Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    Sama-sama Klaim Data Bank Indonesia, Siapa Benar Menkeu Purbaya atau Dedi Mulyadi?

    “Uang Rp 3,8 triliun ini, hari ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, bayar listrik, air, dan pegawai outsourcing,” ucapnya.

    Dari penjelasan BI tersebut, KDM memastikan tudingan bahwa Pemprov Jabar menjadi salah satu daerah yang mengendapkan dana dalam bentuk deposito terpatahkan.

    “Tidak ada pengendapan atau penyimpanan uang pemerintah provinsi disimpan di deposito untuk diambil bunganya. Tidak ada,” katanya.

    Disinggung mengenai paparan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyatakan sebaliknya, KDM hanya berujar satu kata, “Begitulah”.

    Meski demikian, KDM memastikan posisi kas daerah Pemprov Jabar terus bergerak sesuai kebutuhan belanja daerah, dengan jumlah fluktuatif per harinya.

    “Apa yang dinyatakan bahwa uang yang ada di kas daerah hari ini Rp 2,5 triliun, kemarin Rp 2,3 triliun, sebelumnya Rp 2,4 triliun, itu yang benar,” katanya.

    Terkait ancaman pencopotan pejabat yang menginformasikan data bohong soal fiskal daerah, Dedi mengatakan setelah mendapatkan penjelasan BI, dirinya mengatakan merasa tidak enak hati.

    “Jadi saya merasa enggak enak nih. Soalnya tadinya mau ada lowongan sekda, sekarang jadi tidak ada,” katanya dengan nada bergurau.

    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana bukan di bank pembangunan daerahnya, termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

    Purbaya menyebut Pemprov Jabar menyimpan deposito sebesar Rp 4,17 triliun. Selain Jabar, Purbaya juga menyebut Pemprov DKI Jakarta menyimpan deposito Rp 14,683 triliun dan pemprov Jatim Rp 6,8 triliun.

  • Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median: Tingkat Kepuasan Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran 68,9 Persen – Page 3

    Median juga mengukur kinerja menteri yang paling disukai.

    Hasil survei menyebutkan lima menteri teratas yang paling disukai, antara lain:

    Menkeu Purbaya Yudi Sadewa
    Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono
    Menkdidasmen Abdul Muti
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
    Menpora Erick Thohir. 

    Survei Median menggunakan platform media sosial pada 17-19 Oktober 2025, dengan target 600 responden. Kuesioner berbasis google form yang disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17-60 tahun. Form pertanyaan disebar di akun media sosial di 38 provinsi.

    Sebelumnya, Poltracking Indonesia juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatera hingga Papua. Survei dilakukan pada 3–10 Oktober 2025.

    “Relatif hampir merata di semua kewilayahan yang kita lakukan cross tabulation (tabulasi silang) mengapresiasi positif atau puas terhadap kinerja pemerintah,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda Rasyid dalam paparannya bertajuk Survei Nasional Evaluasi 1 Tahun Kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran, di akun YouTube Poltracking TV, Minggu (19/10/2025).

    Responden yang paling merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berasal dari Jawa Timur, yakni 85,4 persen. Kemudian, disusul oleh responden asal Kalimantan sebanyak 83,9 persen dan Sumatera sebanyak 83,2 persen.

    Selain itu, sebanyak 78,7 persen asal Jawa Barat juga mengaku puas, sementara responden asal wilayah Jakarta-Banten yang mengaku puas terhadap kinerja Prabowo-Gibran berjumlah 77,1 persen.

    Sebaran responden puas lainnya, antara lain, 72,4 persen asal Sulawesi, 70,7 persen asal Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta, 67,2 persen asal Bali-Nusa Tenggara, dan 63,1 persen asal Maluku-Papua.

    “Wilayah Sumatera dan Jatim tingkat kepuasan di atas 80 persen dan merata di semua wilayah,” jelas Hanta, dilansir Antara.

