Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, blak-blakan mengenai kapasitas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam mengelola persoalan lingkungan dan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

    Arif mengungkit kembali cuitan lama yang pernah disampaikan Raja Juli di X, yang saat itu menyinggung bahaya ketika jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya.

    Dikatakan Arif, kalimat tersebut kini layak diarahkan kembali kepada sosok Menhut sendiri.

    Arif menuturkan bahwa pesan tersebut menjadi ironi di tengah sorotan masyarakat luas terkait persoalan deforestasi, izin tambang di kawasan hutan, dan penanganan bencana yang dianggap lamban.

    “Benar sekali nasihat untuk diri sendiri,” ujar Arif di X @arifbalikpapan1 (8/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa Raja Juli bukan berasal dari disiplin kehutanan, sehingga menurutnya lebih baik memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar memahami bidang tersebut. “Anda bukan ahli di bidang kehutanan, mundur saja Jul,” tegas Arif.

    Arif juga menyebut bahwa publik kini semakin kritis dan tidak dapat lagi dibungkam dengan pencitraan dan narasi semata.

    Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah menelan banyak korban, sehingga tidak bisa dikelola dengan pendekatan seremonial.

    Arif bilang, ke depannya posisi strategis harus benar-benar diberikan kepada figur yang menguasai substansi, bukan sekadar didasarkan relasi politik.

    Sebelumnya, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, kembali memberikan sindiran bernada satire terhadap sejumlah pejabat pemerintah.

  • Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    Negara Tidak Hadir dalam Mencegah Bencana

    GELORA.CO -Penyebab bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terus menjadi sorotan dari banyak kalangan.

    Kerusakan ekosistem hutan disebut-sebut menjadi biang keladi yang menyebabkan banjir atau memperparah terjadinya bencana.

    Pengamat politik Rocky Gerung menilai sebagai kesalahan kebijakan dari pemerintah terutama Kementerian Kehutanan.

    “(Bencana) ini betul-betul mengingatkan kita bahwa negara tidak hadir. Negara boleh hadir setelah bencana, tapi negara tidak hadir untuk mencegah bencana itu,” kata Rocky dikutip dalam kanal YouTube pribadinya, Senin, 8 Desember 2025.

    Lanjut dia, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni layak mendapat teguran karena gagal memitigasi terjadinya bencana.

    “Beberapa menteri harusnya sudah tidak lagi terlihat di media massa akibat kegagalan mereka mengelola, memitigasi atau bahkan mempermainkan isu bencana. Itu kalau kita ingin etika mendahului regulasi. Orang semacam Raja Juli, saya kenal dia, saya bersahabat dengan dia, tapi dalam urusan bencana kemarin, harusnya dia sudah ditegur atau menegur diri sendiri bahwa ada yang gagal dia prestasikan selama menjadi menteri,” jelasnya.

    Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa bencana ini jelas akibat ulah manusia yang serakah dalam menggunduli hutan.

    “Bencana itu adalah ukurannya bukan sekadar soal jumlah korban atau jumlah material yang harus disediakan, bukan. Tapi kecepatan untuk memahami bahwa bencana itu adalah bencana manusia. Bencana itu adalah kesepakatan kita untuk menangani secara kemanusiaan,” pungkasnya. 

  • Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    Prabowo Punya Ribuan Hektar Lahan di Aceh , tapi Tidak Pernah Minta Maaf soal Sawit

    GELORA.CO – Aktivis, Virdian Aurellio, menegaskan, negara tidak menunjukkan keseriusan dalam menyelesaikan kerusakan alam serta dampaknya terhadap masyarakat di masa mendatang.

    Dikatakan Virdian, kepercayaan publik terhadap negara semakin menurun akibat berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masa depan generasi muda.

    “Saya pribadi sudah tidak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan,” ujar Virdian dikutip pada Minggu (7/12/2025).

    Baginya, generasi yang saat ini masih panjang usia hidupnya justru akan menanggung seluruh dampak dari kerusakan lingkungan.

    “Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini harusnya marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” ungkapnya.

    Sementara para pemangku kepentingan yang diuntungkan dari sektor ekstraktif tidak akan merasakan akibatnya kelak.

    Ia bahkan menyerukan agar generasi muda tidak lagi diam melihat situasi yang disebutnya penuh ketidakadilan.

    “Karena suatu hari mereka semua yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit. Deforestasi, 2050 Indonesia tenggelam, kita yang tenggelam mereka udah nggak ada, udah mati. Jadi kami rasa kami layak marah hari ini,” sebutnya.

