Xcloud.id

Tag: Raja Juli Antoni

  • Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Penegakan Hukum Lingkungan, Prabowo Perintahkan Cabur Izin Penguasaan Hutan yang Melanggar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

    Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

    “Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

    Dia menerangkan  pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

    “Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

    Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

    “Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

    Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

    Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

    “Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

    Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

    Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

    “Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

    “Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

    Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

    “Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

  • Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Menhut Cabut 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Seluas 1 Juta Hektare, Termasuk di Sumatera

    Sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya sudah melakukan inventarisasi subjek hukum yang terindikasi berkontribusi dalam bencana banjir di Sumatera, mengidentifikasi adanya 12 subjek hukum.

    “Gakkum Kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di Sumatera Utara dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum itu akan segera dilakukan,” kata Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Kamis 5 Desember 2025.

    “Sudah ada 12 subjek hukum, PT, yang diindikasikan mempunyai masalah, terutama di daerah Batang Toru tadi. Insya Allah akan kita tindak tegas,” tambahnya.

    Dia menyebut inventarisasi subjek hukum atas bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masih berlangsung sampai saat ini yang dilakukan oleh Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kemenhut.

    Selain itu Menhut memaparkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto rencananya mereka akan mencabut sekitar 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk area seluas sekitar 750 ribu hektare.

    Langkah itu dilakukan setelah sebelumnya Kemenhut mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektare.

    “Kami, Kementerian Kehutanan, setelah nanti mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk lebih kurang seluas 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelas Menhut Raja Juli Antoni.

    “Nama perusahaannya, luasannya persisnya saya tidak laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” tukasnya.

     

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai

    Turun ke Seblat Bengkulu, Menhut Raja Juli Pastikan Restorasi Konservasi Gajah Dimulai

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengecek langsung kondisi Bentang Seblat, Bengkulu.

    Menurut Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung, Himawan Sasongko, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merupakan satu-satunya menteri yang turun langsung ke Bentang Seblat.

    “Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak menteri kehutanan republik indonesia, bapak raja juli antoni yang sudah berkenan berkunjung ke PLG Seblat. Beliau adalah menteri kehutanan yang pertama kali mengunjungi PLG Seblat,” ujar Himawan seperti dikutip dari siaran pers, Minggu (14/12/2025).

    Himawan menjelaskan, dalam kunjungannya, Menhut Raja Juli memeriksa langsung Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat 11 Desember 2025, di mana, PLG Seblat merupakan salah satu kantong Gajah Sumatera di Bengkulu.

    Selain itu, dia juga mendengarkan secara langsung masukan yang diberikan oleh 14 orang mahout dan 4 dokter hewan di Seblat.

    “Kehadiran seorang menteri di kawasan konservasi tersebut merupakan sejarah baru bagi pengelolaan habitat gajah di Bengkulu. Kunjungan Menhut memberikan energi baru bagi para petugas BKSDA dalam merawat gajah jinak yang berada di PLG Seblat,” ungkap Himawan.

    Himawan memastikan, dulungan Menhut Raja menjadi bekal bagi dirinya dan tim agar bekerja lebih bagus lagi, merawat dan memelihara gajah jinak di PLG Seblat.

    “Semoga (gajah) tetap bisa lestari dan menjadi satu kesatuan dengan Landscape Seblat yang ada di sebelah utara PLG Seblat,” harap Himawan.

     

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan siap dievaluasi bahkan diganti oleh Presiden Prabowo setelah gelombang desakan mundur mencuat akibat banjir dan longsor besar di Sumatra yang dinilai berkaitan dengan kerusakan hutan. Ia menganggap kritik publik sebagai aspirasi yang patut diterima, n…

  • Kantongi Tersangka Pembalakan Liar di Tapanuli Selatan, Kapolri Belum Ungkap Namanya

    Kantongi Tersangka Pembalakan Liar di Tapanuli Selatan, Kapolri Belum Ungkap Namanya

