Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Menhut ajak generasi muda asah kemampuan dan jauhi perundungan

    Menhut ajak generasi muda asah kemampuan dan jauhi perundungan

    belajar dengan giat, manfaatkan waktu untuk belajar menimba ilmu, mengasah kemampuan akademik dan kemampuan sosial

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengajak generasi muda untuk mengasah kemampuan akademis dan sosial, serta tidak melakukan tindakan perundungan (bullying) kepada sesama, demi kehidupan sosial dan bernegara yang baik.

    Hal itu Menhut sampaikan saat melakukan peninjauan ke SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru, Riau, Jumat.

    “Karena ini adalah amanah dari negara maka kalian harus belajar dengan giat, manfaatkan waktu untuk belajar menimba ilmu, mengasah kemampuan akademik dan kemampuan sosial,” kata Menhut Raja Antoni dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

    Dalam peninjauan, Menhut Raja Antoni didampingi oleh Inspektur Jenderal Kemenhut Djoko Poerwanto, Direktur Jenderal Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Kemenhut Indra Exploitasia beserta jajaran.

    Raja Antoni mengatakan dirinya tidak mentoleransi kejadian perundungan di lingkungan sekolah.

    Ia menyebutkan bila menemukan adanya perundungan di sekolah kehutanan, dirinya tak segan untuk melakukan pemecatan.

    “Saya zero tolerance, terhadap aksi bullying dalam bentuk apapun, saya tidak segan-segan memerintahkan untuk memecat orang yang mem-bully tersebut,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Raja Antoni memastikan dirinya juga tak segan untuk menutup sekolah yang di dalamnya terdapat aksi bullying. Menurut dia, hal ini bertujuan agar sekolah kehutanan dapat berjalan baik.

    “Bahkan saya tidak segan-segan akan menutup SMK ini agar sekolah ini tetap berdiri dengan baik, dengan moralitas akademik dan spiritual yang baik,” kata dia.

    “Saya tekankan kembali pesan saya ini, bahwa tidak ada praktik bullying di sekolah kita,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Menhut dalam rangkaian kunjungannya ke Pekanbaru, Riau, turut disambut dengan upacara adat Tepuk Tepung Tawar dan berbagi beberapa pesan.

    Ia menyoroti peran orang tua yang mengajarkan nilai kerja keras, dedikasi dan komitmen untuk terus berbuat baik.

    “Orang tua mengajarkan dari kecil bahwa kerja keras, dedikasi, komitmen untuk berbuat baik adalah kata kunci bisa mengubah nasib,” kata dia.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pusat Rehabilitasi Samboja Lestar tampung 113 Orang Utan

    Pusat Rehabilitasi Samboja Lestar tampung 113 Orang Utan

    Selasa, 22 April 2025 21:20 WIB

    Satu individu Orang Utan subspesies Pongo Pygmaeus Morio beraktivitas di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (22/4/2025). Kawasan seluas 1.800 hektar tersebut saat ini menjadi habitat bagi 113 Orang Utan yang 90 persen berasal dari konflik seperti dipelihara ilegal, tersingkir akibat pembangunan, dan ditemukan dalam kondisi lemah. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/YU

    Satu individu orang utan subspesies Pongo pygmaeus morio berada di dalam kandang sesaat sebelum dilepas keberangkatannya oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menuju kawasan Hutan Kehje Sewen di Pusat Rehabilitasi Orang Utan Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (22/4/2025). Menhut melepas keberangkatan enam individu orang utan rehabilitan yang terdiri dari tiga individu orang utan betina dan tiga individu orang utan jantan menuju lokasi pelepasliaran di kawasan Hutan Kehje Sewen, Kabupaten Kutai Timur. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/YU

    Seorang sukarelawan Borneo Orang Utan Survival Foundation (BOSF) mengambil gambar Orang Utan subspesies Pongo Pygmaeus Morio di Pusat Rehabilitasi Samboja Lestari, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (22/4/2025). Kawasan seluas 1.800 hektar tersebut saat ini menjadi habitat bagi 113 Orang Utan yang 90 persen berasal dari konflik seperti dipelihara ilegal, tersingkir akibat pembangunan, dan ditemukan dalam kondisi lemah. ANTARA FOTO/Aditya Nugroho/YU

