Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Andre Rosiade Terima Kasih ke Menhut Sudah Teken IPPKH Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik

    Jakarta –

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade berterima kasih kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang sudah menandatangani izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik. Andre mengatakan pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa segera dimulai.

    “Menyampaikan terima kasih pada Menhut yang telah menandatangani persetujuan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik,” kata Andre Rosiade, kepada wartawan, Kamis (26/6/2025).

    Andre mengatakan setelah pertemuan pada 8 Mei lalu, Menhut Raja Juli menelepon dan menginformasikan IPPKH untuk pembangunan Flyover Sitinjau Lauik sudah ditandatangani. Dengan penandatanganan itu, Andre mengatakan pembangunan bisa dieksekusi.

    “Setelah ditemui beberapa waktu lalu, barusan pihak Kemenhut, Pak Menhut menelepon langsung dan menginformasikan bahwa beliau sudah meneken PPKH sehingga pembangunan Flyover Sitinjau Lauik bisa dieksekusi oleh Hutama Karya,” ucapnya.

    Andre berterima kasih atas gerak cepat Menhut Raja Juli sehingga pembangunan bisa segera dimulai. Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI mengatakan hal ini membuktikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serius membantu percepatan pembangunan di Sumatera Barat (Sumbar).

    “Ini bukti bahwa pemerintah Presiden Prabowo betul-betuk serius membantu percepatan pembangunan sumbar sehingga para menteri dan seluruh aparatur pemerintah yang ada di pusat memberikan pelayanan terbaik pada Sumatera Barat,” ucapnya.

    (idn/fjp)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Juliana Marins Tewas di Rinjani, Netizen Brasil Salahkan Indonesia

    Juliana Marins Tewas di Rinjani, Netizen Brasil Salahkan Indonesia

    Jakarta –

    Insiden tragis yang menimpa Juliana Marins, pendaki asal Brasil berusia 26 tahun yang jatuh ke jurang sedalam ratusan meter di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu (21/6/2025), telah memicu polemik sengit di media sosial antara netizen Indonesia dan Brasil.

    Kejadian ini tidak hanya menjadi sorotan dunia pendakian, tetapi juga memunculkan ketegangan di dunia maya, terutama setelah video drone yang menunjukkan Juliana masih hidup pasca-jatuh menjadi viral, memicu kemarahan netizen Brasil atas lambatnya penyelamatan selama dua hari.

    Kronologi Insiden dan Video Drone yang Viral

    Juliana Marins terjatuh di area Cemara Nunggal, jalur menuju puncak Rinjani, sekitar pukul 06.30 WITA saat mendaki melalui jaluransi. Lokasi tersebut dikenal ekstrem dengan lereng curam dan berbatu, ditambah kondisi cuaca berkabut tebal.

    Menurut laporan, Juliana sempat meminta istirahat karena kelelahan. Namun karena jadwal pendakian yang ketat dan cuaca yang tidak menentu, rombongan melanjutkan perjalanan.

    Sekitar pukul 09:40 WITA, otoritas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) menerima laporan insiden, dan tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, TNGR, BPBD, hingga relawan dikerahkan.

    Pada Sabtu sore, drone yang dioperasikan oleh turis Spanyol merekam Juliana masih hidup, terlihat duduk dan bergerak di tanah berabu kelabu, sekitar 300 meter di bawah jalur pendakian. Rekaman ini, yang menyebar luas di media Brasil, menunjukkan Juliana dalam kondisi terluka namun sadar, memicu harapan keluarga dan netizen Brasil.

    Namun, tim SAR yang turun hingga 300 meter pada hari itu gagal menemukannya karena kabut tebal dan medan berbahaya. Pada Minggu pagi (22/6/2025), drone menunjukkan Juliana tidak lagi di lokasi awal, diduga tergelincir lebih jauh ke jurang. Hingga Senin (23/6/2025), drone thermal mendeteksi Juliana pada kedalaman 500 meter, namun dalam kondisi tak bergerak. Baru pada Selasa (24/6/2025), tim SAR mencapai korban dan memastikan Juliana telah meninggal dunia.

    Tanggapan Netizen Indonesia dan Upaya Pemerintah

    Foto: dok. SAR Mataram

    Netizen Indonesia membela tim SAR, menyoroti tantangan medan Rinjani yang ekstrem. Pengguna X, @faiueo__, menulis, “Netizen Brasil menyalahkan SAR Indo, padahal tebing curam 500 meter di Rinjani dengan kabut tebal dan badai bukan mainan!”.

