Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Curhat Pedagang Baju Bekas Impor Pasar Senen, Siap-siap Nganggur Lagi – Page 3

    Curhat Pedagang Baju Bekas Impor Pasar Senen, Siap-siap Nganggur Lagi – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mengatur denda bagi pelaku impor ilegal baju bekas atau balpres. Selain denda, pelaku juga akan masuk dalam daftar hitam (blacklist).

    Purbaya menilai, penindakan yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Maka, dia mengusulkan perubahan aturan sanksi dengan memuat denda bagi pelaku impor baju bekas ilegal tadi.

    “Jadi saya rugi, cuma ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Jadi keliatannya akan kita ubah dimana kita bisa denda orang itu juga,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

    Usulan ini muncul setelah Purbaya mengetahui sanksi bagi pelaku impor baju bekas hanya memusnahkan barang bukti dan menghukum penjara.

    Sebagai tindak lanjut, dia mengaku akan menyisir pihak-pihak yang melakukan impor baju bekas ilegal itu. Kemudian memuatnya dalam daftar hitam atau blacklist.

    “Kalau dia yang pernah (impor) balpres saya akan blacklist, enggak boleh impor barang-barang lagi,” tegas Bendahara Negara ini.

  • Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Purbaya Ubah Pola Pembayaran Kompensasi Energi agar PLN dan Pertamina Tak Bergantung pada Utang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana mengubah skema pembayaran kompensasi energi kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero) mulai tahun depan. Perubahan ini bertujuan memperbaiki arus kas dua badan usaha milik negara (BUMN) tersebut agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman perbankan.

    Saat ditemui di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (23/10/2025), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut ingin membantu arus keuangan PLN dan Pertamina sehingga mereka tidak perlu banyak meminjam ke perbankan.

    Sebelumnya, skema pembayaran kompensasi energi dilakukan secara triwulanan dengan besaran 100%. Mulai 2026, Purbaya berencana membayar kompensasi tersebut setiap bulan, tetapi hanya sebesar 70% terlebih dahulu.

    “Itu akan membantu keuangan Pertamina dan PLN karena kan paling enggak short term cash-nya terpenuhi di situ. Jadi mereka enggak harus pinjam terlalu banyak ke perbankan dengan semua yang harus dibayar oleh mereka. Bukan tambah yang harus dibayar,” terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (24/10/2025).

    Dalam skema baru tersebut, pembayaran sebesar 70% akan dilakukan setiap bulan hingga September, sedangkan sisa 30% akan dibayarkan setelah hasil audit keuangan keluar.

    Purbaya memastikan perubahan skema pembayaran kompensasi itu tidak akan memengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan hanya mengubah alur arus kas (cash flow).

    “Nanti setiap bulan kami bayar 70% terus sampai bulan September nanti di situ diaudit. Nanti hasil audit yang 30% kurangnya dibayar semua di situ,” terang pria yang juga mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Berdasarkan catatan, belakangan ini Purbaya telah melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk membahas implementasi skema tersebut.

    Sebelumnya, Kemenkeu telah merealisasikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi senilai Rp192,2 triliun per 3 Oktober 2025. Nilai realisasi itu setara 49% dari pagu Rp394,3 triliun dan telah diterima oleh 42,4 juta pelanggan.

    Dari jumlah tersebut, Rp123 triliun merupakan subsidi energi yang dibayarkan setiap bulan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, yaitu PLN dan Pertamina. Sementara itu, Rp69,2 triliun sisanya merupakan pembayaran kompensasi energi.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025), menuturkan bahwa pembayaran kompensasi energi tahun 2024 telah dilakukan pada Juni 2025.

    Adapun Menkeu Purbaya bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Kepala Badan Pengatur (BP) BUMN Dony Oskaria telah menyepakati angka kompensasi energi untuk triwulan I dan triwulan II tahun 2025.

  • Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    Pegawai Senam saat Menkeu Purbaya Sambangi Kantor DJP, Begini Klarifikasi Ditjen Pajak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan Fajar.co.id pada Minggu, 19 Oktober 2025, yang mengangkat narasi soal sidak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ke kantor pajak dan mendapati pegawai sedang berolahraga.

    DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga yang terekam dalam video viral tersebut tidak dilakukan pada jam kerja dan bukan bagian dari inspeksi mendadak.

    Dalam keterangan resmi, DJP menyampaikan apresiasi kepada Fajar.co.id yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menyebarluaskan informasi perpajakan secara informatif dan edukatif. Namun, pihaknya menilai perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.

    “Kegiatan olahraga ‘pound fit’ yang terlihat dalam video tidak berlangsung pada jam kerja. Kegiatan tersebut merupakan sesi employee wellness yang dilaksanakan setelah jam kerja, bukan saat jam operasional,” tulis Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmanuli dalam pernyataan resminya yang diterima redaksi fajar.co.id, Jum’at (24/10/2025).

    DJP menjelaskan, peristiwa dalam video itu terjadi pada 17 September 2025 sekitar pukul 17.30 WIB, bukan 17 Oktober 2025 sebelum jam kerja sebagaimana diberitakan sebelumnya.

    Pihak DJP menegaskan, kehadiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di lokasi bukan dalam rangka sidak untuk mencari ketidakdisiplinan pegawai, melainkan kunjungan biasa usai mengikuti agenda rapat di Kantor Pusat DJP.

    Lebih lanjut, DJP menegaskan bahwa kegiatan olahraga seperti pound fit merupakan bagian dari program employee wellness yang bertujuan menjaga kebugaran dan semangat kerja pegawai.

  • Pertamina Temui Purbaya, Bahas Kilang Minyak?

    Pertamina Temui Purbaya, Bahas Kilang Minyak?

    Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10). Kedatangannya untuk membahas kilang minyak dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

    Menurut Purbaya, Pertamina ingin menunjukkan keseriusannya membangun kilang minyak.

  • Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    Coretax Habiskan Rp1,2 Triliun, Programmer dari LG Selevel Lulusan SMA, Kini Dibimbing Hacker Rekrutan Menkeu Purbaya

    “Sekarang mereka (tim LG) sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini, dan di-guide oleh orang-orang kita, apa yang diperlukan, dan bagaimana betulnya diajarin juga tuh. Jadi orang sana gak pintar-pintar amat,” ujar Purbaya di Kompleks Kemenkeu, Jumat (24/10/2025).

    Dia menjelaskan, tim IT Kemenkeu kemudian melakukan analisis usai berhasil mengakses source code Coretax di level menengah. Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

    “Komentarnya lucu deh, begitu mereka dapet source codenya, dilihat sama orang saya, dia bilang, wah ini programmer tingkat baru lulusan SMA, jadi yang dikasih ke kita bukan orang jago-jagonya kelihatannya,” ujarnya.

    Pernyataan ini mengonfirmasi bahwa kendala teknis yang selama ini menghambat performa Coretax tidak lepas dari kualitas SDM yang ditugaskan oleh vendor. Purbaya pun menyayangkan Indonesia sering dikibuli oleh hal-hal yang berbau asing.

    Purbaya memastikan bahwa kemampuan ahli siber dalam negeri justru unggul. Sistem keamanan Coretax bahkan telah meloncat dari skor 30 menjadi 95 plus dalam waktu singkat berkat kontribusi hacker lokal.

    “Anda jangan kira loh, orang Indonesia tuh hackernya jago-jago banget, di dunia juga ditakutin rupanya,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Menkeu Purbaya juga menyampaikan empat hal utama hasil evaluasi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan atau Coretax.

