Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Teka-teki Inisial J Bakal Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Di Antara 2 Ini?

    Teka-teki Inisial J Bakal Jadi Ketua Dewan Pembina PSI, Di Antara 2 Ini?

    Jakarta –

    Ketum PSI Kaesang Pangarep mengungkapkan sosok berinisial J bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI periode 2025-2030. Ada dua sosok berinisial J yang dekat dengan PSI.

    Kaesang sudah mengumumkan nama Raja Juli Antoni menjabat Sekjen PSI dan Fenty Noverita Indrawaty menjadi Bendum PSI kepengurusan 2025-2030. Namun, posisi Ketua Dewan Pembina, Ketua Mahkamah Partai hingga ketua bidang belum diumumkan.

    “Untuk pos Dewan Pembina akan segera diumumkan, segera, segera,” kata Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (28/7).

    “Insyaallah dalam waktu satu bulan ini, full kompleks dari Dewan Pembina, DPP, maupun Dewan Pakar, semuanya nanti akan kami umumkan dalam waktu kurang dari satu bulannya,” sambung dia.

    J di Antara Jokowi dan Jeffrie

    Sosok J yang saat ini dekat dengan PSI yakni Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan pendiri partai berlambang kepala gajah itu sendiri, yaitu Jeffrie Geovanie.

    Kaesang, saat ditanya apakah bapaknya sudah terdaftar sebagai anggota PSI, tak memberikan jawaban detail. Namun, dia mengungkapkan sosok berinisial J memang telah bersedia menjadi Ketua Dewan Pembina PSI.

    Nama Jokowi santer dikabarkan akan menjadi Dewan Pembina PSI sebelum kongres di Solo, Jateng. Mengenai isu tersebut, Jokowi menilai PSI yang dapat menjawab.

    “Nanti dilihat aja, kalau nggak nanti kurang penasaran. Inisial sementara ya, yang berinisial J sudah berkenan untuk jadi Ketua Dewan Pembina,” tuturnya.

    Sementara itu, Jeffrie Geovanie menjabat Ketua Dewan Pembina PSI dalam kepengurusan 2020-2025. Jeffrie sendiri cukup dekat dengan Jokowi dan menyebut eks gubernur DKI Jakarta itu inspirasi politik bagi PSI.

    “Kalau kita datang, meminta untuk memimpin kita pada saat itu, pasti dia (Jokowi) menolak mentah-mentah. Kita tahu diri, saya katakan kita mulai dengan apa yang kita punya,” kata Jeffrie di hadapan para kader PSI saat pembukaan kongres di Solo, dilansir detikJateng, Sabtu (19/7).

    “Percaya sama saya, 5, 8 atau 10 tahun ke depan orang yang kita idam-idamkan itu, orang kita anggap sebagai inspirasi kita dalam berpolitik, yaitu Pak Jokowi, pasti akan jadi bagian dari keluarga besar kita,” imbuhnya.

    Akankah Jokowi, atau Jeffrie yang bakal menjabat Ketua Dewan Pembina PSI lagi? Kaesang bakal mengumumkannya saat kepengurusan sudah lengkap.

    Halaman 2 dari 2

    (rfs/gbr)

  • Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kaesang umumkan Menhut Raja Juli kembali jadi Sekjen PSI 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengumumkan posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Raja Juli Antoni yang merupakan Menteri Kehutanan (Menhut) RI.

    Pada kesempatan tersebut, Kaesang juga mengumumkan posisi Bendahara Umum DPP PSI periode 2025-2030 kembali diisi oleh Fenty Noverita yang menjabat pada posisi yang sama dalam periode kepengurusan DPP PSI sebelumnya.

    “Untuk Sekretaris Jenderal, masih sama, Bapak Raja Juli Antoni yang akan menemani saya. Di posisi Bendahara Umum, orangnya masih berhalangan hadir hari ini, Ibu Fenty Noverita,” kata Kaesang yang juga Ketua Umum Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin.

    Hal itu disampaikannya usai rapat perdana Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI yang merupakan amanah dari Kongres PSI 2025 di Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu-Minggu (19-20 Juli 2025).