    Kantongi Tersangka Pembalakan Liar di Tapanuli Selatan, Kapolri Belum Ungkap Namanya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pihaknya telah mengantongi nama tersangka kasus pembalakan liar di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara (Sumut).
    Kendati demikian, Sigit masih belum mengungkap nama tersangka yang menyebabkan banyak kayu gelondongan tersapu banjir di kabupaten tersebut.
    “Kami bentuk Satgas di Tapanuli, kemarin kita sudah naikkan sidik. Tersangka juga sudah kita temukan,” ujar Sigit dikutip dari tayangan Kompas TV, Jumat (12/12/2025).
    Tim Satuan Tugas (Satgas) telah meningkatkan proses penyidikan terkait
    pembalakan liar
    di wilayah tersebut. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
    Adapun sehari sebelumnya, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni juga meninjau langsung lokasi yang terdampak.
    Menurut Sigit, aktivitas pembalakan liar menjadi salah satu faktor yang memperburuk risiko banjir di berbagai daerah.
    Karena itu, ia meminta seluruh tim bergerak cepat dan memastikan hasil penanganan segera disampaikan kepada publik.
    “Tim semua saya minta bekerja dan segera di-publish sehingga masyarakat bisa dapatkan informasi,” kata Sigit.
    Di sisi lain, Polri juga menangani dugaan pembalakan hutan di Aceh Tamiang. Namun, Sigit belum membeberkan lebih detail, karena masih menunggu laporan resmi dari tim di lapangan.
    “Tim sedang turun, biar tim sendiri yang jelaskan karena Satgas sedang bekerja nanti dijelaskan lebih lanjut,” ungkap Sigit.
    Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) juga turut menelusuri alur kayu yang terbawa banjir di Tapanuli dan wilayah Sumatera lainnya.
    Direktur Jenderal Gakkum Dwi Januanto Nugroho menuturkan, sumber kayu yang terbawa banjir dapat beragam, mulai dari pohon tumbang dan material alami sungai, hingga potensi berasal dari area bekas penebangan legal ataupun praktik ilegal seperti penyalahgunaan dokumen Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) dan pembalakan liar.
    “Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir, melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur illegal logging tetap diproses sesuai ketentuan,” ujar Dwi.
    Sepanjang 2025, Gakkum telah menangani sejumlah kasus yang berkaitan dengan peredaran dan pencucian kayu ilegal di wilayah yang berdekatan dengan area terdampak banjir.
    Pada Juni 2025, misalnya, penyidik mengungkap kasus penebangan liar di Aceh Tengah dengan barang bukti sekitar 86,60 meter kubik kayu ilegal.
    Kemudian, pada Agustus 2025, Gakkum kembali menemukan kasus penebangan pohon di Solok, Sumatera Barat, yang menggunakan dokumen PHAT untuk menutupi penebangan di kawasan hutan.
    Dalam kasus itu, petugas mengamankan 152 batang kayu, dua ekskavator, dan satu buldoser.
    “Kejahatan kehutanan tidak lagi bekerja secara sederhana. Kayu dari kawasan hutan bisa diseret masuk ke skema legal dengan memanfaatkan dokumen PHAT yang dipalsukan, digandakan, atau dipinjam namanya. Karena itu, kami tidak hanya menindak penebangan liar di lapangan, tetapi juga menelusuri dokumen, alur barang, dan alur dana di belakangnya,” ungkap Dwi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Bertambah, Kemenhut Segel 11 Subjek Hukum Terduga Penyebab Banjir Sumatera

    Jakarta –

    Ditjen Gakkum Kementerian Kehutanan kembali menyegel tiga subjek hukum terduga pelanggaran tata kelola hutan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara yang diduga menjadi penyebab banjir bandang. Hingga kini total 11 subjek telah disegel.

    Tiga subjek hukum yang disegel adalah PHAT-PHAT JAS, PHAT AR, dan PHAT RHS. Kemenhut juga melakukan verifikasi lapangan pada korporasi PT.TBS/PT.SN serta PLTA BT/PT.NSHE.

    “Saat ini total Subjek Hukum yang sudah dilakukan penyegelan dan/atau verifikasi lapangan oleh Kementerian Kehutanan berjumlah 11 entitas yaitu: 4 Korporasi (PT.TPL, PT.AR, PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/ PT.NSHE) dan 7 PHAT (JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M),” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/12/2025).

    Berdasarkan pendalaman awal, Ditjen Gakkum menduga terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan tanpa izin sebagaimana Pasal 50 ayat (2) huruf c UU 41/1999 tentang Kehutanan. Pelaku terancam pidana hingga 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp3,5 miliar.

