PSI Akan Kembali Dukung Prabowo pada Pilpres 2029, Lanjut Koalisi Selamanya
Tim Redaksi
BOGOR, KOMPAS.com
– Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Raja Juli Antoni
mengatakan,
PSI
akan kembali mendukung Presiden
Prabowo
Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.
Hal tersebut disampaikan Raja Juli usai menghadiri silaturahmi
Koalisi Indonesia Maju
(
KIM
) di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jumat (14/2/2025).
“Dukung Prabowo lagi,” ujar Raja Juli.
Menurut dia, PSI juga berharap bisa berkoalisi dengan Prabowo selamanya.
“Ya lanjut selama-lamanya,” kata Menteri Kehutanan ini.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengakui bahwa ada banyak usulan dari kader Gerindra yang mendorong agar Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden (capres) pada
Pilpres 2029
.
Menurut Dasco, usulan itu datang saat Gerindra menggelar Rapimnas dan Kongres Luar Biasa di kediaman Prabowo di Hambalang, Jawa Barat pada 13 Februari 2025.
“Banyak usulan-usulan tadi. Tapi antara lain paling penting itu adalah meminta menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan dan itu sudah diketok,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Raja Juli Antoni
-

Kemenhut dan WCS Indonesia Siap Lanjutkan Kerja Sama
loading…
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima kunjungan jajaran Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia di kantornya, Rabu (12/2/2025). FOTO/IST.
JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima kunjungan jajaran Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia di kantornya. Pertemuan ini membahas sejumlah rencana kerja sama antarkeduanya.
Dalam pertemuan yang digelar Rabu (12/2/2025) tersebut, Raja Juli Antoni didampingi oleh Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Nunu Anugrah, dan Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Ammy Nurwati. Menhut mengatakan, pihaknya terbuka dengan berbagai kerja sama dengan tujuan yang baik. Kementerian Kehutanan melalui KSDAE diketahui telah menjalin kerja sama dengan WCS Indonesia kurang lebih selama 25 tahun.
“Pada prinsipnya semua inisiatif baik saya setuju. Saya terbuka dengan kerja sama dengan berbagai pihak. Apa yang bisa kita jaga coba kita pertahankan,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025).
Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini, salah satunya terkait konservasi dan koridor orang utan di wilayah Aceh. Selain itu, pertemuan juga membahas upaya pencegahan penyelundupan satwa dilindungi di berbagai jalur dan wilayah.
Deputy Director WCS Indonesia, Jeni Pareira mengaku sangat senang dengan keterbukaan Menhut Raja Juli Antoni dalam semangat menjalin kerja sama dan kolaborasi. Jeni mengaku tersentuh dengan perhatian Menhut dengan keterlibatan seluruh pihak temasuk NGO dalam mendukung program pemerintah.
“Kami sangat amat berbesar hati dengar statement Pak Menteri bahwa beliau betul-betul mengusung semangat bekerja sama kolaborasi untuk pemerintah. Saya betul-betul touched by statement beliau bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua hal, sehingga dukungan dan kerjasama dari semua pihak merupakan keniscayaan dan membuka pintu seluas-luasnya bagi keterlibatan semua pihak untuk mendukung program pemerintah,” katanya.
“Bagi saya ini, merupakan statement yang amat sangat menguatkan bagi kami, terutama bagi kami NGO konsevasi yang bergerak di lapangan, dukungan statement ini merupakan energi baru untuk menambah semangat kami bekerja di lapangan membantu pemerintah,” ujarnya.
Jeni mengatakan pihaknya siap untuk terus bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan. Ia berharap kerja sama dengan Kemenhut dapat memberikan semangat dan energi baru untuk semua pihak.
“WCS sudah bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan sudah lebih dari 25 tahun, mitra utama kami adalah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). Selama 25 tahun hubungan kami angat sangat baik dengan direktorat teknis yang ada di Jakarta maupun dengan Unit Pelayanan Teknis di daerah,” ujar Jeni.
(abd)
-

Cek Kesehatan Gratis Kado Ultah Terbaik dari Presiden
loading…
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melihat pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). Foto: Ist
JAKARTA – Program layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai kado hari ulang tahun untuk masyarakat yang dimulai hari ini. Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, program ini merupakan kado ultah terbaik dari Presiden Prabowo Subianto.
