Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Mantan Wamen ATR Raja Juli Mengaku Tak Tahu soal Sertifikat Pagar Laut di Tangerang Nasional 25 Januari 2025

    Mantan Wamen ATR Raja Juli Mengaku Tak Tahu soal Sertifikat Pagar Laut di Tangerang Nasional 25 Januari 2025

    Mantan Wamen ATR Raja Juli Mengaku Tak Tahu soal Sertifikat Pagar Laut di Tangerang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Kehutanan 
    Raja Juli Antoni
    mengaku tidak tahu-menahu terkait penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di perairan Tangerang, Banten.
    Hal ini menanggapi sertifikat SHGB dan SHM pagar laut yang ternyata sudah terbit sejak tahun 2023.
    Pada tahun itu, Raja Juli menduduki jabatan sebagai Wakil Menteri ATR mendampingi Hadi Tjahjanto.
    “Saya,
    haqqul yaqin
    penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut di luar pengetahuan menteri, wamen, dan para pejabat di Kementerian,” kata Raja Juli kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (25/1/2025).
    Ia menerangkan, penerbitan SHGB di lokasi tersebut merupakan wewenang Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Tangerang.
    Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 16 Tahun 2022 pasal 12.
    Sebab, setidaknya ada sekitar 6-7 juta penerbitan sertifikat tiap tahun yang didelegasikan wewenang penerbitannya kepada Kakantah di Kabupaten/Kota se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
    Adapun untuk
    kasus pagar laut
    , karena penerbitan SHGB di lokasi tersebut dilakukan oleh Kakantah Kabupaten Tangerang, pembatalannya harus dilakukan oleh Kakanwil Banten.
    Hal ini juga sesuai dengan yang sempat dikatakan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid beberapa hari lalu.
    “Kakanwil Banten satu level pemimpin di atas Kakantah. Begitulah regulasi yang berlaku,” bebernya.
    Di sisi lain, ia mengaku menyerahkan masalah ini kepada aparat penegak hukum dan Kementerian ATR.
    Dia pun mendukung dan mengapresiasi langkah-langkah tegas yang sudah dilakukan oleh Nusron Wahid dalam menyelesaikan masalah sertipikasi di Kabupaten Tangerang yang menjadi perdebatan publik akhir-akhir ini.
    Terutama ketegasannya yang memerintahkan Kakanwil ATR/BPN Banten untuk membatalkan sertifikat yang terlambat terbit.
    “Sekali lagi saya mendukung dan menyerahkan proses penyelesaian kasus ini kepada Gus Nusron dan aparat penegak hukum, agar sesegera mungkin dituntaskan supaya tidak menimbulkan kegaduhan politik, fitnah, dan insinuasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, dua menteri ATR sebelumnya, yaitu Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono, juga mengaku tidak tahu atas penerbitan sertifikat tanah tersebut.
    Di sisi lain, pemerintah masih menginvestigasi pemilik pagar laut.
    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun tidak ingin berspekulasi lebih lanjut siapa pemilik pagar laut selama belum ada info pasti.
    Namun, ia memastikan bakal mengenakan denda administratif kepada pemilik pagar laut senilai Rp 18 juta per kilometer.
    Panjang pagar laut di perairan Tangerang mencapai 30,16 kilometer.
    “Belum tahu persis (dendanya bisa sampai berapa. Itu bergantung pada luasan. Kalau itu kan 30 kilometer ya, per kilometer Rp 18 juta,” ucap Trenggono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut siapkan regulasi perdagangan karbon demi ekonomi masyarakat

    Menhut siapkan regulasi perdagangan karbon demi ekonomi masyarakat

    Saya kira salah satu solusi yang memang saat ini bisa kita tawarkan, yaitu perdagangan karbon

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya saat ini tengah mempersiapkan regulasi terkait perdagangan karbon yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi perekonomian masyarakat.

    “Mekanisme perdagangan karbon, kemarin sudah di-launching pertama untuk sektor energi itu sudah baik sekali. Dan insya-Allah kami (Kementerian Kehutanan) sedang menyiapkan mekanisme regulasi dan sebagainya,” kata Antoni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

    Dia menyampaikan bahwa salah satu fokus pihaknya adalah memastikan kawasan hutan memiliki nilai keekonomian yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar, termasuk mereka yang hidup di dalam kawasan hutan.

    Langkah itu diharapkan dapat mengubah pola bisnis yang selama ini cenderung merusak lingkungan menjadi lebih berkelanjutan. Upaya itu untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang seringkali terjadi di sekitar kawasan hutan.