  • 6 Orang Utan Dilepasliarkan, Menhut: Jaga Kelestarian

    6 Orang Utan Dilepasliarkan, Menhut: Jaga Kelestarian

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melepasliarkan enam orang utan di Muara Wahau, Kutai Timur, Kalimantan Timur (Kaltim), pada Rabu (23/4/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga populasi orang utan dan kelestarian hutan sebagai habitat alami mereka.

    “Ada kebahagiaan karena hari ini kita berhasil melepasliarkan enam orang utan ke habitat alaminya. Namun, ini juga menjadi tantangan besar bagi kami untuk lebih serius dalam menjaga kelestarian hutan, ekosistem, dan satwa lainnya agar tidak banyak lagi yang harus dikonservasi,” ujar Antoni dalam keterangannya kepada wartawan.

    Antoni menjelaskan, salah satu upaya menjaga populasi orang utan adalah dengan memperketat pelepasan kawasan. Menurutnya, terdapat tiga elemen penting yang harus diperhatikan secara seimbang, yakni kelestarian hutan, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

    “Kita harus disiplin dalam melepas kawasan. Ada norma yang harus kita patuhi. Pembangunan memang tidak boleh berhenti karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan bangsa ini,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan, pelestarian alam merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga bersama untuk masa depan generasi mendatang.

    “Kelestarian alam adalah anugerah Tuhan. Kita wajib menjaganya bersama demi anak cucu kita. Dan saya yakin, kesejahteraan masyarakat juga bisa terwujud jika semua elemen ini dijalankan dengan seimbang,” tambahnya.

    Antoni menekankan, ketiga elemen tersebut hanya bisa berjalan beriringan melalui kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.

    “Ketiga elemen—kelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat—harus kita kelola bersama. Ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, yayasan, pihak swasta, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

    Dalam kegiatan pelepasliaran ini, menhut turut didampingi oleh Dirjen KSDAE Satyawan Pudyatmoko, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Nunu Anugrah, serta CEO Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), Jamartin Sihite.

    Untuk mencapai lokasi pelepasliaran, Antoni dan rombongan menyeberangi sungai menggunakan perahu dari Dermaga KM 67 menuju Dermaga Ponton, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Di lokasi, menhut secara langsung membuka kandang salah satu orang utan betina berusia 10 tahun bernama Mikhayla.

  • Kunjungi Taman Nasional Sebangau, Menhut: Gambut Kalteng Penting Tekan Perubahan Iklim Global Regional 17 April 2025

    Kunjungi Taman Nasional Sebangau, Menhut: Gambut Kalteng Penting Tekan Perubahan Iklim Global Regional 17 April 2025

    Kunjungi Taman Nasional Sebangau, Menhut: Gambut Kalteng Penting Tekan Perubahan Iklim Global
    Tim Redaksi
    PALANGKA RAYA, KOMPAS.com
    – Taman Nasional
    Sebangau
    di Kalimantan Tengah dinilai memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim global, karena merupakan salah satu kawasan gambut terbesar di Indonesia.
    Hal ini disampaikan
    Menteri Kehutanan

