Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    RI Masih Banyak Impor Kakao dari Afrika Barat

    Jakarta –

    Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar dunia. Namun, kini menjadi negara pengimpor kakao, terutama dari kawasan Afrika Barat seperti Pantai Gading.

    Ketua Tim Kerja Perkebunan dan Tanaman Semusim Lainnya Kementerian Pertanian (Kementan), Yakub Ginting, menjelaskan bahwa impor tersebut dilakukan karena kebutuhan terhadap kakao fermentasi yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi di dalam negeri.

    “Ya memang yang diimpor itu kakao fermentasi. Seperti yang sudah disampaikan, fermentasinya di kita masih kurang,” ujar Yakub dalam peringatan Hari Kakao 2025 di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2025).

    Yakub menambahkan, kegiatan ekspor dan impor kakao ini merupakan bagian dari mekanisme perdagangan global. Indonesia mengekspor biji kakao, sementara mengimpor kakao fermentasi untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.

    “Kita ekspornya biji kakao, ada juga yang fermentasi. Jadi ada yang diekspor, ada yang diimpor semacam pertukaran perdagangan,” jelasnya.

    Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia melakukan impor kakao sebanyak 197 ribu ton, sementara ekspornya hanya 13 ribu ton. Ekspor terbesar Indonesia tercatat menuju Malaysia.

    Sementara berdasarkan laporan Kementerian Koordinator Bidang Pangan saat ini produksi kakao di Indonesia hanya mencapai 200.000 ton setahun. Angka tersebut turun dari sebelumnya sempat mencapai 590.000 ton. Pada 2024, Indonesia impor biji kakao sebanyak 157.000 ton.

    Tonton juga video “Purbaya Bakal Sikat Pelaku Impor Pakaian Bekas” di sini:

    (fdl/fdl)

  • Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Purbaya Pastikan Kendala Pencairan BLT Rp 900 Ribu Rampung Pekan Ini

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons terhambatnya pencairan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) sebesar total Rp 900 ribu yang dilakukan melalui PT POS. BLT tersebut seharusnya mulai dicairkan sejak Senin pekan ini.

    Terkait ini, Purbaya berjanji persoalan ini akan selesai di minggu ini. BLT ini adalah ditetapkan sebesar Rp 300 ribu per bulan untuk bulan Oktober, November, dan Desember 2025. Pencairannya dilakukan sekaligus sehingga penerima akan mendapat total Rp 900 ribu.

    “Saya pikir minggu ini selesai,” singkat Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

    Sebelumnya, Purbaya menyebut persoalan logistik menjadi salah satu biang keroknya, yang mana hal itu sedang dalam pemeriksaan. Meski begitu, Purbaya menegaskan pencairan BLT untuk masyarakat miskin di desil terendah tetap diutamakan penyalurannya.

    “Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu logistik, persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat, satu lagi apa ya, yang biasa untuk desil 1-2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa mungkin besok sudah ngalir,” ujar Purbaya di kantor Kemenkeu, Selasa (21/10/2025).

    Purbaya menambahkan, penyaluran BLT lewat PT Pos juga diharapkan bisa rampung sepenuhnya pada pekan ini. Ia juga menyebut bahwa penerima BLT ditambah hingga ke desil 3-4.

    “Sementara yang PT Pos harusnya sih saya perintahkan Dirjen saya untuk diskusi dengan PT Pos untuk mempercepat penyalurannya, saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga,” tutup Purbaya.

    (ily/rrd)

  • Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Menkeu Purbaya Restui Duit Pinjaman Himbara Buat Gudang Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan Danantara menyepakati penggunaan fasilitas kredit melalui himpunan bank milik negara (himbara) untuk mendanai pembangunan fisik Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Proses pembangunan fisik nantinya akan dilakukan oleh Agrinas Pangan Nusantara. 

    Kesepakatan itu tercapai setelah rapat antara Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Kamis (23/10/2025). Pemerintah melalui himbara menyediakan kredit dengan plafon Rp3 miliar untuk seluruh Kopdes, yang ditargetkan pembangunan fisiknya tuntas pada Maret 2026. 

    “Jadi sudah tinggal menunggu proses pembangunan daripada koperasi-koperasi kita ke depannya,” terang Kepala BP BUMN Dony Oskaria usai rapat tersebut di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta. 

