Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Forum 1 Tahun Prabowo–Gibran bahas target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029

    Kamis, 16 Oktober 2025 21:28 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo–Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Acara tersebut sebagai wadah diskusi strategis untuk menelaah capaian, tantangan, dan langkah konkret menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029 sesuai yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Soal utang, Purbaya jamin posisi RI masih aman

    Soal utang, Purbaya jamin posisi RI masih aman

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin posisi utang Indonesia yang mencapai Rp9.138,05 triliun, setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), masih dalam level yang aman.

    Dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa, Purbaya menjelaskan lembaga pemeringkat menilai kemampuan fiskal suatu negara berdasarkan dua indikator utama, yakni deficit to GDP ratio dan debt to GDP ratio, di mana rekor Indonesia berada di bawah standar kedua indikator tersebut.

    Untuk defisit terhadap PDB, misalnya, Uni Eropa dalam perjanjian Maastricht Treaty menetapkan ambang batas sebesar 3 persen terhadap PDB. Sedangkan defisit Indonesia terjaga dalam level di bawah 3 persen, dengan catatan terakhir sebesar Rp371,5 triliun atau 1,56 persen terhadap PDB per 30 September 2025.

    Sementara rasio utang RI yang berada pada level 39,86 persen di bawah ambang batas rasio utang yang ditetapkan Maastricht Treaty sebesar 60 persen terhadap PDB.

    “Jadi, dengan standar internasional yang paling ketat pun, kita masih prudent,” ujar Purbaya.

    Bendahara negara pun berjanji akan menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tidak melampaui ambang batas defisit 3 persen. “Dalam waktu dekat nggak akan berubah, nggak akan saya ubah itu, akan saya jaga terus baik tahun ini dan tahun depan,” katanya lagi.

    Purbaya baru akan mengevaluasi kebutuhan penyesuaian pendapatan negara dan rasio utang bila perekonomian Indonesia sudah mampu mencetak pertumbuhan 8 persen.

    “Kalau tumbuh 7 persen, misalnya, kami pertimbangkan. Perlu nggak kita kurangi pajak? Atau perlu nggak kita kurangi utang atau tambah utang untuk tembus 8 persen? Tapi kan hitungannya jelas di atas kertas. Kalau sudah 7 persen saya naikkan sedikit, orang juga senang,” tuturnya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto merinci utang Indonesia tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun per Juni 2025, dengan distribusi pada pos pinjaman sebesar Rp1.157 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.980,87 triliun.

    Suminto menyebut pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan mulai tahun ini, bukan bulanan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Kebijakan ini bertujuan memastikan statistik utang lebih kredibel karena disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Suara Pedagang Pakaian Bekas soal Aturan Importir Purbaya: Kami Mau Jual Apa Lagi?

    Suara Pedagang Pakaian Bekas soal Aturan Importir Purbaya: Kami Mau Jual Apa Lagi?

    “Kalau saya secara pribadi sebagai warga negara yang baik, saya akan patuhi aturan pemerintah. Kalau memang melarang, kita ikuti,” ucap Iwan.

    “Cuma dengan catatan, kami pedagang sudah terlanjur berdagang puluhan tahun dan sudah turun-temurun jadi mata pencaharian,” tambahnya.

    Iwan menegaskan, pemerintah seharusnya memberikan jalan keluar, bukan sekadar melarang.

    “Kami minta juga solusinya bagaimana, harus ada itu. Kalau ada kebijakan, harus ada solusi. Sebenarnya pemerintah melarang dasarnya apa?,” katanya.

    Lebih jauh, Iwan menuding pelaku impor pakaian baru dari luar negeri justru menjadi penyebab utama matinya industri garmen lokal, bukan pedagang thrifting.

    “Kalau dasarnya dianggap merugikan garmen lokal, harus dicek dulu. Penyebab utamanya bukan thrifting, tapi pakaian baru impor dari China,” tukasnya.

    “Coba lihat grosir di pasar, pakaian baru itu banyak yang impor dari China dan Thailand, harganya malah lebih murah dari produk lokal,” sambung dia.

