Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Pemerintah telah Salurkan Rp20 Triliun BLT Kesra Rp900.000

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah telah mulai mencairkan stimulus ekonomi tambahan bagi masyarakat untuk kuartal IV/2025 dalam bentuk bantuan langsung tunai sementara (BLTS) Kesra. Penyaluran BLT telah mencapai sekitar Rp20 triliun. 

    Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal IV/2025, Senin (3/11/2025). 

    BLT yang diumumkan pada Oktober 2025 itu menyasar kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Penyalurannya telah dilakukan secara bertahap dan secara keseluruhan ditargetkan pada pekan kedua November 2025. 

    “Setiap KPM menerima total Rp900.000, jadi Rp300.000 setiap bulan. Sekarang sudah hampir Rp20 triliun tersalurkan,” ujar Purbaya di kantor Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025). 

    Purbaya memaparkan bahwa pemerintah sebelumnya telah menyalurkan delapan program akselerasi ekonomi pada September 2025 dengan total anggaran Rp15,6 triliun. Pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi atau fresh graduates maksimal satu tahun. 

    Kedua, perluasan pembebasan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 atau ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata. 

    Ketiga, bantuan pangan untuk Oktober dan November 2025. Keempat, diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja yang bukan penerima upah seperti pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan, sopir serta kurir selama enam bulan. 

    Kelima, program manfaat layanan tambahan perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Keenam, program padat karya tunai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. 

    Ketujuh, program deregulasi sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025. Kedelapan, program perkotaan berupa pilot project di Jakarta untuk perbaikan kualitas permukiman serta penyediaan platform pemasaran untuk gig economy. 

    Selepas 2025, pemerintah juga melanjutkan empat program insentif ekonomi pada 2026. Pertama, perpanjangan periode pemberian PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai dengan 2029. 

    Kedua, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Ketiga, perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerja industri padat karya. Keempat, program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima BPU. 

    Di luar itu, pemerintah juga menyalurkan lima program penyerapan tenaga kerja meliputi: operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; replanting perkebunan rakyat; Kampung Nelayan Merah Putih; revitalisasi tambak Pantura; serta modernisasi kapal nelayan. 

    “Stimulus yang lain adalah insentif PPN DTP atas penjualan rumah dengan harga hingga Rp5 miliar untuk bagian harga sampai dengan Rp2 miliar sebesar 100% diperpanjang hingga 31 Desember 2027,” pungkas Purbaya.

  • DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    DPD Minta Purbaya Cari Solusi Penguatan Fiskal Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite IV DPD Ahmad Mawardi meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelaksanaan Undang-Undang No. 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) benar-benar memperkuat kapasitas fiskal daerah.

    Ahmad menilai beleid tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan fundamental, meski sudah lebih dari dua tahun berlaku. Padahal menurutnya, UU HKPD menjadi tonggak penting reformasi sistem fiskal nasional yang bertujuan menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil, efisien, dan akuntabel.

    Hanya saja, dia mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah belum menunjukkan peningkatan signifikan, sementara ketergantungan terhadap transfer pusat masih tinggi.

    “Basis data wajib pajak lemah, kepatuhan rendah, dan infrastruktur digital belum merata,” ujar Ahmad dalam rapat kerja bersama Purbaya dan jajaran di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Dia juga menyoroti pengelolaan dividen BUMN oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang turut mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD). Senator itu menilai efisiensi dan transparansi entitas tersebut perlu diperkuat agar hak daerah dari PNBP dapat tersalurkan secara proporsional.

    Selain itu, Ahmad menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2025 yang mengatur pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat kepada daerah sebagai turunan UU HKPD. Kebijakan ini, katanya, penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai instrumen ekonomi daerah dan mendukung kemandirian fiskal.

    Ahmad juga meminta kejelasan mekanisme percepatan realisasi dana transfer ke daerah (TKD) yang masih tertahan di perbankan daerah, serta penyelesaian dana kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun anggaran 2023–2024.