    Adapun khusus untuk pembangunan fisik setiap Kopdes, Kementerian Koperasi telah memberikan penugasan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara dan bakal bekerja sama dengan TNI. 

    Menkop Ferry Juliantono menyebut plafon kredit Rp3 miliar itu mencakup biaya investasi pembangunan fisik sekaligus modal kerja Kopdes. Bedanya, pencairan untuk modal kerja dari himbara langsung disalurkan ke unit koperasi dimaksud. 

    “Itu capex dan opex juga, dipakai untuk investasi. Ini yang bentuk kehadiran negara untuk membangunkan fisik gudang-gudang dan gerai, membantu akses permodalan kerjanya, kemudian didampingi oleh negara,” tuturnya. 

    Ferry menyebut dana kredit itu sudah mulai disalurkan ke himbara, dan sudah mendapatkan restu dari Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Untuk pembangunan fisik Kopdes, dana itu nantinya akan disalurkan terlebih dahulu ke Kemenkop sebelum dikucurkan ke Agrinas. 

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Rp16 triliun ke himbara untuk pembiayaan Kopdes Merah Putih. Namun, Purbaya menyebut itu bukan satu-satunya saluran pembiayaan yang bisa dimanfaatkan bagi mereka yang ingin mendirikan Kopdes di desa/kelurahan. 

    Purbaya pada September 2025 lalu juga telah menempatkan kas pemerintah Rp200 triliun di Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI. Dia menyebut uang itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembiayaan Kopdes. 

    “Tetapi kami sudah taruh uang yang Rp200 triliun tadi kan, kalau mau di switch, kalau mereka siap ya bisa diambil. Dengan otomatis bunga yang kita charge ke bank kalau uangnya dipakai untuk Koperasi Merah Putih menjadi 2%,” terangnya.

  • Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Prabowo Bakal Keluarkan Inpres untuk Percepatan Pembangunan Kopdes

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan pembangunan fisik gudang, gerai dan sarana penghubung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

    Ferry mengatakan, pemerintah berharap agar pembangunan fisik Kopdes Merah Putih bisa selesai dibangun pada Maret 2026 dan sekaligus siap beroperasi. 

    “Hari ini juga Insyaallah menurut keterangan dari Pak Mensesneg akan segera dikeluarkan Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gudang, Gerai dan Sarana Penghubung bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Kamis (23/10/2025). 

    Guna memastikan kelancaran pembangunan fisik sesuai target, Kementerian Koperasi turut bekerja sama dengan TNI untuk mengadakan pusat komando (command center) yang bertugas menginventarisasi tanah-tanah di desa maupun kelurahan. 

    Ferry memperkirakan, inventarisasi tanah itu harus rampung sebelum Desember 2025 agar bisa mengejar selesainya pembangunan fisik pada Maret 2026.

    Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan mempercepat pembayaran pembangunan fisik Kopdes. Ferry menyebut plafon kredit yang disalurkan melalui himbara untuk pembiayaan kopdes dialokasikan sebagian untuk investasi pembangunan fisik, dan sebagian lainnya untuk modal kerja. 

    Sebagaimana diketahui, plafon kredit yang disediakan adalah Rp3 miliar untuk setiap kopdes. Percepatan pembayaran itu dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa serta Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria siang ini. 

    Purbaya mengatakan, pihaknya pada rapat itu ingin melihat finalisasi bentuk Kopdes Merah Putih yang sudah dipersiapkan selama ini. 

    “Kami mau lihat hitam putihnya seperti apa sehingga penyaluran bisa clear,” ujarnya. 

  • Dana MBG yang Tak Terserap Bakal Dipakai Peremajaan Kakao Cs

    Dana MBG yang Tak Terserap Bakal Dipakai Peremajaan Kakao Cs

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menyatakan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) yang tidak terserap berpotensi dialihkan untuk mendukung program peremajaan sejumlah komoditas perkebunan, termasuk kakao dan kelapa.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha dan Pertanian Kemenko Bidang Pangan Widiastuti mengatakan langkah ini dilakukan untuk memperkuat sektor hulu perkebunan dan meningkatkan produktivitas tanaman yang telah menurun akibat faktor usia.

    Widiastuti menjelaskan, penggunaan dana MBG yang tidak terserap menjadi salah satu opsi untuk mendukung revitalisasi tanaman perkebunan prioritas.

