Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Fajar.co.id pada Minggu, 19 Oktober 2025, yang mengangkat narasi soal sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke kantor pajak dan mendapati pegawai sedang berolahraga.

    DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga yang terekam dalam video viral tersebut tidak dilakukan pada jam kerja dan bukan bagian dari inspeksi mendadak.

    Dalam keterangan resmi, DJP menyampaikan apresiasi kepada Fajar.co.id yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi perpajakan secara informatif dan edukatif. Namun, pihaknya menilai perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Kegiatan olahraga ‘pound fit’ yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja. Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmanuli dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (24/10/2025).

    DJP menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi pada 17 September 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, bukan 17 Oktober 2025 sebelum jam kerja sebagaimana diberitakan sebelumnya.

    Pihak DJP menegaskan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi bukan dalam rangka sidak untuk mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan kunjungan biasa usai mengikuti agenda rapat di Kantor Pusat DJP.

    Lebih lanjut, DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti pound fit merupakan bagian dari program employee wellness yang bertujuan menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai.

  • Pertamina Temui Purbaya, Bahas Kilang Minyak?

    Pertamina Temui Purbaya, Bahas Kilang Minyak?

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10). Kedatangannya untuk membahas kilang minyak dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Purbaya, Pertamina ingin menunjukkan keseriusannya membangun kilang minyak.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    “Sekarang mereka (tim LG) sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini, dan di-guide oleh orang-orang kita, apa yang diperlukan, dan bagaimana betulnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana gak pintar-pintar amat,” ujar Purbaya di Kompleks Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan, tim IT Kemenkeu kemudian melakukan analisis usai berhasil mengakses source code Coretax di level menengah. Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

    “Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujarnya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis yang selama ini menghambat performa Coretax tidak lepas dari kualitas SDM yang ditugaskan oleh vendor. Purbaya pun menyayangkan Indonesia sering dikibuli oleh hal-hal yang berbau asing.

    Purbaya memastikan bahwa kemampuan ahli siber dalam negeri justru unggul. Sistem keamanan Coretax bahkan telah meloncat dari skor 30 menjadi 95 plus dalam waktu singkat berkat kontribusi hacker lokal.

    “Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan empat hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau Coretax.

    Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non teknis. (*)

  • Purbaya Ungkap Modus Pengemplang Pajak Produsen Emas

    Purbaya Ungkap Modus Pengemplang Pajak Produsen Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan praktik pengemplang pajak yang dilakukan oleh sejumlah pabrikan emas perhiasan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Produsen emas perhiasan itu mendatangi Menkeu Purbaya, Kamis (23/10/2025). Asosiasi tersebut meminta Purbaya untuk menyesuaikan kebijakan pungutan pajak emas perhiasan. 

    Berdasarkan laporan yang diterima Purbaya, ada pabrikan emas perhiasan yang langsung menjual emasnya ke pedagang sehingga membayar pajak lebih sedikit ke negara. 

    “Sedangkan yang legal bayar pajaknya jadi 1,1% ketika di pabriknya, 1,6% itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%,” ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Oleh sebab itu, APPI meminta Purbaya untuk menyesuaikan aturan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) emas perhiasan. Dia menyebut terbuka dengan usulan tersebut apabila bisa menaikkan pendapatan para pengusaha. 

    “Karena menurut dia [APPI] 90% produsennya gelap. Maksudnya enggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang konsumen gak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat,” ucapnya. 

    Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/2025 yang merevisi PMK No.48/2023, pengusaha kena pajak meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. 

  • Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah untuk pertama kali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang Chinese Renminbi (CNH) alias Dim Sum Bonds senilai total 6 miliar CNH atau sekitar Rp13,9 triliun (asumsi kurs Rp2.328 per CNH).

