Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Lamhot Sinaga Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat Nasional 10 Juni 2025

    Lamhot Sinaga Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat Nasional 10 Juni 2025

    Lamhot Sinaga Apresiasi Langkah Tegas Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Cabut Izin 4 Tambang di Raja Ampat
    Penulis
    KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
    Lamhot Sinaga
    mengapresiasi keputusan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, yang mencabut izin usaha pertambangan (IUP) empat perusahaan di kawasan
    Raja Ampat
    , Papua Barat Daya.
    “Saya sangat mengapresiasi sikap cepat dan tegas Bapak Presiden Prabowo serta Menteri Bahlil dalam menindaklanjuti persoalan ini. Keputusan ini menunjukkan keberpihakan negara terhadap pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pariwisata di Raja Ampat,” ujarnya melalui siaran pers, Selasa (10/6/2025).
    Pengumuman pencabutan izin usaha pertambangan itu disampaikan dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.
    Selain Presiden dan Menteri ESDM, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
    Prasetyo Hadi mengatakan bahwa keputusan pencabutan izin itu merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat perusahaan tambang yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM).
    Lamhot menegaskan bahwa Komisi VII DPR mendukung penuh kebijakan yang mengedepankan perlindungan lingkungan dan menolak praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang merugikan, khususnya di kawasan konservasi dan pariwisata unggulan seperti Raja Ampat.
    “Ini menjadi preseden penting bahwa aktivitas pertambangan tidak boleh merusak ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan seleksi pemberian izin tambang di wilayah-wilayah sensitif secara ekologis,” ujarnya.
    Pencabutan izin ini juga didasarkan pada temuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penyimpangan administratif dan operasional, termasuk aktivitas tambang di luar area izin serta lemahnya rehabilitasi lingkungan.
    Lamhot berharap pemerintah pusat dan daerah dapat terus mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan jangka panjang.
    “Kawasan Raja Ampat memiliki peran strategis bagi pariwisata nasional karena merupakan salah satu destinasi ekowisata laut terbaik di dunia,” kata Ketua DPP Partai Golkar itu.
    Ia menambahkan, langkah Presiden Prabowo dan
    Menteri ESDM Bahlil
    sejalan dengan program Asta Cita yang menitikberatkan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata.
    Data menunjukkan ekowisata di Raja Ampat memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, terutama di sektor perhotelan, transportasi laut, dan pemandu wisata.
    “Selain itu juga Raja Ampat sudah diakui sebagai pusat keanekaragaman hayati laut dunia,” papar Lamhot.
    Dalam sejumalah kajian ilmiah, salah satunya laporan Conservation International dan penelitian oleh ilmuwan kelautan, Raja Ampat memiliki lebih dari 1.500 spesies ikan dan sekitar 75 persen spesies karang dunia.
    “Keanekaragaman hayati ini menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, terutama penyelam dan peneliti lingkungan laut. Jika ekosistem rusak, daya tarik utama tersebut akan hilang,” jelas legislator dari dapil Sumatera Utara 2 itu.
    Dari sisi strategis pariwisata, Raja Ampat berkontribusi besar dalam memosisikan Indonesia sebagai negara dengan potensi wisata alam kelas dunia. Kelestarian lingkungan yang terjaga menjadi kunci keberlanjutan reputasi tersebut.
    Pelestarian lingkungan juga menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Apalagi dunia internasional kini makin memperhatikan isu lingkungan.
    Raja Ampat pun menjadi contoh sukses konservasi laut berbasis masyarakat dengan kawasan konservasi seluas lebih dari 1 juta hektar (ha).
    “Citra Indonesia sebagai negara yang mampu menjaga alamnya akan menarik investasi di sektor pariwisata hijau dan memperkuat kerja sama internasional,” imbuh Lamhot.
    Ia menambahkan, pariwisata berkelanjutan juga mengangkat peran masyarakat lokal sebagai pelindung alam, bukan sekadar pelengkap atraksi wisata.
    Hal tersebut, kata Lamhot, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pelestarian budaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gag Nikel Sudah Penuhi Syarat Perusahaan Ramah Lingkungan

    Gag Nikel Sudah Penuhi Syarat Perusahaan Ramah Lingkungan

    Jakarta, Beritasatu.com – Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menegaskan bahwa PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktik ramah lingkungan di Pulau Gag, Raja Ampat. Karena itu, APNI mengimbau publik tidak terprovokasi dengan hoaks soal tudingan terhadap aktivitas pertambangan PT Gag di kawasan Raja Ampat.