    Virdian juga menyinggung kebijakan donasi negara yang belakangan dipersoalkan publik. Menurutnya, langkah tersebut justru menambah kebingungan.

    “Saya perlu mengatakan bahwa ini ada langkah yang membingungkan dari negara. Contoh negara ini fomo banget, ngapain ikut-ikutan bikin donasi?,” timpalnya.

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

    Ia juga menuding ada keterlibatan sejumlah institusi negara dalam praktik pembalakan liar, sehingga kepercayaan publik semakin tergerus.

    “Apa lagi? Baik Polri, TNI, semua terlibat di dalam pembalakan hutan. Jadi saya tidak bisa punya kepercayaan hari ini,” katanya.

    Sebagai bentuk kepercayaan antarwarga, Virdian membeberkan bahwa gerakan solidaritas publik justru berkembang dengan cepat, jauh lebih efektif dibanding kampanye donasi yang dilakukan negara.

    “Makanya di publik sekarang kita punya tagar warga jaga warga. Ferry Irwandi di dalam sehari bisa terkumpul 10M. Teman-teman Indonesia dengan dermawan menitipkan kepada saya dalam tiga hari Rp410 juta untuk donasi,” tandasnya.

    “Kenapa? Karena kita saling percaya. Besok-besok negara bikin donasi terbuka, kita juga nggak mau nyumbang. Orang kita nggak percaya duitnya bakal dipakai menerang,” kuncinya.

  • Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    “Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang,” tuturnya.

    Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.

    “Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.

    Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.

    “Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,” kata dia.

    Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.

    “Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah,” ujar Damar. (fajar)

  • Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Dinilai Bertanggung Jawab Atas Bencana Sumatera, Ketua Exponen 08 Desak Presiden Prabowo Copot Menhut Raja Juli Antoni

    Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

    “Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang,” tuturnya.

    Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.

    “Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh,” ujarnya.

    Selain itu, Damar juga meminta Presiden Prabowo segera melakukan evaluasi terhadap kinerja para bawahannya yang memiliki keterkaitan erat dengan terjadinya bencana tersebut.

    “Presiden harus sekaligus melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri dan partai koalisi yang tidak loyal terhadapnya, termasuk para menteri yang terkait dengan bencana. Bencana bisa sedahsyat ini, ada dugaan telat dalam menanganinya,” kata dia.

    Menurut Damar, menteri yang tidak loyal dan mengganggu kinerja program-program Presiden Prabowo di pemerintahan juga mesti dievaluasi.

    “Sudah saatnya Presiden melakukannya. Jangan ragu copot, apa pun partainya, apabila tidak sejalan dengan presiden. Bapak Presiden dipilih rakyat, jadi, jangan ragu copot yang merusak kinerja Presiden dan pemerintah,” ujar Damar. (fajar)

  • Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    Kemenhut Segel Empat Subjek Hukum Diduga Sebabkan Banjir Sumatra

    JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan pihaknya sudah melakukan penyegelan terhadap empat subjek hukum terindikasi menjadi faktor terjadinya banjir dan longsor di Sumatra, dengan masih terdapat potensi penyegelan terhadap delapan subjek hukum.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan empat subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” ujarnya dalam pernyataan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.

    Ia memastikan melakukan penindakan hukum secara tegas terkait dengan persoalan tersebut. Ia juga menyebut tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” katanya.

    Sebanyak empat subjek yang telah disegel oleh Kemenhut, yakni ⁠Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan dan PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara, serta PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut sedang mendalami dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

    Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan.

    Selain itu, pihaknya telah mengidentifikasi delapan subjek hukum lainnya untuk segera dilakukan penyegelan.

    “Selain empat subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak delapan lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” ujar dia.

    Ia memastikan akan terus melakukan penyelidikan secara mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini.

  • Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Virdian Aurellio: Presiden Punya Lahan Seluas 7 Kali Singapura, tapi Tidak Pernah Minta Maaf Soal Sawit

    Lanjut dia, negara seharusnya memulihkan kerugian akibat korupsi di sektor lingkungan daripada menggalang donasi terbuka.

    “Hari-hari kita donasi ke negara lewat pajak, ngapain negara bukan donasi? Kalau mau nambah duit, kalau negara memang pengen nambah duit, rampas balik itu,” Virdian menuturkan.

    “Berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” tambahnya.

    Bukan hanya itu, ia juga menyinggung minimnya keberpihakan pemerintah terhadap daerah-daerah yang terdampak deforestasi dan eksploitasi sumber daya alam.

    “Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, satu, presiden (Prabowo) nyampe ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat, mengatakan, saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon,” terangnya.