    Sementara itu, Darul Amri (36), pedagang lain yang juga menggantungkan hidup dari bisnis thrifting, menilai larangan impor pakaian bekas justru akan menghantam pelaku usaha kecil.

    “Rata-rata pedagang thrifting datang dari pekerja rumahan atau buruh bergaji pas-pasan yang berusaha mencari tambahan di tengah lapangan kerja yang terbatas,” kata Darul.

    Ia juga menyinggung adanya ketimpangan ekonomi dalam kebijakan ini.

    “Tentu ini pertanda buruk, bisa jadi ancaman bagi usaha kecil yang coba diruntuhkan oleh hegemoni politik dagang dengan kuasa negara. Harusnya Pak Purbaya melihat pedagang thrifting sebagai bentuk persaingan ekonomi yang sehat agar produk lokal bisa memperbaiki kualitas,” tambahnya.

  • Purbaya prediksi IHSG tembus 9.000 pada akhir 2025

    Purbaya prediksi IHSG tembus 9.000 pada akhir 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus rekor 9.000 pada akhir 2025.

    “Akhir tahun ini (IHSG) berapa? 9.000. 10 tahun ke depan berapa? 32.000,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Purbaya menyatakan proyeksinya itu bukan hanya perhitungan asal, melainkan mengacu pada tren historis dalam 25 tahun terakhir. Menurutnya, indeks dapat tumbuh hingga empat sampai lima kali lipat dalam satu proses siklus bisnis. Dia yakin tren perilaku sistem ini tidak akan berubah ke depannya.

    “Jadi, saya bukan tebak-tebak manggis, bukan bertapa. Itu hitungan ekonomi yang ada persamaan matematikanya,” tambah dia.

    Menkeu yakin pendapatnya itu diperkuat oleh tren IHSG saat ini yang masih berada pada level 8.000 meski sebelumnya sempat diprediksi akan hancur. Investor, kata dia, secara aktif menganalisis arah kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah, termasuk dirinya sebagai Menteri Keuangan, sebagai landasan dalam menentukan portofolio saham mereka.

    Oleh karena itu, dia terus berupaya menanamkan optimisme kepada investor.

    “Indeks to the moon, saya bilang. Itu menciptakan optimisme juga,” tuturnya.

    Sebagai catatan, IHSG pada Selasa sore ditutup melemah 24,52 atau 0,30 persen ke posisi 8.092,63. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,92 poin atau 0,23 persen ke posisi 822,61.

    Dibuka menguat, IHSG bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG betah di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

    Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, empat sektor menguat yaitu dipimpin sektor properti yang menguat sebesar 3,28 persen, diikuti oleh sektor kesehatan dan sektor teknologi yang masing-masing naik sebesar 2,65 persen dan 1,65 persen.

    Sedangkan tujuh sektor melemah yaitu sektor industri turun paling dalam sebesar 1,00 persen, diikuti oleh sektor barang konsumen primer dan sektor keuangan yang turun masing-masing sebesar 0,89 persen dan 0,69 persen.

    Dari sisi eksternal, faktor yang diperkirakan memengaruhi pergerakan IHSG yaitu pertemuan antara Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi yang masih dicermati oleh investor.

    Sedangkan dari dalam negeri, koreksinya harga komoditas emas menjadi pendorong berlanjutnya profit taking pada saham-saham berbasis komoditas emas. Selain itu, melemahnya beberapa saham bluechips dengan kapitalisasi pasar besar, serta berlanjutnya koreksi beberapa saham konglomerasi juga membebani indeks.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Purbaya: Tak ada kenaikan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh 6 persen

    Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak memiliki rencana untuk menaikkan tarif pajak sebelum perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6 persen.

    “Saya akan menaikkan pajak pada waktu (ekonomi) tumbuhnya di atas 6 persen. Anda (masyarakat) akan senang juga bayar pajaknya,” kata Purbaya dalam kegiatan “Sarasehan 100 Ekonom Indonesia” di Jakarta, Selasa.

    Pernyataannya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income.

    Purbaya mengatakan sejauh ini dia telah mengambil langkah memindahkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kebijakan itu, kata dia, bakal memberikan dorongan pembangunan dari sisi fiskal serta membuat perputaran uang di sektor swasta terus bergerak.