    Hal itu juga menjadi penekanan dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana hutan itu tidak hanya bisa dinikmati dari jarak baik keindahan, kerimbunan, maupun hijaunya, tetapi bisa mengatasi rakyat yang hidup di dalam kawasan maupun di sekitar kawasan yang selama ini menjadi titik-titik kemiskinan ekstrem.

    “Saya kira salah satu solusi yang memang saat ini bisa kita tawarkan, yaitu perdagangan karbon,” ujarnya.

    Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, seperti kayu atau hasil hutan lainnya, sering kali terpaksa menebang pohon demi memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Namun, dengan adanya mekanisme perdagangan karbon, masyarakat dapat beralih dari aktivitas merusak menjadi aktivitas yang lebih ramah lingkungan, yakni dengan menanam dan merawat pohon untuk menjaga keberlanjutan hutan.

    Pendekatan baru ini mengedepankan prinsip ekonomi hijau, yang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat hutan.

    “Ketika mereka kelaparan, ketika anak-cucu mereka terancam tidak bisa hidup dengan baik, mereka tidak punya pilihan kecuali menebang hutan. Oleh karena itu, model bisnis harus memang kita ubah dari menebang ke menanam,” ucapnya.

    Ia mengklaim keberhasilan dari pendekatan itu dapat dilihat di beberapa daerah yang telah mengimplementasikan konservasi hutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Meski begitu, dia tidak menyebutkan daerah tersebut.

    Di beberapa tempat, program konservasi yang melibatkan masyarakat berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama di daerah yang selama ini terancam kemiskinan.

    “Di beberapa tempat berhasil melakukan konservasi, hutannya benar-benar memiliki dampak kesejahteraan pada masyarakat,” ucapnya pula.

    Pada tahap awal, mekanisme perdagangan karbon sudah mulai diterapkan di sektor energi, dan keberhasilannya menjadi dasar pengembangan lebih lanjut untuk sektor kehutanan.

    Regulasi perdagangan karbon yang sedang disiapkan juga akan memungkinkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, koperasi, hingga masyarakat adat, untuk berpartisipasi dalam pasar karbon secara sukarela.

    “Apa yang disebut perdagangan karbon secara sukarela, itu bisa mulai dilakukan baik swasta, kooperasi atau bahkan masyarakat adat yang kemudian juga dapat mengkonversikan dedikasi mereka untuk menanam dan menjaga hutan, itu juga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi mereka,” kata Antoni.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhut dalami usulan Pemprov Banten perubahan fungsi hutan di PIK 2

    Menhut dalami usulan Pemprov Banten perubahan fungsi hutan di PIK 2

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya sedang mendalami dokumen usulan Pemerintah Provinsi Banten mengenai rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi untuk di Pantai Indah Kapuk (PIK 2), Tangerang.

    Antoni mengatakan bahwa terdapat permohonan dari Penjabat (Pj) Gubernur Banten melalui surat B.00.7.2.1/1936/BAPP/2024 tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mengajukan usulan perubahan fungsi kawasan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Tangerang.

    Dia mengatakan bahwa pengajuan tersebut seluas 1.602,79 hektare sebagai dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) sektor pariwisata atau yang dikenal sebagai proyek pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK 2).

    “Terhadap hal tersebut, kami sedang mendalami dokumen yang telah diajukan,” kata Antoni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

    Lebih lanjut, Antoni menuturkan bahwa selain mendalami dokumen yang diajukan, pihaknya juga akan segera membentuk tim terpadu dengan melibatkan berbagai pihak.

    “Selanjutnya, Kementerian Kehutanan akan membentuk tim terpadu yang beranggotakan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN,” ujarnya.

    Dia menuturkan, tim terpadu tersebut dibentuk untuk melihat kondisi faktual di lapangan dan mengidentifikasi data, guna mempertimbangkan kecukupan luasan kawasan hutan, daya dukung dan daya tampung kawasan hutan tersebut.

    “Ini sebagai dasar untuk pengambil kebijakan terkait permohonan yang dimintakan oleh Pj Gubernur Banten yang dimaksud,” jelasnya.

    Kendati demikian, Menhut menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan akan melakukan semua proses dengan transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Kami berjanji akan melaksanakan semua proses ini secara transparan, secara akuntabel dan mengikuti norma-norma peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Menhut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menhut: Rp674,22 miliar dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat

    Menhut: Rp674,22 miliar dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp674,22 miliar untuk melakukan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan peran serta dalam pembangunan kehutanan.

    “Telah dialokasikan anggaran sebesar Rp674,22 miliar dari total anggaran belanja kementerian untuk anggaran belanja pemberdayaan masyarakat,” kata Menhut saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/1).

