Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    Soroti FOLU Net Sink 2030 Kemenhut, Fedi Nuril: Dukung Penculik

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Aktor kondang, Fedi Nuril memberikan sindiran terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Seperti yang diketahui, beberapa nama kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) disorot.

    Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni banyak disorot.

    Sorotan-sorotan tersebut datang karena belasan kader PSI masuk dalam kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 Kemenhut.

    Diketahui, dalam struktur FOLU Net Sink 2030 yang bergaji Rp8-50 juta itu, terselip beberapa nama pejabat teras DPP PSI.

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Fedi Nuril menyindir terkait hal ini.

    Ia mengaku tak pernah terbayang terkait beberapa nama yang mengisi kepengurusan di Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030

    “Gue juga gak pernah terbayangkan empat personil tim Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dukung penculik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    Beberapa nama yang disorot diantaranya ada Menteri Kehutanan (Menhut) sekaligus Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni

    Kemudian ada, Koko Digantoro, Andy Budiman bersama sang istri Suci Mayang Sari dan Sigit Widodo

    “Cc @psi_id @RajaJuliAntoni @Andy_Budiman_ @kokokdirgantoro @sigitwid,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Politisi Golkar: Pengangkatan Kader PSI Jadi Pengurus FOLU Net Sink 2030 Merusak Sistem Pemerintahan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo angkat bicara soal banyaknya kader PSI yang masuk dalam jajaran pengurus Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

    Diketahui, FOLU Net Sink 2030 adalah organ yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk pengurangan emisi dan pengendalian perubahan iklim di tahun 2030.

    Firman menegaskan, seharusnya figur-figur yang mengisi pos jabatan tersebut adalah orang profesional dan berpengalaman, bukannya jadi penampungan kader.

    “Ini merusak sistem dan tata kelola pemerintahan serta lembaga pemerintahan! Lembaga pemerintahan seperti menjadi alat politik atau menjadi instrumen politik untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan UU,” kata Firman, dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025). 

    Ia menegaskan, tindakan Raja Juli Antoni sesat yang melemahkan posisi ASN. Alih-alih menempatkan figur terbaik berdasarkan merit sistem kepegawaian, Raja Juli justru memilih orang-orang dari kelompoknya sendiri atau kader PSI. 

    “Apa yang dilakukannya jelas melemahkan posisi ASN yang sudah ada dan memiliki kompetensi. Seharusnya para ASN memiliki kesempatan, namun jadi begitu mudah tergeser oleh gerombolan kader partai yang belum tentu profesional,” kata dia. 

    “Sistem rekrutmen di pemerintahan seperti ini marak di masa 2 periode pemerintahan akhir-akhir ini dan sekarang masuk masa periode ke-3,” sambung dia. 

    Oleh karena itu, Firman berharap Presiden Prabowo bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Sebab, kasus serupa bisa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini. 

    “Saya meminta Presiden Prabowo tegas untuk melarang dan segera menentukan sikap sehingga tidak menambah kekesalan masyarakat dan mahasiswa akhir-akhir ini,” pungkas Firman. 

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberikan sindiran keras ke kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin Praginanto menyindir terkait kader PSI yang disebut berbondong-bondong masuk ke Istana.

    Dia juga menyebut kader PSI juga masuk ke Kementerian Kehutanan yang dipimpin oleh Raja Juli Antoni yang juga berasal dari PSI. 

    Gigin menyampaikan bahwa kader PSI berbondong-bondong bergabung pemerintahan untuk mengumpulkan dana politik. 

    Nantinya, menurut dia, hasil dari dana yang dikumpul untuk membantu ketua umumnya, Kaesang Pangarep.

    “Kader PSI berbondong-bondong masuk ke istana dan Kementerian Kehutanan untuk mengumpulkan dana politik,” tulisnya dikutip Minggu (9/3/2025).

    “Dan membantu Ketumnya yang sedang bermuram durja karena bisnisnya bertumbangan,” ujarnya.

    Gigin pun menyebut ini semua sudah diatur oleh mantan Presiden Jokowi Widodo.