    Raja Juli Antoni
    , usai meninjau program pembasahan dan restorasi ekosistem di kawasan tersebut pada Rabu (16/4/2025) petang.
    “Ekosistem gambut di Sebangau ini tidak hanya penting bagi Indonesia namun juga bagi global, karena memiliki peran penting dalam mitigasi perubahan iklim,” ujar Raja Juli kepada wartawan.
    Menurut Raja Juli, ekosistem gambut di Sebangau sempat mengalami kerusakan serius pada tahun 2004.
    Namun kini, kondisi tersebut mulai pulih berkat kerja sama berbagai pihak dalam program rewetting dan restorasi.
    “Dengan kerja keras, kolaborasi bersama, kita melihat tadi, ekosistemnya sudah terestorasi dengan baik,” tambahnya.
    Taman Nasional Sebangau
    mencakup wilayah luas di tiga kabupaten/kota yaitu Pulang Pisau, Palangka Raya, dan Katingan.
    Kawasan ini merupakan penyimpan karbon alami yang penting, dan memiliki fungsi ekologis untuk mencegah kebakaran hutan, menyimpan air, dan menjaga keseimbangan iklim.
    Meski ada kemajuan dalam restorasi, Menhut menyayangkan kondisi sekitar 1.600 kanal yang kini sudah tidak lagi berfungsi dari total 2.000 kanal yang sebelumnya dibangun.
    Ia menilai perlunya langkah cepat untuk memperbaiki atau membangun kanal baru guna menjaga keberlangsungan ekosistem.
    “Ini kan harus diperbaiki atau membuat kanal baru,” tuturnya.
    Raja Juli juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam pelestarian Sebangau.
    Di sekitar kawasan taman nasional, terdapat sekitar 40 desa, namun baru sekitar 20 desa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan restorasi dan pemberdayaan lingkungan.
    “Saya berharap kami sudah sampaikan kepada teman-teman untuk melibatkan kembali para mitra, stakeholder, termasuk lakukan pemberdayaan masyarakat,” bebernya.
    Raja Juli kembali menegaskan, keberadaan Sebangau sebagai kawasan konservasi gambut tidak hanya relevan untuk Indonesia, tetapi juga menjadi tumpuan komitmen global dalam mengatasi krisis iklim.
    “Taman Nasional Sebangau ini porsinya sangat strategis untuk mitigasi perubahan iklim, tidak hanya di Indonesia bahkan di global,” pungkasnya.
    Dalam kunjungannya ke Sebangau, Menteri Raja Juli turut didampingi oleh:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menhut: Potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan

    Menhut: Potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan salah satu fokus dan prioritas utama Kemenhut kini adalah kolaborasi kuat untuk memperluas potensi kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan.

    Menhut Raja Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyebut perluasan potensi tersebut dapat dilakukan lewat penerapan kehutanan multi usaha kehutanan, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal.

    Pendekatan tersebut adalah tentang bergerak melampaui praktik kehutanan tradisional untuk membuka potensi penuh kawasan hutan melalui pemanfaatan berkelanjutan, seperti ekowisata, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan agroforestri atau wanatani, sambil tetap menjaga keseimbangan ekologi dan menghormati nilai-nilai sosial.

    “Model ini sangat penting untuk memberdayakan masyarakat hutan, meningkatkan ekonomi lokal, dan mencapai distribusi manfaat hutan yang lebih adil,” imbuhnya.

    Menhut mengatakan bahwa membentuk tim kerja untuk mempercepat penerapan kehutanan multi bisnis ini.

    Ia menambahkan bahwa memerlukan dukungan dari mitra Kementerian Kehutanan dalam peningkatan kapasitas, inovasi hingga investasi.

    Agar program itu berhasil, Kemenhut memerlukan dukungan dari mitra, terutama dalam hal peningkatan kapasitas, akses pasar yang lebih luas, inovasi, dan investasi.

    “Keterlibatan Anda dapat membantu kami memastikan bahwa kehutanan multi-bisnis bersifat inklusif dan layak secara ekonomi,” ujarnya.

    Selain itu, Raja Antoni juga memprioritaskan percepatan pengakuan atau penetapan resmi hutan adat.

    Menurutnya, hal ini menjadi komitmen terhadap perhutanan sosial serta hak-hak masyarakat adat.

    “Kami memprioritaskan percepatan pengakuan hutan adat, atau penetapan resmi hutan adat. Ini adalah bagian penting dari komitmen kami terhadap perhutanan sosial dan hak-hak masyarakat adat,”kata dia.