    Sekjen APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, PT Gag merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan berbagai pengakuan resmi, mulai dari good mining practice hingga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

    “Kami sudah verifikasi. PT Gag jauh dari kawasan konservasi dan sudah menjalankan kaidah-kaidah pertambangan sesuai regulasi,” ujar Meidy kepada wartawan, Selasa (10/6/2025).

    Meidy menyayangkan narasi yang berkembang di media sosial, termasuk video dan foto yang memperlihatkan seolah-olah terjadi kerusakan parah di Raja Ampat. Dia menilai banyak informasi visual yang tidak akurat, bahkan diduga hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

    “Sekarang ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Faktanya, tidak seperti yang digambarkan di media sosial,” tandas Meidy.

    Dia juga menyinggung soal insiden aktivis lingkungan yang masuk ke forum konferensi internasional dan berteriak menuding kerusakan lingkungan. Berdasarkan klarifikasi APNI, tokoh yang mengaku warga Papua tersebut ternyata bukan berasal dari Papua.

    “Yang berteriak itu ternyata orang Sumatera Utara. Ini bentuk pembelokan isu,” tegasnya.

    4 IUP yang dicabut Kementerian ESDM Bukan Anggota Resmi APNI

    Terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Kementerian ESDM terhadap empat perusahaan di Raja Ampat, Meidy mengatakan tidak satupun dari mereka merupakan anggota resmi APNI. Pihaknya masih melakukan verifikasi terhadap kelengkapan legalitas empat perusahaan tersebut.

    “Yang empat itu memang bukan anggota kami. Kami masih cek kelengkapan dokumen-dokumennya. Tapi yang pasti, PT Gag bukan bagian dari mereka dan sudah terverifikasi sejak lama sebagai anggota kami,” jelas Meidy.

    Pencabutan IUP, kata dia, seharusnya menjadi momentum perbaikan koordinasi antar lembaga pemerintah. Menurutnya, banyak perusahaan sudah memiliki IUP dari Kementerian ESDM namun terkendala perizinan lain seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Kehutanan yang kuotanya terbatas.

    “Kadang provinsi dan pusat juga tidak nyambung. Akhirnya pengusaha dirugikan, negara pun bisa kehilangan potensi pendapatan,” ujarnya.

    APNI berharap pemerintah dapat menciptakan ekosistem regulasi yang sinkron antar instansi dan menjamin kepastian berusaha, tanpa mengabaikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung usai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara itu untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

    “Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita Ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Menteri Bahlil juga mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

    “Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia,” paparnya.
     

  • Presiden putuskan Pemerintah cabut empat izin tambang di Raja Ampat

    Presiden putuskan Pemerintah cabut empat izin tambang di Raja Ampat

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (dua kanan) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya saat jumpa pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/6/2025), mengumumkan pencabutan empat izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. ANTARA/Andi Firdaus

    Presiden putuskan Pemerintah cabut empat izin tambang di Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 10 Juni 2025 – 14:33 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Dalam jumpa pers yang sama, Mensesneg juga juga menyebutkan Pemerintah sejak Januari 2025 juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tidak akan mencabut izin usaha pertambangan PT GAG Nikel.

    Namun, Bahlil telah menghentikan sementara aktivitas tambang nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat sejak Kamis (5/6), menyusul penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil karena dinilai mengancam ekosistem.

    “Untuk sementara kegiatan produksinya disetop dahulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim kami,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (5/6).

    PT Gag Nikel, anak usaha PT Antam Tbk., mulai beroperasi sejak 2018 dengan izin produksi yang terbit pada tahun 2017.