    Keempat hal itu terdiri dari penyelesaian problem-problem kritis, perbaikan aplikasi, perbaikan dari sisi keamanan dan infrastruktur serta perbaikan non teknis. (*)

  • Purbaya Ungkap Modus Pengemplang Pajak Produsen Emas

    Purbaya Ungkap Modus Pengemplang Pajak Produsen Emas

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia (APPI) melaporkan dugaan praktik pengemplang pajak yang dilakukan oleh sejumlah pabrikan emas perhiasan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Produsen emas perhiasan itu mendatangi Menkeu Purbaya, Kamis (23/10/2025). Asosiasi tersebut meminta Purbaya untuk menyesuaikan kebijakan pungutan pajak emas perhiasan. 

    Berdasarkan laporan yang diterima Purbaya, ada pabrikan emas perhiasan yang langsung menjual emasnya ke pedagang sehingga membayar pajak lebih sedikit ke negara. 

    “Sedangkan yang legal bayar pajaknya jadi 1,1% ketika di pabriknya, 1,6% itu PPN-nya. Jadi itu hampir 3%,” ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, dikutip Jumat (24/10/2025). 

    Oleh sebab itu, APPI meminta Purbaya untuk menyesuaikan aturan pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) emas perhiasan. Dia menyebut terbuka dengan usulan tersebut apabila bisa menaikkan pendapatan para pengusaha. 

    “Karena menurut dia [APPI] 90% produsennya gelap. Maksudnya enggak bayar yang 1,6% PPN ke saya. Usulan mereka adalah semuanya dikenakan 3%. Jadi yang konsumen gak bayar lagi, di pabrik-pabriknya aja. Jadi kita bisa kendalikan lebih cepat,” ucapnya. 

    Adapun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.11/2025 yang merevisi PMK No.48/2023, pengusaha kena pajak meliputi pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan. 

  • Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Purbaya Terbitkan Surat Utang Dim Sum Bonds Senilai Rp13,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah untuk pertama kali menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang Chinese Renminbi (CNH) alias Dim Sum Bonds senilai total 6 miliar CNH atau sekitar Rp13,9 triliun (asumsi kurs Rp2.328 per CNH).

    Penerbitan kali ini menandai kembalinya Pemerintah RI ke pasar obligasi global dengan format SEC Shelf Registered untuk kedelapan belas kalinya. Dim Sum Bonds diterbitkan dalam dua seri, masing-masing tenor 5 tahun (RICNH1030) dengan kupon tetap 2,5% dan 10 tahun (RICNH1035) berkupon 2,9%.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penerbitan dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan tanggal penyelesaian pada 31 Oktober 2025. Hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN 2025, sekaligus memperluas basis investor global.

    “Penerbitan ini berhasil menarik minat yang luas dari investor global, termasuk investor onshore Tiongkok, dengan total final orderbook mencapai CNH18 miliar,” tulis DJPPR dalam siaran pers resminya, Kamis (23/10/2025).

    Penawaran awal sempat berada pada kisaran 45 basis poin (bps) di atas imbal hasil (yield) pasar untuk tenor 5 tahun dan 40 basis poin untuk tenor 10 tahun, namun minat yang besar mendorong penetapan yield akhir di level 2,5% dan 2,9%. Total permintaan (final orderbook) tercatat mencapai 18 miliar CNH atau terserap tiga kali lipat dari nilai penerbitan.

    DJPPR menilai tingginya animo investor global dan domestik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Pemerintah juga menyebut langkah ini sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global berdenominasi Renminbi yang terus berkembang.

    Obligasi ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

    Adapun Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

  • Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.

    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Baca Juga :

    Menkeu Purbaya Pastikan BLT Tambahan Segera Cair Pekan Ini

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.

    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.

    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
     
    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.
     
    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 
     
    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.
     
    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.
     
    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)

  • Polemik Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Data Rp 4,17 Triliun Milik Pemprov Jabar Mengendap di Bank – Page 3

    Polemik Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi soal Data Rp 4,17 Triliun Milik Pemprov Jabar Mengendap di Bank – Page 3

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan bukti beda data yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Pemerintah Daerah yang mengendap di bank.

    Tito mengaku sudah memerintahkan Sekjen, Dirjen Keuangan Daerah, dan Dirjen Pembangunan Daerah Kemendagri untuk mengecek data dana mengendap capai Rp 233 triliun tersebut.

