Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Kasih Sinyal Bakal Turunkan Tarif Pajak PPN – Page 3

    Purbaya Kasih Sinyal Bakal Turunkan Tarif Pajak PPN – Page 3

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% ternyata belum mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup.

    Menurut dia, angka tersebut masih terlalu rendah untuk menekan tingkat pengangguran yang terus bertambah setiap tahun.

    Purbaya mengungkapkan, banyak masyarakat yang akhirnya memilih bekerja di sektor informal karena sulit menemukan pekerjaan tetap. Padahal, sektor informal tidak mampu memberikan kesejahteraan jangka panjang seperti halnya sektor formal.

    “Kalau 5% itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja yang masuk usia kerja setiap tahun. Sekarang 5% kenapa pengangguran turun? Karena kerjanya informal. Desain ekonomi enggak seperti itu, kita enggak mau warga negara kita kerjanya di informal. Kalau bisa semuanya kaya di sektor formal,” kata Purbaya dalam Sarasehan 100 Ekonom INDEF, di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Menurut perhitungan Purbaya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi minimal 6,7% untuk dapat menampung seluruh angkatan kerja baru di sektor formal.

    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 6%

    Namun, tantangan besar menghadang. Sejak krisis ekonomi 1998, Indonesia belum pernah lagi mencapai pertumbuhan setinggi itu. Imbasnya, sebagian besar tenaga kerja baru tidak terserap secara optimal, sehingga angka pengangguran tetap tinggi.

     

     

     

  • Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang Potong

    Polemik Pemangkasan Duit Pemda, Purbaya: Bukan Saya yang Potong

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan keputusan memangkas dana transfer ke daerah (TKD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 bukan berasal dari dirinya. Kebijakan ini sudah ada ketika dirinya masuk sebagai Menteri Keuangan.

    Purbaya menilai isu tersebut mencuat akibat kesalahpahaman terkait waktu penetapan anggaran yang terjadi sebelum dirinya ditunjuk sebagai bendahara negara.

    “Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September September tanggal 8 itu udah hampir setengah diketok ya transfer ke daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke daerah,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya menjelaskan, sehari setelah dirinya dilantik, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung mengajukan revisi terhadap APBN 2026 dengan usulan kenaikan transfer ke daerah sebesar Rp 43 triliun.

    “Tapi setelah itu ribut kan, tanggal 9 Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026 disitu ada kenaikan transfer ke daerah Rp43 Triliun. Saya nggak kurangin,sepeserpun Saya cuma tanya, ya cukup pak, cukup. Yaudah, go ahead,” ujarnya.

    Kendati ada kenaikan, sejumlah kepala daerah sempat mendatangi kantor Kementerian Keuangan beberapa pekan lalu untuk mengajui keberatan akan pemotongan TKD.

    Purbaya menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak langsung menambah TKD juga mempertimbangkan perbaikan tata kelola keuangan daerah terlebih dahulu.

    “Kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah nggak mungkin. Karena pandangan dari pemimpinan di atas nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain,” ujarnya.

    Purbaya memberi kesempatan 2 triwulan kepada para pemerintah daerah untuk menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang lebih baik. Terutama dari sisi efisiensi belanja, serta dampak terhadap perekonomian daerah.

    Dirinya memberi waktu 2 triwulan untuk para pemerintah daerah

    “Nanti kalau kita berhasil, saya hitungkan ekonomi sudah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya,” ujarnya.

    “Tapi kalau anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok. Ini dua arah. Saya bilang, bantu saya untuk membantu anda,” ujarnya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Pamer Topi 8%, Ternyata Ini Artinya!

    Purbaya Pamer Topi 8%, Ternyata Ini Artinya!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8% sesaat setelah penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

    Purbaya menuturkan bahwa tulisan 8% di topinya merupakan target pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Terkait dengan target Presiden ini, dia yakin akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini target presiden ya bukan target saya, tetapi kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” kata dia sambil menunjukkan angka 8% di topinya, ia pun seraya mengangkat topi tersebut, dikutip dari Instagram @menkeuri, Rabu (29/10/2025).

    Dalam postingan videonya di Instagram ini, Purbaya mengajak netizen untuk mendukung pencapaian target ekonomi tersebut.

