Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Hilirisasi kehutanan turut membuka lapangan kerja

    Hilirisasi kehutanan turut membuka lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan hilirisasi kehutanan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitar hutan.

    “Ini kembali membuka mata saya tentang betapa kaya dan luas landskap pekerjaan di bidang kehutanan, di mana program hilirisasi kehutanan, produk kehutanan, dan (ikut) membuka lapangan pekerjaan,” kata Menhut dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Salah satu wilayah yang dinilai baik dalam produksi atau pemanfaatan hasil hutan adalah di Bantul, Yogyakarta.

    Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setempat yaitu CV Tunas Jaya Abadi (TJA) yang terletak di Dusun Srontakan berhasil membuat dan melakukan ekspor produk kotak bekal makanan (lunch box) yang terbuat dari kayu sengon dan melibatkan warga sekitar dengan jumlah lebih dari 80 persen adalah perempuan.

    Adapun lunch box dari kayu rakyat ini, kata Menhut, akan diekspor ke Taiwan dan nantinya digunakan sebagai lunch box di kereta api.

    Ekspor dilakukan per 2-3 minggu sekali dengan jumlah kapasitas satu kontainer sebanyak 800-850 buah.

    Menhut Raja Antoni pun turut meninjau langsung proses pembuatan produk ini, dari mulai pemotongan kayu sengon, pengeringan, penipisan, hingga proses pengemasan.

    “Yang mungkin bisa saya tawarkan adalah justru saya bertanya, apa yang kira-kira terutama dalam kebijakan, kira-kira kebijakan apa yang bisa saya keluarkan dan terapkan untuk mendukung atau memperbesar skala bisnis ini,” ujar Menhut.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemenhut memperkuat pengembangan perhutanan sosial dengan Inggris

    Kemenhut memperkuat pengembangan perhutanan sosial dengan Inggris

    Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di (Kementerian) Kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan.

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melakukan penguatan kerja sama terkait percepatan pengembangan perhutanan sosial dengan Inggris.

    Dikutip dari keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan penandatanganan nota kerja sama (MoU) antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPLH) dengan Global Green Growth Institute (GGGI) Inggris ini, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam hal kelestarian hutan dan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

    “Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah,” ujar Menhut.

    Raja Juli Antoni menyebut Presiden Prabowo melanjutkan program perhutanan sosial yang sebelumnya telah dijalankan pada saat Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Menurutnya, program ini membuat masyarakat dapat lebih dekat dan memanfaatkan hutan, namun juga tetap menjaga kelestarian hutan.

    “Program perhutanan sosial mengubah mindset kami di (Kementerian) Kehutanan yang tadinya mengusir masyarakat dari hutan,” kata Menhut.

    “Sekarang kami mengundang masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hutan, tapi secara bersamaan menjaga kelestarian hutan dan menjaga keanekaragaman hayati,” katanya lagi.

    Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey mengatakan kerja sama ini tidak hanya untuk memperkuat perhutanan sosial, tapi juga memberdayakan masyarakat.

    “Langkah ini tidak hanya untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan inisiasi modal pembiayaan campuran untuk usaha perhutanan sosial,” kata Jermey.

    “Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat, memperkuat perhutanan sosial dan memastikan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, Jermey menilai perhutanan sosial juga memiliki nilai dan peran terkait konservasi dan mekanisme penting untuk pertanian dalam ketahanan pangan.

    “Perhutanan sosial merupakan mekanisme penting untuk pertanian yang memiliki peran untuk ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden Prabowo,” katanya lagi.

    Selain itu, Menhut juga melakukan penandatanganan MoU bersama Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam X.

    MoU ini terkait pengembangan rencana terpadu perhutanan sosial berbasis keistimewaan daerah Yogyakarta dengan tema integrasi konsep keistimewaan Yogyakarta dalam konsep pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau Integrated Forest Farming Development.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sudah Mengundurkan Diri, Hasan Nasbi Tetap Ikuti Rapat Kabinet dengan Prabowo Subianto

    Sudah Mengundurkan Diri, Hasan Nasbi Tetap Ikuti Rapat Kabinet dengan Prabowo Subianto

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat kabinet yang dihadiri para mentei dan kepala lembaga, Senin (5/5) sore.

