PSI Ngaku Berubah Jadi “Partai Jelata”, Bukan “Hotel Bintang 5” Lagi
Tim Redaksi
BATAM, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, PSI kini harus semakin membumi, hadir untuk rakyat kecil, dan memperkuat struktur hingga tingkat paling bawah.
Raja Juli menyatakan,
PSI
tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai partai ‘jelita’, melainkan menjadi partai yang benar-benar ‘jelata’ dan berpihak pada masyarakat kecil.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11/2025).
“PSI dulu terkenal sebagai partai jelita, tapi sekarang kita ubah jadi jelata. Dulu dikenal hotel bintang lima, sekarang jadi kaki lima. Yang berarti harus ada untuk masyarakat,” ujar Raja Juli, dalam keterangannya, Sabtu.
Menurut Raja Juli, kemenangan elektoral tidak mungkin diraih tanpa
struktur partai
yang rapi dan kuat hingga akar rumput.
Karena itu, Raja Juli menegaskan bahwa PSI Bangka Belitung harus memperkuat jaringan politik hingga tingkat desa dan TPS.
“Kunci kemenangan kita tidak lain dan tidak bukan yaitu merapihkan infrastruktur partai sampai ke desa, sampai ke TPS-TPS di Bangka Belitung. Kita patut belajar dari partai-partai senior bahwa pemenang pertarungan politik adalah partai yang memiliki basis massa di level TPS,” tutur dia.
Raja Juli menyampaikan apresiasi atas pencapaian DPC PSI yang kini telah terbentuk di seluruh Bangka Belitung.
Dia pun meminta para kader PSI untuk terus melakukan perekrutan hingga tingkat bawah.
“Alhamdulillah, puji Tuhan, kita sudah terbentuk DPC se-Bangka Belitung. Artinya, kita sudah sampai ke tingkat kecamatan. Mohon dalam waktu yang tidak lama kita terus rekrut sampai ke DPRD di tingkat desa, dan kemudian teruskan ke level yang paling bawah lagi, RT-RW sampai ke TPS,” papar Raja Juli.
Sementara itu, dia menegaskan bahwa hanya dengan jaringan politik yang kokoh dan menyentuh langsung masyarakat, PSI akan mampu memenangkan kontestasi
Pemilu 2029
.
“Hanya dengan jaringan politik demikianlah PSI akan memenangkan pertarungan pada 2029. Ini juga menjadi syarat dari sesepuh kita Mr. J untuk secara formal pada saatnya nanti mengumumkan diri bergabung menjadi kader PSI sesegera mungkin,” imbuh dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Raja Juli Antoni
-
/data/photo/2025/07/20/687ca8820ecde.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "PSI Ngaku Berubah Jadi “Partai Jelata”, Bukan “Hotel Bintang 5” Lagi")
PSI Ngaku Berubah Jadi “Partai Jelata”, Bukan “Hotel Bintang 5” Lagi
-
Raja Antoni Ingin Ubah Image PSI: Dulu Jelita Sekarang Jelata
Jakarta –
Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, ingin partainya semakin membumi hadir untuk rakyat kecil. Dia tak ingin PSI dipandang sebagai partai ‘jelita’ melainkan menjadi partai yang benar-benar ‘Jelata’, berpihak pada masyarakat kecil.
“PSI dulu terkenal sebagai partai Jelita, tapi sekarang kita ubah jadi Jelata. Dulu dikenal hotel bintang lima, sekarang jadi kaki lima. Yang berarti harus ada untuk masyarakat,” ujar Raja Antoni, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11/2025).
Menurutnya, kemenangan elektoral tidak mungkin diraih tanpa struktur partai yang rapi dan kuat hingga akar rumput. Karena itu, ia menegaskan PSI Bangka Belitung harus memperkuat jaringan politik hingga tingkat desa dan TPS.