    Poltracking Indonesia juga menunjukkan total 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.

     

     

  • Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Oknum Pegawai Pajak Diduga Palak Warga Lagi Diusut

    Jakarta –

    Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengusut dugaan oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten, memalak wajib pajak.

    Laporan itu diterima dari wajib pajak yang mengadu melalui layanan Lapor Pak Purbaya.

    Bimo mengatakan, pihaknya sudah mengundang pelapor yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Namun, Ditjen Pajak belum bisa mengungkap sepenuhnya kasus tersebut karena pelapor belum memberikan informasi.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, Saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi,” ujar Bimo saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Bimo menyebut penyelesaian kasus itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Nanti kita lihat, nanti Pak Purbaya sendiri,” tuturnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya laporan pememalakan wajib pajak ini diduga dilakukan oknum account representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa, Tangerang, Banten. Hal ini disampaikan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada pekan lalu.

    Saat itu Purbaya membahas tentang laporan yang diterimanya melalui layanan WhatsApp Lapor Pak Purbaya dengan nomor 082240406600, yang sudah dibuka sejak 15 Oktober 2025.

    “Izin lapor tindak premanisme AR Pajak KPP Tigaraksa. Siap Tigaraksa KPP-nya? kalau itu minggu depan saya cek harus sudah rapi nih nggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    Purbaya pun bercerita, banyak pejabat nakal yang berpikir bahwa masa jabatan menteri hanya empat atau lima tahun. Hal ini membuat para birokrat tidak peduli terkait imbauan atau peringatan yang diarahkan oleh Menteri Keuangan.

    Menurutnya, para birokrat ini beranggapan jika menterinya berganti nanti mereka tetap aman. Ia menyebut perilaku itu sebagai sikap acuh para birokrat.

    (ily/hns)

  • Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bukan Restrukturisasi 60 Tahun, Ekonom Usul Ini untuk Bayar Utang Whoosh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) memandang, kesepakatan restrukturisasi pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh selama 60 tahun tak akan menyelesaikan masalah. 

    Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira memandang penyelesaian utang tak dapat hanya menggunakan restrukturisasi dengan perpanjangan tenor. 

    “Kalau restrukturisasi cuma menambah tenor utang, enggak menyelesaikan masalah karena pokok utang masih akan tetap harus dibayar,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (22/10/2025). 

    Kesepakatan yang terungkap beberapa waktu lalu oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhur Binsat Pandjaitan tersebut, dinilai memiliki risiko yang sangat tinggi.

    Belum lagi, mempertimbangkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam 60 tahun ke depan. 

    Bhima menuturkan, bahwa tekanan fiskal dalam kurun waktu lima tahun ke depan pun, masih cukup tinggi. 

    Ketimbang melakukan restrukturisasi biasa, kata Bhima, Danantara, pemerintah, maupun KAI harus mampu mendorong debt cancellation atau penghapusan utang. 

    “Artinya mengurangi beban pokok utang. Pakailah daya tawar bahwa selama ini RI sudah memberikan konsesi smelter nikel kepada China, fasilitas insentif fiskal, masa beban utang enggak dikurangi?” tutur Bhima. 

    Padahal, skema debt cancellation wajar dilakukan di sejumlah negara. Sekalipun tak memilih skema tersebut, seharusnya pemerintah pun dapat menawarkan debt swap atau pertukaran utang. 

    Misalnya, mempersilakan perusahaan China mengerjakan proyek-proyek kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) di kawasan Stasiun Whoosh. 

    Bhima menyayangkan keberadaan Whoosh dengan harga tiket yang cukup mahal. Seharusnya, justru pemerintah menyediakan layanan transportasi publik yang lebih cocok untuk kelas menengah ke bawah. 

    Terpisah, Peneliti di Inisiatif Strategis untuk Transportasi (Intrans) Ki Darmaningtyas pun memandang, sekalipun restrukturisasi dilakukan sehingga tagihan per tahunnya lebih rendah, tetapi operasional Whoosh belum maksimal. 