    Dia menekankan Pemda sangat memerlukan dana tersebut, terlebih terjadi pemangkasan TKD besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    “Ini juga menjadi aspirasi dari kepala daerah bagi kita. Ini [dana kurang bayar percepatan transfer TKD] merupakan utang pusat ke daerah dan bagaimana mekanisme ini, kapan bisa daerah menikmati ketika TKD daerah ini dikurangi,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengapresiasi kebijakan penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendorong kredit di daerah. Hanya saja, Ahmad menilai pertumbuhan kredit belum signifikan.

    “Kenapa tidak seperti itu, tidak seperti yang kita harapkan? Padahal kebijakan Pak Menteri sudah luar biasa,” tanyanya ke Purbaya sambil menutup pernyataannya.

  • Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jonan sebut tak bahas polemik Kereta Cepat saat bertemu Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto selama dua jam, sama sekali tidak membahas proyek kereta cepat.

    Jonan menjelaskan bahwa agenda pertemuan yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin itu, murni berupa diskusi dan tukar pikiran mengenai sejumlah program pemerintahan yang dijalankan Presiden Prabowo.

    “Saya nggak tahu ya, soal Whoosh sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, nggak,” kata Jonan saat ditanya topik pembahasan terkait kereta cepat atau whoosh kepada wartawan.

    Dia mengatakan bahwa dirinya juga tidak diminta memberikan masukan apa pun terkait wacana perpanjangan jalur kereta cepat hingga Surabaya.

    “Nggak ada, saya sudah pensiun, saya nggak akan menyampaikan pendapat lah,” ujarnya.

    Meski enggan mengomentari isu-isu strategis seperti tenor utang proyek kereta cepat atau pengelolaannya, Jonan tetap memberikan apresiasi terhadap inovasi di sektor transportasi.

    “Saya pikir, mestinya beliau pasti punya kebijakan sendiri mengenai ini. Whoos sendiri secara operasional bagus. Soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri ke Presiden, karena tadi nggak dibahas,” ujarnya.

    Pemerintah tengah menyoroti polemik pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

    Pada hari ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, untuk melaporkan perkembangan sektor infrastruktur sekaligus meminta arahan langsung terkait solusi atas permasalahan utang proyek tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah membahas isu utang Kereta Cepat dalam rapat terbatas bersama jajaran ekonomi, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

    Dalam pertemuan itu, Presiden meminta tim ekonominya menyiapkan berbagai opsi penyelesaian utang, seperti perpanjangan masa pinjaman atau skema pembayaran alternatif, agar tidak menimbulkan gejolak bagi perekonomian nasional.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Imam Budilaksono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Jakarta –

    Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah. Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    Hal itu diungkapkan olehnya saat Rapat Kerja Komite IV DPD RI Kompleks DPD RI, hari ini. Turut hadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” kata Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (3/11/2025).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Oleh karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik. Menurutnya, hal itu dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

    “Daerah yang memiliki kredibilitas fiskal seharusnya diberi ruang untuk membiayai dirinya sendiri. Instrumen seperti municipal bond bisa menjadi jalan tengah antara kemandirian dan akuntabilitas. Dengan begitu, fiskal nasional tidak hanya disiplin, tetapi juga hidup dan produktif,” tuturnya.

    Selain itu, Tamsil mengingatkan bahwa keadilan fiskal harus tetap menjadi kompas utama kebijakan pusat. Ia menyoroti pentingnya proporsi Transfer ke Daerah (TKD) yang adil dan tepat sasaran sebagai instrumen pemerataan produktivitas, bukan sekadar distribusi anggaran.

    “Keadilan fiskal bukan hanya soal pembagian angka, tapi pembagian kesempatan untuk tumbuh. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan dalam satu nadi. Ketika fiskal pusat kuat dan daerah berdaya, maka kemakmuran nasional akan tumbuh dari akar,” ujarnya.

    Tamsil menegaskan komitmen DPD RI untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memastikan arah kebijakan fiskal nasional berjalan dengan moral keadilan. Dia menilai kerja sama antara DPD RI dan Kementerian Keuangan menjadi krusial untuk mengawal keseimbangan antara disiplin fiskal dan pemerataan ekonomi.

