Tag: Raja Juli Antoni

  • Dian Sandi Sebut Bencana Jadi Alat Memukul Lawan, Netizen: Dulu PSI Jadiin Banjir Jakarta Menyerang Gubernur Anies

    Dian Sandi Sebut Bencana Jadi Alat Memukul Lawan, Netizen: Dulu PSI Jadiin Banjir Jakarta Menyerang Gubernur Anies

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara kini ramai jadi sorotan.

    Banyak yang mengungkap bahwa peristiwa itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang memberi izin penebangan pohon dan pembukaan lahan tambang.

    Bahkan, nama Sekjen PSI, Raja Juli Antoni yang kini menjabat sebagai Menteri Kehutanan, disebut-sebut sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas peristiwa banjir dan longsor merenggut ratusan nyawa manusia itu.

    Atas ramainya pernyataan publik dan warganet, kader PSI, Dian Sandi Utama, menyampaikan pandangannya. Dia menilai banyak yang menjadikan bencana untuk memukul lawan.

    “Air yang turun sama besarnya dengan hoax yang beredar. Kita telah sampai diujung waktu, di mana bencana dijadikan alat untuk memukul lawan,” tulis Sandi melalui akun pribadinya di X, dikutip Rabu (3/11/2025).

    Kontan saja, cuitan itu pun ramai dikoemntari warganet. Banyak yang mengungkit peristiwa banjir di Jakarta saat Anies Baswedan menjabat gubernur.

    “Oh??? Bukannya dulu gerombolan kalian jadiin banjir Jakarta buat nyerang Anies?? Prabowo sekarang make banjir Sumatra buat orasi ala kampanye?? Terus mentri yg juga kader kalian jadiin bencana ini “Momentum Baik” kan??? Munafik yah anda dan PSI….,” balas seorang warganet di kolom komentar.

    “Ketika anies gubernur Jakarta ada banjir semata kaki sampai selutut.. Gonggongan gerombolan elo gencar banget nyet.. Eh sekarang malah nyari nyari pembenaran..padahal Sumatera sudah luluh lantak..
    Klo g tol*l pernyataan elo ini apa dong?” tanya lainnya.

  • Cak Imin Serukan Tobat Nasuha Buntut Bencana Sumatera, PSI Bela Raja Juli

    Cak Imin Serukan Tobat Nasuha Buntut Bencana Sumatera, PSI Bela Raja Juli

    Jakarta

    Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menanggapi Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengajak tiga menteri melakukan tobat nasuha buntut bencana di utara pulau Sumatera. Ali mengatakan apa yang disampaikan Cak Imin baik sebagai koreksi tetapi tak serta merta bisa menyalahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Sebenarnya begini, niatannya baik. Jadi ada kesadaran untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, lingkungan dan pertambangan ya secara keseluruhan. Tapi, kita juga harus bijak melihat bahwa peristiwa banjir ini tentunya ini adalah kebijakan yang tidak terjadi di zaman hari ini kan?” kata Ali saat dihubungi, Rabu (3/12/2025).

    Ali mengatakan ada andil dari kebijakan 20 tahun lalu atas peristiwa yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Kendati demikian, ia tetap meminta setiap menteri mengambil pelajaran dari bencana Sumatera.

    “Jadi peristiwa ini akibat kebijakan 20 tahun lalu, tapi bahwa kehutanan, lingkungan itu adalah kementerian yang harus bertanggung jawab. Karena terjadi pada di kementerian itu,” ujar Ali.

    Ia menyebut Menteri Kehutanan Raja Juli tak bisa serta merta disalahkan dari kejadian bencana Sumatera. Ali mengklaim bencana di utara Sumatera bukan karena kebijakan Raja Juli.

    “Tapi tidak bisa kemudian kita menyalahkan pemerintahan hari ini, Kementerian Kehutanan hari ini, Kementerian Lingkungan hari ini karena ini penyebabnya bukan karena kebijakannya mereka hari ini,” kata Ali.

    “Ini peristiwa yang sudah terjadi beberapa puluh tahun lalu. Ini bukan karena Raja Juli, kebijakan Raja Juli yang menjadi Menteri Kehutanan seperti apa yang dituduhkan kepada dia karena punya kebijakan mengaktifkan satu perusahaan. Terus kemudian terjadi banjir, kemudian ujug-ujug terjadi longsor, kemudian dapat seperti kemarin, nggak juga seperti itu,” tambahnya.