“Kunci kemenangan kita tidak lain dan tidak bukan yaitu merapihkan infrastruktur partai sampai ke desa, sampai ke TPS-TPS di Bangka Belitung. Kita patut belajar dari partai-partai senior bahwa pemenang pertarungan politik adalah partai yang memiliki basis massa di level TPS,” ujarnya.
Dia turut mengapresiasi capaian DPC PSI yang kini telah terbentuk di seluruh Bangka Belitung. Ia meminta para kader PSI untuk terus melakukan perekrutan hingga tingkat bawah.
Raja Juli menegaskan PSI akan mampu memenangkan kontestasi Pemilu 2029 jika jaringan politik kokoh dan menyentuh langsung masyarakat.
(dek/dhn)
-
Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Simbol Dukung UMKM Lokal
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri perhatian publik. Kini ia secara terang-terangan menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia tampil mengenakan jaket varsity buatan anak muda lokal dengan logo besar “Dream 8”, simbol yang langsung dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Purbaya mengatakan jaket tersebut dipesan dari pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Ia menilai kualitas produk lokal kini makin bersaing dan perlu mendapat dukungan lebih luas.
“Saya pesan jaket varsity custom desain, asli lokal, konveksinya dari Kabupaten Bogor, asli UMKM, yang punya usahanya beberapa anak-anak muda. Bahannya enak, harganya terjangkau,” tulis Purbaya, dikutip dari unggahan akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Rabu (19/11/2025).
Jaket berwarna biru dongker dengan lengan putih itu menampilkan logo 8% di bagian dada depan dan tulisan besar “DREAM 8” di punggung. Sambil memamerkan detail desainnya, Purbaya memuji kualitas jahitan dan material yang digunakan.
“UMKM mantap. Maju terus ke depan. Ini tulisannya Dream 8, ada kerisnya. Jadi kualitasnya bagus, UMKM maju terus,” ucap Purbaya dalam unggahannya.
Atribut bergambar angka 8% sebelumnya juga pernah dipamerkan Purbaya. Saat itu Purbaya memamerkan topi bergambar 8% yang diberikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Purbaya menjelaskan, simbol 8% pada topinya itu merujuk pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang.
“Ini target pertumbuhan presiden untuk ekonomi Indonesia, 8%. Ini target Pak Presiden ya, bukan target saya,” ujar Purbaya kepada awak media.
Purbaya menambahkan, target itu bukan sekadar angka, melainkan tekad kolektif seluruh kementerian dan lembaga kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat.
“Nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5417473/original/068572600_1763534883-Clipboard_11-19-2025_01.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?")
Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian usai mengenakan topi dengan tulisan “8%”, yang menjadi simbol target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2029 seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Aksi itu dilakukan Purbaya usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (28/10/2025). Di tengah sesi wawancara bersama awak media, Purbaya tiba-tiba mengenakan topi hitam bertuliskan “8%” di bagian depan.
“Ini target presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya sambil menunjuk ke arah topinya. Video momen tersebut kemudian diunggah di akun Instagram resminya, @menkeuri, Rabu (29/10/2025).
Langkah simbolik itu menunjukkan optimisme pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi nasional di era Prabowo-Gibran, yang menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen sebagai tonggak transformasi menuju negara berpendapatan tinggi.
-
RI Buka Ekosistem Pasar Karbon demi Pertumbuhan Hijau & Inklusif
Jakarta, CNBC Indonesia – Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperluas pasar karbon berintegritas tinggi dan membuka peluang investasi iklim yang lebih besar. Hal ini disampaikan di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30, di Brazil.
Diskusi tersebut berlangsung dalam High-Level Roundtable on Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future, yang diselenggarakan bersama oleh Standard Chartered, Indonesia Climate and Growth Dialogue (ICGD), International Emissions Trading Association (IETA), dan Business Partnership for Market Implementation (BPMI).