    Penerbitan kali ini menandai kembalinya Pemerintah RI ke pasar obligasi global dengan format SEC Shelf Registered untuk kedelapan belas kalinya. Dim Sum Bonds diterbitkan dalam dua seri, masing-masing tenor 5 tahun (RICNH1030) dengan kupon tetap 2,5% dan 10 tahun (RICNH1035) berkupon 2,9%.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penerbitan dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan tanggal penyelesaian pada 31 Oktober 2025. Hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN 2025, sekaligus memperluas basis investor global.

    “Penerbitan ini berhasil menarik minat yang luas dari investor global, termasuk investor onshore Tiongkok, dengan total final orderbook mencapai CNH18 miliar,” tulis DJPPR dalam siaran pers resminya, Kamis (23/10/2025).

    Penawaran awal sempat berada pada kisaran 45 basis poin (bps) di atas imbal hasil (yield) pasar untuk tenor 5 tahun dan 40 basis poin untuk tenor 10 tahun, namun minat yang besar mendorong penetapan yield akhir di level 2,5% dan 2,9%. Total permintaan (final orderbook) tercatat mencapai 18 miliar CNH atau terserap tiga kali lipat dari nilai penerbitan.

    DJPPR menilai tingginya animo investor global dan domestik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Pemerintah juga menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global berdenominasi Renminbi yang terus berkembang.

    Obligasi ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

    Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

  • Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.

    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Baca Juga :

    Menkeu Purbaya Pastikan BLT Tambahan Segera Cair Pekan Ini

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.

    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.

    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
     
    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.
     
    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 
     
    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.
     
    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.
     
    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Polemik Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Data Rp 4,17 Triliun Milik Pemprov Jabar Mengendap di Bank – Page 3

    Polemik Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Data Rp 4,17 Triliun Milik Pemprov Jabar Mengendap di Bank – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan bukti beda data yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Pemerintah Daerah yang mengendap di bank.

    Tito mengaku sudah memerintahkan Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, dan Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri untuk mengecek data dana mengendap capai Rp 233 triliun tersebut.

    “Kita tahu bahwa Pemda kan jumlahnya 562, terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Beliau (Purbaya) mengambil data dari Bank Indonesia, nilainya 233 triliun,” kata Tito Karnavian saat berkunjung ke Kota Manado, Sulut, pada Kamis 23 Oktober 2025.

    Tito menjelaskan, Kemendagri memiliki SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk monitoring anggaran daerah, baik pendapatan maupun belanja.

    Dalam sistem itu, kata Tito, ada perbedaan data dana Pemda yang mengendap bulan Oktober 2025 sebesar Rp215 triliun. Sedangkan data BI yang dikutip oleh Purbaya mencapai Rp 233 triliun pada bulan Agustus.

    “Ada perbedaan waktu, satu di bulan Agustus. Itu adalah data 31 Agustus 233. Data di kita (Kemendagri) data Oktober. Nah antara Agustus sampai Oktober itu ada 6 minggu, uang kita itu tidak statis,” tutur Tito Karnavian.

    Selanjutnya, Tito menilai wajar jika ada penurunan dana Pemda-Pemda tersebut sebesar Rp 15 triliun dari Rp 233 triliun menjadi Rp 215 triliun. Hal ini lantaran Pemda pasti membelanjakan anggaran daerah mereka. Belum lagi, ada pendapatan pajak dan retribusi.

    “Pertanyaannya ke mana Rp15 triliun itu, ya dibelanjakan. Wah besar sekali! Enggak, kalau dibagi 562 kabupaten kota dan provinsi. Sangat wajar sekali, itu jawaban saya,” tuturnya.

    Untuk itu, Tito menegaskan ada beda waktu data BI yang disampaikan Purbaya dengan Kemendagri. Data yang dipakai Purbaya merupakan data bulan Agustus, sementara, data Kemendagri sudah diperbarui pada Oktober.

    “Nah kalau metodologi kami (Kemendagri) tidak, minimal seminggu sekali. Bahkan bisa real time, berapa pendapatan belanja tiap-tiap daerah,” ujarnya.

    Menurutnya, data yang masuk diinput oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Jika melihat ada anomali, Kemendagri langsung dilakukan cross check dengan menurunkan tim.