    “Kalau pendapatan tiket sama pendapatan non-tiket mungkin untuk operasional saja tidak cukup gitu. Jadi untuk operasional saja itu masih perlu subsidi dari negara. Misalnya direstrukturisasi 60 tahun, cicilan tiap tahunnya itu dari mana sumbernya?” tuturnya kepada Bisnis. 

    Menurut catatan KCIC, jumlah penumpang Whoosh tercatat belum mencapai potensi maksimal, meski terus menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir. 

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Padahal bila diasumsikan terisi penuh, jumlah penumpang Whoosh setidaknya mampu membawa 36.000 penumpang per hari dengan jumlah perjalanan yang sama seperti saat ini, yakni 62 perjalanan di hari biasa dan 56 perjalanan di akhir pekan.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025).  

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. Padahal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah terang-terangan menolak membayar utang kereta cepat tersebut. 

  • Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Purbaya Sebut APBD DKI Mengendap Rp14,6 Triliun, Pramono: Betul 1000%

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun di Bank Jakarta.

    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membenarkan adanya dana mengendap sebesar Rp14,6 triliun milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI yang tersimpan di Bank Jakarta. Menurutnya, dana tersebut disiapkan untuk mengantisipasi pola pembayaran APBD DKI yang cenderung melonjak signifikan di akhir tahun. 

    “Bapak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, beliau menyampaikan ada dana Rp14,6 triliun yang dimiliki oleh Pemda DKI yang ada di Bank Jakarta. Itu betul 1.000%, bukan 100%, tapi 1.000%. Tetapi memang Jakarta ini, pola pembayaran untuk APBD-nya biasanya terjadi pelonjakan di akhir tahun,” ujar Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata menegaskan dana mengendap bukan dimaksudkan untuk keuntungan melalui bunga, melainkan adanya akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir.

    “Kami pastikan tingginya dana Pemda di bank bukanlah intensi Pemda untuk menyimpan dana di perbankan demi mendapatkan keuntungan/imbalan bunga. Namun hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran di triwulan terakhir,” kata Michael dalam keterangan tertulis, Rabu (22/10/2025),

    Dia menjelaskan, dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pemprov DKI cenderung meningkat di bulan November dan diprediksi menurun pada Desember. Alasan adanya penyusutan karena pembayaran meningkat dalam dua bulan terakhir.

    “Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun,” jelasnya.

    Michael menyampaikan, perlambatan belanja di triwulan II dan III terjadi karena penyesuaian program quick wins melalui APBD-P 2025 dan perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa. 

    Hal ini juga tidak lepas dari upaya Gubernur Jakarta yang telah meningkatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna melakukan percepatan, penyerapan anggaran, khususnya terutama belanja prioritas dengan alokasi besar.

    Michael menyampaikan bahwa Pemprov DKI berjanji mendorong penyerapan anggaran pada Triwulan IV. Upaya yang dilakukan, katanya, melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang diolah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dana mengendap di rekening kas daerah senilai total Rp233 triliun itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar 39,5 triliun. 

    Menteri Keuangan Purbaya menerangkan dana yang “parkir” jelang akhir tahun digunakan untuk membayar kontraktor yang menjalankan pembangunan daerah. Namun, uang dari pemda-pemda itu tidak dihimpun di BPD masing-masing, melainkan di bank yang ada di pusat ibu kota.

    “Tapi katanya daerahnya menaruhnya di bank pembangunan pusat seperti di Jakarta, Bank Jakarta. Itu kan [bank] daerahnya gak ada uang jadinya, bank-nya enggak bisa muterin, enggak meminjamkan [ke debitur] di sana. Harusnya walaupun enggak dibelanjakan, biar aja uangnya di daerah, jadi bank daerah bisa menyalurkan ke businessman atau pelaku usaha di kawasan itu,” ujar Purbaya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025). 