Langkah ini menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang membentuk ekosistem karbon yang kuat, transparan, dan selaras dengan standar internasional. Regulasi ini bertujuan memastikan pengukuran pengurangan emisi yang kredibel serta memberikan manfaat sosial dan lingkungan yang nyata.
CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE menyambut baik terobosan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pembiayaan iklim.
“Peraturan Presiden ini merupakan terobosan besar dalam perjalanan Indonesia menuju pasar karbon berintegritas tinggi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang telah lama ditunggu untuk perdagangan karbon yang kredibel dan menarik bagi investor. Di Standard Chartered, kami melihatnya sebagai katalis untuk mendorong partisipasi sektor swasta yang lebih kuat dalam pembiayaan iklim,” ujarnya dikutip Kamis (13/11/2025).
Pada kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk memperkuat pasar karbon sukarela yang berintegritas tinggi.
Kemitraan ini berfokus pada peningkatan kapasitas, bantuan teknis, dan pertukaran pengetahuan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles (CCPs), yang merupakan standar global untuk kredit karbon yang kredibel dan berkualitas.
CEO ICVCM, Amy Merrill menekankan pentingnya kemitraan ini sebagai standar baru kerja sama antara pemerintah nasional dan lembaga pasar internasional.
“Indonesia telah mengambil langkah positif dalam mengembangkan pasar karbon dan membuka pembiayaan untuk dekarbonisasi. ICVCM bangga dapat mendukung Kementerian Kehutanan dalam menyelaraskan kredit karbon kehutanan Indonesia dengan Core Carbon Principles,” ungkap Amy.
Kolaborasi tersebut memastikan bahwa setiap proyek memberikan dampak iklim yang nyata dan terverifikasi, serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia.
“Di COP yang menekankan pentingnya harmonisasi, kemitraan ini menunjukkan kemajuan menuju pasar karbon yang terhubung secara global dan relevan secara lokal,” imbuh Amy.
Tidak ketinggalan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan visi Indonesia untuk menjadi pusat pasar karbon berintegritas di tingkat global, yang tidak hanya memberikan dampak nyata bagi iklim, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan meningkatkan ketahanan masyarakat.
“Dengan fondasi ini, pasar karbon Indonesia kini terbuka bagi partisipasi global,” katanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, ini bertujuan menggerakkan hingga US$ 7,7 miliar dolar setiap tahun melalui transaksi karbon, memastikan setiap ton emisi dapat ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan.
“Kementerian Kehutanan akan membuka peluang pembiayaan karbon di berbagai subsektor, termasuk pengelolaan hutan lestari, kehutanan sosial, dan konservasi,” ungkap dia.
Sebagai informasi, rangkaian capaian ini menjadi tonggak dalam perjalanan Indonesia menuju pembangunan rendah karbon. Dengan landasan regulasi yang kuat dan kerja sama internasional yang semakin mendalam, Indonesia siap menegaskan perannya sebagai pemimpin global dalam pasar karbon berintegritas tinggi yang mendorong pertumbuhan hijau, inklusif, dan tangguh.
Pemerintah memiliki visi mengubah ambisi iklim menjadi peluang ekonomi, menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat kesejahteraan, dan memastikan kemakmuran yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(dpu/dpu)
[Gambas:Video CNBC]
-
Lindungi Hutan Tropis, Prabowo Umumkan Investasi US$1 Miliar dalam TFFF
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi salah satu motor utama perlindungan hutan tropis dunia.
Menurutnya, komitmen tersebut ditunjukkan melalui partisipasi aktif Indonesia dalam Tropical Forest Forever Facility (TFFF), inisiatif global yang digagas Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva untuk melindungi hutan tropis di lebih dari 70 negara.
Dalam forum Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025), sikap tegas Presiden Prabowo Subianto disampaikan langsung oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo.
“Pidato Pak Hashim Djojohadikusumo sebagai Utusan Khusus bidang Perubahan Iklim dan Energi menegaskan komitmen Pak Presiden Prabowo Subianto kepada dunia bahwa Indonesia akan selalu bekerjasama dengan bangsa-bangsa yang menyepakati kerjasama multilateral untuk melindungi bumi kita,” ujar Menhut Raja Antoni di Belem.