    “Supaya bisa kaya bareng-bareng, yuk, kita bantu Pak Menkeu wujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%!,” tulis dari keterangan video tersebut.

    Sebelumnya, Purbaya juga pernah memamerkan jaket bertuliskan 8%. Jaket itu memiliki tulisan 8% di bagian dada sebelah kiri. Purbaya mengaku jaket tersebut didapatkannya dari Istana Negara.

    “Sebelumnya nih, hahaha. Baju dari sana, dari orang Istana,” ujar Purbaya sambil menunjuk logo 8%, ditemui di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (21/10/2025).

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Tok! Purbaya Masukan Dana Rp 13 T dari Prabowo ke LPDP

    Tok! Purbaya Masukan Dana Rp 13 T dari Prabowo ke LPDP

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah memutuskan menambah dana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dari Rp 13,2 triliun yang dihibahkan dari kerugian atas kasus korupsi minyak kelapa sawit.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginginkan agar dana pada LPDP ditambah. Salah satunya bersumber dari Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya yang senilai Rp13,2 triliun.

    “Sudah dimasukin ke LPDP,” kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Selain dana yang berasal dari sitaan koruptor yang dikumpulkan Kejaksaan Agung dari kasus fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya itu, Purbaya mengatakan, pemerintah juga telah menyuntikan dana untuk LPDP senilai Rp 25 triliun tahun ini.

    “Kita kasih malah Rp 25 triliun tahun ini ke LPDP, Rp 13 triliun dari sana,” ucap Purbaya.

    Sebagai catatan, dana pengelolaan LPDP memang masih memadai, didukung oleh saldo dana abadi LPDP yang masih cukup tinggi, walaupun dari sisi neraca keuangan operasional tahunan mengalami defisit sejak 2023.

    Merujuk pada data kinerja keuangan LPDP, realisasi pendapatan dan belanja LPDP periode 2020-2025 mengalami defisit sejak 2023. Sedangkan, pada 2020-2021 selalu surplus.

    Pada 2020, realisasi pendapatan LPDP senilai Rp 3,92 triliun, sedangkan belanjanya Rp 2,02 triliun atau surplus Rp 1,9 triliun. Pada 2021 realisasi pendapatannya Rp 4,51 triliun, belanja Rp 3,07 triliun sehingga surplus Rp 1,44 triliun, dan pada 2022 pendapatannya Rp 6,38 triliun dengan belanja Rp 4,93 triliun dengan demikian surplus Rp 1,45 triliun.

    Sementara itu, mulai 2023 realisasi pendapatannya Rp 9,33 triliun dan belanja Rp 9,84 triliun sehingga defisit mulai terjadi senilai Rp 512 miliar. Pada 2024 realisasi pendapatan Rp 10,94 triliun dengan belanja Rp 11,85 triliun membuat defisit Rp 910 miliar.

    Adapun untuk catatan kinerja keuangan terbaru, yakni per 30 September 2025 realisasi pendapatan masih sebesar Rp 6,82 triliun dengan belanja Rp 7,46 triliun sehingga defisit menjadi Rp 637 miliar.

    Meski demikian, realisasi untuk saldo dana abadi LPDP tercatat naik dari tahun ke tahunnya. Per 30 September 2025 sudah sebesar Rp 154,11 triliun, serupa dengan keseluruhan 2024 yang senilai Rp 154,11 triliun.

    Pada 2023, nilai dana abadi pendidikan itu sebetulnya masih Rp 139,11 triliun, meski melonjak dibanding 2022 yang baru senilai Rp 119,11 triliun. Pada 2021 nilainya juga masih sebesar Rp 99,11 triliun, walaupun ada kenaikan dari 2020 yang sebesar Rp 70,11 triliun.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya Pamer Topi 8%: Ini Target Ekonomi Presiden

    Purbaya Pamer Topi 8%: Ini Target Ekonomi Presiden

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan topi bertuliskan angka 8%. Momen itu tertangkap di sela agenda penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan.

    Dalam video yang diunggah pada Instagram resmi Purbaya @menkeuri, ia mengatakan bahwa tulisan 8% merupakan target ekonomi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini akan tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

    “Ini target presiden ya bukan target saya, tetapi kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” kata dia sambil menunjukkan angka 8% di topinya, ia pun seraya mengangkat topi tersebut, dikutip Rabu (29/10/2025).