    Meski telah memiliki Amdal, Bahlil mengatakan bahwa penghentian operasi tambang hingga verifikasi lapangan.

    Greenpeace mengungkapkan tambang di lima pulau kecil di Raja Ampat telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan mengancam 75 persen terumbu karang terbaik dunia di kawasan tersebut.

    Aktivitas tambang juga dinilai melanggar UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

    Sumber : Antara

  • 4 IUP Tambang di Raja Ampat Dicabut, Mensesneg Sebut Penertiban Sejak Januari Nasional 10 Juni 2025

    4 IUP Tambang di Raja Ampat Dicabut, Mensesneg Sebut Penertiban Sejak Januari Nasional 10 Juni 2025

    4 IUP Tambang di Raja Ampat Dicabut, Mensesneg Sebut Penertiban Sejak Januari
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Pemerintah
    secara resmi mencabut
    izin usaha pertambangan
    (IUP) untuk empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, ini merupakan bagian dari komitmen
    pemerintah
    untuk menjaga kelestarian
    lingkungan
    dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara nasional, tidak hanya di satu wilayah dan mendadak.
    Menurut Prasetyo, kebijakan ini tidak muncul secara mendadak, melainkan merupakan kelanjutan dari kebijakan strategis pemerintah yang sudah dimulai sejak awal tahun.
    “Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sesungguhnya pemerintah sejak bulan Januari telah menerbitkan Peraturan Presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalamnya termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam, dalam hal ini usaha-usaha pertambangan,” kata Prasetyo, di Istana, Selasa (10/6/2025).
    Ia mengatakan, pencabutan ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan, yang telah diteken Prabowo sejak Januari lalu.
    “Berkenaan dengan yang sekarang ramai di publik, yaitu
    Izin Usaha Pertambangan
    di Kabupaten Raja Ampat, itu adalah salah satu bagian dari semua proses penertiban yang sedang dijalankan oleh pemerintah,” ujar dia.
    Ia mengatakan, keputusan pencabutan empat IUP ini diambil setelah Prabowo memimpin rapat terbatas dengan jajaran terkait.
    Mereka di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri
    Lingkungan
    Hidup Hanif Faisol, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
    Menteri terkait juga sudah melakukan lintas kementerian dan melibatkan verifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan keabsahan data.
    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten
    Raja Ampat
    ini. Dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.
    Di situ, Prasetyo juga menyampaikan apresiasi pemerintah kepada masyarakat, khususnya para pegiat media sosial, yang aktif memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah.
    Menurut dia, kepedulian publik menjadi energi positif dalam proses pengambilan kebijakan yang berbasis data dan kondisi riil di lapangan.
    “Kami mewakili pemerintah tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan masukan, memberikan informasi kepada pemerintah, terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah,” ucap dia.
    Dia juga mengingatkan publik untuk kritis dan waspada dalam menerima informasi di media sosial.
    “Kita semua pasti harus kritis, harus waspada di dalam menerima informasi-informasi publik, kemudian juga harus waspada untuk mencari kebenaran-kebenaran kondisi objektif di lapangan,” ujar dia.
    Sebagai informasi, keempat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu adalah PT Kawei Sejahtera Mining yang berlokasi di Pulau Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa yang berlokasi di Pulau Batang Pele dan Pulau Manyaifun, PT Anugerah Surya Pertama yang berlokasi di Pulau Manuran, dan PT Nurham yang berlokasi di Pulau Yesner Waigeo Timur.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kunker ke Papua Selatan, Menhan tinjau pengembangan program biodiesel

    Kunker ke Papua Selatan, Menhan tinjau pengembangan program biodiesel

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, untuk mendatangi lokasi pengembangan program biodiesel berbasis kelapa sawit.

    Menhan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan kunjungan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk secara bertahap membangun kemandirian energi nasional, sekaligus memperkuat kedaulatan negara dari sisi keamanan dan ekonomi.

    Terlebih, kata dia, program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar, khususnya solar.

