PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan, ada upaya untuk mengadu domba Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan PSI.
Raja Juli mengatakan, indikasi ini diungkapkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melihat sejumlah konten di media sosial yang menurutnya ingin mengadu domba Prabowo dan Jokowi.
“Mas Kaesang memberikan pesan kepada saya, bahwa di tengah hiruk pikuk dan masalah yang kita hadapi ini, ada medsos yang cukup dibanjiri oleh banyak pihak, yang mencoba mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, termasuk Mas Gibran dan PSI,” ujar Raja di Istana, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Raja Juli pun mengaku sudah berkomunikasi dengan orang-orang dekat Prabowo mengklarifikasi isu yang beredar lewat video-video tersebut.
Salah satu kontennya berisi narasi bahwa Jokowi menggalang aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah beberapa hari terakhir.
“Semalam misalkan dari tim Pak Prabowo, kami berkomunikasi cukup intens ya untuk saling mengklarifikasi, tabayun, ada sebuah video yang isinya berbeda dengan narasinya,” ucap Raja.
“Jadi isinya Pak Jokowi ketemu siapa, Mas Gibran ketemu siapa, tapi itu dianggap sebuah pertemuan untuk menggalang demo-demo yang terjadi pada hari ini,” imbuh dia.
Menteri Kehutanan ini pun memastikan bahwa narasi yang menyebut Jokowi menggalang demo adalah hoaks.
Ia mengingatkan, hasil Kongres PSI pada beberapa waktu lalu telah menegaskan sikap PSI untuk mendukung program-program pemerintahan Prabowo.
“Jadi Mas Kaesang sudah sampaikan bahwa itu adalah hoaks. PSI seperti hasil kongres di Solo yang lalu, partai gajah setia dengan Pak Prabowo Subianto. Mendukung kepemimpinan beliau, melaksanakan terus program-program kerakyatan, program-program antikorupsi. Jadi merah putih, kata Pak Prabowo, maka partai gajah juga ikut merah putih,” kata Raja.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Raja Juli Antoni
-
/data/photo/2024/11/04/67284634daa3f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
PSI: Medsos Dibanjiri Adu Domba Prabowo dengan Jokowi, Itu Hoaks Nasional 1 September 2025
-

Prabowo kembali undang ormas keagamaan dan partai politik ke Istana
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali mengundang pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Kepresidenan RI untuk berdialog dan berdiskusi mengenai isu-isu kebangsaan, terutama yang menyangkut aksi massa pada pekan lalu.
Beberapa dari tamu undangan itu mulai berdatangan di Istana Kepresidenan RI sejak pukul 14.00 WIB, diantaranya perwakilan dari tokoh agama Buddha, Bhante Kamsai Sumano Mahathera, perwakilan dari Gereja Bethel Injil Nusantara Pendeta Johnny Lokollo, Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin.
Kemudian, pimpinan ormas dan partai politik lainnya yang juga diundang ke Istana hari ini, antara lain Presiden Syarikat Islam, Hamdan Zoelva, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Al Muzzammil Yusuf, Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal DPP Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, Ketua Umum DPP Partai Gelora Anis Matta, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan ada juga Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri
Beberapa dari mereka mengaku mendapat undangan sejak Minggu (31/8) malam, tetapi ada juga yang baru dihubungi Senin pagi dan siang ini untuk pertemuan di Istana Kepresidenan RI. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pada sore hari, mengingat pada pukul 15.30 WIB, Presiden menjenguk sejumlah korban di RS Polri, Jakarta Timur.
Di Istana Kepresidenan, sebelum acara pertemuan berlangsung, Gus Yahya, sapaan populer Ketum PBNU, menjelaskan dirinya diundang bersama sejumlah ormas, yang bukan hanya ormas Islam. “2 hari lalu kan 16 ormas Islam menghadap (Presiden) di Hambalang. Hari ini kemudian diundang semua ormas baik muslim maupun non-muslim, (pertemuan untuk) berkoordinasi menyampaikan, ya menyempurnakan penyampaian aspirasi masyarakat seperti yang kami lakukan kemarin, dan bagaimana juga berkoordinasi, bahu-membahu mengatasi keadaan, memulihkan keadaan,” kata Gus Yahya.