    Hutan bukan sekadar ekosistem, katanya tetapi juga rumah, lanskap budaya, dan sumber kehidupan bagi banyak masyarakat adat di Indonesia.

    “Kami percaya bahwa pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga langkah strategis untuk tata kelola hutan yang berkelanjutan,” imbuhnya.

    Prioritas tersebut, lanjut dia, mencerminkan visi yang lebih luas, yaitu membangun sektor kehutanan yang lebih adaptif, inklusif, dan tangguh, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan komitmen lingkungan global.

    Di sisi lain, Menhut juga mempererat hubungan kerja sama melalui halal bihalal bersama duta besar dan seluruh mitra Kemenhut pada Jumat (11/4).

    “Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyoroti dan berbagi beberapa prioritas utama Kementerian Kehutanan pada periode saat ini, yang mana kami percaya kolaborasi yang lebih kuat akan sangat penting,” ujar Raja Antoni.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhut-Kemnaker sepakat perluas lapangan kerja

    Kemenhut-Kemnaker sepakat perluas lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepakat melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) guna memperluas lapangan kerja dan pemberdayaan petani, khususnya di kawasan hutan.

    “Terima kasih kepada Pak Menaker, kita bisa menandatangani satu MoU yang Insyaallah bermakna besar bagi pembukaan lapangan kerja dan pemberdayaan petani di kawasan hutan,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

    Ia menyebut bahwa salah satu kerja sama, yakni terkait potensi perhutanan sosial yang nantinya masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola dengan cara wanatani atau agroforestri, yakni sistem pengelolaan lahan pertanian dengan penanaman pohon.

    Ia yakin banyak hal yang bisa kerjakan bersama, salah satunya yang sudah dibicarakan ada potensi perhutanan sosial karena lahan tersedia

    “Kita punya sekarang yang sudah diberikan akses pengelolaan, 8,3 juta hektar, kemudian masih ada sekitar 4 juta lagi yang potensial dibagikan, plus ada data indikatifnya juga 3 juta lagi, jadi 7 juta hektar,” papar dia

    Totalnya tersedia 15 juta hektar yang nanti segera dilakukan identifikasi lebih dalam lagi mana yang memang cocok digunakan untuk wanatani.

    Nantinya, Kemnaker dapat melakukan pendidikan dan pelatihan bagi para petani untuk lebih menambah potensi dan kemampuan.

    Selain itu, Menhut Raja Antoni menyebut kerja sama juga akan melibatkan Kementerian Sosial dan BPN untuk mengidentifikasi pusat kemiskinan di kawasan hutan.

    Adanya kerja sama ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan. Selain itu, para petani hutan diharapkan dapat lebih produktif dalam mengelola dan menjaga hutan tetap lestari.

    “Pak Presiden juga sudah menggagas 70-80 ribu koperasi, saya sudah instruksikan sama pak sekjen juga, sekarang kami punya 15 ribu KUPS, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Ini akan ditransformasikan menjadi koperasi, koperasi usaha perhutanan sosial,” ujar Menhut.

    Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan kolaborasi ini penting dilakukan untuk perluasan kesempatan kerja dalam pengelolaan perhutanan sosial.

    “Peran Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Kehutanan juga tentu peran Kementerian Kehutanan sangat strategis untuk mewujudkan ini,” ujar Yassierli.

    “Mulai dari bagaimana kementerian Kehutanan menyiapkan lahan,kemudian diidentifikasi terkait dengan potensi-potensi agroforestri,” imbuhnya.

    Yassierli memastikan akan memberikan dukungan penuh terkait pelatihan bagi para petani hutan.

    ”Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan akan support full terkait dengan pelatihan, kemudian juga praktiknya, sampai kemudian ini menjadi suatu ekosistem bisnis bagi para petani,” kata Menaker.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    BPKS paparkan potensi Investasi strategis ke Komisi IV DPR

    Banda Aceh (ANTARA) – Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) di Provinsi Aceh memaparkan peluang investasi strategis yang dimiliki dan dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kepada Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV DPR memang bukan mitra kerja BPKS, tapi kami tetap memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan bahwa Sabang memiliki kekayaan sumber daya dan posisi geografis yang sangat potensial untuk dikembangkan melalui kerja sama investasi yang tepat sasaran,” kata Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen di Banda Aceh, Jumat.