    Selain itu, kata dia, mewujudkan kemandirian energi nasional merupakan salah satu program Presiden Prabowo Subianto dalam ketahanan energi.

    “Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari luar negeri,” katanya.

    Menhan menegaskan bahwa kegiatan peninjauan yang dilakukannya dari udara terhadap kawasan rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit tidak hanya mencerminkan komitmen Kemenhan dalam menjaga stabilitas wilayah timur Indonesia, tetapi menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pembangunan strategis di Papua.

    Dalam kunjungan tersebut, Menhan didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Junaydi Suswanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat

    Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat

    Pengecekan pal batas Areal Penggunaan Kawasan Hutan di PT GN oleh Tim Gakkum Kemenhut sebagai bagian puldasi di lapangan tindak lanjut maraknya isu lingkungan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya pada 27 Mei-2 Juni 2025. ANTARA/HO-Gakkum Kemenhut

    Kemenhut siapkan langkah hukum terkait aktivitas tambang di Raja Ampat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Juni 2025 – 12:15 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan Raja Ampat, Papua Barat Daya dan menyiapkan langkah hukum yang sesuai. 

    “Kami akan segera melakukan pengawasan dan langkah-langkah hukum yang terukur, melalui 3 instrumen hukum yaitu administratif, pidana dan perdata,” ujar Dirjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Dwi Januanto Nugroho dalam pernyataan diterima di Jakarta, Minggu. 

    Dia menjelaskan yaitu pengawasan dilakukan kepada 2 pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yaitu PT GN dan PT KSM dengan sebelumnya Tim Gakkum Kehutanan pada 27 Mei-2 Juni 2025 telah melakukan pengumpulan data dan informasi atau puldasi di lapangan sebagai langkah tindak lanjut maraknya isu lingkungan di Kabupaten Raja Ampat.

    Berdasarkan hasil puldasi diketahui terdapat 3 perusahaan yang terindikasi melakukan penambangan di kawasan hutan wilayah Kabupaten Raja Ampat yaitu PT. GN dan PT. KSM yang telah memiliki PPKH serta PT MRP belum memiliki PPKH dan dalam tahap eksplorasi. 

    Berdasarkan hasil puldasi tersebut, terhadap PT. GN dan PT. KSM yang memiliki PPKH akan dilakukan pengawasan kehutanan untuk mengevaluasi ketaatan perusahaan terhadap kewajiban dan peraturan perundang-undangan. Apabila terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif mulai dari teguran, paksaan pemerintah, pembekuan izin maupun pencabutan izin sesuai skala pelanggarannya.

    Dia menyebut dari kegiatan pengawasan dapat direkomendasikan untuk diterapkan instrumen penegakan hukum pidana dan gugatan perdata apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

    Sementara terhadap PT MRP, pada 4 Juni 2025 telah diterbitkan Surat Tugas Kepala Balai Gakkum Kehutanan Maluku Papua untuk dilakukan Pengumpulan Bahan dan Keterangan (Pulbaket), diawali dengan pemanggilan kepada perwakilan PT. MRP untuk diminta klarifikasi terkait indikasi melakukan kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin. Klarifikasi akan dilakukan secepatnya pada pekan ini di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong.

    Dwi Januanto mengatakan bahwa Kementerian Kehutanan di bawah Menhut Raja Juli Antoni berkomitmen kuat untuk melindungi kawasan Raja Ampat dari aktivitas yang dapat menyebabkan kerusakan hutan dan lingkungan. Raja Ampat merupakan wilayah dengan nilai ekologis dan nilai budaya yang tinggi untuk itu perlu kita jaga dan lindungi bersama.

    “Langkah awal yang kita lakukan adalah penerapan instrumen hukum administratif melalui kegiatan pengawasan kehutanan dan secara paralel kita juga terus mengumpulkan bukti-bukti melalui kegiatan Pulbaket untuk menyiapkan langkah instrumen hukum lainnya,” tutur Dwi Januanto.