    “Saya akan monitor itu ke depan dengan hati-hati. Jadi, Anda nggak usah takut. Kalau saya menaikkan pajak, Anda akan susah,” tuturnya.

    Sebelumnya, Purbaya juga menunda penunjukan niaga elektronik (e-commerce) memungut Pajak Penghasilan (PPh) 22 dari pedagang hingga pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen untuk memastikan perekonomian masyarakat sudah pulih.

    Pertimbangan serupa juga berlaku untuk wacana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

    Pemindahan dana pemerintah ke Himbara menjadi salah satu strategi yang dia ambil dengan tujuan menggerakkan sektor riil melalui kredit perbankan.

    Ketika pertumbuhan ekonomi melaju lebih cepat, menurut Purbaya, serapan penerimaan negara juga bakal bergerak lebih cepat.

    Di sisi lain, dia akan memperketat pengawasan di bidang perpajakan, baik pada sektor pajak maupun kepabeanan dan cukai. Menkeu mengaku akan memantau potensi praktik penyelewengan di dua sektor tersebut, termasuk underinvoicing.

    Untuk pajak, Purbaya menaruh kepercayaan pada sistem teknologi informasi (IT) yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan, termasuk Coretax, untuk menekan pelanggaran pajak.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Pejabat Bea Cukai, Sita Dokumen Ekspor POME

    Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Pejabat Bea Cukai, Sita Dokumen Ekspor POME

    Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Pejabat Bea Cukai, Sita Dokumen Ekspor POME
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna mengungkapkan, pihaknya menggeledah lebih dari 5 titik terkait kasus di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
    Penggeledahan dilakukan pada Rabu (22/10/2025) lalu. Adapun titik yang digeledah meliputi Kantor Bea Cukai hingga rumah pejabat Bea Cukai. Menurutnya, penggeledahan dilakukan di Jakarta dan di luar daerah.
    “Yang jelas memang penggeledahan terkait dengan perkara di Bea Cukai ada penggeledahan lebih dari lima titik, dan barang-barang yang sudah diambil ada dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dalam penyidikan,” ujar Anang di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).
    Anang menyampaikan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait ekspor POME pada 2022. POME sendiri merupakan singkatan dari palm oil mill effluent atau limbah minyak kelapa sawit.
    “Sementara dokumen-dokumen saja yang terkait dengan kegiatan untuk ekspor POME itu,” ucapnya.
    Namun, saat ditegaskan siapa pejabat Bea Cukai yang digeledah oleh Kejagung, Anang mengaku tidak tahu.
    Dia hanya menyebut yang digeledah adalah kantor, rumah, hingga gedung.
    “Yang jelas ada kantor, ada rumah gitu tuh ya. Tapi pemiliknya siapa, gedungnya siapa, saya tidak tahu pasti. Tapi nanti kan masih ini kan masih tahap penyidikan, tidak bisa kita terlalu terbuka,” jelas Anang.
    “Ada yang sifatnya masih tertutup, dan tujuannya bukan karena kita tidak mau terbuka. Tapi ini kan tahap strategi dari penyidik juga. Kalau semua terbuka kan nanti langkah apa yang jadi target ketahuan gitu ya,” sambungnya.
    Sementara itu, Anang mengatakan, sejumlah saksi sudah diperiksa terkait perkara di Bea Cukai.
    Dia membeberkan, saksi yang diperiksa sudah lebih dari 10 orang. Namun, belum ada tersangka dalam kasus ini.
    “Saksi sudah diperiksa, penggeledahan sudah, pokoknya ketika melakukan upaya paksa dan salah satunya penggeledahan langkah hukum, ini pastinya saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah pasti itu,” imbuh Anang.
    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan tidak ada perlindungan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), jika terlibat kasus hukum.
    Pernyataan itu ia sampaikan menanggapi kedatangan tim Kejaksaan Agung (Kejagung) ke Kantor Pusat Bea Cukai yang sempat memicu spekulasi publik.
    “Kita emang ada kerja sama dengan Kejagung kan, dalam pengertian begini Kejagung pernah bertanya kalau ada yang salah di Bea Cukai dilindungi apa enggak? Saya bilang enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di gedung Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis malam (23/10/2025).
    “Kalau salah, salah aja. Ini mungkin salah satu implementasi kerja itu. Saya enggak tahu detailnya seperti apa,” paparnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    Masih Bahas Anggaran di Medsosnya, Dedi Mulyadi Tuai Sorotan, Disebut Makin Ngaco