    Di sela mendampingi kunjungan kerja Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bersama anggota komisi dan Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Raja Juli Antoni, ia menjelaskan Sabang bukan hanya gerbang barat Indonesia secara geografis, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk investasi yang menghubungkan potensi lokal dengan pasar global.

    Sabang, merupakan gerbang pelayaran dunia karena letaknya yang strategis di Selat Malaka dan kawasan itu dapat menjadi titik singgah kapal-kapal dari berbagai negara seperti India, China, dan Malaysia.

    Ia mengatakan dalam kesempatan tersebut pihaknya juga ikut membahas beberapa sektor untuk dapat dikembangkan yakni pengembangan pariwisata bahari berbasis konservasi, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan dan pembangunan fasilitas shorebase untuk mendukung aktivitas logistik dan energi di wilayah Aceh dan sekitarnya.

    BPKS juga menyampaikan kesiapan untuk menjalin kemitraan strategis dengan investor dalam dan luar negeri dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

    Pihaknya berharap dengan potensi yang besar tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Komisi IV DPR RI sehingga Sabang dapat semakin memperkuat posisinya sebagai kawasan unggulan investasi di barat Indonesia.

    Ia menambahkan pemaparan berbagai potensi yang dimiliki Sabang kepada Komisi IV juga bagian agar kawasan tersebut mendapat perhatian semua pihak sehingga daerah itu benar-benar menjadi penopang ekonomi di ujung barat Indonesia

    Pewarta: M Ifdhal
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar hukum ingatkan penertiban sawit di kawasan hutan harus cermat

    Pakar hukum ingatkan penertiban sawit di kawasan hutan harus cermat

    Jakarta (ANTARA) – Pakar hukum kehutanan dari Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, mengingatkan penertiban sawit di kawasan hutan harus dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kriteria kawasan hutan itu sendiri.

    “Sudah ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelesaian lahan perkebunan sawit. Presiden pun harus mengacu pada kerangka hukum ini dalam menjalankan kebijakan,” kata Sadino dikutip dari keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Sadino menyoroti aspek penyitaan lahan yang sering dikaitkan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

    “Perpres tidak mengatur soal penyitaan tetapi di situ pengambilalihan lahan sawit yang diduga masuk sebagai kawasan hutan,” ujar Sadino.

    “Kalau ada pengambilalihan lahan, itu harus melalui proses hukum yang sah, sesuai KUHAP. Pasal 110A dan 110B dalam UU Cipta Kerja juga tidak mengatur penyitaan,” imbuhnya.

    Selain itu, kriteria kawasan hutan juga harus memenuhi syarat formil dan materiil yang harus dipenuhi yaitu yang sudah ada penetapan kawasan hutannya.

    Sadino pun menggarisbawahi pentingnya menghormati hak atas tanah, termasuk Hak Guna Usaha (HGU) yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

    “HGU dan hak atas tanah lainnya adalah produk administratif yang ditetapkan oleh pemerintah, dan merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945,” kata Sadino.

    Menurutnya, HGU bahkan kerap dijadikan agunan bagi pinjaman investasi yang tentunya wajib diperhatikan oleh satgas agar tidak mengganggu investasi dan membuat ketidakpercayaan bagi pelaku usaha perkebunan dan kreditor.

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 36 Tahun 2025 yang berisi 436 perusahaan yang lahan sawitnya masuk dalam kawasan hutan. Daftar 436 korporasi tersebut menjadi rujukan bagi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk bekerja.

    Selain menggarap kawasan hutan lindung, satgas menyebut sejumlah perusahaan teridentifikasi tidak membayar pajak ke negara selama bertahun-tahun.