    Tim kini mengumpulkan barang bukti untuk memetakan jejaring pelaku, termasuk dugaan keterkaitan dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor di Tapanuli Selatan. Di lokasi PHAT JAM, tim menemukan barang bukti dalam jumlah besar.

    Temuan itu berkaitan dengan penyidikan kasus empat truk bermuatan kayu tanpa dokumen sah (SKSHH-KB) yang berasal dari lokasi yang sama. Ia menegaskan pentingnya dukungan daerah.

    “Kami berharap Pemerintah Daerah dapat mendukung Ditjen Gakkum Kehutanan dalam penegakan hukum terhadap kasus ini mengingat dampak kejahatan ini sangat luar biasa disamping mengakibatkan rusaknya ekosistem hutan juga mengorbankan keselamatan rakyat,” imbaunya.

    “Ditjen Gakkum Kehutanan akan mendalami motif dan terduga pelaku yang terlibat. Tidak menutup kemungkinan penegakan hukum tidak hanya berhenti pada pelaku aktif di lapangan tetapi akan dikembangkan terhadap pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan ini, tentunya penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat digunakan sebagai instrumen pelengkap,” ujar Dwi.

    Bersamaan dengan penyegelan dan verifikasi lapangan, PPNS Gakkumhut telah melayangkan pemanggilan klarifikasi kepada 12 entitas. Hingga 10 Desember 2025, enam di antaranya telah hadir memberikan keterangan, di antaranya 3 korporasi yakni PT.AR, PT.MST, PBPH PT.TN dan 3 PHAT yakni A, AR, RHS. Sementara PT.TPL dan PLTA BT/PT.NSHE mengajukan penjadwalan ulang pemeriksaan.

    (lir/wnv)

  • Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    Maling Tak Selalu Pikul Kayu, Bisa Berlindung di Balik Izin Juga!

    GELORA.CO – Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Pol (Purn) Susno Duadji menyatakan bahwa maling tidak selalu memikul kayu, akan tetapi bisa juga berlindung di balik izin. 

    Hal demikian dinyatakan Susno merespons permasalahan 20 izin perusahaan pengolala hutan yang masih ditutup rapat-rapat oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

    Raja Juli Antoni sebelumnya memastikan pencabutan izin akan dilakukan terhadap 20 perusahaan yang mengelola kawasan hutan dengan total luasan mencapai sekitar 750.000 hektare.

    Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penertiban tata kelola hutan, sekaligus respons atas rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera hingga Aceh.

    Menurut Susno, karena banyak aspek yang bisa ditelusuri, mulai dari penerbitan izin hingga pihak-pihak yang terlibat, maka aparat penegak hukum (APH) harus mengusutnya sampai tuntas.

    “Maling itu tidak selalu memikul kayu. Maling bisa yang berlindung di balik izin. Ini semua bisa ditelusuri,” kata Susno dalam sebuah wawancara dikutip Monitorindonesia.com, Rabu (10/12/2025).

    Dia pun mengajak seluruh institusi, mulai dari Polri, Kejaksaan, KPK hingga PPATK, untuk turun bersama. “Jangan cuma satgas. Ini sudah ‘korban nasional’. Ribuan jiwa melayang. Jangan sampai hilang begitu saja seperti kasus-kasus yang dulu,” tegasnya.

    Di lain sisi, Susno menilai Raja Juli menunjukkan sikap tidak transparan karena enggan menyebut 20 perusahaan yang izinnya akan dicabut.

    “Tidak wajar seorang menteri berkata begitu. Mengapa tidak wajar? Itu tanggung jawab teknis dia. Jangan melempar tanggung jawab pada presiden,” kata Susno.

    Presiden Prabowo, ungkapnya, sudah memberikan kewenangan penuh kepada Menhut terkait pengelolaan izin kehutanan. Maka dari itu, alasan Raja Juli harus menunggu arahan presiden dalam urusan yang bersifat teknis patut dipertanyakan.

    “Presiden banyak tugasnya. Urusan teknis kehutanan sudah diserahkan pada menteri. Dia yang tanda tangan, dia yang bertanggung jawab,” katanya.