    Akun @MurtadhaOne1 menambahkan, “Brasil marah soal penyelamatan lamban, tapi Juliana ditemukan tewas setelah tiga hari tanpa air di medan vertikal. Ini bukan soal kemauan, tapi kondisi!”.

    Netizen Indonesia juga menegaskan bahwa drone tidak bisa mengangkut logistik berat karena risiko angin kencang, seperti ditulis @HjHitler, “Drone perekam tidak kehabisan daya, tapi drone logistik butuh spesifikasi khusus. Ini yang netizen Brasil tidak paham!”.

    Pemerintah Indonesia menegaskan upaya maksimal. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berkoordinasi dengan Basarnas, Kapolda NTB, dan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, yang meminta bantuan helikopter dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), meski cuaca buruk membatasi operasi.

    Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana memerintahkan penguatan SOP destinasi ekstrem, menyampaikan duka cita, dan menjamin komunikasi transparan dengan keluarga Juliana serta Kedutaan Brasil. Kepala Balai TNGR, Yarman Wasur, menutup jalur Sembalun mulai 24 Juni 2025 untuk memfokuskan evakuasi.

    Basarnas mengerahkan tim elit Basarnas Special Group (BSG) dengan peralatan vertikal, meski dua overhang besar di tebing menyulitkan pemasangan anchor.

    Kemarahan Netizen Brasil

    Evakuasi Juliana di Rinjani. Foto: (dok. Istimewa)

    Video drone yang menunjukkan Juliana masih hidup pasca-jatuh memicu kemarahan netizen Brasil, yang menilai Indonesia lalai karena tidak segera menyelamatkan korban selama dua hari.

    Akun Instagram Presiden Prabowo Subianto (@prabowo) dan @presidenrepublikindonesia dibanjiri ribuan komentar, dengan tagar #savejuliana dan seruan “Salvem a Juliana”.

    Seorang netizen Brasil di X, @fodiida menulis, “Juliana TIDAK mati karena jatuh! Drone merekam dia masih hidup, duduk, meski terluka. Indonesia negligen, jika cepat bertindak, dia bisa selamat!”

    Netizen lain, @ladyhepburns mengkritik, “Indonesia bisa pakai drone untuk merekam tubuh Juliana, tapi tidak untuk mengirim air atau makanan pada 300 meter? Cuaca buruk cuma alasan!”

    Banyak netizen Brasil menyoroti bahwa Juliana terlantar tanpa makanan, air, atau pakaian hangat di suhu dingin dan kabut tebal selama lebih dari 60 jam.

    @rekiwrs menulis, “Mereka bilang tidak bisa kirim air dengan drone karena takut Juliana bergerak dan jatuh lagi, tapi dia tetap tergelincir! Juliana mati karena kelalaian, bukan jatuh!”

    Komentar serupa dari @_laeasy_ menyebut, “Drone menunjukkan Juliana tak bergerak, tapi Indonesia gagal menjangkau. 100% salah Indonesia!”.

    Keluarga Juliana, melalui akun @resgatejulianamarins, juga menyatakan kekecewaan, menyebut tim SAR hanya maju 250 meter dalam sehari dan mundur saat 350 meter lagi mendekati Juliana, meski drone terus memantau.

    Halaman 2 dari 3

    (afr/afr)

  • Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik Nasional 22 Juni 2025

    Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik Nasional 22 Juni 2025

    Kaesang Daftar Calon Ketum PSI, Pengamat: Rumor Banyak Calon Hanya Gimik
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut bahwa rumor pemilihan calon Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan diikuti sejumlah orang hanya gimik.
    Adi mengatakan, pemilihan calon ketua umum partai berlambang mawar itu bahkan hanya sebatas ornamen demokrasi.
    “Jadi belakangan ini ketika ada rumor soal calon-calon yang akan menjadi Ketua Umum
    PSI
    itu hanya sebatas gimik,” kata Adi saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (22/6/2025).
    Pasalnya, menurut Adi, publik sudah mengetahui sejak lama bahwa putra Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi),
    Kaesang
    Pangarep akan kembali memenangkan pemilihan
    Ketum PSI
    .
    Dalam pandangannya, Adi mengatakan, begitu Kaesang mendaftarkan diri dalam pemilihan tersebut maka pertarungan sudah selesai.
    “Karena sejak awal PSI itu sepertinya memang semacam karpet merah yang sengaja dipersiapkan untuk Kaesang,” ujar Adi.
    Padahal, menurut akademisi tersebut, publik sebenarnya menanti orang-orang hebat di PSI mendaftarkan diri dan menjadi pesaing Kaesang.
    Di antara mereka adalah Raja Juli Antoni yang menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI dan Menteri Keuhatanan, dan dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.
    “Raja Juli itu kan sangat ikonik di PSI, sekjen, saat ini menteri dan pengalaman politik dan intelektualnya sangat luar biasa,” kata Adi.
    “Tapi kan dua orang ini (Raja Juli dan Ade Armando) ya rasa-rasanya tidak akan maju kalau sudah Kaesang yang daftar, itu saja sih sebenarnya,” ujarnya lagi.
    PSI dijadwalkan menggelar pemilihan calon ketua umum pada 12-19 Juli mendatang.
    Tahapan pendaftaran bakal calon ketua umum sudah dibuka dimulai sejak 13 Mei lalu dan akan ditutup 23 Juni 2025.
    Kemudian, pada 21 Juni 2025, Kaesang diketahui mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.
    Kaesang mengatakan, selama satu pekan terakhir, dia telah berbincang dengan sang ayah di Solo, Jawa Tengah.
    “Mengenai beliau (Jokowi) akan menjadi Ketua Umum atau tidak, itu sudah kami obrolkan di seminggu terakhir ini. Kan enggak mungkin juga anak sama bapak saling kompetisi,” ujar Kaesang, usai menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran di kantor DPP PSI, Jakarta pada Sabtu, 21 Juni 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    Jokowi Batal Maju Jadi Ketum PSI, Kondisi Kesehatan Dikabarkan Makin Memburuk?

    GELORA.CO – Pada hari ulang tahunnya yang ke-64, mantan Presiden Joko Widodo membuat keputusan penting yang mengejutkan publik.

    Melalui pernyataan putra bungsunya, Kaesang Pangarep, Jokowi dipastikan batal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    Dalam keterangannya, Kaesang menyebut alasan utama pembatalan tersebut adalah Jokowi tidak ingin bersaing dengan anaknya sendiri.

    Diketahui, Kaesang resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSI pada hari yang sama.

    “Enggak mungkin beliau bersaing dengan anaknya,” ujar Kaesang kepada awak media.

    Namun, publik mempertanyakan apakah keputusan ini murni kalkulasi politik atau ada faktor lain, khususnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan Jokowi yang belakangan ini menjadi sorotan.

    Penampilan Jokowi saat ulang tahun yang dirayakan sederhana di rumahnya di Jalan Kutai Utara, Solo, menarik perhatian banyak pihak.

    Wajahnya terlihat lebih gelap dengan bercak putih yang semakin dominan, memicu kekhawatiran tentang kondisinya.

    Jokowi sendiri pernah mengaku mengalami alergi kulit setelah kunjungan ke Vatikan pada April lalu.

    Menurut ajudannya, udara di Vatikan tidak cocok dengan kondisi Jokowi dan menyebabkan munculnya bintik-bintik di kulitnya.

    Namun, publik mulai meragukan bahwa ini hanya alergi biasa.

    Pasalnya, setelah hampir dua bulan kembali ke Indonesia, kondisi kulit Jokowi justru terlihat semakin memburuk, bukan membaik.

    Beberapa dugaan pun bermunculan, termasuk kemungkinan penyakit langka seperti sindrom Stevens-Johnson.

    Meski demikian, gejala yang tampak pada Jokowi tidak sepenuhnya sesuai dengan ciri khas sindrom tersebut.

    Walau demikian, secara fisik Jokowi masih tampak aktif, dapat berinteraksi dengan para pendukungnya, dan merayakan acara ulang tahunnya.

    Namun, ia hanya hadir dalam waktu singkat, sehingga muncul dugaan bahwa aktivitasnya kini sudah lebih terbatas.

    Selain isu kesehatan, Jokowi juga tengah menghadapi sejumlah tekanan politik, termasuk perdebatan mengenai ijazahnya, desakan pemakzulan terhadap putranya, Gibran Rakabuming Raka, oleh sejumlah purnawirawan, serta beban politik yang ia warisi pasca kepemimpinannya.