    Sementara keterangan dari video tersebut, Purbaya mengajak netizen untuk mendukung pencapaian target ekonomi tersebut.

    “Supaya bisa kaya bareng-bareng, yuk, kita bantu Pak Menkeu wujudkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%!,” tulis dari keterangan video tersebut.

    Pakaian dengan angka 8% bukan sekali dipamerkan Purbaya. Ia pernah juga memamerkan jaket yang bertuliskan angka 8%.

    [Gambas:Instagram]

    Lihat juga Video DPR Apresiasi Prabowo: Konsisten dengan Target Pertumbuhan Ekonomi

    (ada/kil)

  • Ini yang Dibahas Purbaya & Bos BPS Jelang Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi

    Ini yang Dibahas Purbaya & Bos BPS Jelang Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/10). Pertemuan ini berlangsung menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal III pada 5 November 2025.

    Purbaya mengatakan pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan hanya berdiskusi terkait kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan BPS.

    “BPS juga nggak kasih bocoran ke kita (terkait pertumbuhan ekonomi). Tadi kita diskusi tentang sensus ekonomi tahun 2026, biayanya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, itu saja. Clear semuanya akan dijalankan, mereka mulai eksekusi Juni, Februari mulai rekrut tenaga surveyornya,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Sebagai informasi, Sensus Ekonomi adalah kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan BPS untuk mendata seluruh pelaku usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data dasar ekonomi yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan.

    Momen pertemuan itu juga diunggah dalam Instagram resmi @menkeuri. Pertemuan Purbaya dan Kepala BPS disebut membahas penguatan kerja sama untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas data statistik.

    “Dengan sinergi antar kementerian dan lembaga yang makin erat, Menkeu Purbaya berharap peranan pemerintah akan semakin memperkuat sektor-sektor utama ekonomi nasional. Langkah ini menjadi kunci penting untuk memastikan Indonesia tetap berada di jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif,” tulisnya.

    Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III

    Terkait pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025, Purbaya memperkirakan realisasinya sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tumbuh 5,12%. Meski demikian, ia optimistis pertumbuhannya masih pada level 5%.

    Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III-2025 lebih lemah ditandai dengan aksi demo besar-besaran yang sempat terjadi pada Agustus 2025.

    “Sedikit di atas 5% lah (pertumbuhan ekonomi kuartal III). Mungkin lebih rendah (dari kuartal II), saya nggak tahu, lebih rendah sedikit kelihatannya karena ribut-ribut,” ucap Purbaya di kantornya.

    Purbaya mengklaim pertumbuhan ekonomi akan kembali meningkat pada kuartal IV-2025. Berdasarkan hitung-hitungan anak buahnya, pertumbuhannya bisa mencapai 5,5%.

    “Jadi itu yang paling penting bahwa ekonominya sudah berubah. Lalu dari survei kemarin yang saya tunjukkan, kepercayaan masyarakat ke pemerintah naik ke level sebelum ribut-ribut itu, jadi itu level yang cukup tinggi, artinya kepercayaannya cukup tinggi ke presiden,” ujar Purbaya.

    “Yang penting dipicu oleh ekspektasi mereka ke perekonomian yang meningkat. Mereka bilang ekonominya membaik, harapannya ke depan membaik terus, harga tetap terkendali, stabilitas sosial, politik mereka pertimbangkan,” tambahnya.

    Lihat juga Video: Momen Purbaya Sindir Ekonom yang Ragu Ekonomi Tumbuh 5,12%:

    Halaman 2 dari 2

    (aid/ara)

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Kementerian/Lembaga Lelet Belanja Anggarannya Bakal Ditarik

    Jakarta –

    Pemerintah akan menarik anggaran dari kementerian/lembaga (KL) yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke unit lain. Para KL tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, evaluasi serapan anggaran tiap KL telah mulai dijalankan. Hal ini menjadi salah satu tugas dari Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah.

    Ferry menjelaskan, satgas tersebut terdiri atas tiga kelompok kerja (Pokja). Pertama, Pokja Bidang Monitoring Realisasi Anggaran. Pokja ini lah yang saat ini sedang meriviu realisasi anggaran yang sudah dilakukan oleh K/L, mulai dari pagu, serapan, hingga outlook.