    “Semua ini tentu diatur presiden Solo. Asistennya yang suka mengeong hanya bisa, Siap Laksanakan!,” tuturnya. (Erfyansyah/Fajar) 

  • Kader PSI Berbondong-bondong Masuk Pemerintahan Prabowo, Pengamat: Ini untuk Mengumpulkan Dana Politik

    Suami Istri dari PSI Jadi Bawahan Menhut Raja Juli, Partai Kaesang Diprediksi Bubar 2029 dan Tak Akan Lolos ke Senayan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terus menuai sorotan publik. Terbaru terkait kepengurusan Organisasi Operation Management Office Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang didominasi orang-orang dari partainya, PSI.

    FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari program di bawah Kementerian Kehutanan.

    Bahkan dalam struktur yang bergaji Rp8-50 Juta itu, terdapat dua pejabat teras PSI yang masuk kepengurusan, yakni Andy Budiman dan Suci Mayang Sari, adalah pasangan suami istri.

    Tokoh Nahdlatul Ulama, Islah Bahrawi memberikan kritikan keras kepada Partai Kaesang Pangarep yang masih terbilang partai baru.

    “Tidak lolos ke Senayan saja kelakuannya begini, bayangkan jika mereka lolos. Dulu, dulu sekali, saya sempat optimis dengan partai ini,” tulis Islah Bahrawi dalam akun X pribadinya, Sabtu, (8/3/2025). 

    “Beberapa kawan, saya rekomendasikan untuk bergabung ke partai ini. Setelah mereka mendapatkan kue kekuasaan, ternyata sama saja. Same shit!,” lanjutnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

    “Sampai tahun jebot. Nih prediksi saya tidak akan pernah partai ini lolos ke Senayan.. Mungkin 2029 udah bubar,” ungkapnya. (*)

  • DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    DPR Minta Menhut Raja Juli Jelaskan Proses Perekrutan 11 Kader PSI Jadi Pejabat FOLU Net Sink 2030

    loading…

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan 11 kader PSI sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030. FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Penunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritikan tajam. Raja Juli diminta membuka ke publik proses perekrutan tim FOLU Net Sink 2030.

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, publik perlu tahu proses perekrutan tersebut. Apalagi, kata dia, Raja Juli merupakan Sekjen PSI. “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex, Sabtu (8/3/2025).

    Untuk diketahui, sedikitnya 11 kader PSI masuk menjadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka didasarkan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.

    Kelima bidang itu ialah Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dari jumlah itu, 12 orang atau 25% merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi dan mendapat gaji puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta, wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulan.

    Menurut Alex, anggaran untuk gaji dialokasikan ke program. “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

  • Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    Gigin: Waktu Pilpres Kader PSI Beramai-ramai Menghina Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto memberikan sindiran menohok ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Gigin menyebut PSI dulu ramai menghina Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

    “Waktu Pilpres kader PSI beramai-ramai menghina Prabowo,” tulisnya dikutip Jumat (7/3/2025).

    Kini, setelah Prabowo resmi terpilih sebagai Presiden PSI yang gagal di Pemilu 2024 mendapatkan tiga kursi di kabinet.

    Bahkan mereka mendapatkan satu posisi strategi yaitu Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    “Setelah Prabowo terpilih, meski gagal total di Pileg, mereka mendapatkan 3 kursi kabinet termasuk posisi strategis yaitu Menteri Kehutanan,” ujarnya

    Lanjutnya, ia dengan tegas mengatakan PSI dalam hal ini mempermainkan Presiden Prabowo.

    Mempermainkan dalam hal ini disebutnya pembantu dalam penyusunan kabinet dan Pemerintahan.

    “Artinya, Prabowo hanya pemain pembantu dalam penyusunan kabinet dan pemerintaha,” pungkasnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Komisi IV DPR Kritik Menhut Raja Juli soal Proses Penunjukan 11 Kader PSI Isi Tim FOLU Net Sink 2030

    Komisi IV DPR Kritik Menhut Raja Juli soal Proses Penunjukan 11 Kader PSI Isi Tim FOLU Net Sink 2030

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, mengkritik proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni. 