  • China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    China Sepakat Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Jadi 60 Tahun, Bakal Lunas 2085?

    Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dan China telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dalam kurun waktu 60 tahun, alias sampai dengan tahun 2085. 

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pihak China telah setuju terkait skema tersebut. Namun, saat ini pelaksanaannya masih tertunda. 

    “Kita mau lakukan tadi restrukturisasi dengan pihak China, dan itu mereka sudah setuju. Hanya kemarin pergantian pemerintahan ya tertunda,” ujarnya dalam acara 1 Tahun Prabowo—Gibran, dikutip pada Rabu (22/10/2025). 

    Luhut pun telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan terkait restrukturisasi utang selama 60 tahun. Skema tersebut pun akan membuat pembayaran utang kepada China dapat lebih kecil. 

    “Misalnya [bayar] Rp2 triliun satu tahun, kemudian penerimaan [dari operasional Whoosh] Rp1,5 triliun,” tambah Luhut. 

    Mantan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi era Jokowi tersebut pun menangkal kritik-kritik soal kereta cepat. Dirinya menegaskan bahwa proyek tersebut bagus dalam memberikan dampak ke ekonomi dan lingkungan. 

    Meski demikian, Luhut tak menyebutkan sumber dana untuk pembayaran Whoosh tersebut. 

    Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyampaikan bahwa anggaran pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh seharusnya tidak berasal dari APBN.

    Sejak resmi beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023, Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dengan rata-rata pertumbuhan yang konsisten setiap bulan. Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2025 dengan 26.770 penumpang dalam satu hari.

    Untuk diketahui, KCJB berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero). KAI melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) memegang porsi saham sebesar 58,53% pada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

    Saat ini pun, Whoosh juga memperluas ekosistem ekonomi di sekitar kawasan stasiun dengan telah tersedia 188 tenant untuk mendukung kenyamanan penumpang saat berada di seluruh stasiun Whoosh. 

    Jumlah tersebut terdiri dari 76 tenant UMKM dan 112 tenant non-UMKM yang menawarkan berbagai produk dan layanan mulai dari makanan, minuman, suvenir, hingga perlengkapan perjalanan

    Berdasarkan catatan Bisnis, Whoosh telah menelan biaya investasi hingga US$7,2 miliar. Nilai investasi tersebut mengalami pembengkakan biaya sebesar US$1,2 miliar dari target awal biaya proyek sebesar US$6 miliar.  

    Sebanyak 60% dari pembengkakan biaya atau sekitar US$720 juta akan dibayarkan oleh konsorsium dari Indonesia, sedangkan 40% sisanya atau sekitar US$480 juta ditanggung oleh konsorsium China.

  • Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Purbaya Siapkan Rp 20 Triliun Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan anggaran Rp 20 triliun pada APBN 2026 untuk menghapus atau memutihkan tunggakan iuran BPJS Kesehatan masyarakat tak mampu.

    “Siap, untuk tahun 2026 sudah siap. Rp 20 triliun itu ada, Rp 20 triliun sudah kita anggarkan,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

    Di sisi lain, Purbaya meminta BPJS Kesehatan melakukan perbaikan manajemen. Salah satunya terkait pemanfaatan IT hingga mengurangi program-program yang tidak efisien.

    “Harus ada perbaikan juga sedikit di sana. Misalnya mereka sudah kemukakan ada banyak program-program mungkin dari Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit membeli alat-alat yang kemahalan dan kebanyakan. Jadi saya bilang, sudah diskusi saja dengan Kementerian Kesehatan, kita kurangin begitu-begitu,” terang Purbaya

    “Saya juga minta mereka mengefektifkan IT yang mereka punya. Mereka rupanya punya 200 orang yang bekerja di IT, itu sudah perusahaan komputer sendiri. Gede banget saya bilang, ya sudah lu bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka di seluruh Indonesia, dan pakai AI sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang nggak jelas kelihatan langsung terdeteksi,” sambung mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Purbaya menambahkan perbaikan manajemen BPJS Kesehatan ini dapat terlaksana dalam 6 bulan ke depan, khususnya dalam hal pemanfaatan IT. Dengan begitu dana Rp 20 triliun dari pemerintah tidak akan terbuang sia-sia.

