Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    GELORA.CO – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyatakan bahwa maling tidak selalu memikul kayu, akan tetapi bisa juga berlindung di balik izin. 

    Hal demikian dinyatakan Susno merespons permasalahan 20 izin perusahaan pengolala hutan yang masih ditutup rapat-rapat oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan pencabutan izin akan dilakukan terhadap 20 perusahaan yang mengelola kawasan hutan dengan total luasan mencapai sekitar 750.000 hektare.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban tata kelola hutan, sekaligus respons atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh.

    Menurut Susno, karena banyak aspek yang bisa ditelusuri, mulai dari penerbitan izin hingga pihak-pihak yang terlibat, maka aparat penegak hukum (APH) harus mengusutnya sampai tuntas.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” kata Susno dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/12/2025).

    Dia pun mengajak seluruh institusi, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK hingga PPATK, untuk turun bersama. “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” tegasnya.

    Di lain sisi, Susno menilai Raja Juli menunjukkan sikap tidak transparan karena enggan menyebut 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Presiden Prabowo, ungkapnya, sudah memberikan kewenangan penuh kepada Menhut terkait pengelolaan izin kehutanan. Maka dari itu, alasan Raja Juli harus menunggu arahan presiden dalam urusan yang bersifat teknis patut dipertanyakan.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” katanya.

    Soal banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir, Susno pun menilai DPR wajar meminta data lengkap kepada Raja Juli. “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” katanya geram.

    Integritas Raja Juli sebagai pembantu Presiden pun harus dipertanyakan. “Menteri macam apa ini? Kalau semua menteri seperti itu, kita dalam masalah. Kasihan presiden,” katanya.

    “Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” tambahnya.

    Maka dari itu, Susno menilai langkah mundur bisa menjadi pilihan jika Raja Juli merasa gagal menjalankan kewajiban sebagai orang nomor satu di Kementerian Kehutanan. “Kalau merasa bersalah, mundur saja lah. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban,” tegasnya.

    Selain tanggung jawab sosial, kemungkinan pelanggaran hukum juga harus ditelusuri. “Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” ungkap Susno.

    Tak hanya itu saja, Susno juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berjanji memberangus praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak,” tandasnya.

  • Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat

    Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat

    Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengirim tim ke Sumatera Barat untuk mengungkap misteri kayu gelondongan yang dinampakkan oleh banjir besar ke mata dunia.
    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter)
    Bareskrim Polri
    Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan tim yang ada di Sumatera Barat akan mengambil sampel
    kayu gelondongan
    dari pesisir laut.
    “Tim penyelidikan Sumatera Barat akan melakukan inventarisasi kayu yang berada di pesisir laut,” kata Irhamni dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
    Irhamni menjelaskan, penyelidikan ini dalam rangka mengusut dugaan campur tangan manusia terhadap kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir.
    “Apakah akibat bencana atau ada campur tangan manusia terkait kayu-kayu gelondongan tersebut,” ucap dia.
    Selain Sumbar, polisi juga sudah menyelidiki dugaan serupa terkait kayu gelondongan yang ditemukan di area terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, tim menyelidiki kayu gelondongan sepanjang aliran sungai di Desa Garoga, Tapanuli Selatan.
    Di sana, polisi sudah memeriksa saksi termasuk kepada kepala desa, serta menyita 27 sampel kayu gelondongan.
    Tim Bareskrim juga akan melakukan pemeriksaan yang ada di hulu sungai di Desa Garoga.
    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli,” ujar Irhamni.
    Sementara di Aceh, polisi menyelidiki area hulu Sungai Tamiang.
    Hasil informasi awal, diduga hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas
    illegal logging
    dan land clearing oleh masyarakat.
    Bareskrim akan mengirim tim tambahan untuk mendalami dugaan pembalakan liar tersebut.
    “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” tutur dia.
    Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di banjir Sumatera ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul kayu gelondongan di banjir Sumatera.

    Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Sigit mengatakan, pihaknya akan mendalami dan mengusut dugaan pembalakan liar yang menyebabkan banjir di Sumatera. “Kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim,” kata Sigit, Kamis (4/12/2025) lalu.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel

    Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel

    Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengambil sekitar 27 sampel kayu gelondongan yang berada di sekitar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan.
    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter)
    Bareskrim Polri
    Brigjen Mohammad Irhamni menegaskan bahwa 27 sampel
    kayu gelondongan
    yang terbawa arus diambil untuk mendalami asal-usulnya.
    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) DAS (Daerah Aliran Sungai) Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil,
    police line
    terpasang,” kata Irhamni dalam keterangan persnya, Senin (8/12/2025).
    Selain itu, Kepala
    Desa Garoga
    dan sejumlah saksi sudah diperiksa guna mendalami soal kayu gelondongan yang terbawa arus di sana.
    “Pemeriksaan kepala desa dan saksi-saksi telah dilakukan,” tuturnya.
    Irhamni mengatakan, Polri juga menggandeng ahli untuk mendalami soal jenis dan spesifikasi kayu-kayu gelondongan yang disita tersebut.
    Hasil pemeriksaan sementara mencatat bahwa jenis kayu yang dominan adalah karet, ketapang, durian, dan lainnya.
    Selain itu, penyidik menduga ada peran manusia dalam penebangan kayu-kayu itu.
    Sebab, pada kayu yang disita terdapat bekas gergaji hingga alat berat.
    “Identifikasi kayu menunjukkan beberapa kategori kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut bersama akar, kayu hasil longsor, kayu hasil pengangkutan
    loader
    ,” terang dia.
    Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di
    banjir Sumatera
    ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul
    kayu gelondongan di banjir Sumatera
    .
    Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Sigit mengatakan, pihaknya akan mendalami dan mengusut dugaan
    pembalakan liar
    yang menyebabkan banjir di Sumatera.
    “Kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim,” kata Sigit, Kamis (4/12/2025) lalu.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, blak-blakan mengenai kapasitas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam mengelola persoalan lingkungan dan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

    Arif mengungkit kembali cuitan lama yang pernah disampaikan Raja Juli di X, yang saat itu menyinggung bahaya ketika jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya.

    Dikatakan Arif, kalimat tersebut kini layak diarahkan kembali kepada sosok Menhut sendiri.

    Arif menuturkan bahwa pesan tersebut menjadi ironi di tengah sorotan masyarakat luas terkait persoalan deforestasi, izin tambang di kawasan hutan, dan penanganan bencana yang dianggap lamban.

    “Benar sekali nasihat untuk diri sendiri,” ujar Arif di X @arifbalikpapan1 (8/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa Raja Juli bukan berasal dari disiplin kehutanan, sehingga menurutnya lebih baik memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar memahami bidang tersebut. “Anda bukan ahli di bidang kehutanan, mundur saja Jul,” tegas Arif.

    Arif juga menyebut bahwa publik kini semakin kritis dan tidak dapat lagi dibungkam dengan pencitraan dan narasi semata.

    Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah menelan banyak korban, sehingga tidak bisa dikelola dengan pendekatan seremonial.

    Arif bilang, ke depannya posisi strategis harus benar-benar diberikan kepada figur yang menguasai substansi, bukan sekadar didasarkan relasi politik.

    Sebelumnya, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, kembali memberikan sindiran bernada satire terhadap sejumlah pejabat pemerintah.

  • Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    GELORA.CO -Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

    Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

    “(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

    Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

    “Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

    “Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya. 

  • Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    GELORA.CO – Aktivis, Virdian Aurellio, menegaskan, negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kerusakan alam serta dampaknya terhadap masyarakat di masa mendatang.

    Dikatakan Virdian, kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masa depan generasi muda.

    “Saya pribadi sudah tidak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan,” ujar Virdian dikutip pada Minggu (7/12/2025).

    Baginya, generasi yang saat ini masih panjang usia hidupnya justru akan menanggung seluruh dampak dari kerusakan lingkungan.

    “Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” ungkapnya.

    Sementara para pemangku kepentingan yang diuntungkan dari sektor ekstraktif tidak akan merasakan akibatnya kelak.

    Ia bahkan menyerukan agar generasi muda tidak lagi diam melihat situasi yang disebutnya penuh ketidakadilan.

    “Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit. Deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini,” sebutnya.

    Virdian juga menyinggung kebijakan donasi negara yang belakangan dipersoalkan publik. Menurutnya, langkah tersebut justru menambah kebingungan.

    “Saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini fomo banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi?,” timpalnya.

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

    Ia juga menuding ada keterlibatan sejumlah institusi negara dalam praktik pembalakan liar, sehingga kepercayaan publik semakin tergerus.

    “Apa lagi? Baik Polri, TNI, semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini,” katanya.

    Sebagai bentuk kepercayaan antarwarga, Virdian membeberkan bahwa gerakan solidaritas publik justru berkembang dengan cepat, jauh lebih efektif dibanding kampanye donasi yang dilakukan negara.

    “Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi di dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam tiga hari Rp410 juta untuk donasi,” tandasnya.

    “Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai menerang,” kuncinya.

  • Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    “Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang,” tuturnya.

    Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.

    “Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.

    Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.

    “Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,” kata dia.

    Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.

    “Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah,” ujar Damar. (fajar)

  • Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    “Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang,” tuturnya.

    Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.

    “Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.

    Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.

    “Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,” kata dia.

    Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.

    “Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah,” ujar Damar. (fajar)

  • Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pihaknya sudah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum terindikasi menjadi faktor terjadinya banjir dan longsor di Sumatra, dengan masih terdapat potensi penyegelan terhadap delapan subjek hukum.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan empat subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujarnya dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

    Ia memastikan melakukan penindakan hukum secara tegas terkait dengan persoalan tersebut. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Sebanyak empat subjek yang telah disegel oleh Kemenhut, yakni ⁠Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut sedang mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

    Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

    “Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.

    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.

  • Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.