    Eks Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) ini menyebut, tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk memulihkan kerusakan lingkungan secara jangka panjang.

    “Presiden tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya kita akan melakukan audit deforestasi. Kita akan melakukan pembenahan tata ruang, kita akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius,” tegasnya.

    “Kenapa? Ya karena presiden punya lahan tujuh kali Singapura, itu presiden punya lahan hektarnya. Sekarang Menhut misalnya mau mengatakan, ya kami fokus kepada pemulihan hutan,” sambung dia.

    Kata Virdian, di DPR saat rapat dengar pendapat yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Menteri Raja Juli Antoni menyebut akan mengembangkan bisnis karbon.

    “Ya kredit karbon, orang nanam bukan jual. Gimana Menhut aja main domino sama pembalak hutan, Aziz Welang, gimana saya mau percaya?,” sesalnya.

  • 4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    4 Subjek Hukum Disegel, Diduga Bertanggung Jawab atas Banjir Bandang Sumatra

    GELORA.CO  – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyegel empat subjek hukum di Sumatra Utara (Sumut). Keempatnya diduga bertanggung jawab atas banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subyek hukum dari sekitar 12 subyek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatera,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dikutip Minggu (7/12/2025). 

    Raja Juli memastikan telah melakukan penindakan hukum secara tegas. Dia menegaskan tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” ujarnya.

    Adapun keempat subjek hukum yang disegel yakni Areal Konsesi TPL Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupatan Tapanuli Selatan; PHAT Jhon Ary Manalu Desa Pardomuan, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara. 

    Kemudian, PHAT Asmadi Ritonga Desa Dolok Sahut, Kecamatan Simangumban, Kabupaten Tapanuli Utara; dan PHAT David Pangabean Desa Simanosor Tonga, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Raja Juli menyampaikan pihaknya melalui Gakkum melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan. 

    Selain itu, Kemenhut juga telah mengidentifikasi 8 subjek hukum lain yang segera disegel. 

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,”  tuturnya.

    Dia memastikan akan terus melakukan penyelidikan mendalam yang nantinya dapat berujung pada penetapan pelanggaran pidana maupun denda dalam kasus ini

  • Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Menhut Raja Juli Segel 4 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatra, 8 Lainnya Menyusul

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, empat subjek hukum yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir dan longsor di Sumatra sudah disegel.

    Menurut dia, total akan ada 12 subjek hukum yang akan dilakukan penyegelan berikutnya secara bertahap.

    “Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di DPR, tim kami di lapangan sudah mulai melakukan operasi penegakan hukum dengan penyegelan 4 subjek hukum dari sekitar 12 subjek hukum yang diduga melakukan pelanggaran berkaitan dengan bencana di Sumatra,” kata Raja Juli seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (7/12/2025).

    Raja Juli memastikan, dirinya melakukan penindakan hukum secara tegas. Ia menegaskan, tidak akan berkompromi dengan perusak hutan.

    “Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kompromi bagi siapapun yang terbukti merusak hutan Indonesia. Kami berkomitmen untuk melakukan penegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu,” tegas politisi PSI ini.

    Menhut Raja menuturkan, melalui Tim Gakkum, Kemenhut melalukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran kehutanan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan bukti sampel kayu hingga meminta keterangan, sehingga nantinya akan ada 8 lagi subjek hukum yang akan disegel.

    “Selain 4 subjek hukum yang sudah disegel, sebanyak 8 lainnya juga sudah teridentifikasi dan akan segera disegel,” janjinya

  • Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Raja Juli, Ternak Oligarki dan Gajah Mati

    Oleh:Rusdianto Samawa

       

    TUGAS berat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni adalah penataan Hutan. Kalau gagal berarti gajah lambang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus dirubah. Gajah mati di habitatnya (rumahnya) — hutan. Karena menteri Kehutanan tidak mengerti rumahnya gajah. Berarti PSI bisa mati langkah tahun 2029 dan di masa depan.

    Bung Raja, supaya gajah dan seluruh makhluk hidup yang ada di hutan tidak mati, maka dibutuhkan langkah berani untuk batalkan seluruh izin konsesi lahan yang telah di rampok dan dibakar oligarki rakus jahat korup pencuri itu.

    Bung Raja, pasti paham dan amalkan heroisme pendiri Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ketika di masjid keraton, lakukan revolusi mental sekaligus bimbing umat keluar dari kejahatan spiritualitasnya, yakni merubah kiblat salat menghadap ke timur yang semula ke barat.