    FAJAR.CO.ID, BANDUNG — Belum usai juga perdebatan antara Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, dan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Upaya Dedi yang tampaknya ingin terus mengupdate persoalan anggaran pada konten media sosialnya justru mendapatkan sorotan tajam dari netizen.

    Sorotan itu salah satunya datang dari netizen dengan akun @Dayak2018, yang menyemprot Dedi Mulyadi.

    Netizen ini menyinggung soal tragedi acara hajatan anak Dedi Mulyadi yang menelan korban.

    Setelah insiden ini, netizen tersebut menyebut Gubernur Jabar itu semakin ngaco.

    “Semenjak dia hajatan ada korban meninggal, KDM makin ngaco dan ngawur,” tulisnya dikutip Selasa (28/10/2025).

    “Apa dia sudah korslet ya,” tuturnya.

    Sebelumnya komentar ini muncul karena konten Dedi Mulyadi soal saldo kas daerah.

    Ia menyebut akan mengumumkan rekening kas umum daerah (RKUD) untuk diketahui oleh publik secara rutin lewat akun sosial media, yang disebutnya untuk mendorong keterbukaan informasi dan transparansi.

    “Betul (akan di-posting setiap hari),” kata Dedi.

    Langkah ini telah diawali pihaknya saat isu pengendapan kas daerah dalam bentuk deposito ramai di media. Dan pekan lalu, Dedi membuka posisi RKUD di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun.

    “Untuk apa sih dilakukan ini? Memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik,” katanya. (Erfyansyah/fajar)

  • Menteri Purbaya Lawan Mafia Impor Baju Bekas

    Menteri Purbaya Lawan Mafia Impor Baju Bekas

    Jakarta –

    Menteri Purbaya bertitah kepada jajarannya untuk memerangi para importir yang membanjiri Indonesia dengan baju-baju bekas dari luar negeri. Rencananya, Purbaya ingin menegakkan kembali aturan impor pakaian bekas. Mengutip detikFinance, saat ini kapal pemasok sudah di stop sehingga stok pakaian bekas yang dijual di beberapa pasar sudah menipis.

    Kepada para pelaku bisnis ini, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut jika pemerintah akan menyiapkan sanksi tambahan untuk memberi efek jera. Sebabnya, hukuman berupa pidana dan pemusnahan barang bukti dilihat tidak efektif menghapus praktik perdagangan ini. Mengutip detikcom, sanksi tambahan tersebut berupa denda dan larangan impor seumur hidup.

    “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegasnya.

    Namun demikian, pihaknya masih belum menentukan bentuk aturan yang ingin dibuat, apakah peraturan menteri atau yang lainnya. Saat ini, Purbaya tengah mendalami aturan yang sudah ada.

    “Nanti saya pelajarin. Tapi yang jelas pasti saya beresin,” kata Purbaya saat di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Sebenarnya usaha pemerintah telah lama melakukan sejumlah usaha untuk menumpas habis bisnis baju bekas ini. Pada pemerintahan sebelumnya, Menteri Perdagangan yang saat itu dijabat oleh Zulkifli Hasan juga telah melakukan operasi pasar hingga penggagalan impor barang di pelabuhan. Sayangnya jual-beli baju bekas masih saja muncul di beberapa daerah khususnya Jakarta.

    Sepanjang 2024 hingga 2025, pemerintah melalui Dirjen Bea Cukai telah melakukan 2.584 kali menindak impor baju dalam bentuk balpres. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, total barang bukti yang telah disita sebanyak 12.808 koli dengan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar.

    “Sepanjang 2024 hingga 2025 Bea Cukai telah melakukan penindakan terhadap 2.584 kali penindakan, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli dan perkiraan nilai barang mencapai Rp 49,44 miliar,” kata Djaka.