    “Kami sudah memutuskan beberapa posisi yang akan mengisi posisi di struktur DPP, tetapi untuk awal hari ini, kami hanya mengumumkan untuk posisi di Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum supaya surat-menyurat bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

    Adapun, lanjut dia, posisi Wakil Ketua Umum DPP PSI periode 2025-2030 akan diumumkan pihaknya pada kesempatan selanjutnya dalam beberapa pekan ke depan.

    “Untuk posisi Wakil Ketua Umum, nanti dulu, mungkin kami butuh waktu sekitar dua minggu lagi setelah selesai segala urusan, beliau-beliau nanti akan datang untuk memperkenalkan dirinya masing-masing,” ucapnya.

    Kaesang bahkan menyinggung akan ada tokoh nasional dalam struktur kepengurusan DPP PSI periode 2025-2030 yang akan diumumkan pihaknya ke depan.

    “Seperti saya bilang, ada tokoh nasional yang akan bergabung untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

    Di awal, dia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil bukan secara sepihak oleh dirinya sebagai formatur tunggal, melainkan dibantu oleh jajaran Tim Formatur Kepengurusan DPP PSI 2025-2030 yang mewakili berbagai daerah, baik hadir secara langsung maupun daring.

    Dia membeberkan yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, yaitu Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun mewakili Jawa, Wali Kota Kupang Christian Widodo mewakili Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur.

    Kemudian yang hadir secara langsung, yakni Muhammad Surya mewakili Sulawesi-Maluku-Kalimantan, Raja Juli Antoni mewakili Sumatera, dan Wali Kota Sorong Septinus Lobat mewakili Papua.

    “Dan yang terakhir, Ibu Grace Natalie mewakili pendiri partai,” kata dia.

    Sebelumnya, Sabtu (19/7), Putra bungsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, kembali terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030 lewat proses voting secara daring (e-vote) yang dilakukan para kader.

    Dalam Kongres PSI 2025 yang digelar di Graha Saba Buana, Solo, Jawa Tengah, Ketua Steering Committee Kongres PSI Andi Budiman mengumumkan bahwa Kaesang Pangarep sebagai petahana terpilih sebagai Ketua Umum dengan perolehan suara 65,28 persen, mengalahkan calon ketua umum lainnya, yakni Ronald A. Sinaga atau Bro Ron dan Agus Mulyono Herlambang.

    “Selamat kepada pemenang, Mas Kaesang Pangarep, yang memperoleh suara 65,28 persen, disusul dengan Bro Ron dengan perolehan suara 22,23 persen dan Bro Agus dengan perolehan suara 12,49 persen,” kata Andi saat mengumumkan perolehan suara di depan para kader PSI yang menyaksikan.