    “Jadi saya harapkan 6 bulan ke depan itu sudah bekerja, mereka bilang bisa. Kalau itu bisa harusnya IT kita, IT BPJS merupakan IT yang nanti sistem rumah sakit bisa terbesar dan terbaik di dunia. Saya maunya itu, jadi Rp 20 triliun nggak apa-apa,” tutur Purbaya.

    (igo/hns)

  • Usai Lapor Purbaya, DJP Cari PNS Pajak yang Palak Warga!

    Usai Lapor Purbaya, DJP Cari PNS Pajak yang Palak Warga!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengaku sudah mulai melakukan investaigasi laporan kasus PNS DJP yang diduga melakukan pemalakan terhadap wajib pajak.

    Ia mengatakan, dari pihaknya telah mengundang pelapor yang menyampaikan informasi tersebut melalui kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya”. Namun, pihak pelapor ia sebut memberikan informasi yang jelas.

    “Lagi kita investigate, belum dapat case-nya. Dari pelapor kita sudah undang, tapi saya belum bisa ini karena dari pelapor belum memberikan informasi. Nanti kita lihat ya,” kata Bimo di kawasan Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Sebagaimana diketahui, kanal pengaduan layanan pajak dan bea cukai, yakni Lapor Pak Purbaya telah menerima pelaporan terkait dugaan aksi premanisme di Account Representative (AR) Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Tigaraksa, Banten.

    Hal ini langsung dibacakan oleh Purbaya pada Jumat pekan lalu (17/10/2025).

    “Minggu depan saya cek harus sudah rapi nih. Enggak ada premanisme. Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya kreatif lah. Oh ternyata betul saya pikir kalau kita ngomong di atas selesai, ternyata nggak. Ini birokrasi seperti itu,” kata Purbaya kepada awak media, Jumat (17/10/2025).

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • BI Ungkap Efek Rp 200 T Purbaya ke Perekonomian

    BI Ungkap Efek Rp 200 T Purbaya ke Perekonomian

    Jakarta –

    Bank Indonesia menilai bahwa kebijakan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dapat berdampak terhadap penurunan suku bunga perbankan. Total ada sebanyak Rp 200 triliun yang telah ditempatkan pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tidak hanya penempatan dana SAL di perbankan, penurunan suku bunga perbankan juga didukung dengan adanya berbagai pelonggaran kebijakan moneter dari BI.

    “Bank Indonesia memandang penurunan suku bunga perbankan perlu terus didorong, sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh Bank Indonesia serta penempatan dana SAL oleh pemerintah di perbankan,” kata Perry, dalam Konferensi Pers Hasil RDG BI, melalui saluran telekonferensi, Rabu (22/10/2025).

    Namun demikian, menurut Perry, saat ini penurunan suku bunga perbankan masih lambat jika dibandingkan dengan penurunan BI Rate. BI sendiri setidaknya telah menurunkan suku bunga sebanyak enam kali sebesar 150 basis poin (bps).

    “Dibandingkan penurunan BI Rate 150 basis poin (bps), suku bunga deposito 1 bulan turun 29 bps 4,81% menjadi 4,52% pada September 2025, dari awal 2025,” ujarnya.

    Menurutnya, kondisi ini utamanya dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 26% dari total DPK Bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan tercatat lebih lambat.

    “Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu hanya sebesar 15 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 9,05% pada September 2025,” ujarnya.