    Keputusan untuk mundur dari peluang menjadi Ketua Umum PSI memicu pertanyaan, apakah beban kesehatan dan tekanan politik yang berat menjadi salah satu alasan utamanya.

    Sebelumnya, Jokowi sempat digadang-gadang akan memimpin PSI setelah hubungannya dengan PDIP memburuk pasca ia secara terbuka mendukung Kaesang di PSI.

    Bahkan, Raja Juli Antoni, Sekjen PSI saat itu, sempat menyatakan bahwa Jokowi tengah mempertimbangkan serius untuk mengambil posisi Ketua Umum PSI.

    Namun, kini Jokowi memilih menyerahkan partai tersebut sepenuhnya kepada Kaesang.

    Hal ini menimbulkan pertanyaan baru, mengingat PSI—meski didukung penuh oleh Jokowi dan Kaesang pada Pemilu 2024—tetap gagal lolos ke parlemen.

    Dengan Jokowi memutuskan untuk tidak menjadi ketua umum, masa depan PSI akan sepenuhnya berada di tangan Kaesang.

    Namun, banyak yang meragukan apakah Kaesang mampu membawa PSI melewati ambang batas parlemen pada Pemilu 2029, mengingat pengaruh Jokowi diprediksi akan berkurang signifikan setelah tidak lagi berada dalam kekuasaan.

    Sementara itu, relawan Projo yang sebelumnya juga sempat dikabarkan akan menjadi partai politik pendukung Jokowi, kini menghadapi berbagai hambatan, termasuk kasus yang menimpa Ketua Umum Projo, Budi Arie, yang namanya terseret dalam isu mafia situs judi online.

    Secara politik, Jokowi kini berada dalam posisi tanpa partai.

    Setelah didepak dari PDIP dan batal bergabung dengan Golkar maupun PSI, peluang Jokowi untuk tetap cawe-cawe dalam pemerintahan melalui kekuatan partai semakin menipis.

    Pengamat menilai, tanpa partai yang kuat, Jokowi akan kesulitan mempertahankan pengaruhnya di panggung politik nasional.

    Selain itu, jika benar Jokowi menghindari jabatan strategis karena alasan kesehatan, maka fokus mantan presiden itu ke depan mungkin akan lebih banyak diarahkan pada pemulihan diri ketimbang kembali terjun aktif ke arena politik.

  • Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai Regional 21 Juni 2025

    Sumbar Ekspor Perdana 8 Ton Kopi Perhutanan Sosial ke Dubai
    Tim Redaksi
    PADANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 8 ton
    kopi
    hasil Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)
    Sumatera Barat
    diekspor perdana ke
    Dubai
    , Uni Emirat Arab, Sabtu (21/6/2025).
    Ekspor perdana itu dilepas Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Harau,
    Lima Puluh Kota
    .
    “Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak perhutanan sosial karena pada hari ini kita bisa melihat bahwa apa yang dicita-citakan Pak Prabowo Subianto mulai terlihat hasilnya,” ujar Raja Juli.
    Pemasaran kopi dari KUPS ini diketahui sudah menerapkan sistem
    traceability
    berbasis teknologi
    blockchain
    sesuai standar Europian Union Deforestation Regulation (EUDR).
    “Kita bisa
    ekspor kopi ke Dubai
    dan dengan teknologi
    traceability
    -nya bisa ketahuan kopi itu berasal dari sampai barangnya, tempat, nanti ketahuan. Kita bisa lacak asalnya dari mana sampai harganya berapa,” ujar Raja Antoni.
    Politisi Partai Solidarita Indonesia (PSI) ini menyebut, dirinya ingin melakukan klaster terhadap produk-produk Perhutanan Sosial. Ia menyebut, pada intinya hal ini bertujuan agar masyarakat sejahtera dan hutan tetap lestari seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
    “Intinya adalah masyarakat sejahtera, itu yang dicita-citakan Pak Prabowo, dimaksimalkan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat, hutannya lestari,” tuturnya.
    Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Komisi IV Titiek Soeharto mengatakan, pihaknya sangat mendukung program perhutanan sosial.
    Ia menyebut, salah satu dukungan yang diberikan dengan pemberian pupuk subsidi kepada para petani hutan.
    “Komisi IV sangat mendukung program perhutanan sosial ini. Komisi IV DPR RI telah memberikan dukungan kepada program perhutanan sosial, mendorong Menteri Pertanian untuk memberikan pupuk subsidi pada para petani hutan,” ujat Titiek didampingi Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman.
    Titiek menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menhut Raja Antoni beserta jajaran terkait acara dan kemajuan perhutanan sosial.
    Ia berharap daerah lain dapat terus mensukseskan perhutanan sosial di wilayah masing-masing.
    “Kami sampaikan apresiasi pada Menteri Kehutanan dan jajaran, Bupati Lima Puluh Kota dan jajaran yang telah menggelar acara. Semoga menginspirasi pemerintah daerah lain agar mensukseskan perhutanan sosial di daerah masing-masing,” ungkapnya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Reforestasi Vale Indonesia capai tiga kali lipat luas tambang