    Tito juga mengoreksi data daerah-daerah dengan dana mengendap tertinggi, seperti nomor satu adalah DKI Jakarta sebesar Rp 14 triliun, Jatim Rp6 triliun dan Banjarbaru. Dia menyatakan, data soal Banjarbaru tidak akurat.

    “Yang ketiga bagi saya ini kayaknya kurang pas, tidak akurat. Yang ketiga Kota Banjarbaru sebesar Rp5,1 triliun,” ujarnya.

    Tito menunjuk anak buahnya untuk mengecek ke Bank Sentral karena APBD Kota Banjarbaru itu Rp1,6 triliun. Kemendagri juga sudah mengecek langsung ke Wali Kota banjarbaru dan Kepala BKAD.

    “Itu sisa anggaran Rp862 miliar. Hampir tidak masuk logika kami yang sudah biasa tangani seperti ini. Apa mungkin simpanan melebihi APBD. Kecuali itu daerah penghasil yang luar biasa. Ini APBD Rp1,6 triliun, simpanan Rp5,1 triliun,” papar Tito.

    Tito mengatakan, sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada gap yang demikian tinggi. Dia menduga ada human error dalam pencatatan di sistem perbankan.

    Mantan Kapolri ini juga menyoroti data Purbaya terkait dana sebesar Rp 2,6 triliun milik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut. Menurutnya, data tersebut janggal dan aneh.

    “Yang agak aneh bagi saya itu Kepulauan Talaud. Tercatat di situ (data Kemenkeu) Rp 2,6 triliun. Itu APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Rp820 miliar. Masa simpan Rp2,1 triliun, dari mana uangnya,” ujar Tito.

    Padahal, menurutnya, Talaud tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 20 miliar.

    “Dari mana uang yang lain, apa mungkin ada penangkapan kapal besar-besaran, atau penangkapan ikan,” tuturnya sambil menoleh ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Welly Titah.

    Hal yang hampir sama juga terjadi di Jawa Barat. Data per Oktober 2025 sebesar Rp 2,6 triliun. Sebelumnya di Agustus 2025 pernah mencapai Rp 3,8 triliun, dutambah Rp300 miliar berasal dari uangnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disimpan di Bank Jabar.

    “BLUD itu seperti rumah sakit, itu karena ada perputaran uang di sana. Itu kan disimpan di bank juga, kemudian diakumulasikan Rp3,8 triliun ditambah Rp300 miliar sama dengan Rp4,1 triliun di bulan Agustus,” ungkapnya.

    Uang itu sudah dibayarkan untuk belanja pegawai, operasional, kegiatan membangun jalan, sehingga sisanya Rp2,6 triliun, persis sama dengan data yang ada di Kemendagri.

    “Case yang di Jabar clear, data yang ditampilkan (Kemenkeu) data yang di bulan Agustus, 31 Agustus. Sementara data yang dipegang Pak Dedi (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) dan data kemendagri Rp2,6 triliun itu di bulan Oktober. Artinya sudah dibelanjakan,” ujarnya.

     

  • Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewaliki Gubernur se-Indonesia

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.

    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Baca Juga :

    Menkeu Purbaya Pastikan BLT Tambahan Segera Cair Pekan Ini

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.

    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.

    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
     
    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.
     
    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 
     
    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.
     
    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.
     
    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    Temuan Purbaya, Programmer Coretax dari Perusahaan Asing Hanya Selevel SMA

    GELORA.CO – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap temuan mengejutkan di balik proyek sistem pajak nasional Coretax yang dikerjakan konsorsium LG CNS–Qualysoft.

    Purbaya menyebut ketika source code Coretax dilihat oleh pihaknya, hanya setara pekerjaan tingkat lulusan SMA.

    “Begitu mereka dapat source code-nya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah, ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujar Purbaya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/10/2025).