Raja Antoni menambahkan, Presiden Ke-8 RI itu menegaskan posisi Indonesia untuk tetap berpegang teguh pada Paris Agreement serta norma-norma internasional dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.
Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa Indonesia tidak hanya bergabung dalam inisiatif TFFF, tetapi juga siap berinvestasi sebesar US$1 miliar, setara dengan kontribusi awal Brasil.
Langkah ini, kata Raja Antoni, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara penggagas utama perlindungan hutan tropis dunia.
“Pak Prabowo juga memberikan pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia tidak hanya bergabung kepada TFFF, Tropical Forest Forever Facility, tetapi juga siap chip in membayar biaya investasi yang sama besarnya dengan apa yang dikeluarkan oleh Brasil,” tutur Raja Antoni.
Menurutnya, langkah itu menunjukkan keberanian Indonesia sebagai negara berkembang yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia untuk berperan aktif dalam perlindungan iklim global.
“Ini juga menunjukkan bahwa kita tidak hanya memiliki hutan, tapi juga secara aktif terlibat dalam mencari mekanisme perlindungan terhadap hutan tropis kita,” tambahnya.
Raja Antoni menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan wibawa dan kredibilitas di dunia internasional, dengan aksi mitigasi nyata terhadap pemanasan global dan perubahan iklim.
Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva sendiri menjadi penggagas utama TFFF, sebuah mekanisme pendanaan global yang menyalurkan sebagian dananya langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal.
Dalam forum pra-COP30 di Belem, Lula mengumumkan investasi awal sebesar US$1 miliar dari Brasil, menjadikannya negara pertama yang berkontribusi pada fasilitas tersebut.
Sebagai bagian dari delegasi Indonesia di forum tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni turut mendampingi Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo.
Dalam COP30 UNFCCC, Kementerian Kehutanan mengusung kampanye bertema “Indonesia: From Rainforest to Global Carbon Hub and Marketplace” — sejalan dengan terobosan kebijakan Presiden Prabowo melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Kebijakan tersebut mempertegas kesiapan Indonesia dalam perdagangan karbon internasional dan memperkuat perannya sebagai pusat solusi iklim dunia.
-
Indonesia Targetkan Penurunan 92–118 Juta Ton CO₂ di 2030, Ini Jurusnya
Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.
“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.
Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.
Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.
“Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.
Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).
Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.
Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.
Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.
Baca Juga :
Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen
“Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.
Jakarta: Indonesia menegaskan komitmen kuatnya dalam memperkuat aksi iklim global melalui strategi pembangunan hijau yang berkeadilan dan berpusat pada manusia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada COP30 Leader Summit di Belém, Brasil.
“Indonesia datang ke Belém dengan pesan yang jelas: kami berkomitmen memperkuat aksi iklim nasional dan siap bekerja bersama semua negara untuk menghadirkan aksi nyata yang inklusif dan ambisius,” ujar Hashim dalam pernyataannya mewakili Presiden Prabowo Subianto dikutip dari laman Kemenhut, Sabtu, 8 November 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Hashim didampingi oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang bersama-sama menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan integrasi kebijakan sektor kehutanan dan lingkungan dalam upaya penurunan emisi nasional.Hashim menegaskan, Indonesia berpegang teguh pada Perjanjian Paris, dengan target net-zero emission pada 2060 atau lebih cepat, serta pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga 8 persen per tahun. Strategi pembangunan hijau tersebut dituangkan dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menetapkan plafon emisi 1,2–1,5 gigaton CO₂ ekuivalen pada tahun 2035 serta porsi energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2030, termasuk pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi bersih.