    Meski demikian, Ali berharap menteri di era Presiden Prabowo Subianto berbenah diri. Ia berharap kebijakan yang diambil lebih bijaksana dan mengedepankan kepentingan rakyat.

    “Nah artinya ini peristiwa penebangan liar yang terjadi 20-30 tahun lalu, ya kemudian baru kita lihat dampaknya. Artinya hari ini pemerintah harus berbenah untuk menata, mengelola kembali kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang lebih arif,” ujar Ali.

    Ali berharap tak ada saling tuding buntut bencana di Sumatera. PSI menekankan yang terpenting dilakukan adalah merehabilitasi alam dari kerusakan yang dibuat manusia.

    “Jadi kalau hari ini kita saling menuding, ya bagaimana caranya kita menuding pemerintahan yang hari ini, menteri hari ini yang baru bekerja setahun, terus kemudian sudah mendapat seperti ini juga nggak bijak,” ujar Ali.

    “Kita juga minta kepada kementerian hari ini, belajarlah dari kejadian hari ini untuk kemudian mengambil pelajaran supaya memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ke depannya lebih berpihak untuk lingkungan. Alam ini perlu direhabilitasi, perlu dikelola supaya jangan dieksploitasi gila-gilaan,” imbuhnya.

    Adapun ajakan Cak Imin itu disampaikan dalam acara ‘Workshop Kepala Sekolah Untuk Program SMK Go Global’ di Bandung, Senin (1/12). Cak Imin menilai tobat nasuha sebagai upaya penyesalan mendalam dan perbaikan kerja pemerintah.

    “Hari ini saya berkirim surat, Menteri Kehutanan, Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, untuk sama-sama evaluasi total seluruh kebijakan, policy, dan langkah-langkah kita. Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya taubatan nasuha,” kata Cak Imin seperti dilihat di akun YouTube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Rabu (3/12/2025).

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/gbr)

  • Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha, Golkar Minta Sesama Menteri Fokus Urus Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Senior Partai Golkar Firman Soebagyo menyayangkan pernyataan Menko PM Muhaimim Iskandar (Cak Imin) yang mengajak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk tobat nasuha terkait bencana alam di Sumatera.

    Dia menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan tidak bijak, terutama karena disampaikan di depan publik dalam suasana duka.

    “Tobat Nasuha” dan lebih fokus pada upaya membantu masyarakat yang terkena bencana. Ia juga menekankan bahwa kerusakan hutan bukanlah masalah yang terjadi dalam waktu singkat, tetapi merupakan hasil dari kebijakan yang telah berlangsung lama,” kata Firman kepada wartawan, Selasa (2/12/2025).

    Anggota DPR itu mengaku cukup lama mengawal sektor kehutanan. Menurutnya, sesama menteri Kabinet Merah Putih lebih fokus membantu Presiden Prabowo Subianto menangani dampak bencana.

    “Sebagai seorang Menko, Cak Imin memahami tentang kerusakan hutan bukan terjadi sebulan 2 bulan. Bahkan bukan setahun 2 tahun yang lalu, tetapi kerusakan hutan ini sudah sejak 15 -20 tahun lalu akibat kebijakan menteri-menteri sebelumnya,” sambung Anggota Komisi IV DPR ini.

    “Walaupun mungkin ucapan tobat nasuha tersebut mungkin candaan, namun tidak tepat diucapkan di depan publik dan media dalam suasana duka,” ujar Firman.

    Oleh karena itu, Firman menyarankan agar para menteri lebih konsentrasi membantu Presiden Prabowo menyelesaikan masalah korban bencana daripada saling menyalahkan. Dia berharap agar para pejabat lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan, terutama dalam situasi duka.

  • Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Alex Indra Lukman Minta Menhut Raja Juli Antoni Siapkan Paparan Lengkap

    Kayu Gelondongan di Banjir Sumut, Alex Indra Lukman Minta Menhut Raja Juli Antoni Siapkan Paparan Lengkap

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir yang melanda Pulau Sumatera yang dipicu badai siklon tropis senyar menjadi sorotan luas berbagai pihak. Terlebih, ratusan korban jiwa berjatuhan akibat bencana tersebut.