Dia ikut melihat pemeriksaan kesehatan gratis di Puskesmas Cengkareng, Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat, Senin (10/2/2025). Menhut didampingi Wamenhut Sulaiman Umar, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hamdan Hamedan, serta Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Rizky Andalusia.
Raja Antoni menuturkan program ini sangat penting bagi kesehatan masyarakat. “Karena sebenarnya sudah seringkali kita mendengar kutipan kata-kata bijak dari orang tua yang diajarkan dari TK, SD, SMP, SMA, hingga kuliah bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” ujar Menhut.
“Sekarang ini ide besar itu bisa kita implementasikan melalui program cek kesehatan gratis di mana Presiden Prabowo sudah pernah berjanji akan melakukan CKG dan hari ini dimulai,” sambungnya.
Cek Kesehatan Gratis (CKG) dapat diikuti dari 0 tahun hingga lansia berdasarkan bulan lahir. Sehingga, program ini menjadi kado ulang tahun terbaik dari pemerintah khususnya Presiden Prabowo.
“Untuk memudahkan administrasi program ini diadakan berdasarkan tanggal lahir jadi meskipun sekarang dimulai pada Februari rakyat yang lahir di bulan Januari juga bisa memulai daftar untuk cek kesehatan gratis. Karena secara administrasi berdasarkan tanggal lahir maka tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan kado ulang tahun terbaik dari pemerintah terhadap rakyat,” ungkap Raja Antoni.
Dia juga memastikan bakal bekerja sama dengan Kemenkes agar masyarakat di sekitar kawasan hutan dan para petani dapat melakukan cek kesehatan.
“Ini juga menunjukkan kekompakan para menteri Kabinet Merah Putih meski pun ini adalah tugasnya Menteri Kesehatan, namun kami sebagai kolega ikut mendukung, bergembira ya, menyampaikan kabar bahagia ini kepada seluruh Indonesia. Tentu nanti di Kehutanan terutama di desa-desa yang berbatasan dengan kehutanan akan bekerja sama dengan kesehatan untuk memastikan bahwa Puskesmas di sana dapat melayani rakyat terutama para petani,” ujar Raja Antoni.
Menhut sempat menyapa sejumlah warga yang tengah melakukan pengecekan kesehatan. Warga mengaku senang dan terbantu dengan pengecekan kesehatan gratis ini.
(jon)
-

Prabowo Cabut Izin 18 Perusahaan Pengelola Hutan Seluas 526 Ribu Ha
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atas 18 perusahaan. Luas areal hutan secara keseluruhan mencapai 526.144 hektare.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo pada hari Senin yang lalu saat saya menghadap di Istana, hari ini secara formal saya telah menandatangani Surat Keputusan Menteri untuk mencabut Perizinan Berusaha Penguasaan Hutan (PBPH) 18 perusahaan yang tersebar dari Aceh hingga Papua dengan luas total 526.144 hektare,” ungkap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari akun Instagram @rajaantoni, Jumat (7/2/2025).
Raja Juli menyatakan sesuai arahan tegas Prabowo bahwa pemerintahannya akan melaksanakan secara maksimal amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945. Disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
“Sabagai pembantu beliau, saya ingin memastikan hutan menjadi salah satu sumber utama kemakmuran rakyat Indonesia,” sebutnya.
Sebelumnya, Raja Juli bilang setidaknya dari izin usaha 18 perusahaan itu yang dicabut sudah terbit dari tahun 1997, 1998, 2006, dan tahun 2010. Pihak Kemenhut juga sudah menjalankan mekanisme sebelum pencabutan seperti mengingatkan, hingga bersurat.
[Gambas:Instagram]
Rencananya surat keputusan menteri terkait pencabutan usaha ini akan diterbitkan besok usai, mendapatkan petunjuk dari Presiden Prabowo.
“Sampai akhirnya saya akan cabut izinnya setelah mendapatkan izin dari pak Prabowo Subianto,” katanya.
Lebih lanjut, setelah dicabut izinnya nantinya lahan itu akan menjadi hutan negara. Sehingga bisa diterbitkan izin baru jika dibutuhkan.
“Apakah nanti dikelola oleh BUMN, oleh Danantara, oleh Agrinas atau apapun,” katanya.