    “… bagaimana untuk pemberdayaan, karena tanaman juga sudah tua. Itu juga banyak yang kita coba lakukan dan kita petakan, termasuk dana MBG yang tidak terserap, itu akan dipergunakan untuk mendukung peremajaan dari tanaman atau komoditi yang optimal atau yang premium,” kata Widiastuti saat ditemui di sela-sela acara Peringatan Hari Kakao Indonesia 2025 bertajuk Penguatan Sektor Hulu Untuk Memperkokoh Hilirisasi Kakao Indonesia di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Namun, Widiastuti menyebut pembahasan terkait persetujuan penggunaan dana MBG masih berlangsung dan belum final.

    “Jadi kalau melihat keputusannya kita juga belum melihat,” ujarnya.

    Kendati demikian, Widiastuti menerangkan program replanting akan difokuskan pada komoditas yang paling membutuhkan peremajaan, seperti kakao dan kelapa. Selain itu, pemerintah juga tengah memetakan dukungan kebijakan untuk komoditas lain, termasuk singkong.

    “Kalau yang kondisinya memang butuh peremajaan, akan disegerakan. Kebetulan, contohnya kayak kakao, iya. Kelapa, iya. Yang kita tangani juga bukan hanya di-replanting, tapi yang lainnya juga kayak permasalahan, tadi ada singkong, ini butuh sisi lartas, itu juga kita lakukan,” terangnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan akan tetap menarik anggaran MBG, jika realisasi penyerapannya tetap tak maksimal.

    Teranyar, Badan Gizi Nasional (BGN) mengembalikan dana program MBG sebesar Rp70 triliun kepada pemerintahkarena khawatir tidak mampu terserap maksimal tahun ini.

    Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan anggaran, SDM, dan infrastruktur menjadi pondasi dalam memastikan pelaksanaan MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat berjalan efektif, merata, dan berkelanjutan.

    Dalam hal anggaran, Dadan menuturkan bahwa pemerintah melalui BGN menyiapkan dukungan anggaran dengan dana jumbo untuk memastikan program MBG dapat menjangkau seluruh penerima manfaat.

    Adapun di tahun ini, BGN menerima alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun serta dana standby senilai Rp100 triliun. Namun, sebagian dari dana tersebut akan dikembalikan kepada pemerintah.

    “Dari total tersebut, Rp99 triliun berhasil terserap, sementara Rp70 triliun dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap di tahun ini,” kata Dadan dalam keterangan tertulis, Selasa (14/10/2025).

    Untuk tahun depan, Dadan mengungkap BGN akan menerima dana jumbo senilai Rp268 triliun. Di samping itu, pemerintah juga menyiapkan dana cadangan sebesar Rp67 triliun.

  • Rupiah Melemah, Ferdinand Hutahaen Beri Sindiran Halus: Tenang ada Menkeu Purbaya

    Rupiah Melemah, Ferdinand Hutahaen Beri Sindiran Halus: Tenang ada Menkeu Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus Ferdinand Hutahaean memberikan sindiran halus ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbawa Yudhi Sadewa.

    Sindiran yang diberikan Ferdinand ini berkaitan dengan Rupiah yang kembali melemah.

    Lewat salah unggahan di media sosial X, Ferdinand menyampaikan sindiran ini lewat komentar.

    Ia meminta masyarakat untuk saat ini tetap tenang karena memiliki sosok Menkeu Purbaya.

    “Nggak apa-apa, tenang pokoknya ada Purbaya…!,” tulisnya dikutip Kamis (23/10/2025).

    Adapun Rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) di awal perdagangan hari ini.

    Melansir data Refinitiv, pada Kamis (23/10/2025) pukul 09 05 WIB, rupiah ada di posisi Rp/US$16.635 atau melemah 0,39% terhadap dolar AS.

    Pelemahan ini berbanding terbalik dengan penguatan 0,09% pada perdagangan Rabu kemarin.

    Sementara itu, indeks dolar (DXY) pada Kamis  pukul 08.45 WIB ada di posisi 99,03 atau menguat 0,13%.

    Pergerakan rupiah hari ini akan dibayangi sejumlah sentiment, terutama keputusan suku bunga Bank Indonesia (BI).