    “Kita tahu bahwa Pemda kan jumlahnya 562, terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten. Beliau (Purbaya) mengambil data dari Bank Indonesia, nilainya 233 triliun,” kata Tito Karnavian saat berkunjung ke Kota Manado, Sulut, pada Kamis 23 Oktober 2025.

    Tito menjelaskan, Kemendagri memiliki SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk monitoring anggaran daerah, baik pendapatan maupun belanja.

    Dalam sistem itu, kata Tito, ada perbedaan data dana Pemda yang mengendap bulan Oktober 2025 sebesar Rp215 triliun. Sedangkan data BI yang dikutip oleh Purbaya mencapai Rp 233 triliun pada bulan Agustus.

    “Ada perbedaan waktu, satu di bulan Agustus. Itu adalah data 31 Agustus 233. Data di kita (Kemendagri) data Oktober. Nah antara Agustus sampai Oktober itu ada 6 minggu, uang kita itu tidak statis,” tutur Tito Karnavian.

    Selanjutnya, Tito menilai wajar jika ada penurunan dana Pemda-Pemda tersebut sebesar Rp 15 triliun dari Rp 233 triliun menjadi Rp 215 triliun. Hal ini lantaran Pemda pasti membelanjakan anggaran daerah mereka. Belum lagi, ada pendapatan pajak dan retribusi.

    “Pertanyaannya ke mana Rp15 triliun itu, ya dibelanjakan. Wah besar sekali! Enggak, kalau dibagi 562 kabupaten kota dan provinsi. Sangat wajar sekali, itu jawaban saya,” tuturnya.

    Untuk itu, Tito menegaskan ada beda waktu data BI yang disampaikan Purbaya dengan Kemendagri. Data yang dipakai Purbaya merupakan data bulan Agustus, sementara, data Kemendagri sudah diperbarui pada Oktober.

    “Nah kalau metodologi kami (Kemendagri) tidak, minimal seminggu sekali. Bahkan bisa real time, berapa pendapatan belanja tiap-tiap daerah,” ujarnya.

    Menurutnya, data yang masuk diinput oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Jika melihat ada anomali, Kemendagri langsung dilakukan cross check dengan menurunkan tim.

    Tito juga mengoreksi data daerah-daerah dengan dana mengendap tertinggi, seperti nomor satu adalah DKI Jakarta sebesar Rp 14 triliun, Jatim Rp6 triliun dan Banjarbaru. Dia menyatakan, data soal Banjarbaru tidak akurat.

    “Yang ketiga bagi saya ini kayaknya kurang pas, tidak akurat. Yang ketiga Kota Banjarbaru sebesar Rp5,1 triliun,” ujarnya.

    Tito menunjuk anak buahnya untuk mengecek ke Bank Sentral karena APBD Kota Banjarbaru itu Rp1,6 triliun. Kemendagri juga sudah mengecek langsung ke Wali Kota banjarbaru dan Kepala BKAD.

    “Itu sisa anggaran Rp862 miliar. Hampir tidak masuk logika kami yang sudah biasa tangani seperti ini. Apa mungkin simpanan melebihi APBD. Kecuali itu daerah penghasil yang luar biasa. Ini APBD Rp1,6 triliun, simpanan Rp5,1 triliun,” papar Tito.

    Tito mengatakan, sepanjang pengetahuannya tidak pernah ada gap yang demikian tinggi. Dia menduga ada human error dalam pencatatan di sistem perbankan.

    Mantan Kapolri ini juga menyoroti data Purbaya terkait dana sebesar Rp 2,6 triliun milik Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulut. Menurutnya, data tersebut janggal dan aneh.

    “Yang agak aneh bagi saya itu Kepulauan Talaud. Tercatat di situ (data Kemenkeu) Rp 2,6 triliun. Itu APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Rp820 miliar. Masa simpan Rp2,1 triliun, dari mana uangnya,” ujar Tito.