    Dalam pernyataan tersebut dia juga menyampaikan terima kasih atas atensi tinggi dan dukungan publik dalam memainkan peran kontrol sosial, untuk penyelamatan ekosistem sumber daya alam di kawasan-kawasan hutan termasuk di wilayah Raja Ampat.

    Sumber : Antara

  • Menhut Hentikan Sementara Penerbitan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Baru di Raja Ampat

    Menhut Hentikan Sementara Penerbitan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Baru di Raja Ampat

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengambil langkah untuk tidak menerbitkan sementara Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah memberikan arahan tegas sebagai respons untuk menjaga kawasan konservasi tinggi. 

    “Sebagai bentuk respons atas kekhawatiran terhadap potensi degradasi lingkungan di kawasan bernilai konservasi tinggi seperti Raja Ampat, Menteri Kehutanan telah menginstruksikan penghentian sementara penerbitan PPKH baru. Intinya yang baru kita hentikan, yang lama kita evaluasi dan awasi ketat,” kata Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah dilansir dari Antara, Jumat (6/6/2025).

    Hingga saat ini, tercatat terdapat dua PPKH yang telah diterbitkan di wilayah Raja Ampat, masing-masing pada tahun 2020 dan tahun 2022.

    Ade mengatakan, keduanya didasarkan pada perizinan di sektor pertambangan, berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan persetujuan lingkungan yang berlaku saat itu.

    Raja Ampat sendiri merupakan ekosistem yang sangat kaya secara ekologis dan memiliki nilai budaya tinggi. Untuk itu, lanjut Ade, Kementerian Kehutanan akan memprioritaskan perlindungan kawasan itu.

    Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan penguatan peran masyarakat adat serta lokal sebagai penjaga hutan yang berkelanjutan.

    “Kami juga akan terus memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah daerah, serta masyarakat sipil agar setiap bentuk pembangunan di Raja Ampat dapat berlangsung secara berkelanjutan dan tidak mengancam kelestarian lingkungan,” ujar Ade. 

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi pertambangan nikel dari PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    “Untuk sementara, kita hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan,” ujar Bahlil dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis.

  • Cerita Tuntong Laut dan dan Upaya BBKSDA Sumatera Utara Selamatkan Ekosistem

    Cerita Tuntong Laut dan dan Upaya BBKSDA Sumatera Utara Selamatkan Ekosistem

    Liputan6.com, Jakarta – Salah satu misi Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni adalah memelihara keanekaragaman dan ketahanan ekosistem hutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Misi ini dapat dicapai dengan langkah strategis yaitu meningkatnya kapasitas hutan dalam memelihara fungsi ekologi dan paru-paru dunia.

    Untuk itu upaya yang dilakukan adalah melalui penurunan laju deforestasi dan indeks daftar merah nasional status keterancaman spesies. Di sinilah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara menunjukkan peran pentingnya. Menyelamatkan kura-kura langka bernama ’Tuntong Laut’.

    Pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Novita Kusuma Wardani menjelaskan, BBKSDA Sumatera Utara rutin melaksanakan patroli penyelamatan di sepanjang pantai timur SM KGLTL, khususnya pada musim bertelur di bulan Desember sampai Januari.

    ”Terbukti sampai saat ini telah berhasil menyelamatkan 89 butir telur. Penyelamatan telur ini sangat penting dilakukan terutama untuk menghindari ancaman predator di alam liar seperti biawak, babi hutan bahkan manusia,” kata Novita.

    Alumnus Fakultas Kehutanan UGM 1994 itu menekankan, BBKSDA Sumatera Utara sangat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka melestarikan Tuntong Laut.

    Tuntong Laut (Batagur borneoensis) merupakan salah satu spesies satwa liar dilindungi yang terancam punah. Tuntong Laut termasuk dalam daftar 25 spesies kura-kura terlangka di dunia versi Wildlife Conservation Society dan Turtle Conservation Coalition.

    Bahkan International Union for Conservation ofNature and Natural Resources (IUCN) telah memasukkan Tuntong Laut (Batagurborneoensis) dalam daftar merah (red list) kategori “kritis” (Critically Endangered) yang berarti reptil ini disebut hampir punah dan termasuk satwa dilindungi undang-undang di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar jo.