    Bencana banjir ini juga membuat Kementerian Kehutanan (Kemenhut) turut menjadi sorotan. Kinerja Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni turut jadi perhatian karena dinilai gagal mencegah terjadinya praktik perusakan kawasan hutan di pulau tersebut.

    Salah satu indikasinya adalah banyaknya kayu gelondongan yang turut terbawa arus banjir hingga menerjang Kota Padang. Kayu gelondongan itu diduga berasal dari praktik penebangan hutan secara tidak prosedural atau bahkan dilakukan secara ilegal.

    Terkait kondisi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman menyebut pihaknya bakal memanggil Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni untuk membahas dugaan deforestasi sebagai pemicu bencana banjir dan longsor di Sumatera bagian utara.

    “Kamis, 4 Desember, kami sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kami juga sudah membaca pernyataan dari Pak Menhut bahwa akan melakukan evaluasi,” kata dia menjawab awak media di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/12).

    Legislator fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan rapat sengaja dilaksanakan Kamis besok agar pihak Kemenhut bisa maksimal dalam menyampaikan paparan.

    “Mitra dalam hal ini Kemenhut bisa menyiapkan paparannya dengan baik dan lengkap,” kata Alex.

    Dia menyadari belakangan ini muncul fenomena berbeda di Indonesia, yakni curah hujan ekstrem yang bisa mengakibatkan banjir.

  • Menko Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha: Kiamat Sudah Terjadi

    Menko Cak Imin Ajak Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha: Kiamat Sudah Terjadi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyakarat (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengaku berkirim surat ke koleganya di Kabinet Merah Putih (KMP). Surat itu ditujukan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurrofiq.

    Pria yang akrab disapa Cak Imin menuturkan, surat itu berisi ajakan untuk evaluasi total seluruh kebijakan dan langkah yang diambil pemerintah terkait banjir sumatera. Ajakan ini terkait dengan bencana banjir Bandang dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Aceh.

    “Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa NU-nya, Tobat Nasuha. Itu kuncinya,” ujar Cak imin dalam sambutannya dalam Workshop Kepala Sekolah SMK untuk Program SMK Go Global di Kota Bandung, Senin 1 Desember 2025. Seperti dilihat dari akun Youtube Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.

    Cak Imin melanjutkan, kunci Tobat Nasuha adalah evaluasi total. Karena itu, pemerintah harus mengevaluasi total seluruh kebijakannya yang berkaitan dengan alam. Supaya bencana alam tidak terjadi lagi di Indonesia.

    “Dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat. Kiamat sudah terjadi akibat kelalaian kita sendiri,” ucapnya.

    Ketum PKB ini melanjutkan, bencana yang terjadi di siklus akhir tahun tak boleh lagi terulang. 

    “Itu kebijakan-kebijakan dalam tanda petik evaluasi dan tobat, agar kan ini siklus tahunan ya di musim-musim bulan November-Desember ini harus dievaluasi total sehingga November nanti tidak terjadi lagi,” tutupnya.

  • Menhut Raja Juli Tinjau Banjir Sumbar, Prioritaskan Evakuasi dan Buka Akses Jalan

    Menhut Raja Juli Tinjau Banjir Sumbar, Prioritaskan Evakuasi dan Buka Akses Jalan

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan prioritas utama pemerintah untuk penanganan dampak bencana alam di Sumatera saat ini adalah evakuasi korban, pembukaan akses, pemulihan awal wilayah terdampak hingga pemulihan psikologis para penyintas, terutama anak-anak.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat mendatangi langsung lokasi banjir dan longsor di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam masa tanggap darurat bencana pada Minggu (30/11/2025).

    Dalam kunjungan tersebut, Raja Juli Antoni didampingi Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, Sekda Kabupaten Agam Mhd Lutfi, serta jajaran TNI dan relawan. Ia menelusuri sejumlah titik terdampak untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi bantuan berjalan optimal.

    Menhut juga memantau proses evakuasi dua jenazah korban yang baru ditemukan. Ia menyampaikan belasungkawa mendalam kepada masyarakat Agam dan daerah lain yang turut mengalami dampak bencana.