    Di tengah rapat kabinet itu, salah satu yang menjadi perhatian awak media adalah kehadiran Hasan Nasbi, yang masih terlihat ikut dalam rapat kabinet tersebut.

    Hasan Nasbi sebelumnya diketahui telah mengundurkan dri dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau PCO. Pengunduran diri itu telah disampaikan secara resmi kepada presiden sejak 21 April 2025 lalu.

    Di lokasi, Hasan tampak duduk sejajar dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), RI Nusron Wahid, dan Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

    Seluruh menteri dan kepala lembaga yang hadir mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Tampak Hasan Nasbi dan jajaran menteri berdiri saat Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memasuki ruang sidang kabinet. Hasan juga turut bersalaman dengan Prabowo dan Gibran.

    Konon Hasan masih menghadiri sidang kabinet, karena surat pengunduran dirinya belum diteken oleh Prabowo. Sebelumnya, Hasan Nasbi mundur dari jabatannya dan terakhir menjalani aktivitas sebagai PCO pada 21 April lalu.

    Menurut Hasan, pengunduran dirinya karena ada sesuatu yang sudah tidak bisa lagi diatasi dan ada persoalan yang di luar kemampuan dirinya.

    “Maka pada hari ini, 21 April 2025, sepertinya saat itu sudah tiba. Surat pengunduran diri saya tanda tangani dan saya kirimkan kepada Presiden melalui dua orang sahabat baik saya, Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet,” ucap Hasan.

  • Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Prabowo kumpulkan menteri-kepala lembaga untuk sidang paripurna

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengumpulkan para menteri, kepala lembaga, wakil menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sejumlah pejabat yang sudah tiba di Istana, antara lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    “[Rapat] paripurna, … paripurna,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat tiba di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) saat ini adalah Amalia Adininggar Widyasanti.

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga tampak hadir.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    IndoStategi: Mendikdasmen-Mensesneg masuk 10 menteri terbaik Prabowo

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,”

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga riset independen IndoStrategi merilis hasil risetnya terkait kinerja Kabinet Merah Putih, dan menghasilkan penilaian bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti hingga Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi masuk ke dalam 10 besar menteri terbaik Prabowo.

    Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman menjelaskan riset tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi enam bulan masa kerja kabinet Prabowo sejak pelantikan pada Oktober 2024.

    “Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori sedang, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1 sampai 5,” kata Ali Noer saat konferensi pers di Jakarta, Rabu.

    Dia mengungkapkan bahwa penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama, yaitu efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.

    Dari riset tersebut, dia mengatakan ada 10 menteri dengan performa tertinggi. Menurut dia, 10 menteri itu dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.

    “Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif,” kata dia.

    Dia menilai bahwa performa sepuluh menteri tersebut mencerminkan kemampuan adaptif dalam menjalankan program kerja serta merespons dinamika publik secara cepat dan efektif.

    Dia menjelaskan riset IndoStrategi ini dilaksanakan pada 17 Maret hingga 25 April 2025, dengan menggunakan metodologi purposive sampling.

    Selain itu, riset tersebut menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), melibatkan 67 ahli yang terpilih sesuai bidang dan kepakarannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

    Riset itu, menurut dia, juga diperkuat dengan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri para pakar, serta kajian media dan riset lain yang relevan.

    Berikut daftar sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi:

    1. Abdul Mu’ti (Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), dengan skor 4,20;

    2. Amran Sulaiman (Menteri Pertanian), dengan skor 4,15;

    3. Dudy Purwagandhi (Menteri Perhubungan), dengan skor 4,09;

    4. Dodi Hanggodo (Menteri Pekerjaan Umum), dengan skor 4,08;

    5. Nasaruddin Umar (Menteri Agama), dengan skor 4,07;

    6. Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dengan skor 4,03;

    7. Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), dengan skor 3,96;

    8. Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan), dengan skor 3,89;

    9. Fadli Zon (Menteri Kebudayaan), dengan skor 3,88;

    10. Prasetyo Hadi (Menteri Sekretariat Negara), dengan skor 3,69.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Musim Kemarau 2025 di Indonesia Diprediksi Datang Lebih Cepat, Waspada Karhutla

    Pemerintah Indonesia melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, menjelang musim kemarau 2025. BNPB juga telah menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Pekanbaru, Riau, Selasa kemarin (29/4/2025).