    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi.

    Tuntong Laut dan mangrove memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan dapat dikatakan tanpa adanya hutan mangrove, satwa ini tidak akan dapat berkembang biak dengan baik di alam liar. Demikian pula sebaliknya, Tuntong Laut berperan mendukung keseimbangan yang terjadi di ekosistem hutan mangrove. Satwa ini berperan penting untuk regenerasi hutan mangrove dengan membantu penyebaran biji Brembang (Sonneratia caseolaris).

    Kotoran (feses) Tuntong Laut yang ada di air sungai menjadi sumber makanan yang kaya akan nutrisi bagi binatang kecil yang ada pada ekosistem mangrove seperti ikan, kepiting dan udang. Binatang-binatang kecil yang bertumbuh dan berkembang inilah yang kemudian menjadi sumber protein untuk dikonsumsi oleh manusia.

    Walaupun hanya menjadi bagian kecil dari alam, tetapi Tuntong Laut ternyata sangat berperan penting untuk menjaga keseimbangan alam dan membantu manusia untuk mendapatkan sumber pangan seperti ikan, kepiting dan udang.

  • Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    Narasi Tegas Prabowo di Harlah Pancasila, Jerry Massie Ungkap Tiga Nama Menteri Berpotensi Diganti

    GELORA.CO –  Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie memprediksi bakal terjadi reshuffle kabinet pasca Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat di peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, kemarin.

     

    Setidaknya, terdapat tiga nama menteri di Kabinet Merah Putih yang bakal digusur. 

     

    “Reshuffle bakal bergulir. Budi Arie, Budi Gunadi sampai Pratikno bakal di tendang dari kabinet,” ujar Jerry Massie kepada Harian Terbit, Selasa, 3 Juni 2025. 

    Jerry menegaskan, nama – nama tersebut layak diganti, karena selain banyak membuat gaduh, kompetensi mereka juga meragukan.

     

    Menkes Budi Gunadi misalnya, dinilai tak bisa lagi memimpin Kementerian Kesehatan. Pasalnya kebijakan Budi Gunadi terlalu sembrono dan asal-asalan tanpa concept and grand strategy. Sehingga selalu membuat suasana tidak tenang. 

     

    “Belum lama seluruh Dekan Fakultas Kesehatan menolak hadir atas undangan Kemenkes,” jelasnya. 

     

    Selain Menkes Gunadi, sambung Jerry, yang layak diganti adalah Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang sempat heboh dengan nepotismenya. Raja Juli memasukan belasan kader PSI di Kementerian Kehutanan.

     

    Belum lagi, kata dia, banyak masalah multi fungsi hutan selama Kementerian Kehutanan dijabat Raja Juli Antoni. 

    “Setelah itu Menteri Koperasi yang sangat layak dicopot lantaran namanya disebut-sebut Jaksa dalam kasus judi online. Dia disebut menerima 50 persen hasil uang haram ini. Dan salah satu Dirjennya Samuel Pangerapan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi PDN. Proyek ini juga bagian program Budi Arie,” paparnya. 

     

    “Bahkan Kapolri juga layak direshuffle soalnya sejak dipegang orang dekat Jokowi ini  kepolsian jadi amburadul,” imbuhnya. 

     

    “Jadi narasi politik Prabowo sangat keras dan tegas. Jadi yang merasa diri koruptor dan kinerja buruk serta tak disukai publik lebih baik step down mundur saja, ketimbang ditendang di kabinet,” tegasnya. 

     

    Diketahui, saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Senin, 2 Juni 2025, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pejabat yang tak mampu bekerja agar mundur.

     

    Prabowo mengingatkan semua pemimpin lembaga membenahi diri. Dia menegaskan akan menindak siapa pun yang tidak mengerjakan tugas dengan baik.

    “Untuk kesekian kali lagi di tempat yang bersejarah ini atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga, segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana,” ujarnya.