    Dia menyampaikan bahwa anggaran itu dialokasikan dari anggaran belanja Kementerian Kehutanan tahun 2025. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

    Program pemberdayaan masyarakat itu menjadi bagian dari upaya Kementerian Kehutanan untuk memperkuat modal sosial masyarakat di tingkat tapak. Pemberdayaan tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

    Dengan anggaran tersebut, Kementerian Kehutanan ingin meningkatkan keberlanjutan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini juga menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

    “Anggaran berbasis masyarakat ini menjadi salah satu investasi Kementerian Kehutanan bagi peningkatan modal sosial masyarakat di tingkat tapak,” ujarnya.

    Selain anggaran pemberdayaan masyarakat, total anggaran Kementerian Kehutanan untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp5,158 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk memperkuat produktivitas hutan dan hilirisasi hasil hutan.

    “Rencana belanja 2025 sebesar Rp5,158 triliun yang dipergunakan untuk memperkuat produktivitas hutan dan hilirisasi hasil hutan dengan pemerataan dan untuk pemerataan pembangunan wilayah,” ucap dia.

    Anggaran Kementerian Kehutanan 2025 terbagi dalam tiga program utama. Program pertama adalah dukungan manajemen dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,38 triliun untuk memperkuat pengelolaan dan koordinasi sektoral.

    Program kedua adalah pengelolaan hutan berkelanjutan, yang mendapat alokasi sebesar Rp1,665 triliun. Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya hutan dalam jangka panjang.

    Ketiga, program pendidikan dan pelatihan vokasi mendapatkan anggaran sebesar Rp312 miliar. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor kehutanan, khususnya di bidang keterampilan vokasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Azis Kurmala
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    Komisi IV DPR Cecar Menhut Soal Pemanfaatan 20 Juta Hektare Hutan Cadangan yang Tuai Polemik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus mempertanyakan peruntukan 20 juta hektare dalam program hutan cadangan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mendukung swasembada pangan, energi dan air.

    Komisi IV DPR sudah menanyakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan mendapat keterangan bahwa kebutuhan lahan untuk ketersediaan pangan nasional cukup satu juta hektare.

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Wamenhut Sulaiman Umar di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

    “Pak, kami juga masih bertanya, 20 juta hektare itu pembebasannya itu benar – benar untuk apa? Kami juga menanyakan Kementerian Pertanian bahwa yang dibutuhkan untuk ketersediaan pangan nasional kita itu satu juta hektare, kalau saya nggak salah,” kata Alien.

    Selain itu anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman juga mempertanyakan dari mana Kemenhut mendapat angka 20,6 juta hektare. Apakah angka itu didapat hanya berdasarkan identifikasi semata atau hasil dari kajian. 

    Sebab menurutnya hutan jadi kawasan yang krusial, sehingga penerapan kebijakannya tidak boleh serampangan tanpa didahului kajian mendalam. Mengingat dampak kebijakan ini berkaitan erat dengan masalah sosial, ekonomi dan hukum.

    “Karena kalau identifikasi menurut saya tidak memenuhi unsur, karena ini tidak boleh serampangan masalah hutan ini. Karena dampaknya di kemudian hari, ini akan menjadi masalah buat masyarakat. Banjir, nah ini harus dipertimbangkan karena ini berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, faktor hukum dan lain-lain,” ucap Arif.

    Sebelumnya Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Kemenhut telah mengidentifikasi 20 juta hektare hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai hutan cadangan untuk program swasembada pangan, energi dan air.

    Hal ini disampaikan Raja Antoni saat melantik 11 pejabat pimpinan tinggi madya di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian Kehutanan, Senin (6/1/2025). 

    “Kita sudah mengidentifikasi sekitar 20 juta hektar hutan yang bisa dimanfaatkan untuk cadangan pangan, energi, dan air,” kata Raja Antoni.

    Sementara itu lanjutnya, ada potensi 1,1 juta hektare lahan yang bisa menghasilkan 3,5 juta ton beras per tahun. Jumlah itu setara dengan total impor beras Indonesia pada tahun 2023.

    Kemenhut juga berencana menanam pohon aren sebagai sumber bioetanol. Berdasarkan hitung – hitungan, 1 hektare yang ditanami pohon aren dapat menghasilkan 24 ribu kiloliter bioetanol. 

    Sedangkan luasannya 1,5 juta hektare lahan ditanami aren, maka produksi bietanol sebagai bahan bakar alternatif dapat menggantikan impor BBM Indonesia yang mencapai 26 juta kiloliter.

    “Jika kita menanam 1,5 juta hektar aren, kita bisa menghasilkan 24 juta kiloliter bioetanol, yang dapat menggantikan impor BBM sebesar 26 juta kiloliter,” tegasnya. 