    Sumber : Antara

  • Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi Nasional 28 Juli 2025

    Menhut: Kapolda Riau Peringatkan Para Cukong yang Berani Main Api Ketika Karhutla Terjadi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Kehutanan (Menhut)
    Raja Juli Antoni
    menuturkan,
    Kapolda Riau
    Irjen Herry Heryawan memperingatkan “para cukong” yang berani main api di tengah ancaman
    kebakaran hutan
    dan lahan (karhutla) di Riau.
    “Tadi dikatakan Pak Kapolda Riau, kepada para cukong, pemilik lahan, maupun kepada masyarakat yang berani-beraninya main api ketika ancaman karhutla ini terjadi,” kata Raja Juli, dalam Rapat Monitoring Karhutla yang digelar secara daring, Senin (28/7/2025).
    Ia mengatakan, sepanjang Januari hingga Juli 2025, Polda Riau dan jajaran telah menindak 41 orang dan menetapkan 51 tersangka kasus karhutla di Riau.
    “Kapolda Riau sudah melaporkan ada 41 kasus di Riau, ada 51 tersangka,” tutur dia.
    Sesuai perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Raja Juli berharap langkah penindakan serupa juga dilakukan di provinsi rawan lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
    “Dengan tegas Pak Kapolri mengatakan kepada saya untuk menginstruksikan kepada seluruh Kapolda di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah yang memang memiliki kerawanan terhadap karhutla agar tidak segan, tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum,” ucap dia.
    Menurut Raja Juli,
    penegakan hukum
    bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai efek jera dalam mencegah pembakaran ulang pada masa mendatang.
    “Ada
    deterrent effect
    sehingga para pengusaha yang melakukan
    land clearing
    atau masyarakat yang melakukan pembakaran hutan untuk kepentingan keluarga, pembukaan lahan, akan kapok dan tidak akan melakukannya kembali,” tutur dia.
    Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 merupakan salah satu kebakaran terbesar di Indonesia hingga asapnya menyebar ke negara tetangga.
    “Jadi memori masyarakat harus diingatkan kembali agar mereka sadar dan menyadarkan kepada tetangga, sesama keluarga untuk tidak membakar lahan, bagaimanapun betapa banyaknya ketika itu,” tutur dia.
    Mengenang momen ketika itu, Raja Juli menuturkan bahwa banyak anak-anak yang tidak bisa bersekolah dan roda perekonomian pun terhenti.
    “Tidak bisa keluar rumah, harus pakai masker, anak-anak tidak sekolah, pesawat tidak bisa terbang, tidak bisa mendarat, roda ekonomi berhenti, ini adalah sebuah bencana yang akan merugikan kita,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Mahfud MD Bantu PSI Lolos Pemilu 2024

    Cerita Mahfud MD Bantu PSI Lolos Pemilu 2024

    GELORA.CO -Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membongkar kisah di balik lolosnya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai peserta Pemilu 2024. 

    Melalui kanal YouTube resminya, Mahfud mengaku ikut turun tangan setelah mendapat aduan dari Sekjen PSI saat itu, Raja Juli Antoni.

    PSI awalnya dinyatakan tidak lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Padahal, menurut pengakuan Raja Juli, kondisi PSI seharusnya sama dengan Partai Gelora yang dinyatakan lolos.

    “Partai gelora sama situasinya (dengan PSI), di sini, di kabupaten ini tidak terpenuhi, di provinsi ini begini. Kami sama tapi Partai Gelora lolos kami tidak lolos,” ujar Mahfud menirukan Raja Juli, dikutip Minggu, 27 Juli 2025.

    Mahfud kemudian menghubungi pihak KPU untuk meminta klarifikasi dan data. Setelah melakukan analisis bersama Raja Juli, Mahfud menyimpulkan ada kemungkinan PSI tidak lolos karena dianggap mengganggu peta suara partai lain.

    Ia lalu bertemu Ketua KPU Hasyim Asy’ari dalam sebuah penerbangan. Dalam dua kali pertemuan, Mahfud menanyakan kejanggalan tersebut.

    “Mas Hasyim, kok begini? Oh ya Pak, saya sudah dengar. Nanti kita selesaikan,” kata Mahfud kembali menirukan pernyataan Hasyim. Tak lama kemudian, PSI pun dinyatakan lolos.

    Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak ikut campur sebagai pemerintah, namun ingin memastikan proses berjalan adil. 

    “Kalau KPU dianggap tidak benar, yang dituduh pemerintah,” tegas mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu.

    Mahfud mengaku punya kedekatan dengan PSI sejak awal pendirian. Meski bukan pendiri, ia ikut memberi dukungan moral bahkan turut mewawancarai calon anggota partai.

    “Pesan saya waktu itu, saya ingin PSI menjadi virus kebaikan. Karena sekarang semua partai sudah korup,” tuturnya.

    Pernyataan Mahfud ini disampaikan menyikapi terpilihnya Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Menurutnya, dalam negara demokrasi, siapapun bebas berpolitik dan memimpin partai. 

  • Beda Pandangan KPK Vs Kemenhut Soal Perusahaan Tambang Rambah Hutan

    Beda Pandangan KPK Vs Kemenhut Soal Perusahaan Tambang Rambah Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kehutanan berbeda pandangan mengenai tambang ilegal di kawasan hutan. 

    Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut bahwa hasil kajian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) menunjukkan, ternyata tidak semua pemegang IUP itu memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan.

     “Nah ini ada IUP yang kemudian dia memiliki PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi ada yang tidak punya,” ujarnya pada konferensi pers bersama dengan tujuh kementerian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Setyo tidak memerinci lebih lanjut berapa tambang yang dimaksud olehnya diduga beroperasi ilegal di hutan. Namun demikian, dia menyebut ada total 9.009 tambang dengan kepemilikan IUP. Hanya lebih dari setengahnya yang diketahui aktif.

    Temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun lalu. “IUP itu ada 9.000-an lah. Kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. Berarti sisanya 4.755 itu [ditemukan] enggak aktif,” terangnya.

    Adapun, lanjut Setyo, pemerintah telah mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Modus Tambang Ilegal 

    Setyo juga menambahkan bahwa KPK menemukan modus bahwa meski perusahaan-perusahaan tambang yang memiliki IUP itu tanpa mengantongi izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Namun, mereka tetap menyetorkan jaminan reklamasi. 

    Kementerian ESDM mengatur bahwa jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang IUP atau IUPK sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Setyo menyebut, jaminan reklamasi disetorkan bagi pemegang IUP yang juga mengantongi PPKH apabila beroperasi di kawasan hutan. 

    “Harusnya kewajiban untuk menyetorkan jaminan reklamasi adalah IUP yang sudah memiliki PPKH. Tetapi, kemudian Kedeputian Pencegahan menemukan meskipun dia tidak memiliki PPKH, tapi dia setor juga,” ungkapnya pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Setyo menyebut masalah terkait dengan penyetoran jaminan reklamasi oleh pemegang IUP tanpa PPKH tidak sampai di situ saja. KPK menemukan bahwa penyetoran dana itu ke negara diterima dan dikhawatirkan disalahgunakan oleh para perusahaan yang diduga beroperasi ilegal di dalam hutan. 

    “Ini tentu menjadi permasalahan seolah-olah pelaku usaha itu kemudian menganggap legal dia beroperasional di kawasan hutan kemudian dia sudah menyetorkan jaminan reklamasinya. Nah ini menurut kami juga tidak tepat. Harusnya itu sudah ditolak gitu, pada saat sistem membaca karena PPKH-nya tidak ada, harusnya ditolak,” terang mantan Direktur Penyidikan KPK itu.

    Beda Pandangan

    Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masih enggan memberikan data yang dihimpun kementeriannya ihwal jumlah IUP yang beroperasi tanpa PPKH. 

    Raja Juli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan rekonsiliasi data. Menurutnya, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pun masih berbeda antar kementerian dan lembaga. 

    “Sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan KPK, kami juga memiliki data berbeda dengan [BKPM, red],” ujarnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menargetkan, kementeriannya bakal mengundang lagi KPK untuk rekonsiliasi data terkait dengan IUP tanpa PPKH itu. 

    “Apakah kesalahannya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya,” ujarnya.

    Kawasan Tambang 

    Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral alias ESDM mengikuti rekomendasi KPK. Mereka bahkan mensyaratkan jaminan reklamasi bagi perusahaan tambang yang mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mulai tahun 2025. 

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) ESDM Tri Winarno mengatakan, pihaknya telah mengubah aturan pengajuan RKAB dari tiga menjadi satu tahun. Hal itu sejalan dengan rekomendasi perbaikan kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Perubahan itu, terangnya, sudah akan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang mengajukan RKAB mulai dari Oktober 2025 mendatang. Hal itu kendati pengajuan RKAB yang sebelumnya sudah disetujui untuk 2025, 2026 hingga 2027 belum menerapkan syarat jaminan reklamasi. 

    “Mulai tahun 2026 pengajuan RKAB pada Oktober 2025 sudah mempunyai syarat yaitu jaminan reklamasi. Jadi apabila perusahaan belum menempatkan jaminan reklamasi maka RKAB-nya tidak mendapatkan persetujuan,” terang Tri pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Tri kemudian memaparkan sejumlah rekomendasi atau perbaikan lain dari KPK yang sudah dilakukan Kementerian ESDM. Misalnya, meluncurkan sistem informasi data Minerba One Data Indonesia (MODI) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI). 