    Reforestasi Vale Indonesia capai tiga kali lipat luas tambang

    Jakarta (ANTARA) – Holding BUMN Industri Pertambangan Indonesia MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk telah melaksanakan reforestasi di luar area konsesi tambang hingga tiga kali lipat luas area tambang yang dibuka.

    Corporate Secretary MIND ID Pria Utama menegaskan bahwa MIND ID bersama seluruh anggota grup senantiasa menghadirkan masa depan yang lebih hijau melalui penguatan implementasi program keberlanjutan, khususnya pada tahapan reklamasi dan reforestasi.

    “Kami bukan sekadar memenuhi aturan. Kami berupaya menjadi penggerak transformasi pertambangan nasional, dengan memastikan kelestarian alam di wilayah operasional tetap terjaga, dan kembali ke keadaan semula sebelum proses eksplorasi dimulai,” ujar Pria melalui keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

    Langkah ini menjadi bukti konkret kontribusi Grup MIND ID dalam melestarikan lingkungan di sekitar wilayah operasional tambang.

    Vale Indonesia mengintegrasikan secara simultan kegiatan pembukaan lahan tambang dengan reklamasi (pemulihan lahan) dan reforestasi (penanaman kembali).

    Hingga Kuartal I 2025, total area yang telah direforestasi Vale Indonesia mencapai lebih dari 33.306 hektare, atau setara tiga kali lipat dari area tambang yang dibuka, dengan jumlah pohon yang telah ditanam mencapai 5,10 juta pohon.

    Program reklamasi dan reforestasi yang dijalankan Grup MIND ID kini menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan. Hal ini tercermin dari kunjungan kerja Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, ke Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 13-14 Juni 2025.

    Dalam pelaksanaan program reklamasi dan reforestasi, Vale Indonesia berhasil mengelola kelestarian Bukit Solia, Sulawesi Selatan, lahan bekas tambang yang kini telah bertransformasi menjadi habitat ekosistem alami.

    Bukit Solia kini menjadi kawasan hijau seluas lebih dari 88 hektare, ditumbuhi sedikitnya 62.800 pohon berbagai jenis, seperti Sengon Albisia, Kayu Angin, Johar, Eukaliptus, hingga Kayu Afrika.

    Di samping itu, Vale Indonesia juga mengelola area Himalaya-AAA, lokasi bekas tambang yang telah direklamasi sejak 2006 dengan luas sekitar 31 hektare.

    Reforestasi di kawasan ini telah menghasilkan 22.130 pohon, dengan komposisi vegetasi yang kini mencerminkan ekosistem alami berlapis dari strata bawah hingga emergensi.

    Sebanyak 74 jenis pohon lokal dan endemik tumbuh di area ini, yang kini juga dimanfaatkan sebagai lokasi penelitian dan pendidikan keanekaragaman hayati.

    Tak hanya itu, Anggota Grup MIND ID ini turut membangun area konservasi flora dan fauna endemik, melalui penanaman host plant, penangkaran kupu-kupu, serta pelestarian satwa endemik seperti rusa dan anoa.

    Komitmen Vale Indonesia dalam menjaga lingkungan juga tercermin dari upaya pelestarian ekosistem Danau Matano, Sulawesi Selatan, salah satu danau terdalam dan tertua di dunia.

    Dengan penuh konsistensi, Vale melindungi keberadaan spesies-spesies unik seperti Udang Bintik Putih, Kepiting Bangka Nggori, Kepiting Bangka Ito, Ikan Butini, hingga Ikan Opudi, yang seluruhnya hanya dapat ditemukan di Danau Matano.