Sementara itu, Muhaimin mengaku dirinya belum mengetahui agenda pertemuan hari ini di Istana Kepresidenan. “Hari ini, kita diundang belum tahu dengan siapa saja, tetapi tiada lain untuk terus melakukan upaya-upaya Pak Prabowo dan seluruh pemerintahan ini harus sukses. Kalau toh ada upaya-upaya, gangguan-gangguan hendaknya itu menjadi cobaan yang terus dihadapi dengan cepat, diatasi dengan baik, dan buat PKB tidak ada jalan lain, Pak Prabowo harus sukses memimpin Indonesia, karena visinya sangat mendasar, yaitu ekonomi, konstitusi tegas dalam menjalankan seluruh amanah konstitusi, solusi-solusi konstitusional tentang ekonomi, tentang politik, tentang berbagai hal,” kata Muhaimin.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo Harus Pecat Nusron Hingga Budi Arie Imbas Gaduh Kabinet
GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto disarankan segera melakukan perombakan kabinet Merah Putih seiring berjalannya pemerintahan hampir sepuluh bulan.
Terlebih, ada sejumlah menteri yang dinilai kerap bikin gaduh. Pada akhirnya ulah menteri tersebut justru menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.
“Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak. Hal itu karena sikap politik dan kinerja mereka yang justru memprihatinkan,” tegas Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada wartawan, Selasa 12 Agustus 2025.
Menurut Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, ketiga menteri itu perlu diganti oleh Presiden Prabowo.
Lebih jauh, Dedi menilai bahwa reshuffle diperlukan karena pemerintah Presiden Prabowo sedang giat membangun reputasi yang baik. Terlebih, Presiden Prabowo telah membentuk banyak satgas, penggabungan unit usaha negara, termasuk terbentuknya Danantara.
“Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu, Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, dan beberapa nama lain,” beber Dedi.
“Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” tegasnya.
Teranyar, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid meminta maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah merupakan milik negara.
Pernyataan itu disampaikan Nusron saat diprotes gara-gara mengamankan 100 ribu hektare tanah terlantar alias nganggur. Ia mengakui pernyataannya tersebut keliru.
“Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu yang viral dan menimbulkan polemik di masyarakat dan memicu kesalahpahaman,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantornya, Selasa 12 Agustus 2025.
Sedangkan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga terlihat kerap bikin gaduh. Mulai dari polemik judi online yang kemudian ia justru menyeret nama Menko Polkam Budi Gunawan dan PDIP hingga manuver politiknya yang disebut-sebut masih menjadi loyalis Jokowi
-
:strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-gray-square-new.png,400,20,0)/kly-media-production/medias/4827890/original/074325300_1715333465-IMG_0167.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Menhut Raja Juli Tanggapi Polemik Pembangunan Ratusan Vila di Pulau Padar
Izin pembangunan fasilitas wisata di Pulau Padar untuk PT Komodo Wildlife Ecotourism (PT. KWE) dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada 2014 melalui SK Menteri Kehutanan No:SK.796/Menhut-II/2014 dalam kerangka eco-tourism. Berdasarkan dokumen yang disebar ke publik, perusahaan itu mendapat izin konsesi seluas 274,13 hektare atau sekitar 19,5 persen dari total luas Pulau Padar sebesar 40.728 hektare. Di lahan itu rencananya akan dibangun 448 vila, 13 restoran, bar raksasa, tujuh lounge, gym center, spa center, dan 67 kolam renang.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memastikan, pembangunan Pulau Padar itu bagian dari konservasi. Menurutnya, undang-undang membolehkan adanya eco-tourism atau turisme yang berbasis ekologi.
Ringkasan
-

Kemenhut-WWF tata konservasi gajah di lahan Prabowo
Ini amanah penting, relasi kita dengan Inggris. Besok saya akan bertemu dengan GWF, yang mendapat mandat dari King Charles untuk meneruskan persiapan konservasi gajah ini
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melibatkan organisasi internasional, World Wide Fund for Nature (WWF) untuk menata lahan milik Presiden Prabowo Subianto di wilayah Takengon, Aceh, untuk keperluan konservasi gajah.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu mengatakan WWF adalah lembaga yang mendapat mandat dari Raja Charles untuk terlibat dalam program konservasi ini.