    Lukman mendesak Menhut Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu. Pasalnya, Raja Juli merupakan Sekretaris Jenderal PSI. 

    “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” ujar Alex kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 7 Maret. 

    Sebagai informasi, Menhut Raja Juli diketahui ‘membawa’ sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030. Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari, Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon, Bidang III Konservasi, Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

    Kemudian, terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dimana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

    Sebagai orang yang bekerja di program FOLU Net Sink 2030, masing-masingnya kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim. 

    Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

    Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.

    Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Penilaian itu, tak lepas dari pengamatan Alex terhadap personel yang mengisi berbagai posisi di tim FOLU Net Sink 2030 periode sebelumnya. Di mana mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta para akademisi pro lingkungan.

    Oleh karena itu, Alex meminta Menhut Raja Juli untuk membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim FOLU Net Sink 2030. 

    “Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Alex. 

    Untuk diketahui, Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

    Pada Pasal 3 Ayat (4) Perpres 98 ini disebutkan pengurangan emisi GRK utamanya didukung oleh sektor kehutanan sebagai penyimpan karbon dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih yang merujuk pada jumlah penyerapan emisi karbon yang jauh lebih banyak dari yang dilepaskannya).

    Program ini menggunakan empat strategi utama, yaitu menghindari deforestasi; konservasi dan pengelolaan hutan lestari; perlindungan dan restorasi lahan gambut; serta peningkatan serapan karbon.

    Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan program yang dibiayai salah satunya melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (NPDLH).

    Dengan program ini, diharapkan akan mendukung komitmen Indonesia mendorong tercapainya tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030 dan dilaksanakan melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis.

    FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan, dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030.

    Target ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya. Diproyeksikan sektor FOLU akan berkontribusi hampir 60 persen dari total target penurunan emisi gas rumah kaca yang ingin diraih Indonesia melalui upaya sendiri.

  • Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI

    Jokowi Gagas Partai Super Tbk Diduga untuk Kritik Sistem Kepemimpinan PSI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Politikus
    PDI-P
    Mohamad
    Guntur Romli
    menduga bahwa gagasan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (
    Jokowi
    ) mengenai
    Partai Super Tbk
    merupakan bentuk kritik terhadap struktur kepemimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
    Menurut Guntur, kekuasan tertinggi
    PSI
    tidak berada di tangan putra Jokowi selaku ketua umum partai, melainkan dewan pembina.
    Diketahui, putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep adalah Ketua Umum PSI.
    “Ide Jokowi soal Partai Super Tbk adalah kritik pada otoritarianisme Dewan Pembina PSI yang kekuasaannya di atas jabatan Ketua Umum Kaesang Pangarep Anak Jokowi,” ujar Romli kepada
    Kompas.com
    , Jumat (7/3/2025).
    Hal itu pun diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyatakan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.
    “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI yang menyebutkan bahwa Dewan Pembina memiliki otoritas tertinggi dalam pengambilan keputusan partai,” kata Romli.
    Eks politikus PSI itu pun menyinggung pasal dalam AD/ART yang secara tegas menetapkan dewan pembina sebagai pemegang otoritas tertinggi partai.
    Artinya, menurut Romli, pemegang kekuasaan tertinggi di PSI adalah Jeffrie Geovanie selaku ketua dewan pembina, bukan Kaesang.
    “Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dan sekretarisnya Raja Juli Antoni. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI. Jeffrie Geovanie adalah pemilik sesungguhnya PSI, bukan Kaesang Pangarep, meskipun menjabat sebagai Ketua Umum PSI,” ungkap Romli.
    Selain itu, Romli menyebut, ketentuan AD/ART PSI saat ini juga memberikan peluang bagi dewan pembina untuk membatalkan seluruh kebijakan partai, bahkan melengserkan Kaesang dari posisi ketua umum.
    “Sewaktu-waktu jabatan ketua umum PSI bisa diganti oleh Dewan Pembina PSI seperti dalam Pasal 13 (soal) Wewenang Dewan Pembina, Ayat (3) mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat,” kata Romli.
    Oleh karena itu, Romli berpandangan bahwa konsep Partai Super Tbk itu justru bertolak belakang dengan sistem PSI saat ini, walaupun Jokowi mengeklaim gagasannya telah diakomodir.
    Sebab, Jokowi menyebut bahwa Partai Super Tbk harus menjadi partai yang benar-benar terbuka, dengan ketua yang dipilih langsung oleh anggota.
    “Maka kritik Jokowi soal Super Tbk sebenarnya adalah kritik yang keras terhadap struktur kepemimpinan dan kepemilikan yang ada di PSI, bahwa PSI dikuasai dan dimiliki oleh Dewan Pembina, tidak dipimpin oleh ketua umum,” ujar Romli.
    Diberitakan sebelumnya, Rencana Jokowi membentuk
    partai super Tbk
    terkuak ke publik saat Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi bertemu dengan Presiden ke-7 itu pada 19 Februari 2025.
    Saat dikonfirmasi, Budi Arie menyinggung rencana pembentukan partai baru, dengan nama Partai Super Tbk.
    Namun, Budi Arie tidak memerinci apakah isu ini sempat dibahas. Dia mengaku tidak ingin memberikan informasi lebih detail.
    “Partai Super Tbk, ya sudah terjemahin saja. Partai dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 20 Februari 2025.
    “Tunggu saja, kita tunggu. Tunggu saja kamu mau tahu saja, kepo. Segitu dulu, jangan banyak-banyak,” katanya lagi.
    Beberapa pekan kemudian, Jokowi mengungkapkan bahwa gagasannya mengenai Partai Super Tbk telah diakomodasi oleh PSI.
    “Dan ternyata tahu-tahu sudah diambil, sudah diakomodasi oleh PSI,” ujar Jokowi, Kamis (6/3/2025).
    Menurut dia, konsep Partai Super Tbk memiliki kemiripan dengan sistem yang kini diterapkan oleh PSI, meskipun telah mengalami sedikit modifikasi.
    “Yang kurang lebih menurut saya, konsepnya hampir-hampir mirip, tetapi dimodifikasi sedikit oleh PSI. Partai yang terbuka, super terbuka,” kata Jokowi.
    Dia menjelaskan bahwa salah satu gagasan utama Partai Super Tbk adalah pemilihan ketua partai yang dilakukan secara langsung oleh semua anggota sehingga benar-benar menjadi partai milik bersama.
    “Ini kan gagasan. Kemudian sudah disambar oleh partai lain,” katanya.
    Jokowi pun berharap sistem partai terbuka ini tidak hanya diterapkan oleh PSI, tetapi juga oleh partai politik lainnya.
    “Kalau semua partai terbuka, bagus. Jadi partai modern,” ujar Jokowi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    Komisi IV DPR Pertanyakan Penunjukan Kader PSI di Tim FOLU Net Sink 2030 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Alex Indra Lukman, mengkritik penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam tim Operation Management Office Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni. 

    Alex meminta agar Menhut membuka proses penetapan anggota tim tersebut ke publik, terutama mengingat Raja Juli Antoni juga menjabat sebagai Sekjen PSI.

    “Kami bukan bermaksud meragukan kompetensi para anggota yang terpilih, tetapi publik berhak mengetahui siapa yang memilih dan bagaimana proses seleksi itu berlangsung,” kata Alex kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

    Sebanyak 11 kader PSI diketahui masuk dalam tim FOLU Net Sink 2030, yang didanai oleh hibah dari Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). 

    Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama, yaitu Pengelolaan Hutan Lestari, Peningkatan Cadangan Karbon, Konservasi, Pengelolaan Ekosistem Gambut, dan Instrumen serta Informasi.

    Mengacu pada lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Menhut Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, sementara seorang wakil penanggung jawab mendampinginya. 

    Tim ini beranggotakan 43 orang, dengan 12 di antaranya berasal dari PSI, yang menempati berbagai posisi dalam tim tersebut.

    Sebagai bagian dari tim FOLU Net Sink 2030, setiap anggota akan menerima honorarium bulanan yang bervariasi tergantung pada jabatan mereka. 

    Penanggung jawab tim mendapatkan honor Rp50 juta per bulan, sementara wakil penanggung jawab memperoleh Rp40 juta. 