    Padahal, menurutnya, Talaud tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. PAD Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar Rp 20 miliar.

    “Dari mana uang yang lain, apa mungkin ada penangkapan kapal besar-besaran, atau penangkapan ikan,” tuturnya sambil menoleh ke Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Welly Titah.

    Hal yang hampir sama juga terjadi di Jawa Barat. Data per Oktober 2025 sebesar Rp 2,6 triliun. Sebelumnya di Agustus 2025 pernah mencapai Rp 3,8 triliun, dutambah Rp300 miliar berasal dari uangnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang disimpan di Bank Jabar.

    “BLUD itu seperti rumah sakit, itu karena ada perputaran uang di sana. Itu kan disimpan di bank juga, kemudian diakumulasikan Rp3,8 triliun ditambah Rp300 miliar sama dengan Rp4,1 triliun di bulan Agustus,” ungkapnya.

    Uang itu sudah dibayarkan untuk belanja pegawai, operasional, kegiatan membangun jalan, sehingga sisanya Rp2,6 triliun, persis sama dengan data yang ada di Kemendagri.

    “Case yang di Jabar clear, data yang ditampilkan (Kemenkeu) data yang di bulan Agustus, 31 Agustus. Sementara data yang dipegang Pak Dedi (Gubernur Jabar Dedi Mulyadi) dan data kemendagri Rp2,6 triliun itu di bulan Oktober. Artinya sudah dibelanjakan,” ujarnya.

     

  • Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewakili Gubernur se-Indonesia

    Rudy Mas’ud Terpilih sebagai Ketua APPSI Mewaliki Gubernur se-Indonesia

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.

    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Baca Juga :

    Menkeu Purbaya Pastikan BLT Tambahan Segera Cair Pekan Ini

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 

    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.

    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.

    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

    Jakarta: Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud (biasa disapa Harum) resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk masa bakti 2025–2029, dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (23/10/2025).
     
    Kedatangan para Gubernur se-Indonesia di Jakarta untuk Musyawarah Nasional, utamanya adalah untuk estafet kepada ketua yang baru.
     
    Dalam sambutannya, Ketua terpilih, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa amanah ini bukan sekadar kehormatan, tetapi juga tanggung jawab besar untuk memajukan daerah-daerah di seluruh Indonesia dan memperkuat persatuan dalam bingkai NKRI.

    “APPSI harus menjadi wadah sinergi nasional — tempat bersatunya visi, misi, dan langkah antara daerah dan pemerintah pusat,” ujar Rudy Mas’ud.

    Sebagai Gubernur Kaltim, Sosok yang disapa Harum ini menyatakan kesiapan daerahnya menjadi motor penggerak kolaborasi nasional, mengingat posisi strategis Kalimantan Timur sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN). 
     
    Namun kenapa bisa Rudy Mas’ud? Apa spesialnya? Diantara seluruh Gubernur di Indonesia, Rudy Mas’ud begitu mencolok dan piawai dalam menjalankan program kerja nyata, satu diantaranya yaitu gratispol, mencakup pendidikan gratis dari S1 hingga S3, pelayanan kesehatan gratis dan bermutu, seragam sekolah gratis, biaya administrasi kepemilikan rumah gratis, internet gratis di setiap desa, dan umrah gratis untuk marbot masjid serta penjaga rumah ibadah. Seluruh program kerja ini nyata dan berjalan.
     
    Selain itu Rudy Mas’ud nyata mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara contohnya bergerak cepat mensukseskan membangun jalan sotek (jalan alternatif) menuju IKN, yang awalnya 500KM sedang proses pembangunan agar menjadi 105KM saja menuju IKN.
     
    Hal di atas yang mendasari para Gubernur se-Kalimantan Timur mengusung Rudy Mas’ud sebagai Ketua APPSIl, harapannya adalah bisa memberikan masukan terhadap kebijakan nasional, termasuk isu-isu penting seperti Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News


    Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

    (ASM)