    “Atas nama pribadi dan pemerintah, kami menyampaikan duka cita yang sebesar-besarnya atas musibah ini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Evakuasi korban masih menjadi fokus utama pemerintah dalam beberapa hari ke depan. Baru saja bersama Kapolda dan TNI, kami mengevakuasi dua jenazah. Tahap tanggap darurat ini tetap menjadi prioritas,” katanya dikutip Senin (1/12/2025).

    Selain meninjau lapangan, Raja Juli Antoni mendatangi posko pengungsian dan berdialog dengan para korban. Seorang Ibu menceritakan bahwa ia masih kehilangan adik kandung dan keponakannya.

    Menhut juga memastikan pemerintah memberi perhatian khusus untuk percepatan penanganan terhadap para penyintas dan memastikan seluruh korban terdata serta tertangani dengan baik.

    “Kami berkoordinasi erat dengan TNI dan Polri untuk menuntaskan fase tanggap darurat. Bantuan sudah banyak masuk, namun masih ada beberapa wilayah terisolasi. Alat berat akan kami kerahkan ke lokasi tersebut,” jelasnya.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas, mulai dari evakuasi korban, pembukaan akses, pemulihan awal wilayah, hingga dukungan psikologis bagi anak-anak yang terdampak.

    Dia juga menuturkan bahwa dirinya terbuka terhadap kritik maupun evaluasi setelah fase darurat selesai.

    “Sekali lagi kita fokus dulu menyelesaikan persoalan yang kita hadapi hari ini. Setelah masa tanggap darurat ini selesai tentu saya sangat terbuka untuk evaluasi, kritik, investigasi apapun, tapi sekali lagi kita coba fokus dulu menyelesaikan apa yang dialami oleh rakyat ini secara bersama-sama,” ucapnya.

    Kementerian Kehutanan bersama Polda Riau turut menyalurkan bantuan bagi korban banjir dan longsor di Sumatra Barat. Bantuan mencakup sembako, air bersih, selimut, pakaian layak pakai, hingga peralatan pendukung evakuasi. (Stefanus Bintang Agni)

  • Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Gelondongan Kayu di Bencana Sumatera Dalam Sorotan Senayan

    Jakarta

    Gelondongan kayu ikut terbawa arus di peristiwa banjir Sumatera. Kumpulan kayu dalam jumlah banyak itu juga menjadi sorotan anggota DPR RI.

    Adapun video gelondongan kayu terbawa arus viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaitkan gelondongan kayu itu dengan praktik ilegal logging yang memperparah banjir dan longsor.

    Banjir bandang membawa muatan gelondongan kayu di Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, hingga Sibolga. Tak hanya di Sumut, dilansir Antara Sabtu (29/11), gelondongan kayu juga berserakan di pantai Air Tawar, Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

    Hingga saat ini belum diketahui asal usul gelondongan kayu tersebut. Kemenhut menduga kayu gelondongan itu berasal dari pemegang hak atas tanah (PHAT) yang berada di area penggunaan lain (APL).

    “Kita deteksi bahwa itu dari PHAT di APL. PHAT adalah pemegang hak atas tanah. Di area penebangan yang kita deteksi dari PHAT itu di APL, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi Kehutanan, dalam hal ini adalah SIPPUH, Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan,” kata Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut Dwi Januanto Nugroho, dilansir Antara, Sabtu (29/11/2025).

    Lantas apa kata mereka perwakilan rakyat di Senayan?

    Dugaan Legislator dari Pembalakan Liar

    Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, menduga gelondongan kayu itu berasal dari pembalakan liar. Ia menilai pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan di utara Pulau Sumatera rendah.

    “Pertama, saya menyampaikan dukacita mendalam atas korban jiwa dan kerugian besar yang dialami masyarakat akibat banjir bandang di berbagai wilayah Sumatera. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi sinyal keras bahwa kerusakan hutan kita sudah pada tingkat yang sangat serius,” kata Johan kepada wartawan, Minggu (30/11/2025).

    Politikus PKS ini menyebutkan banjir bandang yang terjadi di utara Pulau Sumatera konsekuensi dari degradasi ekosistem hutan dan daerah aliran sungai (DAS). Ia menilai tumpukan kayu itu dari aktivitas penebangan pohon yang tak bertanggung jawab.

    “Tumpukan dan potongan kayu besar yang terbawa arus banjir menjadi indikasi kuat adanya pembalakan liar, praktik perambahan, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan. Polanya selalu sama: ketika hulu rusak, hilir pasti menanggung bencana,” katanya.

