Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Impor Ilegal Rugikan UMKM dan Industri Tekstil Nasional, Begini Penegasan Menkeu Purbaya

    Impor Ilegal Rugikan UMKM dan Industri Tekstil Nasional, Begini Penegasan Menkeu Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan menindak tegas praktik impor pakaian ilegal dan pakaian bekas ilegal yang kian marak di pasar domestik.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, aktivitas tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengancam keberlangsungan pelaku UMKM dan industri tekstil nasional.

    Hal itu disampaikan Purbaya pada inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya di Tempat Penimbunan Pabean di Cikarang, Kabupaten Bekasi, pada Jumat (31/10).

    Kunjungan Purbaya bertujuan memastikan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif di lapangan.

    Pada peninjauan itu, Purbaya melihat langsung tumpukan pakaian bekas impor ilegal hasil penindakan petugas Bea dan Cukai.

    Purbaya juga berdialog dengan petugas di lapangan dan meninjau proses penanganan barang bukti hasil operasi dari berbagai daerah.

    “Dari hasil penindakan kali ini bukan cuma pakaian bekas, tapi juga pakaian last season — pakaian baru namun koleksi lama dari luar negeri,” kata Purbaya dalam unggahan video di akun TikTok pribadinya, @purbayayudhis, Sabtu (1/11/2025).

    Menurut Purbaya, peredaran pakaian ilegal jenis ini menekan produk lokal yang tengah berupaya bangkit pascapandemi. UMKM tekstil yang memproduksi pakaian lokal harus bersaing dengan barang impor murah, bahkan sebagian di antaranya merupakan limbah tekstil dari luar negeri.

    Menkeu juga mengapresiasi kinerja Bea dan Cukai atas keberhasilan mereka dalam menindak dua komoditas ilegal tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik impor ilegal, baik dalam bentuk pakaian bekas maupun pakaian baru yang tidak memenuhi ketentuan hukum.

  • 10 Menteri Terpopuler di Kabinet Prabowo: Purbaya di Posisi Puncak

    10 Menteri Terpopuler di Kabinet Prabowo: Purbaya di Posisi Puncak

    Liputan6.com, Jakarta – Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengungkapkan penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang paling populer.

    “Yang agak mengejutkan Purbaya effect, di survei kelihatan ada pengangkatan Purbaya,” kata Direktur Eksekutif Great Institute Sudarto pada peluncuran Survei 1 Tahun Prabowo: Pergeseran Paradigma Membawa Optimisme dan Catatan Kritis yang digelar di Jakarta, Jumat (31/10) seperti dilansir Antara.

    Sudarto mengungkapkan kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo didukung oleh kebijakan pada dua sektor utama, yakni ekonomi dan politik.

    Pada sektor politik, empat kebijakan Presiden Prabowo yang terpopuler adalah pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, isu kemerdekaan Palestina dan diplomasi luar negeri, serta penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

    Kemudian di sektor ekonomi ada program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, pemulihan ekonomi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat.

    Sudarto menjelaskan peringkat tersebut diperoleh dengan memberikan pertanyaan terbuka kepada publik. Publik diminta memberikan tiga nama, nama yang pertama disebutkan mendapatkan tiga poin, nama kedua mendapatkan dua poin, dan nama ketiga mendapatkan satu poin.

    “Nomor satu Purbaya Yudhi Sadewa 826 poin, skornya paling tinggi jauh di atas menteri-menteri lainnya,” kata Sudarto.

     

  • Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    Sengkarut Kereta Cepat Whoosh, Didi Irawadi: Prabowo Bayar Warisan Utang Jokowi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin menilai utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo bakal menguras kantong anak cucu.

    Perhatian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mencuat setelah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ogah membayar utang senilai Rp 54 triliun menggunakan dana APBN.

    “Indonesia memang akhirnya punya kereta cepat. Sayangnya, yang cepat bukan cuma lajunya – tapi juga pembengkakan biayanya, utangnya, dan klaim keberhasilannya,” ujar Didi Irawadi dilansir dari unggahannya di Instagram, Sabtu (1/11/2025).

    Ia menyesalkan, awalnya proyek ini dijanjikan tanpa uang rakyat (APBN). Kini rakyat justru menanggung bunga dan cicilan. Dari USD 6 miliar naik jadi 8 miliar. Utang ke China Development Bank mencapai Rp116 triliun dan itu baru awal.