    Di sisi lain, menurut Perry, kebijakan penempatan SAL Rp 200 triliun ini juga berdampak pada kenaikan jumlah uang beredar di perekonomian. Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted mencapai 18,58% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2025.

    Adapun uang primer adjusted sendiri ialah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

    “Ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 atau tanpa memperhitungkan dampak KLM yang sebesar 13,16% yoy. Dari faktor yang mempengaruhi kenaikan uang primer adjusted ini dipengaruhi oleh ekspansi keuangan pemerintah pada tagihan bersih kepada pemerintah pusat net claim on government NCG,” ujar Perry.

    Sementara itu, pelonggaran kebijakan moneter berdampak pada pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2), yang mana per Agustus 2025 meningkat dari 5,46 persen (yoy) pada Januari 2025 menjadi 7,59% (yoy).

    Dari sisi komponen, kenaikan pertumbuhan M2 ditopang oleh peningkatan uang beredar dalam arti sempit (M1) dari 7,25% yoy pada Januari menjadi 10,51% yoy pada Agustus 2025. Hal ini sejalan dengan naiknya pertumbuhan uang kartal dari 10,30% yoy pada Januari menjadi 13,41% yoy pada Agustus 2025.

    “Dari sisi faktor yang mempengaruhi kenaikan M2 terutama berasal dari peningkatan aktifa luar negeri bersih dan ke depan jumlah uang beredar diperkirakan akan meningkat sejalan dengan ekspansi kebijakan fiskal pemerintah dan juga ekspansi likuiditas kebijakan monetar yang ditempu oleh Bank Indonesia,” kata dia.

    (kil/kil)

  • Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Iuran BPJS Kesehatan Naik Kalau Ekonomi Tumbuh di Atas 6%

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan naik pada 2025 ini. Sebab menurutnya saat ini perekonomian dalam negeri baru mengalami pemulihan.

    “Kalau sekarang belum, sekarang belum,” jawabnya singkat saat ditemui wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (22/10/2025).

    Meski begitu, Purbaya mengatakan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan berpotensi dinaikkan jika ekonomi Indonesia berhasil tumbuh di atas 6%. Namun ia juga belum bisa memastikan seberapa besar kenaikan iuran-nya nanti, mengingat hal ini belum dibicarakan lebih jauh.

    “Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari, kita jangan utak-atik dulu sampai ekonominya pulih, dalam pengertian tumbuhnya di atas 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerjaan lebih mudah. Baru kita pikir menaikkan beban masyarakat,” terangnya.

    Saat diminta penegasan apakah iuran BPJS Kesehatan berpeluang dinaikkan tahun depan mendatang seperti yang tertuang dalam dengan Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, ia belum bisa memastikan.

    “Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana? Artinya masyarakat cukup kuat untuk menanggung bersama dengan pemerintah,” ucap Purbaya.

    Sebelumnya, Purbaya sempat mengatakan persoalan kenaikan tarif BPJS Kesehatan belum diputuskan. Sebab pihaknya masih menyerahkan perhitungan itu kepada BPJS Kesehatan.

    “Belum itu, biar mereka yang ngitung,” ujar Purbaya saat ditemui di kantor Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Purbaya juga mengakui kenaikan iuran BPJS Kesehatan menjadi salah satu pembahasan saat bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Keduanya diketahui bertemu membahas pengelolaan BPJS Kesehatan.

    “Ada (pembahasan soal iuran BPJS Kesehatan) tapi belum final, baru permukaannya aja. Jadi belum bisa didiskusikan ke media, belum clear,” tuturnya.

    Selain itu dalam Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, pemerintah membuka ruang untuk kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun depan. Dalam dokumen itu dijelaskan, pemerintah akan melakukan penyesuaian tarif iuran secara bertahap.

    “Penyesuaian iuran dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah,” tulis dokumen tersebut.

    Pendekatan kenaikan iuran bertahap disebut penting dilakukan demi meminimalisir gejolak sekaligus menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    (igo/fdl)