    Minta Menhut Audit Penyebab

    Politikus PKS ini pun menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Salah satunya, Menhut, mesti audit menyeluruh izin dari pemanfaatan Kawasan hutan.

    “Satu, melakukan audit menyeluruh atas izin dan aktivitas pemanfaatan kawasan hutan di daerah terdampak. Dua, menindak tegas praktik pembalakan liar dan aktor-aktor yang bermain di balik mafia kayu,” kata Johan.

    “Tiga, melaksanakan restorasi hutan dan rehabilitasi DAS secara terstruktur, berbasis peta fungsi kawasan. Empat, memperkuat sistem mitigasi dan peringatan dini bencana terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi,” sambungnya.

    Ia mendorong reformasi tata Kelola hutan imbas banjir bandang di utara Sumatera. Johan menilai perlu ada revisi UU Kehutanan di DPR RI.

    “Banjir bandang ini mempertegas perlunya reformasi tata kelola hutan, termasuk melalui pembahasan Revisi UU Kehutanan yang sedang kami dorong di Komisi IV agar perlindungan hutan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama negara,” ujarnya.

    Ia menyebutkan gelondongan kayu yang terbawa banjir sebagai teguran keras dari alam. Johan menilai bukti itu sebagai tamparan jika kondisi hutan di RI sedang tak baik-baik saja.

    “Tumpukan-tumpukan kayu adalah teguran keras atas keberpura-puraan kita tentang perlindungan hutan, hutan lestari, serta ungkapan sejenisnya,” tambahnya.

    Komisi IV DPR Panggil Kemenhut Pekan Depan

    Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya bakal menggelar rapat dengan Kementerian Hutan (Kemenhut) RI membahas banjir hingga longsor yang terjadi di utara Pulau Sumatera. Komisi IV DPR disebut juga akan mendalami temuan gelondongan kayu di Sumatera Utara hingga Sumatera Barat yang terbawa arus banjir.

    “Iya, Komisi IV akan rapat dengan Kemenhut perihal tersebut pada hari Kamis, 4 Desember,” kata Alex ketika dimintai konfirmasi, Minggu (30/11/2025). Alex menjawab soal temuan kayu gelondongan imbas banjir Sumut-Sumbar.

    Alex mengatakan Komisi IV DPR RI akan mendalami 5 hal kepada Kemenhut. Satu di antaranya terkait peta aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor.

    “Satu, peta daerah aliran sungai yang terjadi banjir dan longsor. Dua, data tutupan lahan di setiap DAS (Daerah Aliran Sungai),” ujar Alex.

    Legislator PDIP ini menyebutkan Komisi IV DPR juga akan meminta data kerusakan hutan dan lahan pada daerah aliran sungai. Pihaknya pun bakal mendalami soal rencana reboisasi dan penghijauan yang dilakukan Kemenhut.

    “Tiga, data kerusakan hutan dan lahan tiap DAS. Empat, program rencana reboisasi dan penghijauan tiap DAS. Lima, berapa dana yang tersedia untuk rehabilitasi DAS,” katanya.

    Halaman 2 dari 4

    (dwr/dwr)

  • Respons Menhut Raja Juli soal Tagar SaveTessoNilo yang Viral

    Respons Menhut Raja Juli soal Tagar SaveTessoNilo yang Viral

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengapresiasi warganet perihal tagar gerakan #SaveTessoNilo yang menjadi viral. Menurut dia, tagar itu menjasi gelombang solidaritas ini disebut menjadi energi penting dalam upaya memperbaiki dan memulihkan habitat Taman Nasional Tesso Nilo salah satu benteng terakhir gajah Sumatra.

    “Dukungan masyarakat di berbagai platform digital telah memperkuat komitmen pemerintah dalam mempercepat proses rehabilitasi kawasan tersebut,” kata Raja melalui siaran pers diterima, Minggu (30/11/2025).

    Ia menegaskan, perlindungan Tesso Nilo bukan hanya tugas pemerintah, tetapi agenda penyelamatan bersama yang menghubungkan kepedulian warga, masyarakat lokal, dan berbagai pemangku kepentingan.