“Ini amanah penting, relasi kita dengan Inggris. Besok saya akan bertemu dengan WWF, yang mendapat mandat dari King Charles untuk meneruskan persiapan konservasi gajah ini,” katanya.
Ia mengatakan lahan yang akan ditata sebagai tempat perlindungan gajah, sebelumnya merupakan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) milik Presiden Prabowo Subianto yang secara sukarela diserahkan untuk kepentingan konservasi gajah.
“Pak Prabowo awalnya menyerahkan 20 ribu hektare, lalu diperluas jadi 80 ribu hektare,” katanya.
Sebelumnya, ia juga telah mengunjungi Aceh bersama pejabat Kedutaan Besar Inggris untuk melihat langsung perkembangan di lapangan.
Menurutnya, telah ada rencana komprehensif yang disusun untuk mencegah konflik antara gajah dan manusia, seperti yang sering terjadi ketika satwa tersebut masuk ke area permukiman.
“Agar menghindari terjadinya konflik antara gajah dan manusia, gajah di dalam masuk ke perkampungan, dengan memberikan pengayaan, enrichment makanan gajah dan juga menghubungkan koridor atas satu tempat dengan tempat lain,” katanya.
Raja Juli memastikan bahwa program ini telah berjalan dan evaluasi awal bersama WWF akan dilakukan, Kamis (7/8).
“Sudah mulai. Besok kami evaluasi bersama WWF,” katanya.
Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato dalam Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Jateng, Minggu (20/7) menyatakan telah menyerahkan ribuan hektare lahan konsesi HTI miliknya di Takengon, Aceh, untuk dijadikan kawasan perlindungan gajah.
Awalnya, permintaan hanya diajukan seluas 10 ribu hektare oleh kelompok konservasi WWF, namun Kepala Negara menggandakan tawaran tersebut menjadi 20 ribu hektare.
Setelah menerima surat ucapan terima kasih dari Raja Charles III yang merupakan pembina WWF, Presiden memutuskan memperluas penyerahan lahan menjadi 80 ribu hektare dari total 98 ribu hektare yang ia kelola.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Prabowo gelar Sidang Kabinet Paripurna bahas bulan kemerdekaan
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah menteri dan pejabat negara anggota Kabinet Merah Putih mulai berdatangan ke kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu siang, guna menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.
Sidang kabinet tersebut dijadwalkan membahas sejumlah agenda strategis terkait peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.
“Ini rapat persiapan 17 Agustus. Bapak Presiden akan memberikan arahan mengenai persiapan 17 Agustus. Beliau akan menyampaikan pidato kenegaraan di DPR sebagai rangkaian 17-an,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat ditanya tentang agenda Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini.
Situasi di pintu pilar Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 13.00 WIB, beberapa menteri yang telah tiba, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Risan Roeslani, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan.
Disusul kemudian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Para pejabat berpakaian jas serta kemeja putih langsung menuju ruang sidang usai turun dari kendaraan dinasnya.
Rapat dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto dan dijadwalkan akan menyoroti berbagai persiapan, mulai dari teknis penyelenggaraan upacara kenegaraan, peluncuran program unggulan kemerdekaan, hingga penajaman pesan-pesan kebangsaan yang akan disampaikan kepada publik.
Selain itu, rapat kabinet juga direncanakan membahas arah kebijakan komunikasi publik pemerintah selama bulan kemerdekaan, termasuk tema besar yang akan diangkat untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.
Hingga berita ini diturunkan, sidang kabinet sedang dipersiapkan untuk digelar mulai pukul 14.00 WIB secara tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sejak Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto telah memimpin tiga kali Sidang Kabinet Paripurna, masing-masing pada 21 Januari dalam rangka mengevaluasi 100 hari pemerintahan dengan dihadiri seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.
Berikutnya, pada 21 Maret yang digelar mendadak, membahas persiapan pemerintah menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025 dan dihadiri oleh seluruh menteri, kepala lembaga, dan pemangku kebijakan strategis lainnya.
Terakhir, pada 5 Mei untuk mengevaluasi kinerja enam bulan pertama Kabinet Merah Putih sejak pelantikan, dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.