    “Program reklamasi dan reforestasi yang kami jalankan kini sudah memasuki tahap lanjutan. Kami berbangga dapat menunjukkan hasilnya kepada Indonesia, sebagai bukti nyata Hadirnya MIND ID bagi Ibu Pertiwi tercinta,” imbuhnya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Tambang Pulau Wawonii

    Kementerian Kehutanan Cabut Izin Perusahaan Tambang Pulau Wawonii

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Kehutanan menyebut Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, telah dicabut.

    Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Triaji Kusumah mengatakan, pencabutan PPKH di Pulau Wawonii oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni bukan karena izin bidangnya dicabut.

    “Karena ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan masyarakat untuk pencabutan SK PPKH tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (17/6/2025).

    Dia menjelaskan, proses perizinan tambang dalam kawasan hutan merupakan proses hilir hanya dapat dilakukan setelah pemegang izin memenuhi berbagai persyaratan awal dari lembaga teknis terkait. Persetujuan penggunaan kawasan hutan, hanya diberikan setelah adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM atau pemerintah daerah melalui Dinas ESDM.

    Beberapa izin yang diperlukan yakni rekomendasi kepala daerah, izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau dinas lingkungan hidup daerah. “Jika seluruh syarat tersebut terpenuhi, barulah Kementerian Kehutanan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan,” jelas dia.

    Ade menjelaskan, persetujuan ini disertai dengan kewajiban teknis, antara lain penataan batas lokasi kegiatan agar tidak melebihi area izin serta penyusunan dan pelaksanaan Penataan Areal Kerja (PAK).

    Selain itu, pemegang izin diberi kewajiban untuk melaksanakan reklamasi pasca-tambang, yang dananya dijamin melalui Jaminan Reklamasi di Kementerian ESDM.

    Ade melanjutkan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dan melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada sektor kehutanan.

  • KPK Klaim Sudah Kaji Potensi Korupsi Tambang Nikel di Raja Ampat

    KPK Klaim Sudah Kaji Potensi Korupsi Tambang Nikel di Raja Ampat

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeklaim sudah melakukan kajian mengenai potensi-potensi korupsi dalam kegiatan pertambangan nikel di wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kajian tersebut dilakukan KPK untuk melakukan mitigasi dan pencegahan korupsi.

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menuturkan, saat ini kajian tersebut masih dalam proses telaah untuk menentukan ada tidaknya indikasi korupsi dalam kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua.

    “Apakah kemudian kajian tersebut memang ada indikasi korupsi? Tentu itu masih menjadi sebuah telaah, dan nanti ada proses yang harus dilewati,” ujar Setyo di gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (13/6/2025).

    Budi mengatakan, secara umum, hasil kajian KPK tersebut bakal diserahkan kepada kementerian atau lembaga terkait untuk bisa ditindaklanjuti. Hanya saja, kata dia, pemerintah sudah mengambil tindakan terlebih dahulu dengan mencabut IUP 4 perusahan nikel di Raja Ampat.

    “Namun demikian nanti kami akan detailkan lagi dengan permasalahan yang sudah ada. Bahkan sudah ada pencabutan perizinan terhadap beberapa perusahaan nikel di sana, tetapi tetap kami akan sampaikan ke kementerian terkait, apakah itu di ESDM, Lingkungan Hidup, dan beberapa lagi, termasuk juga pemerintah daerahnya,” jelas Setyo.

    Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hal ini diputuskan langsung seusai Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa menterinya ke Istana, seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

    Empat perusahaan yang dicabut IUP-nya tersebut antara lain, PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

    Sementara itu, untuk izin kontrak karya nikel milik PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam tidak dicabut pemerintah.

    “Kemarin Presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita ratas dan juga dari (kementerian) lingkungan hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan,” kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6/2025).

    Bahlil juga mengatakan empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Izin empat perusahaan ini pun dikeluarkan sebelum adanya penerapan Geopark Raja Ampat.

    “Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia,” papar Bahlil.