    Kemudian, rekomendasi perbaikan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan sistem ePNBP. Digitalisasi sistem PNBP itu mulai efektif berlaku 2019, dan Tri mengeklaim sistem itu berdampak positif pada penerimaan negara. 

    “Apabila dibandingkan 5 tahun setelah 2019, itu kira-kira penerimaan negaranya kurang lebih 2-3 kali lipatnya,” ujarnya

  • Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla

    Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla

    Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni (tengah) dalam rapat koordinasi penurunan titik api kebakaran hutan dan lahan di Riau, Rabu (23/7/2025). (ANTARA/HO-Kemenhut RI)

    Menhut pastikan penambahan sarana turunkan jumlah titik api karhutla
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan penambahan sarana dan prasarana yang memadai dapat menurunkan jumlah titik api imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan, beberapa sarana dan prasarana itu di antaranya adalah dengan penambahan heli, water bombing, hingga mobilisasi pasukan untuk pemadaman di daerah Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

    “Sekarang ada tersedia dua heli untuk OMC (Operasi Modifikasi Cuaca), Insya Allah akan jadi tiga, water bombing kita sekarang ada tiga dan dalam satu atau dua hari ini akan bertambah menjadi lima,” kata Raja Juli.

    “Lalu akan ada mobilisasi pasukan darat baik dari TNI Polri terutama untuk pemadaman di daerah Rohul dan Rohil,” ujarnya menambahkan.

    Ia lantas meminta masyarakat untuk tidak bermain api maupun melakukan pembersihan lahan (land clearing) dengan cara membakar.

    “Ingat memori masa lalu ketika Riau dikepung asap, tidak bisa ke luar rumah, pesawat tidak bisa mendarat, adik-adik tidak bisa sekolah, banyak yang masuk rumah sakit kena ISPA,” kata dia.

    Sebelumnya, Menhut dalam rapat koordinasi bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG Dwikorita, Kapolda Riau Herry Heryawan, hingga Kepala BNPB Suharyanto, mengatakan, saat ini terdapat penurunan angka titik api di Riau.

    “Ada angka penurunan titik api, di Riau dari awalnya tanggal 16 di angka 1.300 per tanggal 23 Juli ini angkanya di 116 titik,” ujarnya.

    Menhut mengatakan, penurunan titik api ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, baik TNI, Polri, BNPB hingga Manggala Agni. Ia juga menyebut selain dengan menurunkan pasukan darat, upaya juga dilakukan melalui udara dengan cara Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    “Kerja keras teman-teman di lapangan, sudah relatif berhasil meskipun perlu dioptimalkan,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    KPK dan Kemenhut Beda Data Soal Tambang Ilegal di Kawasan Hutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap temuan atas sejumlah tambang yang beroperasi di kawasan hutan, namun tidak memiliki izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Masalahnya, data jumlah perusahaan yang diduga beroperasi ilegal di kawasan hutan itu masih berbeda antarlembaga. 

    Awalnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut kajian dari Kedeputian Pencegahan dan Monitoring serta Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK mengungkap beberapa permasalahan terkait dengan perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan.

    Hasil kajian menunjukkan, ternyata tidak semua pemegang IUP itu memiliki izin untuk beroperasi di kawasan hutan. “Nah ini ada IUP yang kemudian dia memiliki PPKH, Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Tapi ada yang tidak punya,” ujarnya pada konferensi pers bersama dengan tujuh kementerian di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (24/7/2025). 

    Setyo tidak memerinci lebih lanjut berapa tambang yang dimaksud olehnya diduga beroperasi ilegal di hutan. Namun demikian, dia menyebut ada total 9.009 tambang dengan kepemilikan IUP. Hanya lebih dari setengahnya yang diketahui aktif.