    Lahan hasil penertiban tersebut, pengelolaannya akan diserahkan ke BUMN Agrinas Palma.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah Saatnya Prabowo Copot Menteri Tebar Pesona dan Kemaruk

    Sudah Saatnya Prabowo Copot Menteri Tebar Pesona dan Kemaruk

    GELORA.CO – Perombakan Kabinet Merah Putih sudah layak dilakukan jelang semester pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan mengatakan, pergantian menteri, khususnya di sektor ekonomi penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin tidak menentu

    “Ini memang waktunya Pak Prabowo bersih-bersih. Kenapa? Banyak ahli memprediksi ke depan, tantangan kita makin besar terutama dari sisi ekonomi,” kata komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 6 April 2025.

    Selain dari segi tantangan ekonomi, sosok yang akrab disapa Kang Tamil ini menilai ada beberapa menteri Prabowo yang tidak menunjukkan kinerja positif. Bahkan beberapa di antaranya hanya mementingkan popularitas.

    Sejumlah menteri yang layak di-reshuffle adalah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto; Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

    “Saya sangat setuju mereka di-reshuffle. Banyak menteri Pak Prabowo yang mumpuni, tapi banyak juga yang kemaruk mendapat jabatan. Nah, sifat kemaruk ini membuat kehebohan di ruang publik yang bermuara pada kegaduhan,” terang Kang Tamil.

    Akademisi Universitas Dian Nusantara ini melihat, para menteri tersebut lebih mementingkan popularitas pribadi, sehingga narasi yang dibangun sering berujung kegaduhan di masyarakat yang tidak menguntungkan bagi Prabowo.

    “Setelah hampir lima bulan pemerintahan Pak Prabowo, kita bisa melihat cukup jomplang. Ada menteri yang memang bekerja baik, ada menteri yang enggak ada kerjanya dan cuma tebar pesona di media sosial,” pungkasnya. 

  • Pendakian Gunung Rinjani Kembali Dibuka, Wisatawan Mohon Patuhi SOP!

    Pendakian Gunung Rinjani Kembali Dibuka, Wisatawan Mohon Patuhi SOP!

    Jakarta, Beritasatu.com – Jalur pendakian Gunung Rinjani di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat resmi dibuka kembali mulai Kamis (3/4/2025), setelah ditutup sejak 1 Januari 2025. Pendaki diingatkan untuk mematuhi aturan dan menjaga keindan alam.

    “Saya ingin memberikan kabar gembira bahwa pada tanggal 3 April, para pecinta alam, para pendaki gunung dapat kembali menikmati keindahan Gunung Rinjani,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dikutip dari Antara.

    Penutupan jalur pendakian Gunung Rinjani sebelumnya dilakukan berdasarkan peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta adanya pemulihan ekosistem di kawasan gunung api tertinggi kedua di Indonesia itu.

    Raja Juli mengatakan jalur pendakian Gunung Rinjani diputuskan untuk dibuka kembali agar para pecinta alam dan pendaki bisa menikmati lagi keindahan Rinjani. Ia meminta para pendaki untuk terus mematuhi SOP pendakian dan mengikuti aturan dari Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

    “Mohon tetap tidak berkompromi terhadap keamanan dan keselamatan, ikuti terus perintah, aturan dari kawan-kawan kami di Taman Nasional Gunung Rinjani,” ujar Menhut.

    Tidak hanya itu, dia juga mengimbau para pendaki agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu bertujuan agar seluruh pihak ikut menjaga keindahan alam Gunung Rinjani.

    “Jangan sampai Gunung Rinjani kita yang indah justru nanti terkenal karena gunungan sampah, akibat para pendaki nakal yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Sekali lagi selamat mendaki Gunung Rinjani,” ujarnya.

    Sebagai informasi, pengumuman akan kembali dibukanya jalur pendakian Gunung Rinjani sendiri telah dilakukan sejak Maret 2025. Semua jalur pendakian resmi di Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dibuka, yakni jalur Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Tetebatu, dan Aik Berik.