    “Sampai akhir Oktober kita evaluasi, apakah itu bisa capai target atau tidak. Kalau tidak sesuai, catatan Pak Menteri Keuangan akan digeser ke kementerian lain yang punya program lebih siap,” kata Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Lalu kedua ada Pokja Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking). Terakhir atau yang ketiga, ada Pokja Bidang Dukungan Regulasi dan Penegakan Hukum.

    “Ini yang juga kita lakukan, kalau dalam penyusunan kebijakan yang dibutuhkan support regulasi, ini yang kita lakukan dengan dibantu oleh Pokja Ketiga,” kata dia.

    Sebagai informasi, laporan APBN KiTa per September 2025 mencatat, belanja KL yang belum terserap ada sebanyak Rp 474,7 triliun. Padahal, tahun anggaran 2025 tinggal 2,5 bulan lagi. Secara keseluruhan, realisasi belanja K/L tercatat Rp 800,9 triliun atau 62,8% dari outlook yang ditetapkan sebesar Rp 1.275,6 triliun.

    Peringatan keras untuk para KL dengan serapan rendah juga telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam laporan APBN KiTa per September 2025, tercatat belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum terserap sebanyak Rp 474,7 triliun.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan agar K/L menyiapkan program untuk menyerap sisa anggaran tersebut. Dia bilang, evaluasi anggaran akan dilakukan pada akhir Oktober. Anggaran kementerian akan dipindahkan jika tak mampu menyerap anggaran tersebut.

    “Penyisiran anggaran, ini kan sudah tanggal 14, ya tinggal 16 hari lagi untuk lembaga kementerian mempersiapkan penyerapan sampai akhir tahun. Kalau nggak, nanti akhir Oktober saya akan sisir, akan dipindahkan relokasi ke tempat lain kalau mereka nggak bisa belanja,” tegasnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2025).

    Lihat juga Video: Realisasi Anggaran BGN di Bawah 50%, Bakal Ditarik Purbaya?

    (acd/acd)

  • Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Top 3: Menkeu Purbaya Ungkap Strategi Tangani Utang Jumbo Indonesia

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan strategi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan utang negara yang mencapai Rp 9.138,05 triliun per akhir Juni 2025.

    Jumlah tersebut setara dengan 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menegaskan, langkah utama yang akan dilakukan adalah memastikan anggaran negara dibelanjakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan tanpa kebocoran.

    “Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, enggak ada kebocoran, optimalkan dampak anggaran ke perekonomian,” kata Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (28/10/2025).

    Ia menjelaskan, efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci agar setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan dampak maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

    “Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonomi lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ,” ujarnya.

    Berita selengkapnya baca di sini

  • Menteri PANRB & Purbaya Segera Bahas Kenaikan Gaji ASN

    Menteri PANRB & Purbaya Segera Bahas Kenaikan Gaji ASN

    Jakarta –

    Pemerintah akan membahas kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan akan membahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Untuk tahun ini, aturan gaji ASN telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Aturan itu diteken Presiden Prabowo Subianto pada 30 Juni 2025.

    “Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu,” kata dia ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (28/10/2025).

    Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan dilakukan kenaikan gaji ASN tahun depan. Namun, Rini menegaskan kembali bahwa keputusan itu tetap harus dibahas.

    “Ya kalau semua peluang sih pasti ada. Cuma kan memang harus dibicarakan,” ucapnya.

    Sementara ini, dia mengatakan belum bertemu dengan Purbaya. Rini memastikan akan melakukan pertemuan dalam waktu dekat untuk membahas kenaikan gaji ASN 2026. “Saya belum sempat bertemu (dengan Purbaya). Tapi saya sudah berencana mau bertemu beliau. Iya (dalam waktu dekat),” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah buka suara soal gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun depan akan naik atau tidak. Menurut Purbaya hal ini masih dalam proses diskusi

    “Saya belum tahu, nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

    Purbaya menegaskan dirinya dituntut berhati-hati dan tidak terlalu terbuka dalam menyampaikan informasi ke publik.

    Lihat juga Video: Seputar THR-Gaji ke-13 ASN yang Merogoh APBN Rp 99,5 T

    (acd/acd)