Lebih lanjut, Hashim menekankan, sektor kehutanan dan lahan menjadi pilar utama dalam upaya dekarbonisasi nasional. Melalui program FOLU Net Sink 2030, Indonesia menargetkan penurunan 92–118 juta ton CO₂ hingga tahun 2030 melalui pencegahan deforestasi, rehabilitasi hutan, konservasi keanekaragaman hayati, serta perlindungan ekosistem gambut dan mangrove.
Dalam pidatonya, Hashim juga menyampaikan dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif Tropical Forests Forever Facility (TFFF), sebuah mekanisme pembiayaan global senilai USD 125 miliar yang digagas oleh Presiden Brasil Lula da Silva untuk mendukung negara-negara berhutan tropis.
“Rata-rata deforestasi tahunan Indonesia kini berada pada titik terendah dalam dua dekade terakhir, turun 75 persen sejak 2019. Kami juga terus memperkuat konservasi satwa liar, termasuk pembangunan koridor gajah dan program konservasi berbasis masyarakat,” jelasnya.
Indonesia juga menegaskan pentingnya integrasi agenda iklim dan keanekaragaman hayati, sejalan dengan Joint Climate Nature Declaration of COP28 yang sebelumnya telah ditandatangani. Selain itu, Hashim menyoroti potensi besar ekosistem biru Indonesia yang menyimpan 17 persen cadangan karbon biru dunia (sekitar 3,4 gigaton CO₂).
Pemerintah berkomitmen melindungi dan merestorasi ekosistem pesisir tersebut untuk mendukung ketahanan pangan, perlindungan garis pantai, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. “Aksi iklim harus adil, inklusif, dan berpusat pada manusia. Indonesia menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam transformasi menuju masa depan hijau” tegas Hashim.
Sebagai wujud komitmen nyata, Presiden Prabowo telah mengumumkan alokasi 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan. Hal ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dan ekologis.
Indonesia hadir di COP30 sebagai mitra konstruktif dan penggerak konsensus global. Tema konferensi kali ini forests, critical minerals, finance, biodiversity, dan adaptation sejalan dengan prioritas nasional Indonesia.“Indonesia siap memimpin, bekerja sama, berkontribusi, dan mendukung seluruh program aksi iklim agar bersama-sama kita dapat membangun dunia yang tangguh terhadap perubahan iklim, di mana tak seorang pun tertinggal. Masa negosiasi panjang telah usai, kini saatnya aksi nyata dimulai,” tutup Hashim.
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(CEU)
-
Menhut: 1,4 Juta Ha Hutan Adat Wujud Kepedulian Prabowo
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat merupakan bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Hal tersebut disampaikan Menhut Antoni saat mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo dalam Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025).
“Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termajinalkan,” ujar Antoni dikutip Jumat (11/4/2025).
Antoni menegaskan kembali komitmen Indonesia memberikan 1,4 juta hektare hutan adat untuk masyarakat. “Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” tandas Antoni.
Dalam acara tersebut, Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo Subianto. Selain didampingi Raja Juli Antoni, Hashim juga didampingi Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol selama rangkaian COP 30 ini. Ketiganya merupakan delegasi yang diutus oleh Prabowo.
Dalam pidatonya di acara tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia komitmen Prabowo dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat. Hasyim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.
“Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” jelas Hashim.
Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable (4/11/2025) yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil, Menhut Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat. Menurut dia, satgas tersebut sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dan menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029.
“Pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50%, menurut data SOIFO 2024,” pungkas Antoni.
-
Menhut Sebut 1,4 Juta Hektare Akan Diakui Jadi Hutan Adat Baru
Jakarta –
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Belem Climate Summit, Brasil. Raja Juli menegaskan komitmen pemerintah Indonesia menyerahkan 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat adat.
“Tadi juga ada komitmen pemerintah Indonesia, untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat,” ujar Menhut usai acara, Kamis, (6/11/2025).
Menurutnya, pemberian 1,4 juta hektare hutan adat menjadi bukti kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
“Bagian dari keperdulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat yang selama ini termarjinalkan,” tuturnya.