(wur/wur)
-

Prabowo Beri Sinyal Reshuffle Kabinet, Siapa Menteri yang Tersingkir?
Bisnis.com, JAKARTA – Lewat 100 hari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran menduduki kursi kekuasaan, tetapi belum seluruhnya memberikan hasil kerja yang optimal untuk rakyat.
Masih terdapat sejumlah nilai dengan tinta merah dari kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang dibentuk satu hari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dilantik.
Desakan-desakan publik terkait dengan adanya perombakan pada kabinet nampaknya mulai terdengar ke telinga Presiden Prabowo. Dia mengaku tak segan untuk melakukan reshuffle kabinet apabila terdapat pejabatnya yang bekerja atas kepentingan di luar kemaslahatan masyarakat.
Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan bahwa dirinya ingin menghadirkan pemerintahan yang bersih dan benar serta bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyatnya.
“Saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Jadi, yang tidak mau bekerja benar benar untuk rakyat. Saya akan singkirkan. Mau lebih jelas lagi?” kata Prabowo usai menghadiri resepsi puncak peringatan hari lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) dan Pembukaan Munas Alim Ulama serta Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, di Istora Senayan, Rabu (5/2/2025).
Prabowo menegaskan tak ragu untuk menindak apabila jajaran pejabatnya di Kabinet Merah Putih tidak mampu bekerja dengan baik.
Presiden Ke-8 RI itu mengatakan bahwa sudah berkali-kali dirinya meminta agar jajarannya berani untuk mengoreksi diri, membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyelewengan serta korupsi.
“Kami tidak akan ragu bertindak. 100 hari pertama, saya sudah beri peringatan berkali-kali, sekarang siapa yang bandel, siapa yang ndableg, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini dengan tuntutan rakyat, pemerintah bersih, siapa yang tidak patuh. Saya akan tindak,” ujarnya dalam forum itu.
Lantas, siapa saja menteri dalam Kabinet Merah Putih yang berpotensi terkena reshuffle?
Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam risetnya yang bertajuk ‘100 Hari Dalam Angka: Catatan Evaluasi Kabinet Prabowo-Gibran’ mencatat setidaknya terdapat 5 menteri yang memiliki kinerja buruk.
Dalam jajaran lima nama tersebut terdapat Menteri HAM Natalius Pigai pada peringkat pertama, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadahlia, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.
Dari kelima nama tersebut, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati peringkat paling atas sebagai menteri yang perlu di-reshuffle diikuti Menteri Koperasi Budi Arie peringkat kedua, Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia, Menteri HAM Natalius Pigai, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto pada peringkat kelima.
Dalam riset tersebut juga mencatat terdapat lima nama menteri atau kepala lembaga yang tidak terlihat bekerja dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Lagi-lagi nama Menteri Kehutanan menempati peringkat pertama pada kategori tersebut dan diikuti oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Menteri Koperasi Budi Arie.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan bahwa menteri dan wakilnya yang sudah menjabat lebih dari 100 hari dan sampai saat ini tidak bisa menunjukan performa, sudah layak di-reshuffle oleh Prabowo;
Dia mengingatkan janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sewaktu kampanye dulu yang ingin langsung tancap gas memakmurkan rakyat jika terpilih.
“Menteri dan wakilnya yang tidak bisa kerja untuk kepentingan rakyat, seharusnya itu dievaluasi dan reshuffle,” tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Adi menyarankan kepada Prabowo Subianto agar memecat menteri dan wakilnya yang sering membuat kegaduhan dan membuat kebijakan tidak pro terhadap rakyat.
“Bikin kegaduhan, bikin blunder, tidak pro dengan rakyat, tidak bersih, maka ya harus ditindak dan harus diganti oleh Prabowo,” katanya.
Adi mengatakan sebaiknya Prabowo harus merealisasikan reshuffle tersebut, sehingga para menteri dan wakilnya tidak mencoreng wajah Prabowo dan Gibran di kemudian hari
“Saya kira ancaman politik dari Prabowo ini jangan hanya menjadi ancaman, tetapi juga harus menjadi nyata agar para menterinya bekerja serius,” ujarnya.
/data/photo/2024/12/30/6772617a3160f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)