    Dalam pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG BI) kemarin, Rabu (22/10/2025), BI memutuskan untuk menahan suku bunga acuannya di level 4,75% pada Oktober ini.

Suku bunga Deposit Facility bertahan di 3,75% dan suku bunga Lending Facility tetap di 5,50%.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Temuan OJK: Cuma Sedikit KPR Subsidi Terkendala SLIK – Page 3

    Temuan OJK: Cuma Sedikit KPR Subsidi Terkendala SLIK – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat masalah kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi yang terkendala sistem layanan informasi keuangan (SLIK) OJK hanya sedikit. Jumlahnya bahkan tidak mencapai ratusan ribu.

    Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengaku telah bertukar data dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Akhirnya, jumlah kendala SLIK dalam pengambilan KPR subsidi semakin mengerucut.

    “Jadi kami tadi sudah tukar-menukar data. Yang ada di situ jumlahnya kecil sekali. Yang dimaksudkan bahwa ada yang ditolak karena adanya SLIK. Jadi dari keseluruhan itu yang terdeteksi adalah dari 103.000 aplikan (atau) pemohon itu sekitar 3.000 yang diduga terkait dengan isu SLIK,” tutur Mahendra di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Kamis (23/10/2025).

    Setelah ada data itu, OJK kembali mendalaminya dengan membuat sambungan pengaduan khusus bagi yang merasa aplikasi KPRnya ditolak karena SLIK. Hasilnya, ternyata hanya ada 20 orang yang mengadu dan langsung diselesaikan.

    “Dalam pelaksanaannya ternyata yang betul-betul melakukan hal tadi kecil sekali. Kira-kira lebih dari 20-an dan itu sudah diselesaikan,” ungkapnya.

    Sebelumnya, disebut ada sekitar 111 ribu aplikan KPR subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang ditolak karena terkendala SLIK OJK. Ini dinilai jadi kendala dalam penyerapan KPr Subsidi.

     

  • Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas Nasional 23 Oktober 2025