Dalam acara ini, diketahui Hashim Djojohadikusumo menjadi pembicara mewakili Presiden Prabowo. Selama rangkaian acara COP30, Hashim didampingi oleh Menhut Raja Juli dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol sebagai delegasi yang diutus oleh Prabowo.
“Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyatakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan,” ujar Hashim.
Raja Juli menegaskan hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Ia menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025-2029.
Raja Juli juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen, menurut data SOIFO 2024.
(gra/fca)
-
Pengakuan Hutan Adat Terbukti Mampu Menekan Laju Deforestasi hingga 50 Persen
Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.
United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.
Menahan Laju Deforestasi
Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.“Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.
Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya
Jakarta: Indonesia menegaskan kembali komitmen kuat Indonesia terhadap pengakuan hutan adat. Perlindungan keanekaragaman hayati dan percepatan pengakuan hutan adat merupakan bagian integral dari strategi nasional Indonesia untuk memerangi kejahatan lingkungan dan memperkuat tata kelola hutan berbasis masyarakat.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Indonesia, Raja Juli Antoni saat menghadiri United for Wildlife Global Summit. United for Wildlife Global Summit merupakan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Rio de Janeiro, Brasil.
Menhut mengatakan, keterlibatan masyarakat adat dan masyarakat lokal kerap menjadi salah satu aspek penting yang sering terabaikan dalam penanggulangan kejahatan lingkungan. “Padahal mereka adalah penjaga sejati hutan kita,” ujar Raja Juli Antoni, dikutip dari siaran persnya, Rabu, 5 November 2025.United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable adalah pertemuan bergengsi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kerajaan Pangeran dan Putri Wales di Rio de Janeiro, Brasil. Forum ini dihadiri oleh Yang Mulia Pangeran William, beserta delegasi dari berbagai negara dan organisasi internasional.
Menteri Kehutanan menegaskan, sejak Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sebagai bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan ia telah menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta hektar hutan adat baru selama periode 2025–2029.Menahan Laju Deforestasi
Menurut Raja Juli, pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Adat. Namun juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30–50 persen, menurut data SOIFO 2024.
“Melalui dukungan untuk tata kelola hutan berbasis masyarakat, Indonesia memperkuat kejelasan hukum, jaminan tenurial, dan keberlanjutan pengelolaan hutan,” ujarnya.
Sehingga, percepatan pengakuan ini sangatlah penting. “Sama pentingnya adalah komitmen kita untuk mengakui Masyarakat Adat dan komunitas lokal,” tambahnya.
Menteri Raja Antoni juga menyerukan kerja sama lintas batas dan pertukaran data global untuk mengatasi kejahatan lingkungan seperti perdagangan satwa liar ilegal dan deforestasi.
Menutup pidatonya, ia menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra aktif dalam koalisi global guna menghentikan kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam planet ini untuk generasi mendatang.
Sementara itu Direktur Eksekutif United for Wildlife, Tom Clements, menyambut baik komitmen berani Indonesia yang baru dalam mengakui 1,4 juta hektar hutan adat bagi Masyarakat Adat. Menurut Clements, ini sebagai bagian dari kepemimpinan berkelanjutannya dalam mengurangi deforestasi dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini merupakan contoh kepemimpinan yang menginspirasi dalam melindungi manusia dan planet ini,” tegasnya.
Dengan mendukung masyarakat lokal, negara ini menunjukkan bahwa tata kelola hutan yang kuat merupakan kunci untuk mengatasi kejahatan lingkungan dan melestarikan warisan alam bersama. Kami sangat senang Indonesia memilih untuk mengumumkan langkah penting ini pada KTT Global United for Wildlife tahun ini, yang bertemakan melindungi para pelestari alam dan berfokus pada pemberantasan kejahatan lingkungan,” tutupnya
Cek Berita dan Artikel yang lain diGoogle News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(CEU)