    Kepala BNPB Suharyanto mengatakan apel tersebut melibatkan 28 kementerian/lembaga serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), dan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

    Hadir pula Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Lingkungan Diaz Hendropriyono, Kepala Basarnas Mohammad Syafii, dan para pimpinan kementerian/lembaga lainnya.

    “Apel ini sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi musim kemarau yang diproyeksikan dimulai pada akhir April hingga awal Mei,” kata Suharyanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

    Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3/2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29/2025, Kemenko Polkam bersama BNPB ditunjuk sebagai unsur utama dalam penanganan karhutla.

    Sebagaimana mandat dari Presiden Prabowo, kata dia, BNPB bertanggungjawab dalam memberikan dukungan pendampingan penanggulangan karhutla, fungsi komando untuk pengerahan sumber daya penanggulangan karhutla, kolaborasi kegiatan peningkatan sosial ekonomi masyarakat hingga memberikan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kehutanan untuk penyelesaian tumpang tindih peraturan.

    Sementara untuk Kemenko Polkam, memiliki tanggung jawab atas tertibnya pelaksanaan tugas-tugas keanggotaan Desk Karhutla berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua pengarah dan pengendali.

    Suharyanto menjelaskan bahwa Provinsi Riau menjadi tempat digelarnya apel kesiapsiagaan nasional mengingat “Bumi Lancang Kuning” menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karhutla bersama Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

    BNPB mencatat dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Riau mengalami 374 kejadian karhutla atau setara 41,75 persen dari total bencana, menempati urutan kedua setelah banjir. Puncak kejadian karhutla terjadi pada 2023 dengan 176 kasus, namun turun drastis menjadi 10 kejadian pada 2024.

    Hingga awal 2025 ini sudah ada 11 kejadian karhutla di Riau. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota dengan menetapkan status tanggap darurat karhutla.

    Dengan begitu, Suharyanto menekankan kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering ini.

    Sebagai bentuk mitigasi, BNPB akan memulai operasi modifikasi cuaca (OMC) pada 1 Mei 2025. Langkah ini dilakukan mengingat masih adanya pertumbuhan awan di wilayah Riau pada dasarian ketiga April. OMC difokuskan untuk pembasahan lahan gambut dan pengisian embung sebagai cadangan air.

    BNPB selain itu juga menyiapkan bantuan logistik dan peralatan untuk satgas darat, seperti sepeda motor khusus karhutla, pompa, genset, alat pelindung diri, tenda, makanan siap saji, sembako, hingga hygiene kit.

    “Respons cepat dari pemerintah daerah dan satgas darat menentukan. Sekali ada api yang masih kecil, segera padamkan agar tidak meluas,” katanya.

  • Asap Picu Komplain Negara Tetangga

    Asap Picu Komplain Negara Tetangga

    Pekanbaru –

    Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan meminta seluruh jajaran siaga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki cuaca kemarau panjang. Budi Gunawan menyampaikan kebakaran hutan di Indonesia dapat memicu komplain negara tetangga, sehingga perlu penanganan serius.

    “Asap lintas negara yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan telah menjadi perhatian serius dari seluruh dunia. Dapat memicu komplain, bahkan gugatan dari negara-negara tetangga kita,” ujar Budi Gunawan di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (29/4/2025).

    Hal itu disampaikan Budi Gunawan saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Apel ini dihadiri oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wamenko Polkam Loedwijk Freidrick Paulus, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Gubernur Riau Abdul Wahid.

    Budi Gunawan yang akrab disapa BG ini mengatakan hal ini juga dapat menimbulkan masalah hubungan diplomatik dengan negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina. Pemerintah terus berkomunikasi dengan negara tetangga untuk meminimalisir gugatan hukum dari negara tetangga atas dampak asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan tersebut.

    Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Penanganan Bencana Karhutla di Lanud Roesmin, Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4/2025). Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan turut hadir. (Foto: dok. Polda Riau)

    “Mereka juga menawarkan bantuan. Tapi kita yakin dengan kemampuan kita sendiri kita mampu, insyaallah belajar dari pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2023 yang sukses,” imbuhnya.

    Oleh karena itu, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam penanganan karhutla, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan pada tanggal 13 Maret 2025, di bawah koordinasi Menko Polkam, BNPB, Kementerian Kehutanan, TNI, dan Polri.

    Pemprov Riau dan Polda Riau sendiri telah melakukan apel kesiapsiagaan bencana karhutla di Dumai beberapa waktu lalu. Upaya-upaya mitigasi dengan memberikan literasi dan imbauan terkait bencana karhutla juga terus dilakukan.

    Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggerakkan pelajar dan mahasiswa dalam Jambore Karhutla 2025 di Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim di Minas Jaya, Kabupaten Siak pada 25-27 April 2025.

    (mei/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Pendaki Gunung Merbabu Tewas Terhantam Badai, Menhut Ingatkan Pecinta Alam Utamakan Keselamatan – Halaman all

    Pendaki Gunung Merbabu Tewas Terhantam Badai, Menhut Ingatkan Pecinta Alam Utamakan Keselamatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dua kabar duka datang dari dunia pendakian gunung dalam kurun satu pekan terakhir. 

    Meninggalnya pemilik warung makan di Puncak Gunung Lawu, Wakiyem (82) atau akrab disapa Mbok Yem; dan pendaki senior Sugeng Parwoto (50) yang sempat dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Merbabu.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengenang sosok Mbok Yem yang memang terkenal di kalangan pendaki, karena warungnya yang berada di ketinggian sekitar 3.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

    “Minggu ini kita memiliki dua berita duka yang sangat menyayat hati kita bersama. Pertama almarhum Mbok Yem di puncak Gunung Lawu seorang pedagang yang selama ini melayani para pendaki yang menikmati Gunung Lawu beliau terkenal dengan layanan dan makanannya yang sangat enak,” kata Raja Antoni dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Minggu (27/4/2025).

    Kemudian saat mendengar kabar meninggalnya Sugeng, Raja Antoni langsung menelepon Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Anggit Haryoso untuk menanyakan proses pencarian dan evakuasi jenazah.

    Anggit menjelaskan bahwa Sugeng sempat hilang selama empat hari saat mendaki Merbabu.

    Jenazah Sugeng ditemukan oleh relawan dengan kondisi tidak bernyawa di ketinggian 2.400 mdpl.

    Lokasinya berada di antara pos 4 dan pos 5.

    Sugeng diduga terjebak badai yang menerjang antara pukul 24.00 – 02.00 pagi.

    Raja Antoni mendoakan almarhum dan almarhumah mendapat tempat di surga.

    “Mas Sugeng, pendaki senior yang ditemukan akhirnya setelah empat hari hilang di Merbabu, berkat teman-teman relawan akhirnya ditemukan, kita berdoa agar Mbok Yem dan Mas Sugeng husnul khotimah,” ucapnya.

    Perihal kejadian yang menimpa almarhum Sugeng, Raja Antoni mengingatkan para pendaki agar berhati-hati dalam melakukan pendakian gunung.

    Ia meminta para pendaki tetap mengedepankan keselamatan.

    “Sekaligus jadi pengingat kepada kita bersama terutama dengan kejadian yang menimpah almarhum Mas Sugeng, agar tetap berhati-hati dalam pendakian kita,” pungkas dia. (Tribunnews.com/Danang Triatmojo)

     

     

     

  • Didominasi Primata, 25 Satwa Serahan Warga Dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa BBKSDA Riau – Halaman all

    Didominasi Primata, 25 Satwa Serahan Warga Dirawat di Pusat Penyelamatan Satwa BBKSDA Riau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau saat ini memiliki 25 satwa yang dikarantina.