     

  • Kunjungan Menteri Kehutanan RI Tegaskan Komitmen PT Vale: Menuju Masa Depan Industri Tambang yang Hijau, Bertanggung Jawab, dan Berkelanjutan

    Kunjungan Menteri Kehutanan RI Tegaskan Komitmen PT Vale: Menuju Masa Depan Industri Tambang yang Hijau, Bertanggung Jawab, dan Berkelanjutan

    “Pembangunan tidak boleh berhenti. Namun hutan juga tak boleh punah. Kita harus menyeimbangkan keduanya. PT Vale menunjukkan bahwa industri dapat bergerak maju tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem,” ungkap Menteri.

    Beliau juga secara khusus mengapresiasi keberhasilan restorasi Hutan Himalaya serta kehadiran Taman Kehati sebagai bentuk nyata dari reklamasi yang berdampak.

    “Sebagai salah satu perusahaa pertambangan yang melakukan pertambangan secara berkelanjutan, saya ingin membuktikan dan hal ini langsung saya saksikan bagaimana proses pertambangan mereka yang memang sangat sesuai aturan,’ujarnya.

    “Sumber energi dari air, kemudian kaidah-kaidah lingkungan hidup dipenuhi dan dalam konteks kehutanan sebagai perusahaan yang diberikan IPKKH dan kemudian mereka dapat mereklamasi dengan baik dan kemudian menanam pohon, bahkan tadi kita lihat ada yang dari tahun 2025, sudah hampir sama dengan hutan alam, “tuturnya.

    Kata Raja Juli Antoni, hal ini yang menandakan bahwa sebenarnya antara pembangunan dengan lingkungan bisa sejalan, antara ekonomi dan ekologi bisa berjalan kalau regulator bisa memastikan dan mengenforce untuk menegakkan aturan dengam baik, tidak kongkalikong, tidak negosiasi, dan pihak swasta juga memiliki komitmen tinggi untuk memberikan yang terbaik untuk alam.

    “Pulang dari sini saya akan duduk bareng dengan Ibu Dirjen, nanti kita formulasikan best practice apa yang bisa kita pelajari dari sini, lesson learn dari sini, nanti kita akan buat sebuah aturan baru, juknis baru yang kemudian bisa kita enforce dan pindahkan, gakkum, kita akan kumpulkan pengusaha pertambangan, kita akan membuka ruang untuk memberikan ippkh yang diikuti dengan tanggung jawab maksimal untuk keberlanjutan alam kuta untuk anak cucu kita, “ungkapnya.
    Kunjungan ini semakin mempererat sinergi antara pemerintah dan PT Vale dalam mendukung agenda prioritas nasional Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat hilirisasi industri yang ramah lingkungan, ketahanan ekonomi nasional, serta pelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

  • Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Komisi XII DPR ingatkan perusahaan tambang nikel patuhi regulasi

    Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengingatkan perusahaan-perusahaan yang telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) untuk tetap mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan operasionalnya.

    “Saya mengingatkan agar perusahaan pemilik IUP dalam operasi penambangannya mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku,” kata Bambang dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Bambang juga mengingatkan kepada perusahaan yang telah memiliki IUP untuk tetap memperhatikan dan menjaga lingkungan sekitar, dan jangan sampai merusak, terutama kawasan hutan.

    “Aspek lingkungan harus menjadi panduan dalam melaksanakan pertambangan yang berkelanjutan. Jangan merambah hutan,” tegasnya.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/6), menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/6).

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Dalam jumpa pers itu, menteri-menteri yang turut hadir, antara lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Dalam jumpa pers yang sama, Mensesneg juga juga menyebutkan Pemerintah sejak Januari 2025 juga telah menerbitkan peraturan presiden mengenai penertiban kawasan hutan, yang di dalam termasuk usaha-usaha berbasis sumber daya alam dan usaha pertambangan.

    Langkah pemerintah tersebut mendorong publik aktif buka suara soal dugaan pelanggaran dalam kegiatan pertambangan, salah satunya adalah Koalisi Anti-Korupsi yang menggelar unjuk rasa di Mapolda Maluku Utara dan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Mereka menuntut penindakan terhadap tambang tanpa izin.

    Koordinator unjuk rasa Alimun Nasrun menyebut masih ada perusahaan yang diduga menambang tanpa memiliki izin.

    Ia mendesak aparat penegak hukum menindak tegas perusahaan tambang yang tidak memiliki izin operasional di wilayah Maluku Utara dan sekitarnya.

    “Kami harap penegak hukum benar-benar serius menangani masalah ini,” kata Alimun.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.