    Menurut Didi, harga tiket kereta cepat Whoosh Rp250-350 ribu adalah simbol gengsi, bukan efisiensi. Bagi banyak warga, kecepatan 350 km/jam bukan kebutuhan, tapi kemewahan.

    “Ironisnya, sementara itu di pelosok masih ada rakyat menyeberang sungai tanpa jembatan, juga ribuan jalan desa tak tersentuh pembangunan,” tandasnya.

    Ia menegaskan, sejak awal sudah diperingatkan bahwa proyek ini tidak visible. Tapi Jokowi ngotot. Walhasil sekarang utangnya sudah Rp116 triliun.

    “Bom waktu yang akan dibayar anak cucu kita. Prabowo bayar warisan utang Jokowi,” katanya.

    Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub (Ignatius Jonan) saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar.

  • Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    Tanggapan Menohok Purbaya Soal Kebijakan Ekonomi di Era Jokowi dan Sri Mulyani 10 Tahun Terakhir

    GELORA.CO  — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan jawaban dan tanggapan menohok saat ditanyakan soal kebijakan ekonomi Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

    Di mana pada masa itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dengan Menteri Keuangannya yang terlama sejak 2016, adalah Sri Mulyani.

    Tanggapan menohok Purbaya itu diungkapkannya dalam wawancara bersama wartawan ekonomi dan senior anchor Desy Anwar yang tayang di channnel YouTube CNN Indonesia, Kamis (30/10/2025) malam.

    Seperti diketahui selama 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah sampai pada 6 persen.

    Sementara Purbaya menargetkan tahun 2026 mendatang pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 6 persen.

    Lalu hingga tahun ke 5 Presiden Prabowo menjabat diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen, sesuai target Purbaya.

    Awalnya Desy Anwar mengatakan bahwa dirinya mewawancarai Purbaya terakhir kali saat masih menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)..

    “Terakhir saya mewawancarai Pak Purbaya itu ketika masih menjadi ketua LPS, Lembaga Penjamin Simpanan,” kata Desy kepada Purbaya.

    Purbaya langsung menjawab saat itu Desy Anwar tidak yakin dengan jurus ekonominya.

    “Waktu itu Ibu Desi enggak yakin dengan jurus ekonomi saya. Dia agak skeptis. Gimana caranya katanya? Iya. Saya buktikan, karena dalam waktu kurang dari 2 bulan, ekonomi sudah membalik arahnya. Sudah membaik arahnya,” kelakar Purbaya sambil tersenyum.

    Desy lalu meminta Purbaya menjelaskan ekonomi Indonesia saat ini.

    “Dan kalau misalnya tidak dilakukan gebrakan-gebrakan, maupun stimulus ini, akan seperti apa Indonesia?” tanya Desy.

    Purbaya menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat Menteri Keuangan, ada demo besar-besaran akhir Agustus 2025 di sebagian besar kota di Indonesia.

    “Itu orang menariknya selalu ke politik, karena politiknya kacau dan lain-lain. Tapi kalau sebagai ekonom saya lihat itu semua triggernya dari kondisi ekonomi yang buruk terus-menerus. Sebetulnya awal tahun sampai April ada harapan, karena ya ada injeksi uang ke sistem,” kata Purbaya.

    Tapi, menurut Purbaya pada Mei, Juni, Juli dan Agustus pertumbuhan hampir 0 persen

    Artinya ekonominya dicekik, dan tahun lalu tahun 2024 juga sama, hampir sama rendah sekali, jadi ekonominya melambat secara signifikan. Dan pada suatu titik, ketika ekonomi susah terus, ya kan masyarakat ngerasa. Perutnya susah, cari makan susah, perutnya lapar, ya turunlah ke jalan,” katanya.

    Jadi, menurut Purbaya, ekonomi pada waktu itu sedang menuju kelambatan yang sangat signifikan.

    “Kalau kebijakannya enggak dirubah, yang pasti jatuhnya ekonomi. Kenapa? karena fiskal dan moneter dua-duanya membunuh perekonomian,” ungkapnya.

  • Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Purbaya ‘Effect’ Dongkrak Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo, Kok Bisa?

    Bisnis.com, JAKARTA – Hasil survei Great Institute mengungkapkan bahwa masuknya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kabinet Merah Putih membantu meningkatkan kepuasan publik terhadap kinerja satu tahun pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

    Pasalnya, survei Great Institute memperlihatkan 85,8% responden puas dengan kinerja Prabowo.