    Satwa tersebut meliputi 16 primata, 6 mamalia dan 3 aves.

    Satwa-satwa ini merupakan hasil serahan masyarakat kepada BBKSDA.

    Mereka dirawat, dipantau kesehatannya dan akan dilepaskan jika kondisinya sudah memungkinkan.

    Adapun BBKSDA Riau diketahui bekerja sama dengan yayasan milik adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni sempat meninjau kawasan konservasi BBKSDA Riau untuk melihat klinik satwa dan kandang karantina, Jumat (25/4/2025).

    Salah satunya, melihat seekor Burung Kaka Tua yang menjalani medical check up (MCU) di ruang operasi.

    Dalam kesempatan itu, Site Manager Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) Ponco Prabowo menjelaskan kepada Menhut bahwa balai konservasi ini memiliki 2 dokter dan 4 perawat satwa.

    “Ada 2 tenaga medis dokter hewan dan 4 perawat satwa,” kata Ponco dikutip dari laman Kemenhut RI, Sabtu (26/4/2025).

    PPS ini dilengkapi fasilitas kandang karantina, kandang pemeliharaan, kandang isolasi, gudang pakan, klinik dan ditunjang alat-alat kesehatan hewan.

    “Falitias perawatan meliputi kandang karantina, kandang pemeliharaan, kandang isolasi, gudang pakan. Fasilitas kesehatan yakni klinik dan alat-alat kesehatan,” lanjutnya.

  • Hadapi Musim Kemarau, Menhut Sebut 3 Faktor Ini Bisa Turunkan Tren Kejadian Karhutla – Halaman all

    Hadapi Musim Kemarau, Menhut Sebut 3 Faktor Ini Bisa Turunkan Tren Kejadian Karhutla – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut ada tiga faktor utama untuk menurunkan angka tren kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau melanda.

    Tiga hal itu adalah koordinasi, penegakan hukum efektif, dan terlibatnya masyarakat.

    “Kalau kita belajar dari data alhamdulillah, puji tuhan, bahwa karhutla secara nasional trennya terus menurun, yang saya pelajari dari tren turun ini terjadi paling tidak ada tiga faktor,” kata Raja Antoni usai hadiri Jambore Nasional Karhutla 2025, di Riau, Jumat (25/4/2025).

    Ia mengatakan koordinasi antar pemangku kepentingan seperti BMKG, TNI, Polri, pemerintah daerah dan pemerintah pusat jadi poin penting agar upaya penanganan bergerak secara terpimpin.

    Sementara penegakkan hukum yang efektif dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi korporasi pengelola lahan kehutanan yang lalai atau tidak mengindankan upaya pencegahan karhutla.

    Sedangkan partisipasi aktif masyarakat sekitar kawasan rawan karhutla diperlukan untuk menyokong upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah. 

    “Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat terutama generasi muda, adik-adik pramuka dan lain sebagainya tentu ancaman karhutla ini akan selalu bersama,” ujar dia.

    Raja Antoni berharap ketiga faktor tersebut bisa dijadikan prioritas dalam mencegah atau menanggulangi kejadian karhutla tahun ini.

    “Dengan Jambore Karutlah hari ini kita berharap tiga hal tadi menjadi hal yang paling penting kita garis bawahi,” pungkas dia. 

    Sebagai informasi, upacara Jambore Karhutla 2025 di Riau ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Jambore Nasional Karhutla ini digelar untuk mengedukasi generasi muda dalam menginkatkan kesadaran bahaya karhutla dan kabut asap.

    Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau pada bulan akhir April ini dan berlangsung sampai Agustus.

    Kemenhut mengungkap saat ini ada kurang dari 130 titik hotspot di Indonesia. Dari 130 titik itu, 97 merupakan titik api berdasarkan citra satelit Aqua dan Terra milik NASA, satelit yang diperuntukan mengamati bumi untuk mempelajari iklim, lingkungan dan air.

    Beberapa provinsi yang memiliki tren karhutla setiap tahunnya antara lain Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan wilayah Papua.