    “5-6 bulan terakhir kami telah bekerja keras mengambil alih Tesso Nilo untuk diperbaiki habitatnya. Alhamdulillah dengan kejadian terakhir (penghancuran posko pengamanan), dukungan dan simpati publik terutama di medsos, #SaveTessoNilo membuat kami tambah yakin dan tambah semangat mengamankan habitat Gajah Domang dan saudara-saudaranya,” yakin Raja.

     

  • Menhut Dorong Restorasi Tesso Nilo Dipercepat, Fokus Pulihkan Habitat Gajah Sumatera

    Menhut Dorong Restorasi Tesso Nilo Dipercepat, Fokus Pulihkan Habitat Gajah Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, pihaknya terus melakukan penanaman kembali sebagai upaya dari proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Menurut dia, restorasi ini dilakukan juga bertujuan agar habitat Gajah Sumatera tidak diganggu. 

    “Proses restorasi Taman Nasional Tesso Nilo terus dilakukan. Kita terus bekerja untuk memastikan domang dan kawan-kawan rumahnya tidak diganggu dan mereka bisa hidup di alam bebas,” ujar Raja di Taman Nasional Tesso Nilo, seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (30/11/2025). 

    Raja mengatakan, berdasarkan laporan Wamenhut Rohmat Marzuki, restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31 ribu hektare, yang nantinya akan berkembang menjadi 80 ribu hektar di Taman Nasional Tesso Nilo. 

    “Insya Allah sesegera mungkin sudah dimulai, Pak Wamen kemarin sudah 3 minggu yang lalu sudah memulai proses restorasi kawasan Tesso Nilo, rencananya 511 hektar, kemarin saya juga insyallah sudah ada komitmen 7 ribuan lagi yang akan ditanam. Insya Allah di 31 ribu ini dulu nih yang kita restorasi jadi fokus utama, nanti pelan-pelan bisa ke 80 ribuan Taman Nasional seperti yang ada di SK terakhir,” tegas Raja. 

    Raja menyatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk mengembalikan Tesso Nilo sebagai habitat Gajah Sumatera. Raja menyebut dirinya mengetahui adanya resistensi dari masyakat, namun persoalan yang terjadi di Tesso Nilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul.

    “Kita tahu bahwa problem yang terjadi di Tesso Nilo ini bukan kejadian, bukan problem, yang muncul satu atau dua tahun belakangan ini sudah terjadi puluhan tahun. Karena itu dari sekitar 5 bulan lalu Pak Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada Satgas PKH untuk mengembalikan Tesso Nilo ini menjadi Taman Nasional yang menjadi habitat Gajah Sumatera,” tutur dia.

     

  • PSI Harus Turun ke Akar Rumput, dari ‘Jelita’ Jadi ‘Jelata’

    PSI Harus Turun ke Akar Rumput, dari ‘Jelita’ Jadi ‘Jelata’

    Liputan6.com, Jakarta – Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni, menyampaikan arah gerak politik PSI dalam mempersiapkan diri di Pemilu 2029. Ia menekankan bahwa PSI kini harus semakin membumi, hadir untuk rakyat kecil, dan memperkuat struktur hingga tingkat paling bawah.

    Raja Juli menyatakan bahwa PSI tidak boleh lagi dipersepsikan sebagai partai ‘Jelita’, melainkan menjadi partai yang benar-benar ‘Jelata’, berpihak pada masyarakat kecil.

    “PSI dulu terkenal sebagai partai Jelita, tapi sekarang kita ubah jadi Jelata. Dulu dikenal hotel bintang lima, sekarang jadi kaki lima. Yang berarti harus ada untuk masyarakat,” ujar Raja Antoni, dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) PSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sabtu (22/11/2025), dalam keterangan diterima.

    Menurutnya, kemenangan elektoral tidak mungkin diraih tanpa struktur partai yang rapi dan kuat hingga akar rumput. Karena itu, ia menegaskan bahwa PSI Bangka Belitung harus memperkuat jaringan politik hingga tingkat desa dan TPS.

    “Kunci kemenangan kita tidak lain dan tidak bukan yaitu merapihkan infrastruktur partai sampai ke desa, sampai ke TPS–TPS di Bangka Belitung. Kita patut belajar dari partai-partai senior bahwa pemenang pertarungan politik adalah partai yang memiliki basis massa di level TPS,” ujarnya.