    Temuan itu berdasarkan kajian ataupun gerakan yang dilakukan oleh KPK sejak beberapa tahun lalu.   “IUP itu ada 9.000-an lah. Kemudian dari 9.000 itu yang aktif 4.252. Berarti sisanya 4.755 itu [ditemukan] enggak aktif,” terangnya.

    Untuk diketahui, pemerintah mengatur bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). 

    Pada kesempatan yang sama, saat dikonfirmasi secara terpisah, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni masih enggan memberikan data yang dihimpun kementeriannya ihwal jumlah IUP yang beroperasi tanpa PPKH. 

    Raja Juli mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedeputian Pencegahan untuk melakukan rekonsiliasi data. Menurutnya, data soal luas lahan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tanpa izin pun masih berbeda antar kementerian dan lembaga. 

    “Sementara, data yang kami miliki masih selisih sekitar 50.000 hektare dengan KPK, kami juga memiliki data berbeda dengan [BKPM, red],” ujarnya.

    Pria yang juga Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menargetkan, kementeriannya bakal mengundang lagi KPK untuk rekonsiliasi data terkait dengan IUP tanpa PPKH itu. 

    “Apakah kesalahannya karena memang data yang belum komplit atau metodologinya, berdasarkan citra satelit, tingkat kepercayaannya berapa persen sehingga memiliki implikasi pada berapa luasan sebenarnya,” ujarnya. 

    Adapun hari ini KPK menyerahkan temuan hasil kajian pencegahan korupsi di sektor pertambangan kepada tujuh kementerian yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan serta Kementerian Perhubungan.

  • Titik Api Karhutla Riau Turun Drastis, Menhut: Kini 116 Per Hari

    Titik Api Karhutla Riau Turun Drastis, Menhut: Kini 116 Per Hari

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengumumkan kabar menggembirakan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Menurutnya, jumlah titik api Karhutla di Riau mengalami penurunan drastis, dari 1.300 titik per hari menjadi hanya 116 titik.

    Pernyataan ini disampaikan Antoni saat memimpin rapat koordinasi penanganan Karhutla di Gedung Daerah Balai Serindit, Riau, Rabu (23/7/2025). Rapat tersebut dibuka secara daring oleh Menkopolhukam Budi Gunawan dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

    “Ada angka penurunan titik api, di Riau dari awalnya tanggal 16 di angka 1.300, per hari ini angkanya di 116 titik,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya, Kamis (24/7/2025).

    Kolaborasi Udara dan Darat

    Antoni menegaskan, penurunan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara berbagai unsur, termasuk pasukan darat dari TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni, serta dukungan pasukan udara melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).

    “Artinya apa? Kerja keras teman-teman di lapangan, baik pasukan darat maupun udara lewat OMC, sudah relatif berhasil, meskipun perlu terus dioptimalkan,” jelasnya.

    Ke depan, pemerintah akan memperkuat sarana dan prasarana penanggulangan Karhutla. Termasuk dengan penambahan helikopter OMC, armada water bombing, dan mobilisasi pasukan pemadam ke daerah-daerah rawan seperti Rokan Hulu (Rohul) dan Rokan Hilir (Rohil).

    “Sekarang ada dua heli untuk OMC, insyaallah akan jadi tiga. Water bombing saat ini tiga unit, akan bertambah menjadi lima. Kami juga akan kirim tambahan pasukan darat dari TNI dan Polri untuk pemadaman di Rohul dan Rohil,” paparnya.

    Tak lupa, Menteri Antoni mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran untuk membuka lahan atau bermain api di tengah kondisi cuaca kering yang masih berlangsung.

    “Ingatkan memori masa lalu ketika Riau dikepung asap. Tidak bisa keluar rumah, pesawat tidak bisa mendarat, anak-anak tidak sekolah, dan banyak warga kena ISPA,” kata Antoni mengingatkan.

    Ia menegaskan, tindakan membakar lahan bukan hanya membahayakan lingkungan, tapi juga kesehatan dan keselamatan masyarakat luas.

  • Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Prabowo luncurkan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin.