    Anggota dewan penasehat ahli (4 orang) menerima Rp25 juta per bulan, ketua pelaksana dan ketua harian mendapatkan Rp30 juta, anggota bidang menerima Rp20 juta, dan staf kesekretariatan bidang mendapatkan Rp8 juta.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” ujar Alex. 

    Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa Menhut Raja Juli Antoni belum sepenuhnya menjalankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Alex juga membandingkan susunan tim FOLU Net Sink 2030 sekarang dengan periode sebelumnya, yang mayoritas diisi oleh pejabat struktural di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan. 

    Dirinya khawatir bahwa keterlibatan banyak kader PSI dalam tim ini akan merusak semangat untuk menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

    Program FOLU Net Sink 2030 adalah bagian dari amanat Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). 

    Program ini bertujuan untuk mengurangi emisi GRK, terutama melalui sektor kehutanan, dengan pendekatan carbon net sink (penyerapan karbon bersih) yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak karbon daripada yang dilepaskan.

    Alex mendesak agar Menhut Raja Juli Antoni lebih transparan dalam proses penetapan anggota tim FOLU Net Sink 2030, sehingga publik tidak melihatnya sebagai bagi-bagi kekuasaan untuk kolega politik. 

    Dia menyarankan agar keputusan-keputusan ini sejalan dengan semangat pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Program ini dibiayai sebagian besar melalui hibah dari Norway Contribution yang dikelola oleh BPDLH, dengan harapan dapat membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. 

    FOLU Net Sink 2030 juga bertujuan untuk memastikan bahwa serapan karbon di sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepaskan, dan diproyeksikan sektor ini akan menyumbang hampir 60 persen dari total target pengurangan emisi Indonesia. 

    Adapun daftar kader PSI yang ditunjuk dalam OMO FOLU Net Sink 2030 antara lain Andy Budiman (Dewan Penasehat Ahli), Endika Fitra Wijaya (Staf Kesekretariatan Bidang), Sigit Widodo (Anggota Bidang Peningkatan Cadangan Karbon), serta Kokok Dirgantoro (Anggota Bidang Pengelolaan Hutan Lestari). 

    Selain itu, terdapat nama Suci Mayang Sari, Furqan Amini Chaniago, Rama Hadi Prasetyo, Nadya Maharani Irawan, Yus Arianto, Danik Eka, dan Andi Syaiful Oeding yang masing-masing menempati posisi di bidang terkait pengelolaan lingkungan.

  • Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    Banyak Kader PSI Dapat Jabatan di OMO FOLU Sink 2030 Bergaji Puluhan Juta, Ini Kata Menhut Raja Juli

    loading…

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi OMO Indonesia FOLU Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). FOTO/IST

    JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membenarkan struktur organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 banyak diisi kader dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ). Penetapan struktur OMO FOLU Net Sink 2030 didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 32 per 1 Januari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 234 Tahun 2024.

    “Dokumen Keputusan Menteri tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses oleh masyarakat,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (7/3/2025).

    Raja Juli mengatakan, struktur OMO FOLU Net Sink diisi oleh figur dengan latar belakang ASN, mantan ASN, dan pihak eksternal seperti kader PSI. Hal itu ditujukan untuk membantu Kemenhut mencapai target Indonesia FOLU Net Sink 2030.

    Dalam SK tersebut termuat gaji per jabatan. Adapun gaji tertinggi mencapai Rp50 juta dengan jabatan penanggung jawab/pengarah. Sementara wakil penanggung jawab/pengarah dibayar Rp50 juta, anggota Rp20 juta.

    Raja Juli mengklaim pembiayaan OMO tidak menggunakan APBN tapi dari dana donor atau negara mitra.

    “Pembiayan kegiatan OMO yang baru dibentuk berdasarkan SK 32 tahun 2025 tersebut, sama dengan pembiayaan kegiatan OMO sebelumnya, yaitu pendanaan dari donor dan/atau negara mitra, dan yang pasti saya pastikan itu tidak bersumber dari APBN,” kata Raja Juli.

    Sekedar informasi, dari laman resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada 2030.

    (abd)