  • Menhut minta jajaran tidak lagi gunakan air minum kemasan plastik

    Menhut minta jajaran tidak lagi gunakan air minum kemasan plastik

    Sehingga di ruangan saya sampai di ruangan staf paling bawah tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyerukan pada jajaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menjaga alam dari diri sendiri dan lingkungan sekitar, salah satunya dengan tidak lagi menggunakan air minum kemasan yang didominasi berbahan dari plastik.

    “Sesuatu kita selalu berbicara dengan hal yang sangat besar tentang perbaikan ekosistem, tentang perbaikan hutan kita, mangrove kita, tentang global warming, mengingatkan agar kita mulai melakukan mitigasi perubahan iklim itu dari diri kita, dari keluarga kita, dan dari lingkungan Manggala ini,” ujar Menhut Raja Antoni, usai melantik 55 pejabat pimpinan tinggi pratama Kementerian Kehutanan sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Ke depan, kata dia lagi, tidak ingin dalam rapat di lingkup Kemenhut masih menggunakan minuman botol alias minuman kemasan.

    “Sehingga di ruangan saya sampai di ruangan staf paling bawah tidak ada lagi minuman kemasan, serta mengurangi segala jenis plastik. Alokasikan anggaran beli gelas, dispenser di semua unit Manggala maupun di UPT,” ujarnya pula.

    Ia juga meminta agar seluruh jajaran Kementerian Kehutanan mulai rutin membawa tumbler atau bolot minum pribadi. Menurutnya, hal ini bisa menjadi identitas bagi karyawan Kemenhut.

    “Biasakan kemana-mana bawa tumbler sehingga akan beda, kalau di sebuah rapat dan lingkungan sehari-hari, sehingga semua akan tahu ini pasti pegawai Kementerian Kehutanan kemana-mana bawa tumbler,” katanya lagi.

    Menhut mengatakan, mengampanyekan dan mengajak orang lain menjaga alam perlu dicerminkan melalui diri sendiri.

    “Bagaimana kita berdakwah mengampanyekan sesuatu yang besar kalau tidak memulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kerja kita, kalau kita mencintai alam kita, lingkungan kita,” ujarnya.

    Sebagaimana pernyataan Mahatma Gandhi, hutan adalah paru-paru bumi. Ia menyerukan agar jajarannya menjaga kesehatan.

    “Yang saya lantik hari ini adalah bagian dari orang-orang yang menjaga hutan sebagai paru-paru dunia,” katanya pula.

    Pewarta: Sinta Ambarwati
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    Hadi Tjahjanto Tak Tahu Polemik Pagar Laut dan PSI Tiba-tiba Bungkam, Raja Juli Dicurigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri Raja Juli Antoni mendapat sorotan atas polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pemerhati sosial dan politik, Jhon Sitorus menyebut mustahil jika Hadi dan Raja Juli tak tahu soal sertifikasi pagar laut itu.

    “Rasanya, mustahil bagi Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni tidak tahu soal sertifikat pagar laut yang terbit di era mereka saat menjabat sebagai Menteri/Wakil Menteri ATR/BPN,” kata Jhon dalam akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Itu logika akal sehat kita, andai sistem organisasi di ATR/BPN berjalan dengan baik dan transparan,” tambahnya.

    Apalagi Hadi Tjahjanto kata dia mestinya lebih tergaransi, karena merupakan mantan Panglima TNI yang apa-apa harus teradministrasi dengan baik.

    “Anggaplah Hadi Tjahjanto benar-benar tidak tahu sama sekali soal sertifikat pagar laut itu. Lalu siapa otoritas yang memberikan kepada pengembang? Jawaban paling memungkinkan adalah presiden saat itu, Jokowi,” ujarnya.

    Namun kata dia, kendali kekuasaan tertinggi ada pada presiden, bisa melakukan apapun tanpa sepengetahuan menteri-menterinya.

    Bahkan Jhon menyebut presiden bisa langsung mengintervensi kepala desa tanpa sepengetahuan menteri ATR/BPN.

    Jawaban terakhir lanjut dia, bisa jadi Raja Juli yang saat itu menjabat sebagai Wakil Menteri ATR mengambil alih peran Hadi lewat perintah presiden atau insiatif sendiri.

    Apalagi, partai PSI sama sekali bisu alias diam soal kasus pagar laut. Seperti diketahui, Raja Juli merupakan Sekjen PSI.

  • Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Daftar LHKPN Semua Menteri Kabinet Merah Putih, Menpar Widiyanti Paling Kaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri, wakil Menteri dan kepala Lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    KPK sendiri mengatakan bahwa saat ini sudah ada 123 dari 124 orang yang mengirimkan LHKPN. Adapun satu yang belum melaporkan LHKPN-nya yakni Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa.

    Tina Talisa belum melaporkan LHPKN karena baru dilantik pada 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN miliknya jatuh pada 6 Maret 2025.

    Dari 123 pejabat negara, terdapat 3 orang yang diketahui memiliki harta kekayaan paling banyak. Nomor satu ada Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana yang tercatat memiliki harta Rp 5.435.833.014.169 atau Rp 5,4 triliun.

    Kemudian di urutan kedua ada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang melaporkan harta kekayaan sebanyak Rp2,6 triliun.

    Sedangkan di posisi ketiga diisi oleh Menteri BUMN Erick Thohir dengan total harta kekayaan mencapai Rp2,3 triliun yang disampaikan pada 27 Maret 2024.

    Daftar Harta Kekayaan (LHKPN) Menteri di Kabinet Menteri Merah Putih

    Berikut ini daftar LHPKN semua Menteri di Kabinet Merah Putih (KMP) yang dilaporkan per Januari 2025:

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto: Rp411.677.681.844 (per 26 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno: Rp15.055.974.417 (per 28 Maret 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono: Rp116.530.289.450 (per 21 Februari 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: Rp37.482.769.615 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan: Rp49.653.596.662 (per 6 Desember 2024)
    Menteri BUMN Erick Thohir: Rp2.313.421.974.354 (per 27 Maret 2024)
    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati: Rp79.841.692.348 (per 15 Maret 2024)
    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin: Rp208.243.803.179 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman: Rp1.248.582.111.274 (per 17 Desember 2024)
    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian: Rp25.898.566.375 (per 16 Maret 2024)
    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti: Rp 20.100.443.679 (per 25 November 2024)
    Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro: Rp46.050.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana: Rp5.435.833.014.169 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya: Rp20.223.420.823 (per 31 Oktober 2024)
    Menteri Perdagangan Budi Santoso: Rp9.485.314.626 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi: Rp82.764.544.014 (per 9 November 2024)
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin: Rp99.121.482.232 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani: Rp860.715.364.555 (per 10 Juni 2024)
    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas: Rp32.788.909.006 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq: Rp4.192.000.000 (per 5 Desember 2024)
    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: Rp11.259.473.820 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli: Rp8.599.000.000 (per 31 Desember 2024)
    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita: Rp198.363.375.254 (per 31 Desember 2024)
    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: Rp310.420.076.693 (per 1 April 2024)
    Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji: Rp11.370.118.577 (per 21 November 2024)
    Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo: Rp292.203.851.429 (per 31 Desember 2024)

  • Menhut: Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi terhadap Pemerintah Jadi Motivasi para Menteri – Halaman all

    Menhut: Tingkat Kepuasan Publik yang Tinggi terhadap Pemerintah Jadi Motivasi para Menteri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi motivasi bagi seluruh Menteri Kabinet Merah Putih agar bekerja lebih keras lagi.

    Hal itu disampikan Raja Antoni di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (22/1/2025).

    “Ini modal bekerja dengan giat dan motivasi kepada seluruh menteri,” katanya.

    Menurutnya tingkat kepuasan yang mencapai 80,9 persen sangatlah tinggi. Angkat tersebut menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada Pemerintah.

    “Ya alhamdulillah pak Prabowo dapat rating 80,9 persen itu artinya kepercayaan masyarakat sangat tinggi,” katanya.

    Dalam sidang kabinet paripurna (SKP) Prabowo menyampaikan soal 100 hari atau 3 bulan kerja kabinet Merah Putih. Menurut Prabowo meskipun dirinya tidak pernah menargetkan kerja dalam ratusan hari, namun pencapaian atau hasil yang telah dilakukan pemerintah harus disampaikan.

    “Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang harus kita selesaikan,” katanya.

    Prabowo mengaku bangga dengan kerja para anggota kabinetnya. Prabowo merasa bahwa para menteri dan Kepala Lembaga bekerja sebagai suatu tim.

    “Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai 1 tim. Saya merasakan ada suatu kekompakkan, suatu kerja sama yang baik,” katanya.

    Kepala negara menyadari bahwa masih ada kekurangan yang dilakukan pemerintah. Namun kekurangan tersebut akan diperbaiki.

    Namun, dia mengaku melihat para anggota Kabinet bekerja sangat keras untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat.

    “Rakyat itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajectory yang benar,” katanya.

  • Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

    Jakarta (ANTARA) – Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

    Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

    Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    “Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

    Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

    Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

    Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025