    “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya Prabowo Subianto presiden Republik Indonesia meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan merah putih,” ujar Prabowo dipantau dalam siaran langsung kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa koperasi merupakan alat bagi masyarakat dan bangsa yang memiliki kondisi ekonomi lemah untuk membangun kekuatan bersama.

    Presiden mengibaratkan koperasi seperti seikat lidi, di mana satu batang lidi yang lemah tidak memiliki arti, tetapi ketika disatukan dalam jumlah banyak dapat menjadi alat yang bermanfaat dan kuat.

    Konsep ini disebut sebagai cerminan dari semangat gotong royong dalam koperasi. Presiden menegaskan bahwa koperasi merupakan mekanisme untuk mengonsolidasikan kekuatan dari berbagai elemen ekonomi kecil agar dapat membentuk kekuatan ekonomi yang lebih besar dan solid.

    “Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Prabowo.

    Presiden mengatakan peluncuran 80 ribu koperasi desa dan kelurahan ini sebagai upaya untuk memperpendek rantai distribusi dan aliran bahan-bahan untuk masyarakat.

    Koperasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan para petani, peternak, maupun nelayan.

    “Yang desa nelayan punya pendingin lebih besar untuk bikin es dan menjaga ikan. Kemudian sebelahnya gudang akan ada gerai-gerai untuk sembako, ada gerai untuk simpan pinjam,” kata Presiden.

    Kepala Negara pun mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

    Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025.

    Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 81.140 unit Kopdes/Kopkel Merah Putih telah terbentuk di seluruh Indonesia, dengan 80.081 di antaranya telah berbadan hukum.

    Program ini ditujukan untuk membangun ekonomi dari tingkat desa dan kelurahan guna menciptakan pemerataan serta membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Sebanyak 13 kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam pelaksanaan program tersebut, bersama dengan para gubernur, wali kota, bupati, dan kepala desa.

    Selain unit-unit koperasi yang telah terbentuk, pemerintah juga telah menyiapkan 108 koperasi percontohan yang diharapkan dapat menjadi model bagi desa-desa lainnya. Mulai 22 Juli 2025, koperasi percontohan tersebut telah dapat mengakses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank Himbara.

    Kopdes Merah Putih dirancang dengan pendekatan inklusif, modern, dan berbasis gotong-royong. Diharapkan, koperasi ini dapat memperkuat ekonomi desa, meningkatkan ketahanan pangan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online ilegal, tengkulak, dan praktik rentenir.

    Selain itu, Kopdes Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pengembangan usaha lokal, memperpendek rantai distribusi, serta memudahkan akses masyarakat desa terhadap sumber daya dan layanan yang dibutuhkan.

    Program ini juga mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dengan menyediakan sarana untuk menampung hasil produksi pertanian secara langsung tanpa melewati rantai pasok yang panjang. Dengan rantai pasok yang lebih singkat, peran tengkulak dapat ditekan dan konsumen dapat memperoleh harga produk yang lebih terjangkau.

    Pengembangan Kopdes Merah Putih dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu membentuk koperasi baru, mengembangkan koperasi yang telah ada, serta merevitalisasi koperasi yang belum optimal.

    Secara kelembagaan, Kopdes Merah Putih terdiri dari berbagai fasilitas seperti kantor koperasi, gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik dan apotek desa, cold storage, serta layanan distribusi logistik. Fasilitas tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat desa dalam mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Turut hadir dalam peluncuran tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

    Menteri UMKM maman Abdurahman, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

    Jaksa Agung ST Burhanuddin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, dan pengusaha Chairul Tanjung.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Azhari
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PSI Partai Kecil, Kok di Kabinet Banyak Sekali

    PSI Partai Kecil, Kok di Kabinet Banyak Sekali

    Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) kabinet hingga pimpinan partai politik yang hadir di penutupan Kongres PSI. Sejumlah menteri dan wakil menteri tersebut merupakan kader PSI seperti Menteri Kehutanan sekaligus Sekjen PSI periode sebelum Raja Juli Antoni.

    Prabowo tampak keheranan dikarenakan cukup banyak kader PSI yang masuk ke dalam kabinetnya. Padahal PSI termasuk partai yang masih kecil.