    Bung Raja, kalau menafsirkan perintah tugas Presiden Prabowo Subianto dan amalan heroisme Ahmad Dahlan, maka, gajah di rumahnya itu tidak akan mati. Heroisme Raja juga mendapat momentum sebagai kaum muda pemberani.

    Sebenarnya, lambang PSI itu sudah representasi kan spirit keberanian kepada Raja Juli Antoni. Apabila, spirit ini mati sebelum gajah lestari di alam, maka, semua gajah mati di kawasan hutan yang dikuasai oligarki merupakan akibat kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang tidak pro lingkungan dan alam sekitar kehidupan rakyat.

    Bukan suatu kebetulan, pembina PSI merupakan peternak oligarki hutan dengan diberikan konsesi lahan melalui mekanisme Proyek Strategis Nasional (PSN).

    Akankah keberanian Raja Juli Antoni tegak lurus kepada Presiden Prabowo Subianto dengan menyongsong hutan untuk kemanusiaan dengan spirit Heroisme Ahmad Dahlan atau tunduk tekuk lutut kepada sang peternak oligarki hutan yang rakus korup itu.

    Sangat penting, Raja Juli Antoni mengambil sikap tegas dan berani untuk menata hutan Indonesia. Lepaskan baju PSI dan ganti dengan baju Ahmad Dahlan yang tanamkan nilai keberanian mengubah haluan dan peta jalan kehutanan sebagai dakwah Muhammadiyah.

    Bung Raja, penting mengambil langkah cepat dan tepat dalam sikap yang tegas. Catatan penting harus diingat; filosofi “gajah mati” berpusat pada langkah perilaku manusia, terutama yang berharga meninggalkan warisan legacy atau jejak setelah mati, seperti gading (sesuatu yang berharga), belang (ciri khas), atau nama (reputasi/jasa), yang cerminkan amal perbuatan atau nilai yang diwariskan.

    Bung Raja, harus menjadi antitesa dari peternak oligarki supaya musibah dimasa depan dapat dicegah. Karena refleksi tanggung jawab manusia sebagai khalifatullah fil ardi’ harus tinggalkan dampak baik bagi dunia, seperti menjaga lingkungan.

    Bung Raja, makna umum dari peribahasa: “Gajah Mati tinggalkan gading, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama”. Makna intinya adalah setiap makhluk akan dikenang dari sesuatu yang berharga atau ciri khasnya; manusia diingat dari reputasi, jasa, atau amal baiknya.

    Bung Raja, anda sedang menjadi pusat perhatian dunia dan makna “Gajah Mati karena gadingnya”. Seringkali, kelebihan atau keunggulan yang dimiliki seseorang justru bisa menjadi sumber masalah atau kesusahan baginya. Karena kiblatnya tidak lurus. 

    Solusinya, lepaskan baju PSI dalam pengambilan kebijakan dan keluar dari sandera warisan peternak oligarki sehingga dapat mendorong kebijakan yang baik dan tinggalkan nilai positif, agar tetap diingat dan alam hutan bermanfaat bagi generasi mendatang.

    Kearifan dan keagungan, Raja Juli Antonie dalam menyelamatkan: “Gajah Sebelum Mati” lambangkan kekuatan, ketenangan, dan kewibawaan sehingga bisa ajarkan manusia bergerak bersama, tidak gegabah, tidak serakah, dan setia pada rakyat dan alam agar anda menjadi simbol kekuatan sejati.

    Bung Raja, jika tanggung jawab lingkungan: dalam konteks modern, “gajah mati” bisa menjadi pengingat akan nasib makhluk di alam liar, termasuk manusia sebagai penyangga hutan akibat perilaku perburuan dan kerusakan habitat. Maka, penting sikap anda batalkan semua izin konsesi lahan industri ekstraktif.

    Pelajaran: dari gajah yang menjauh untuk mati sendirian dianggap menunjukkan sikap rendah hati dan kasih sayang agar tidak menyusahkan kawanan, mengajarkan kita tentang martabat dan kepedulian terhadap orang lain. 

    Secara keseluruhan, “filsafat gajah mati” adalah ajakan untuk merenung tentang makna kehidupan, warisan yang ditinggalkan, serta dampak dari kelebihan dan kekurangan diri, baik secara personal maupun sosial.

    Keputusan ada pada goresan tinta bolpoin pergerakan tangan untuk batalkan izin konsesi lahan industri ekstraktif yang merusak. Apalagi yang kuasai merupakan oligarki perusak, pencuri, korup dan pengkhianat. Kalau PSI ingin selamat dari cincai rakyat. Silakan.

    Aktif di Forum Partisipasi Lingkungan Pesisir, Ketua Front Nelayan Indonesia (FNI)