    Soal banyaknya korban jiwa dan kerugian besar akibat banjir, Susno pun menilai DPR wajar meminta data lengkap kepada Raja Juli. “Ini korbannya sudah ribuan loh. Wajar DPR minta data itu ke Menhut. Di jawab dong, tidak harus minta izin presiden dulu,” katanya geram.

    Integritas Raja Juli sebagai pembantu Presiden pun harus dipertanyakan. “Menteri macam apa ini? Kalau semua menteri seperti itu, kita dalam masalah. Kasihan presiden,” katanya.

    “Dikit-dikit presiden, jangan melempar masalah pada presiden. Dia pembantu presiden dan yang harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab,” tambahnya.

    Maka dari itu, Susno menilai langkah mundur bisa menjadi pilihan jika Raja Juli merasa gagal menjalankan kewajiban sebagai orang nomor satu di Kementerian Kehutanan. “Kalau merasa bersalah, mundur saja lah. Anda melihat dengan sudah terjadinya bencana, mundur menjadi jawaban,” tegasnya.

    Selain tanggung jawab sosial, kemungkinan pelanggaran hukum juga harus ditelusuri. “Salah satu tanggung jawab sosial, mundur. Kemudian tanggung jawab hukum. Kalau memang itu ada pelanggaran hukum, ikuti sesuai norma hukum yang berlaku,” ungkap Susno.

    Tak hanya itu saja, Susno juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo yang berjanji memberangus praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. “Makanya perlu ini diselidiki, izinnya itu benar apa tidak,” tandasnya.

  • Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat

    Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat

    Bareskrim Kirim Tim Usut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatera Barat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengirim tim ke Sumatera Barat untuk mengungkap misteri kayu gelondongan yang dinampakkan oleh banjir besar ke mata dunia.
    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter)
    Bareskrim Polri
    Brigjen Mohammad Irhamni mengatakan tim yang ada di Sumatera Barat akan mengambil sampel
    kayu gelondongan
    dari pesisir laut.
    “Tim penyelidikan Sumatera Barat akan melakukan inventarisasi kayu yang berada di pesisir laut,” kata Irhamni dalam keterangannya, Senin (8/12/2025).
    Irhamni menjelaskan, penyelidikan ini dalam rangka mengusut dugaan campur tangan manusia terhadap kayu gelondongan yang terbawa arus saat banjir.
    “Apakah akibat bencana atau ada campur tangan manusia terkait kayu-kayu gelondongan tersebut,” ucap dia.
    Selain Sumbar, polisi juga sudah menyelidiki dugaan serupa terkait kayu gelondongan yang ditemukan di area terdampak banjir di Aceh dan Sumatera Utara.
    Di Sumatera Utara, tim menyelidiki kayu gelondongan sepanjang aliran sungai di Desa Garoga, Tapanuli Selatan.
    Di sana, polisi sudah memeriksa saksi termasuk kepada kepala desa, serta menyita 27 sampel kayu gelondongan.
    Tim Bareskrim juga akan melakukan pemeriksaan yang ada di hulu sungai di Desa Garoga.
    “Barang bukti kayu telah disisihkan, dispesifikasikan, dan dikategorikan oleh ahli,” ujar Irhamni.
    Sementara di Aceh, polisi menyelidiki area hulu Sungai Tamiang.
    Hasil informasi awal, diduga hulu Sungai Tamiang terdapat aktivitas
    illegal logging
    dan land clearing oleh masyarakat.
    Bareskrim akan mengirim tim tambahan untuk mendalami dugaan pembalakan liar tersebut.
    “Penebangan di hutan lindung sepanjang Sungai Tamiang, Aceh Tamiang mayoritas tidak berizin, dan kayu bukan jenis kayu keras,” tutur dia.
    Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di banjir Sumatera ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul kayu gelondongan di banjir Sumatera.

    Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Sigit mengatakan, pihaknya akan mendalami dan mengusut dugaan pembalakan liar yang menyebabkan banjir di Sumatera. “Kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim,” kata Sigit, Kamis (4/12/2025) lalu.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel

    Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel

    Bareskrim Periksa Saksi dan Sita 27 Kayu Gelondongan dari Banjir Tapsel
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengambil sekitar 27 sampel kayu gelondongan yang berada di sekitar Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan.
    Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter)
    Bareskrim Polri
    Brigjen Mohammad Irhamni menegaskan bahwa 27 sampel
    kayu gelondongan
    yang terbawa arus diambil untuk mendalami asal-usulnya.
    “Posko sudah didirikan 3 km dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) DAS (Daerah Aliran Sungai) Garoga. Di sekitar TKP ini, 27 sampel kayu telah diambil,
    police line
    terpasang,” kata Irhamni dalam keterangan persnya, Senin (8/12/2025).
    Selain itu, Kepala
    Desa Garoga
    dan sejumlah saksi sudah diperiksa guna mendalami soal kayu gelondongan yang terbawa arus di sana.
    “Pemeriksaan kepala desa dan saksi-saksi telah dilakukan,” tuturnya.
    Irhamni mengatakan, Polri juga menggandeng ahli untuk mendalami soal jenis dan spesifikasi kayu-kayu gelondongan yang disita tersebut.
    Hasil pemeriksaan sementara mencatat bahwa jenis kayu yang dominan adalah karet, ketapang, durian, dan lainnya.
    Selain itu, penyidik menduga ada peran manusia dalam penebangan kayu-kayu itu.
    Sebab, pada kayu yang disita terdapat bekas gergaji hingga alat berat.
    “Identifikasi kayu menunjukkan beberapa kategori kayu hasil gergajian, kayu yang dicabut bersama akar, kayu hasil longsor, kayu hasil pengangkutan
    loader
    ,” terang dia.
    Diketahui, gelondongan-gelondongan kayu di
    banjir Sumatera
    ini menimbulkan sorotan soal kerusakan lingkungan yang melatarbelakangi banjir besar yang memakan banyak korban di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
    Aparat negara pun terlibat menelusuri asal usul
    kayu gelondongan di banjir Sumatera
    .
    Penyelidikan yang dilakukan Dittipidter Bareskrim ini dipertegas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai melakukan rapat tertutup dengan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.
    Sigit mengatakan, pihaknya akan mendalami dan mengusut dugaan
    pembalakan liar
    yang menyebabkan banjir di Sumatera.
    “Kami akan melakukan pendalaman terlebih dahulu bersama-sama dengan tim,” kata Sigit, Kamis (4/12/2025) lalu.

    Salurkan bantuan Anda untuk korban banjir Sumatera lewat tautan kanal donasi di bawah ini:
    https://kmp.im/BencanaSumatera
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    Arif Wicaksono Ungkit Cuitan Lama Raja Juli soal Pejabat yang Bukan Ahlinya akan Hancur: Mundur Saja Jul

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat politik, ekonomi, dan sosial, Arif Wicaksono, blak-blakan mengenai kapasitas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam mengelola persoalan lingkungan dan bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

    Arif mengungkit kembali cuitan lama yang pernah disampaikan Raja Juli di X, yang saat itu menyinggung bahaya ketika jabatan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya.

    Dikatakan Arif, kalimat tersebut kini layak diarahkan kembali kepada sosok Menhut sendiri.

    Arif menuturkan bahwa pesan tersebut menjadi ironi di tengah sorotan masyarakat luas terkait persoalan deforestasi, izin tambang di kawasan hutan, dan penanganan bencana yang dianggap lamban.

    “Benar sekali nasihat untuk diri sendiri,” ujar Arif di X @arifbalikpapan1 (8/12/2025).

    Ia menegaskan bahwa Raja Juli bukan berasal dari disiplin kehutanan, sehingga menurutnya lebih baik memberikan kesempatan kepada orang yang benar-benar memahami bidang tersebut. “Anda bukan ahli di bidang kehutanan, mundur saja Jul,” tegas Arif.

    Arif juga menyebut bahwa publik kini semakin kritis dan tidak dapat lagi dibungkam dengan pencitraan dan narasi semata.

    Ia mengingatkan bahwa dampak kerusakan lingkungan telah menelan banyak korban, sehingga tidak bisa dikelola dengan pendekatan seremonial.

    Arif bilang, ke depannya posisi strategis harus benar-benar diberikan kepada figur yang menguasai substansi, bukan sekadar didasarkan relasi politik.

    Sebelumnya, Cendekiawan Nahdlatul Ulama (NU), Gus Hilmi Firdausi, kembali memberikan sindiran bernada satire terhadap sejumlah pejabat pemerintah.