    Menkeu menuturkan, meski sistem tersebut telah dikembangkan selama empat tahun, banyak bagian masih harus diperbaiki oleh tim internal Kemenkeu. Sejumlah lapisan Coretax mulai dari sisi pengguna hingga pemrograman kini tengah direstrukturisasi agar lebih efisien dan aman.

    “Yang bisa di tangan kita sudah kita perbaiki semaksimal mungkin. Kelihatannya sudah semakin cepat sekarang Coretax-nya, walaupun masih ada kesalahan sedikit di sana-sini. Jadi kasuistik sekali kesalahannya, bukan general, kata teman-teman saya sih yang di Coretax,” ujarnya.

    Purbaya juga menegaskan, perbaikan sistem ini dilakukan tanpa penambahan anggaran baru.

    “Nggak ada penambahan biaya, paling nambah biaya bayar gaji staff. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT-nya itu. Itu gaji biaya saya memang, ada pos pengeluarannya yang biasa, yang nggak ada istimewa,” katanya.

    Libatkan Hacker

    Sejalan dengan perbaikan teknis, Kemenkeu juga memperkuat sistem keamanan siber dengan melibatkan para hacker lokal berkemampuan tinggi.

    Menurut Purbaya, para peretas tersebut direkrut untuk menguji dan menambal celah keamanan sistem agar infrastruktur keuangan negara benar-benar tahan dari serangan digital.

    “Sekarang hampir pasti udah gak bisa lagi, dan kita juga udah panggil hacker kita, yang jago-jago orang Indonesia ya, bukan orang asing, yang jago-jago. Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya. Saya panggil yang ranking-ranking dunia itu, yang jagoan, kita bayar sih, bantuin saya, jadi sudah di test, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

    Ia menjelaskan, tim hacker yang direkrut terdiri atas delapan orang yang tergabung dalam komunitas berperingkat internasional. Mereka kini secara rutin menguji sistem milik Kementerian Keuangan untuk memastikan tidak ada celah keamanan tersisa.

    “Mungkin 8 orang. Satu grup hacker terkenal. Itu ranking internasional. Ada rankingnya. Rupanya dia ranking 6 internasional di dunia. Jadi mereka biasa dipake nge-hack untuk tes Google dan lain-lain besar-besar,” kata Purbaya.

    Disempurnakan di Dalam Negeri

    Selain memperkuat keamanan, Purbaya menegaskan bahwa nilai cybersecurity sistem Coretax kini telah melonjak tajam dari D sampai, menjadi A plus.

    Ia optimistis, setelah seluruh akses dan kode sistem diserahkan oleh pihak vendor pada akhir tahun, tim dalam negeri akan mampu menyempurnakan sistem ini secara mandiri.

    “Ke depan, pengelolaan penuh akan kita ambil alih, agar tidak lagi bergantung pada pihak asing,” ujarnya.

  • 4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    4 Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk Megapolitan