    Meski Purbaya baru dilantik pada 8 September 2025, Great Institute menyebut ‘assist’ ini sebagai Purbaya Effect, di mana publik terpengaruh oleh kinerja mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan itu.

    Direktur Riset Great Institute Perdana Wahyu Santosa menjelaskan keberadaan Purbaya bagian dari ‘tangan kanan’ Prabowo sehingga setiap kinerjanya berkaitan dengan Kepala Negara.

    “Jadi, Purbaya ini selain memiliki kapasitas yang sangat tinggi di bidang ekonomi tentunya, namun juga dia memiliki kapasitas politik dan legitimasi langsung dari Presiden Prabowo,” kata Perdana saat jumpa pers, Jumat (31/10/2025).

    Selain itu, hal ini tidak lepas dari keberanian Purbaya mengkritik kebijakan pemerintah dan gencar membongkar praktik-praktik yang merugikan negara.

    “Bahkan pengakuannya juga dalam mengkritik beberapa instansi lain, kementerian lain, dan lembaga lain itu juga mendapat support ya, menurut pengakuannya seperti itu dari Bapak Presiden secara langsung dan yang dikritik bukan hanya kementerian dan lembaga lain saja, tetapi kementeriannya sendiri dikritik,” ungkapnya.

    Salah satunya, ketika Purbaya mengkritik sistem Coretax, membuka layanan Lapor Pak Purbaya, dan kerap menyidak perusahaan pelat merah untuk memantau kinerja para pegawai.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto menyampaikan hasil survei menunjukkan bahwa Purbaya mempunyai kinerja baik, yakni memperoleh skor 826.

    Sudarto mengatakan bahwa terdapat 8 faktor yang memengaruhi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo. 4 faktor dari sektor ekonomi dan 4 faktor dari sektor politik.

    Faktor ekonomi melibatkan MBG, Koperasi Merah Putih, Ekonomi Rumah Tangga, dan Daya Beli Masyarakat. Sedangkan faktor politik dipengaruhi Pemberantasan Korupsi, Kebebasan Berpendapat, Kemerdekaan Palestina dan Politik, serta Purbaya dan Reshuffle Effect.

    Hasil ini diperoleh dari survei yang melibatkan 422 responden WNI berusia 17 tahun ke atas yang dipilih dengan multistage random sampling dan disebarkan di Jawa (59,7%), Sumatra (20,1%), dan kawasan Indonesia Timur (20,1%). Margin of error 5% dan melalui kuesioner dengan skala Likert.

    Adapun data sekunder ditunjang dari BPS, BI, Kemenkeu, LPS, dan OJK. Kemudian big data diperoleh dari 4,79 juta unggahan dari media sosial X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok yang diambil dari 20 Oktober 2024-19 Oktober 2025 melalui API.

  • Bukan Rp19.000 per Tabung, Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Bukan Rp19.000 per Tabung, Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa buka-bukaan terkait harga sebenarnya Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 Kilogram (Kg). Sejatinya, harga LPG 3 Kg yang beredar saat ini merupakan hasil subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Purbaya menyebutkan, pemerintah selama ini menggelontorkan sejumlah anggaran untuk menanggung selisih harga keekonomian komoditas energi. Salah satunya seperti LPG 3 kg. “Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, dikutip Sabtu (1/11/2025).

    Purbaya lantas mencontohkan bahwa harga asli LPG 3 kg yang sebenarnya adalah sebesar Rp 42.750 per tabung. Sementara, LPG 3 kg yang disalurkan melalui pangkalan resmi Pertamina ke agen penyalur dipatok sebesar Rp 12.750 per tabung.

    Artinya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung untuk gas LPG 3 kg ini. Selain LPG 3 kg, pemerintah juga memberikan subsidi untuk harga BBM jenis Pertalite maupun Solar subsidi.

    Lantas, berapa harga LPG 3 kg yang beredar di Agen & Pangkalan?

    Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia per 7 Oktober 2025 pada salah satu pangkalan LPG di wilayah Tangerang Selatan, hingga saat ini masih diberlakukan harga jual LPG tertinggi 3 kg yakni Rp 19.000 per tabung. Hal itu seperti yang sudah ditetapkan HET (harga eceran tertinggi) di Tangerang Selatan.