     

    “Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang undang, yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak,” imbuhnya.

  • Sambutan hangat Prabowo ke Macron dan Sederet Kesepakatan RI-Prancis

    Sambutan hangat Prabowo ke Macron dan Sederet Kesepakatan RI-Prancis

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron,saling menegaskan komitmen kuat antarnegara dalam jamuan santap malam kenegaraan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (28/5/2025) malam.

    Acara ini menjadi salah satu momen penting dalam kunjungan kenegaraan Presiden Macron dan Ibu Negara Brigitte Macron ke Indonesia.

    Dalam sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa hormat dan kebanggaannya dapat menerima Macron di Jakarta. Dia menekankan bahwa hubungan Indonesia dan Prancis terus berkembang di berbagai sektor, dari pertahanan hingga kebudayaan, dan menjadi semakin kokoh seiring waktu.

    “Sekali lagi adalah kehormatan besar bagi kami untuk menyambut, menerima Presiden Republik Perancis dengan Ibu beserta seluruh delegasi hari ini melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia,” ujar Prabowo di hadapan para tamu negara.

    Prabowo menambahkan bahwa pembicaraan bilateral yang digelar sebelumnya berlangsung intensif dan produktif. Presiden Ke-8 RI itu pun menyampaikan rasa terima kasih atas undangan resmi dari Presiden Macron untuk menghadiri Hari Bastille pada 14 Juli mendatang di Paris.

    “Kami merasa terhormat dan kami siap mengirim kontingen tentara kita ikut serta dalam parade di Paris,” ungkapnya.

    Pujian dari Macron 

    Menanggapi sambutan hangat tersebut, Presiden Macron menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas penerimaan yang luar biasa.

    Dia menyampaikan bahwa meskipun jarak memisahkan kedua negara, Prancis dan Indonesia memiliki kedekatan yang ditopang oleh sejarah dan kebudayaan.

    “Ini sungguh suatu kehormatan yang luar biasa bagi istri saya dan diri saya disambut dalam kunjungan kenegaraan ini oleh Bapak. Meskipun 12.000 kilometer memisahkan kedua ibu kota metropolitan kita, kita tetap terhubung oleh angin sejarah dan nafas takdir bersama kita,” ujar Macron.

    Presiden Macron turut mengutip pengaruh budaya Indonesia terhadap tokoh-tokoh besar Prancis, seperti penyair Arthur Rimbaud dan komponis Claude Debussy.

    Dia juga menyampaikan kekagumannya terhadap filosofi hidup Indonesia. “Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit,” ucapnya dalam bahasa Indonesia, disambut kagum para hadirin.

    Dalam konteks kerja sama pertahanan dan kebudayaan, Presiden Macron menegaskan bahwa kedua negara sama-sama menjunjung tinggi nilai independensi. Presiden Macron pun secara resmi mengundang Presiden Prabowo sebagai tamu kehormatan di Hari Bastille.

    “Saya ingin Bapak menjadi tamu kehormatan untuk tanggal 14 Juli mendatang ini, agar Angkatan Bersenjata turut serta dalam pawai yang akan dilaksanakan,” tuturnya.

    Melaui semangat persahabatan yang kuat, kedua pemimpin negara menegaskan kembali komitmen mereka untuk membawa hubungan Indonesia–Prancis ke tingkat yang lebih tinggi, dalam semangat saling menghormati, berdaulat, dan saling menginspirasi.

    “Bersama-sama kita akan berhasil,” ucap Presiden Macron menutup pidatonya kembali dalam bahasa Indonesia, menandai malam penuh makna di Indonesia.

    Kerja Sama Indonesia-Prancis

    Adapun Prabowo dan Macron secara resmi menyepakati 17 bentuk kerja sama strategis yang mencakup berbagai sektor, mulai dari pertahanan hingga energi terbarukan.

    Empat deklarasi bersama menjadi fondasi utama hubungan jangka panjang Indonesia-Prancis, termasuk “Joint Vision 2050” untuk pengembangan kemitraan strategis, strategi kebudayaan bilateral, komitmen terhadap solusi dua negara untuk Palestina, dan pernyataan bersama kedua kepala negara.