    Nasib Pedagang Thrifting Pasar Senen di Ujung Tanduk
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang
    thrifting
    di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
    Kebijakan ini dinilai dapat mengancam mata pencaharian ribuan pedagang kecil yang selama ini bergantung pada penjualan pakaian impor dari Jepang, Korea, hingga Amerika.
    Di tengah ketidakpastian, stok barang menipis, omzet menurun, dan masa depan usaha para pedagang menjadi tidak menentu.
    Di Blok III Pasar Senen, salah satu sentra
    thrifting
    terbesar di Jakarta, pedagang mulai merasakan dampak pembatasan impor pakaian bekas.
    Khairul (27), pedagang yang telah hampir sepuluh tahun berjualan, mengaku pendapatannya turun hampir separuh sejak kebijakan ini digulirkan.
    “Kalau peraturan besar kayak begitu keluar, pasti menimbulkan ketakutan. Karena dianggap ilegal, pasar bisa tergeser,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
    Khairul menambahkan, gudang-gudang di Bandung yang selama ini menjadi pemasok mulai kesulitan mendapat barang dari Jepang dan Korea, sehingga harga naik dan stok berkurang.
    Selain itu, biaya operasional semakin meningkat. Sewa kios di Pasar Senen kini mencapai Rp 300 juta per tahun, dua kali lipat dari harga kios di Tanah Abang.
    “Banyak teman yang sudah tutup karena enggak kuat bayar sewa,” kata Khairul.
    Pedagang lain, Rani (32), menilai kebijakan ini berpotensi memukul rantai perdagangan kecil yang hanya menjual barang dari pemasok besar.
    “Kalau semua dianggap ilegal, padahal kami cuma jualin dari gudang, ya sama aja kami yang kena imbas,” ujarnya.
    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan impor pakaian bekas ilegal, namun sanksi yang diberikan berupa denda, bukan pemusnahan barang atau penjara.
    “Selama ini barang dimusnahkan, negara malah keluar biaya. Saya enggak dapat pemasukan, malah keluar ongkos buat musnahin barang itu dan kasih makan orang di penjara. Jadi nanti kita ubah, bisa denda orangnya,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (22/10/2025).
    Purbaya menekankan bahwa kebijakan ini bukan untuk menutup Pasar Senen, melainkan untuk melindungi industri tekstil nasional dan mendorong kebangkitan UMKM legal di sektor pakaian.
    Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sepanjang 2024 hingga Agustus 2025 sudah dilakukan 2.584 kali penindakan terhadap impor pakaian bekas ilegal, dengan nilai total mencapai Rp 49,44 miliar.
    Pernyataan Purbaya yang menyebut Pasar Senen bisa diisi produk lokal menimbulkan keraguan di kalangan pedagang.
    Mila (29), pedagang asal Garut, menilai bahan dan desain produk lokal belum mampu menyaingi kualitas barang impor dari Jepang dan Korea.
    “Kalau barang lokal, bahannya beda, modelnya enggak trend. Kalau dipaksa jual lokal, bisa-bisa sepi pembeli,” ujarnya.
    Pedagang lain, Salsa (26), menambahkan belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah terkait kebijakan ini.
    Para pedagang berharap pemerintah berdialog terlebih dahulu agar aturan yang diberlakukan tidak mematikan pasar yang telah menjadi sumber mata pencaharian mereka.
    Pasar Senen dikenal sebagai pusat thrifting terbesar di Jakarta, dengan ratusan kios menjual pakaian bekas impor seharga Rp 25.000 hingga Rp 300.000 per potong.
    Bagi banyak pembeli, terutama generasi muda, thrifting menjadi bagian dari gaya hidup berkelanjutan dan ekspresi diri.
    “Anak muda sekarang bangga pakai barang bekas luar negeri. Unik dan enggak pasaran,” ujar Syifa (20), mahasiswa asal Depok. Pedagang khawatir daya tarik itu akan hilang jika barang impor diganti sepenuhnya dengan produk lokal.
    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan mendukung langkah pemerintah pusat menertibkan impor pakaian bekas ilegal.
    Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Pemprov siap mendampingi jika dilakukan operasi pengawasan.
    “Kalau memang ada operasi, Pemerintah Jakarta akan memberikan pendampingan kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembersihan terhadap
    thrifting
    ,” ujar Pramono, Jumat (24/10/2025).
    Ia juga menekankan pentingnya pelatihan dan pendampingan bagi pedagang agar bisa beralih menjual produk lokal hasil karya sendiri.
    Kebijakan pengenaan denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal dimaksudkan untuk menertibkan pasar dan melindungi industri tekstil dalam negeri.
    Namun, di tengah ketidakpastian implementasi, pedagang
    thrifting
    Pasar Senen menghadapi tekanan ekonomi dan stok yang menipis.
    Pemerintah perlu menyeimbangkan kepentingan industri lokal dengan kelangsungan usaha mikro agar pasar tetap hidup dan mata pencaharian ribuan pedagang tidak hilang.
    (Reporter: Lidia Pratama Febrian, Ruby Rachmadina | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.