    Misalnya, Pangkalan LPG Ayanih, Tangerang Selatan. Harga jual LPG 3 kg di pangkalan tersebut saat ini masih berlaku sebesar Rp 19.000 per tabung sesuai dengan arahan pemerintah. “(Harga LPG 3 kg) Rp 19.000,” ujar penjaga di pangkalan tersebut, beberapa waktu lalu.

    Sedangkan, pada level pengecer atau sub pangkalan LPG, seperti di Toko Jejen, harga jual LPG 3 kg yang berlaku sebesar Rp 22.000 per tabung. Harga tersebut sudah terhitung termasuk biaya pengantaran ke alamat pelanggan.

    “(Harga LPG 3 kg) Rp 22.000, diantar,” kata penjaga toko tempat pengecer LPG tersebut.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan data adalah hal penting dan pihaknya berpegang pada data resmi. Hal ini terkait banyak daerah yang protes data terkait dana daerah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap tidak akurat.

    “Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat kemarin.

    Purbaya menyebut kredibilitas Kemenkeu bisa dijaga dan terkait daerah berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Bendahara Negara itu meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan dobel cek untuk memastikan setiap uang yang dianggarkan dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.

    Menurut Purbaya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini banyak daerah dinilai belum bisa mengelola anggaran dengan baik.

    “Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” imbuhnya.

    Alasan Sambangi Kementerian

    Terkait kedatangan Purbaya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L), ia menyebut tujuannya untuk menanyakan penyerapan APBN yang masih rendah dan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.

    Purbaya mengatakan pengelolaan APBN harus berjalan optimal baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian uang yang dialokasikan dipakai dan berdampak semaksimal mungkin untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya aktif mendatangi beberapa K/L sejak dilantik jadi Bendahara Negara per 8 September 2025. Beberapa yang sudah didatangi di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Pemerintah rencananya akan menarik anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    (aid/hns)

  • Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Daerah Ramai-ramai Protes Data Kemenkeu Tak Akurat, Begini Jawaban Purbaya

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan data adalah hal penting dan pihaknya berpegang pada data resmi. Hal ini terkait banyak daerah yang protes data terkait dana daerah di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dianggap tidak akurat.

    “Ketika saya atau Kemenkeu bicara tentang dana di daerah, banyak sekali daerah yang protes dan agak sedikit menyalahkan Kemenkeu dengan data yang tidak akurat. Tapi kita selalu berpegang pada data yang resmi dan sudah dicek berkali-kali,” kata Purbaya dalam Upacara Hari Pemuda ke-97 dan Hari Oeang ke-79 dikutip dari YouTube Kemenkeu, Jumat kemarin.

    Purbaya menyebut kredibilitas Kemenkeu bisa dijaga dan terkait daerah berada di bawah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Askolani. Bendahara Negara itu meminta seluruh anak buahnya untuk melakukan dobel cek untuk memastikan setiap uang yang dianggarkan dibelanjakan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saya minta teman-teman semua juga ke depan melakukan hal yang sama, cek dobel cek, cek dobel cek, pastikan uang dibelanjakan tepat waktu, tepat sasaran dan pastikan setiap rupiah yang kita berikan atau alokasikan untuk anggaran digunakan secara semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat,” tuturnya.

    Menurut Purbaya, seluruh jajaran Kemenkeu harus bekerja sama dengan semua stakeholder agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat. Saat ini banyak daerah dinilai belum bisa mengelola anggaran dengan baik.

    “Kalau kita beberapa minggu terakhir kan kelihatan ada daerah-daerah yang belum bisa mengelola anggarannya dengan baik, untuk itu ke depan Kemenkeu harus lebih proaktif, mungkin kita akan mengajarkan mereka bagaimana mengelola anggaran dan membelanjakan anggarannya dengan baik. Jadi nanti pak Askolani dan teman-teman ada tugas tambahan lagi kelihatannya,” imbuhnya.

    Alasan Sambangi Kementerian

    Terkait kedatangan Purbaya ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L), ia menyebut tujuannya untuk menanyakan penyerapan APBN yang masih rendah dan bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing K/L.