    Lalu apa bentuk kerugian negara terkait hal ini? Apa usulan bagi pemerintah bagi para pelaku usaha yang terdampak? Ikuti diskusinya bersama Ekonom CELIOS, Nailul Huda dalam Editorial Review.

    Beralih ke berita daerah, detikSore akan mengulas peristiwa banjir yang terjadi di Sukabumi. Seperti diberitakan detikJabar sebelumnya, luapan air di sungai Cisolok, Sukabumi luber hingga merendam ratusan rumah warga. Hingga hari ini, masyarakat terdampak masih dalam proses evakuasi. Bagaimana dampak banjir di sana? Adakah korban jiwa dalam peristiwa ini? Ikuti laporan langsung Jurnalis detikJabar selengkapnya.

    Jelang petang nanti, detikSore akan menyajikan diskusi kesehatan bersama Dr. dr. M. Yamin, Sp.JP (K), Sp.PD, FACC, FSCAI, FAPHRS, FHRS. Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Braveheart Brawijaya Hospital Saharjo tersebut akan memaparkan besaran risiko seseorang mengalami kematian jantung mendadak.

    Mengutip data Kemenkes, kematian akibat hal tersebut menyumbang peringkat tertinggi di Indonesia bahkan dunia. Menurut rilisan WHO tahun 2021, kematian akibat penyakit jantung mencapai angka 17,8 juta kematian atau satu dari tiga kematian di dunia setiap tahun. Lalu bagaimana metode deteksinya? Apa saja langkah medis yang dapat dilakukan di Indonesia? Ikuti obrolannya dalam Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • RI Terbitkan Dim Sum Bond Pertama Dalam Sejarah, Incar Rp 14 T

    RI Terbitkan Dim Sum Bond Pertama Dalam Sejarah, Incar Rp 14 T

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi mata uang Chinese Renminbi (CNH) alias Dim Sum Bonds dengan format SEC Shelf Registered. Total nilainya mencapai 6 miliar yuan CNH atau Rp 14,02 triliun (kurs Rp 2.337).

    Dim Sum Bonds diterbitkan di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam dua seri, masing-masing tenor 5 tahun (RICNH1030) senilai 3,5 miliar yuan dengan kupon tetap 2,5% dan 10 tahun (RICNH1035) senilai 2,5 miliar yuan berkupon tetap 2,9%.

    Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu mengatakan penerbitan dilakukan pada 23 Oktober 2025 dengan tanggal penyelesaian pada 31 Oktober 2025. Hasil penerbitan akan digunakan untuk membiayai kebutuhan APBN 2025, sekaligus memperluas basis investor global.

    “Penerbitan ini berhasil menarik minat yang luas dari investor global, termasuk investor onshore Tiongkok, dengan total final orderbook mencapai CNH18 miliar,” tulis DJPPR dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (28/10/2025).

    Penawaran awal sempat berada pada kisaran 45 basis poin (bps) di atas imbal hasil (yield) pasar untuk tenor 5 tahun dan 40 basis poin untuk tenor 10 tahun, namun minat yang besar mendorong penetapan yield akhir di level 2,5% dan 2,9%.

    Total permintaan (final orderbook) tercatat mencapai 18 miliar CNH atau terserap tiga kali lipat dari nilai penerbitan. DJPPR menilai tingginya animo investor global dan domestik mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Langkah ini juga sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global berdenominasi Renminbi yang terus berkembang.

    Obligasi yang diterbitkan ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari S&P, dan BBB dari Fitch, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). Adapun Bank of China, HSBC dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

    (aid/ara)

  • Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Pemerintah Bakal Alihkan Anggaran K/L yang Lelet Belanja

    Jakarta –

    Pemerintah menegaskan keseriusan dalam mempercepat realisasi anggaran belanja pada kuartal akhir tahun 2025. Untuk kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah, maka anggarannya akan dipindahkan ke unit lain.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    “Untuk tadi memonitor berbagai program prioritas pemerintah, ini kita juga telah menyusun Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Ferry mengatakan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” ujarnya.

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    (shc/kil)