    Kata Menteri-menteri Usai Diperintah Prabowo Pakai Maung untuk Jadi Mobil Dinas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Gurauan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), berbuah keseriusan di kalangan para menteri.
    Ucapan ringan Prabowo yang meminta para menterinya segera beralih menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad disambut dengan dukungan luas para pejabat pemerintahan.
    Di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo melontarkan kelakar bahwa tidak lama lagi kendaraan dinas mereka akan berganti.
    “Dan sebentar lagi saudara-saudara harus pakai Maung semua. Saya enggak mau tahu,” ujar Prabowo disambut tawa dan tepuk tangan peserta sidang.
    Suasana santai tak mengaburkan pesan serius di balik gurauan itu.
    Prabowo menegaskan, penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu langkah memperkuat kemandirian industri.
    Oleh karena itu, kepala negara berseloroh bahwa mobil para menteri dengan merek lain hanya bisa digunakan pada saat libur.
    “Yang mobil-mobil bagus pakai kalau libur saja. Ya pada saat saya enggak panggil, kau bolehlah kau pakai mobil itu,” lanjut Prabowo, masih dengan nada bercanda.
    Presiden bercerita bahwa dirinya sempat menikmati kembali kenyamanan Toyota Alphard saat bepergian
    incognito
    .
    Namun, dia segera mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawab memberi contoh kepada anak buah dan masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
    “Sudah lama saya enggak menikmati Alphard. Enak juga ini. Tapi, Prabowo ingat, kamu Presiden RI harus beri contoh, pakai Maung terus,” tutur Prabowo.
    Menanggapi arahan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap mengalokasikan anggaran pengadaan Maung bagi para pejabat negara.
    Pemerintah, kata Purbaya, sebenarnya sudah menyiapkan dana pengadaan kendaraan taktis ringan itu dalam tahun anggaran berjalan.
    “Tahun ini harusnya ada (anggaran), tapi rupanya kapasitasnya (PT Pindad) belum cukup. Jadi, (anggaran) dibalikkan tahun ini,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
    Menurut dia, realisasi pengadaan kendaraan dinas baru bisa dilakukan setelah industri otomotif nasional siap memproduksi dalam jumlah memadai.
    “Penyalurannya bergantung pada kesiapan industri dalam negeri,” ucap Purbaya.
    Dukungan serupa datang dari Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.
    Dia menilai kebijakan Prabowo adalah momentum untuk membangkitkan rasa bangga terhadap produk nasional.
    “Oh, kita dukung sepenuhnya. Pokoknya apa pun namanya produk nasional, kita dukung,” kata Hanif di Kompleks Parlemen, Jakarta.
    Hanif menyebut Indonesia sudah seharusnya memiliki mobil nasional dan tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain.
    “Karena kita sudah malu dong. Masa Vietnam punya (mobil nasional), kita enggak punya,” ujar dia.
    Saat ini, Hanif masih menggunakan kendaraan dinas berteknologi hybrid yang disewa pemerintah.
    “Soalnya kami sering ke lapangan, ke kampung-kampung. Jadi, butuh kendaraan yang tahan jarak jauh,” ucapnya.
    Secara terpisah, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menilai penggunaan mobil Maung adalah bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap karya anak bangsa.
    “Oh, dengan senang hati. Menggunakan produksi dalam negeri wajib. Buktinya, saya tiap hari pakai batik,” ujar Supratman di Kompleks Parlemen, Rabu (22/10/2025).
    Meski demikian, dia mengaku belum menggunakan Maung karena masih menunggu produksi massal kendaraan tersebut.
    “Yang disiapkan oleh negara, kita pakai,” katanya.
    Dukungan juga datang dari lembaga legislatif.
    Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno berharap perintah penggunaan Maung tak hanya berlaku bagi para menteri, tetapi juga bagi pimpinan MPR.
    “Saya mendukung penuh, dan mudah-mudahan tidak hanya para menteri, tetapi pimpinan MPR juga bisa menggunakan,” ujarnya.
    Menurut Eddy, langkah Prabowo menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan industri nasional.
    “Kalau kita menggunakan produksi anak bangsa, itu merupakan kebanggaan. Mudah-mudahan bisa menular kepada masyarakat,” katanya.
    Dia menambahkan, kebijakan tersebut menunjukkan sikap egaliter Presiden karena tak membeda-bedakan jenis kendaraan dengan anak buahnya.
    “Yang paling penting adalah komitmen beliau untuk mendukung industri dalam negeri,” ucap Eddy.
    Rencana penggunaan Maung sebagai kendaraan dinas pejabat pemerintah sebenarnya bukan hal baru dan pernah disampaikan pada tahun lalu.
    Dalam retret kabinet di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada akhir Oktober 2024, Prabowo sudah memberikan arahan agar mobil Maung digunakan oleh para menteri, kepala lembaga, dan pejabat eselon I.
    Kepala Staf Kepresidenan (KSP) saat itu, AM Putranto, bahkan mengungkapkan bahwa pemerintah telah memesan 10.000 unit Maung kepada PT Pindad.
    Dari jumlah itu, sekitar 5.000 unit ditargetkan selesai pada 100 hari kerja pertama pemerintahan Prabowo.
    “Untuk program itu 10.000 (unit Maung) ke depan, untuk yang 100 hari kerja diharapkan 5.000 sekian dan itu akan berlanjut,” ujar Putranto (30/10/2024).
    Mobil Maung diketahui memiliki kandungan lokal hingga 70 persen, sementara 30 persen komponen masih diimpor dari Korea Selatan.
    “Prioritas di sini (pemerintah pusat), nanti kalau dibagi semua kan enggak kebagian. Kalau (produksi) 10.000 artinya kan diprioritaskan (di pemerintah pusat),” kata Putranto.
    Bagi Prabowo, penggunaan Maung boleh jadi bukan sekadar soal pergantian kendaraan dinas, melainkan simbol kemandirian ekonomi dan kepercayaan diri bangsa.
    Dari ruang sidang kabinet hingga halaman pabrik PT Pindad, semangat untuk menegakkan kebanggaan nasional kini kembali menggeliat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 1 Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Berlaku bagi Peserta yang Pindah Komponen Nasional

    1 Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Berlaku bagi Peserta yang Pindah Komponen Nasional

    Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Berlaku bagi Peserta yang Pindah Komponen
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan, kebijakan pemutihan tunggakan peserta BPJS Kesehatan hanya berlaku bagi peserta yang pindah komponen.
    Contohnya adalah peserta BPJS Kesehatan yang dahulu termasuk kategori peserta mandiri dan kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
    “Jadi pemutihan itu intinya bagaimana untuk orang yang sudah biasa pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, lalu menunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, tetapi masih punya tunggakan,” kata Ghufron di Jakarta, Rabu (22/10/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    “Nah, itu dibayari oleh pemerintah daerah misalnya (karena sudah menjadi PBI), tetapi (tercatat di sistem) masih punya tunggakan, maka tunggakan itu dihapus,” imbuh dia.
    Ghufron menegaskan, pemutihan tunggakan ini benar-benar dikhususkan bagi peserta BPJS Kesehatan yang tidak mampu atau miskin.
    Kebijakan pemutihan tunggakan ini juga diklaim tidak akan mengganggu arus kas di lembaga asuransi kesehatan resmi milik pemerintah tersebut.
    Namun, Ghufron menekankan, pemutihan ini harus tepat sasaran, misalnya mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
    “Enggak, tidak akan mengganggu, asal tepat sasaran. Kalau enggak tepat sasaran itu bisa mengganggu, tetapi kalau tepat sasaran saya kira enggak,” kata dia.
    Ghufron juga mewanti-wanti agar pemutihan ini tidak disalahgunakan oleh peserta dengan secara sengaja menunggak iuran.
    “Yang jelas kalau BPJS itu istilahnya negara hadir, kemudian peserta itu bisa akses pelayanan, tetapi tidak disalahgunakan. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, ‘Wah, saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi’ begitu, enggak, enggak terjadi itu,” ujar dia.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran senilai Rp 20 triliun untuk menghapus tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
    “Tadi minta dianggarkan Rp 20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” katanya.
    Meski telah menyiapkan anggaran, Purbaya berharap ada perbaikan tata kelola oleh BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran bisa dicegah, salah satunya dengan mengevaluasi aturan yang sudah tidak relevan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Beri Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Disertai Warning Perbaiki Sistem Klaim

    Purbaya Beri Suntikan Rp20 Triliun untuk BPJS Disertai Warning Perbaiki Sistem Klaim

    GELORA.CO -Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah mengambil langkah sigap dengan mengalokasikan dana jumbo sebesar Rp 20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 

    Ia mengatakan, anggaran tersebut sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 seperti yang pernah dijanjikan Presiden Prabowo Subianto.

    Meski telah menjamin ketersediaan dana, Purbaya berharap hal ini tidak berhenti pada penyelesaian utang saja. Ia secara tegas menuntut adanya reformasi fundamental dalam tata kelola BPJS Kesehatan agar kebocoran anggaran dapat dicegah.

    Purbaya juga menyoroti aturan-aturan lama yang dianggap tidak lagi relevan, khususnya pasca-pandemi Covid-19. Ia mencontohkan kebijakan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit menyediakan 10 persen ventilator.

    “Karena rumah sakit sudah telanjur membeli, akhirnya setiap pasien diarahkan ke alat itu, yang otomatis membuat tagihan ke BPJS membengkak,” kritik Purbaya. Ia lantas meminta BPJS Kesehatan untuk mengevaluasi dan membatasi pembelian alat kesehatan yang tidak esensial. Namun, ia menekankan bahwa revisi kebijakan medis ini harus melibatkan pakar kesehatan agar kualitas layanan tetap terjaga.

    Selain tata kelola, perhatian Menkeu juga tertuju pada optimalisasi sistem Teknologi Informasi (TI) di BPJS Kesehatan. Purbaya terkejut mengetahui BPJS memiliki sekitar 200 tenaga TI.

    “Itu sudah seukuran perusahaan komputer besar. Saya instruksikan agar mereka mengintegrasikan seluruh sistem TI di Indonesia dan mulai menggunakan Artificial Intelligence (AI),” tegasnya.

    Purbaya meyakini integrasi sistem dan pemanfaatan AI akan menjadi alat deteksi dini yang sangat efektif untuk mengurai permasalahan layanan, termasuk mendeteksi klaim-klaim yang mencurigakan atau bermasalah.

    “Itu harus diinvestigasi. Dengan sistem yang baik, masalah seperti ini akan cepat terselesaikan. Saya targetkan enam bulan ke depan, sistem TI ini harus sudah berfungsi. Mereka menyatakan siap,” jelasnya. Ia berharap, jika target ini tercapai, BPJS Kesehatan akan memiliki sistem TI rumah sakit yang terbaik dan terbesar di dunia.