wisata akan menimbulkan stimulasi ekonomi yang baik bagi masyarakat lokal, karena hutan terutama mangrove tidak boleh dilihat dari jauh saja, bahwa indah hijau tapi justru menghasilkan bagi masyarakat lokal,” ujarnya.

    Raja Juli meyakini wisata mangrove tidak akan merusak ekosistemnya, sebab masyarakat lokal yang melindungi sejak awal mengelola langsung dan mendapat manfaat ekonomi dari sana.

    “Kalau masyarakat lokalnya tidak diberikan penghasilan dari hutan pasti bisnisnya akan balik lagi dari menanam ke menebang, saya kira akan ketemu logikanya antara ekowisata dan menjaga lingkungan,” ujar Menhut.

    Di Bali sendiri Ketua Forum Peduli Mangrove Bali (FPMB) Nyoman Sweet Juniartini mengatakan sedang disiapkan lahan mangrove untuk wisata edukasi.

    Di Mangrove Arboretum Park yang didatangi Menhut Raja Juli sendiri disiapkan lahan dengan rencana total 30 hektar yang saat ini sebagian sudah ditanami 12 jenis tanaman mangrove.

    “Belum buka tapi kami edukasi pertama pengenalan jenis untuk anak dan mahasiswa, jasa lingkungannya, melakukan trekking, dan wisata kano,” ujarnya.

    Untuk wisata mangrove di Bali sendiri diyakini memiliki peluang besar terutama di Kota Denpasar sebab belum banyak area mangrove yang sudah dijadikan wisata.

    “Sangat optimistis sekali karena untuk Denpasar dan Badung yang punya kawasan hutan ini tahura saja, jadi bisa dioptimalkan dimana masyarakatnya terlibat,” kata Nyoman Sweet.

  • Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    Politikus NasDem Minta Raja Juli Dipecat dari Jabatan Menhut, Tatak Ujiyati Terheran-heran: Statementnya Mengkhawatirkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Tatak Ujiyati, menyoroti pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang berencana membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk proyek food estate.

    Ia menganggap kebijakan tersebut mengabaikan isu deforestasi yang sudah parah di Indonesia.

    “Deforestasi hutan Indonesia (sudah) parah,” ujar Tatak dalam keterangannya di X @tatakujiyati (14/1/2025).

    Ia pun terheran-heran melihat kebijakan yang direncanakan Raja Juli untuk program food estate.

    “Lalu Menhut bikin pernyataan mau buka lahan 20 juta hektar untuk food estate dari lahan hutan yang ada,” cetusnya.

    Dikatakan Tatak, pernyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena tidak memprioritaskan pelestarian hutan.

    “Kenapa Menhut nggak justru mikir pelestarian hutannya. Statementnya mengkhawatirkan,” imbuhnya.

    Tatak memberikan apresiasi kepada politikus NasDem, Arif Rahman, yang secara terbuka meminta agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dievaluasi.

    “Good job Pak Arif Rahman dari NasDem telah menyuarakan kritik,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Arif Rahman, mengkritik rencana Menhut Raja Juli Antoni yang akan membuka 20 juta hektare lahan hutan untuk ketahanan pangan dan energi.

    Ia menilai rencana ini berisiko tinggi jika tidak direncanakan dengan matang.

    “Dengan deforestasi yang terjadi saat ini, mengambil lahan dari cadangan hutan bisa menjadi bencana bagi bangsa. Jangan terjemahkan niat baik Presiden secara instan tanpa kajian mendalam,” Arif menuturkan.