    Purbaya mengatakan pengelolaan APBN harus berjalan optimal baik di pusat maupun daerah. Dengan demikian uang yang dialokasikan dipakai dan berdampak semaksimal mungkin untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    “Ketika saya datang (ke) kementerian-kementerian, untuk menanyakan penyerapan APBN mereka, bukan untuk mengganggu kebijakan masing-masing kementerian, tapi untuk memastikan bahwa uang yang kita alokasikan dipakai semaksimal mungkin dan berdampak semaksimal mungkin juga untuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Purbaya aktif mendatangi beberapa K/L sejak dilantik jadi Bendahara Negara per 8 September 2025. Beberapa yang sudah didatangi di antaranya Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Pemerintah rencananya akan menarik anggaran dari K/L yang realisasinya masih rendah untuk dialihkan ke program lain. Para K/L tersebut diberikan waktu hingga akhir Oktober 2025 untuk menggenjot realisasi belanjanya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Pertalite, Bukan Rp10.000 per Liter

    Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Pertalite, Bukan Rp10.000 per Liter

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan secara blak-blakan mengenai harga keekonomian dari produk Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi Pertalite (RON 90).

    Ia menilai harga Pertalite saat ini belum mencerminkan harga keekonomian sesungguhnya. Adapun, pemerintah menetapkan harga jual Pertalite sebesar Rp 10.000 per liter, tidak berubah sejak 3 September 2022 lalu.

    “Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi,” kata Purbaya saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Ia pun menyebut, harga BBM jenis Pertalite sebelum diberikan subsidi sebetulnya sebesar Rp 11.700 per liter. Artinya, pemerintah harus menanggung selisih Rp 1.700 per liter agar harga BBM yang diterima masyarakat dapat mencapai Rp 10.000 per liter.

    Per 1 Oktober 2025, PT Pertamina (Persero) resmi memberlakukan harga terbaru BBM non subsidi di SPBU miliknya. Pertamax RON 92 masih sama yakni Rp 12.200 per liter. Tak terkecuali harga Pertamax Turbo yang dibanderol Rp 13.100 per liter pada Oktober 2025.

    Harga BBM jenis Pertamina Dex justru naik menjadi Rp 14.000 per liter dari yang sebelumnya Rp 13.850 per liter pada September 2025. Adapun Dexlite juga naik Rp 100 per liter menjadi Rp 13.700 per liter dari sebelumnya Rp 13.600 per liter pada September lalu.

    (fsd/fsd)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    Purbaya: Uang Daerah Parkir di Deposito, Pejabat Dapat Fee dari Bank, Ekonomi Tidak Berputar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Negeri ini selama sepuluh tahun menambah utang lebih dari tujuh ribu triliun, dikorupsi tiga ribu triliun, dan anehnya kok tidak bisa bayar cicilan bunga tiga ratus triliun.

    Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibir Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa. Tidak pakai diksi akademik, tidak dibungkus eufemisme teknokratik. Hanya kalimat lugas, tapi cukup untuk membuka ruang kuliah ekonomi terbesar di republik ini.

    Anggota DPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai selama bertahun-tahun, ekonomi di negeri ini adalah bahasa kasta atas. Kata “defisit” terdengar seperti ancaman kiamat. Kata “surplus” seolah kabar gembira, meski rakyat tak pernah tahu surplus itu mampir ke dapur siapa.

    “Namun tiba-tiba, dinding menara itu retak. Sebuah nama – Purbaya menendang pintu menara gading itu dari dalam, membuka ruang dialog di bawah. Kalimatnya terasa seperti “kebocoran kebenaran” dari ruang steril kekuasaan. la bukan sedang membakar, tapi menyalakan. Bukan sedang menyerang, tapi menggugah,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (31/10).

    Menurut mantan Ketua MPR RI itu, begitulah efek domino literasi. Rakyat mulai menghitung. Bukan lagi sekadar mengeluh harga sembako, tapi menelusuri kenapa anggaran tak sampai.

    “Semua belajar, semua bicara. Freire menyebutnya conscientização kesadaran kritis yang membuat rakyat tak lagi pasif, tapi partisipatif dan mampu membaca kekuasaan,” jelas Bamsoet.

    Ia menegaskan, Purbaya telah membuka kotak pandora yang selama ini dibiarkan tertutup. Purbaya menjelaskan dengan bahasa yang tak bisa disangkal: uang daerah yang parkir di deposito itu seperti mobil dinas yang diparkir di garasi tanpa kunci. Secara formal diam, tapi sebenarnya bisa dikendarai siapa saja. Pejabat dapat fee dari orang bank, uang rakyat tetap diam, ekonomi tidak berputar.