    Selain deklarasi, terdapat 11 kesepakatan kerja sama (deliverables signing) yang ditandatangani di hadapan Presiden. Sepuluh di antaranya adalah kesepakatan antar-pemerintah (G-to-G). Pertama, kesepakatan Kerja Sama di bidang Peningkatan Kapasitas Diplomatik yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kedua, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertukaran dan Pelindungan Bersama atas Informasi Rahasia dan Dilindungi dalam bidang Pertahanan (MPCIA) yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu. Ketiga, pernyataan Kehendak Kerja Sama Pertahanan Strategis yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan French Minister of Armed Forces Sébastien Lecornu.

    Keempat, kesepakatan Kerja Sama di bidang Pertanian yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

    Kelima, kesepakatan Kerja Sama di Mineral Kritis dan Metal yang ditandatangani oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard.

    Keenam, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kehutanan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan French Minister of the Economy, Finance and Industrial and Digital Sovereignty Éric Roger Pierre Lombard. Ketujuh, Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Ekonomi Kreatif yang ditandatangani oleh

    Selain antara Prabowo dan Macron, 4 penandatanganan kerja sama  dilakukan antara Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya dan French Minister of Culture Rachida Dati. Keempat kesepakatan itu antara lain: 

    Kedelapan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Kebudayaan yang ditandatangani oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan French Minister of Culture Rachida Dati. Kesembilan, kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengelolaan Risiko Bencana yang ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan French Minister Delegate for Francophonie and International Partnership Thani Mohamed Soilihi.

    Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Transportasi yang ditandatangani oleh:

    Signatories: Minister for Transportation (ID)

    Minister Delegate for Francophonie and International Partnership (FR)

    Kesepakatan P-to-P (1 deliverable)

    11. Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Pengembangan Ekosistem Olahraga Kuda yang ditandatangani oleh Pengurus Pusat Persatuan Berkuda Seluruh Indonesia (PP Pordasi), The French Horse and Riding Institute (IFCE), French Equestrian Federation (FFE), France Galop The Association for Training and Social Action of Racing Stables (AFASEC) dan Filiere Cheval

    Selain itu, kerja sama diperluas pada 5 bidang. Kerja sama itu bersifat G2B dan B2B.

    1. Kesepakatan kerja sama antara Badan Gizi Nasional (BGN dan Danone untuk mendukung upaya peningkatan gizi nasional untuk membangun generasi yang sehat dan maju.

    2. Kesepakatan kerja sama antara Danantara, Indonesia Investment Authority (INA) dan Eramet terkait kerja sama mineral kritis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dan hilirisasi nikel.

    3. Investasi Bersama antara PT. RGE Indonesia dan TotalEnergies: terkait pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan penyimpanan energi baterai guna mendukung transisi energi.

    4. Investasi antar PT Citra Bonang dan Lesaffre terkait perluasan fasilitas produksi ragi guna memperkuat rantai pasok dalam rangka mendukung prioritas ketahanan pangan.

    5. Kesepakatan kerja sama antara PT SMI, PT PLN, dan HDF mengenai pengembangan proyek hidrogen hijau di Indonesia Timur untuk mendorong energi bersih termasuk melalui dukungan pembiayaan di sektor ketenagalistrikan.

    Satu kesepakatan lainnya merupakan kerja sama antar masyarakat (P-to-P), yakni pengembangan ekosistem olahraga kuda yang melibatkan asosiasi dari kedua negara, seperti PORDASI dari Indonesia dan sejumlah institusi berkuda terkemuka dari Prancis.

    Terakhir, diumumkan pula satu kerja sama antar bank sentral, yaitu antara Bank Indonesia dan Banque de France, sebagai bagian dari penguatan kerja sama keuangan kedua negara.

    Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Prancis dalam memperdalam hubungan bilateral dan menghadapi tantangan global bersama melalui kemitraan yang inklusif dan berorientasi masa