    “Kami mendukung penuh langkah Pak Purbaya dalam membangun fiskal yang berani dan berpihak. Tetapi kami juga ingin memastikan agar keberanian fiskal ini menumbuhkan daerah. Karena sejatinya, keadilan fiskal adalah nafas bagi kemakmuran bangsa,” ungkap Tamsil.

    Sementara itu, Purbaya menyampaikan belum bisa menyampaikan banyak hal terkait pertemuan dengan DPD. Pasalnya, sejak ditunjuk jadi Menkeu, raker hari ini merupakan pertemuan pertama dengan DPD.

    Terkait realokasi anggaran yang tidak terserap, Purbaya menekankan bahwa kementerian yang dipimpin menjalankan kebijakan yang perlu, dalam hal ini adalah memastikan anggaran digunakan maksimal. Dia mengklaim pemerintah memberi bantuan tambahan untuk mendorong ekonomi lebih cepat.

    “Saya baru mau mulai diskusi dengan DPD. Jadi belum bisa ceritain tentang diskusinya. Kemudian perkembangan yang terjadi seperti apa di kementerian di anggaran kita,” tutup Purbaya.

    (akd/akd)

  • Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Kompak Prediksi Ekonomi 2025 RI Tumbuh di Atas 5%

    Menkeu Purbaya dan Gubernur BI Kompak Prediksi Ekonomi 2025 RI Tumbuh di Atas 5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada 2025. 

    Pada konferensi pers hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025), Purbaya menyebut perkiraan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 sebesar 5,2% YoY. Perkiraan itu sejalan dengan target pemerintah. 

    “Kalau proyeksi akhir tahun saya sama dengan Pak Gubernur BI, enggak beda-beda amat. Cuma taruhan saya adalah kuartal IV/2025 kami harapkan pertumbuhan ekonominya bisa di atas 5,5%,” ujarnya di kantor BI, Jakarta, Senin (3/11/2025). 

    Optimisme Purbaya itu, terangnya, dengan adanya injeksi terhadap likuiditas perekonomian senilai Rp200 triliun dari kas pemerintah. Selain itu, dengan adanya stimulus ekonomi kuartal IV/2025 yang meliputi program magang, pembebasan PPh karyawan di sejumlah sektor, hingga BLT. 

    “Harusnya sih kita bisa di atas 5,5%. Untuk saya penting karena kualitas 5,5%, katanya Presiden mau kasih hadiah tuh,” tuturnya.

    Adapun Gubernur BI Perry Warjiyo memaparkan bahwa bank sentral memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 dan kuartal IV/2025 akan lebih tinggi pada kuartal II/2025. Sebelumnya, pada tiga bulan kedua 2025 itu ekonomi tumbuh 5,12% (yoy). 

    Menurut Perry, pertumbuhan ekonomi akhir 2025 masih akan didorong oleh kinerja ekspor serta berbagai kebijakan otoritas fiskal-moneter yang mendorong pembiayaan proyek prioritas pemerintah. 

    Gubernur BI dua periode itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di atas titik tengah 4,7% sampai dengan 5,5%. 

    “Kisaran Bank Indonesia [pertumbuhan ekonomi] 4,7% sampai dengan 5,5% untuk keseluruhan tahun 2025. Kami perkirakan akan sedikit lebih tinggi di atas titik tengahnya. Jadi kawan-kawan bisa menghitunglah seperti itu,” tutur Perry pada kesempatan yang sama. 

  • DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    DPD RI minta Purbaya evaluasi mekanisme TKD agar sesuai kebutuhan riil

    Jakarta (ANTARA) – Komite IV DPD RI meminta kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengevaluasi menyeluruh terhadap formula dan mekanisme alokasi Transfer ke Daerah (TKD) agar mencerminkan kebutuhan riil daerah, serta berorientasi pada pemerataan fiskal antar wilayah.

    Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Purbaya yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung di kompleks parlemen, Jakarta, Senin. Kesimpulan itu pun dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV Novita Anakotta.

    “Kementerian Keuangan agar mencermati dan memperhatikan masukan-masukan dari Anggota DPD RI,” kata Novita.

    Menurut dia, DPD RI juga meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi regulasi dan syarat salur dalam penyaluran TKD (DAK, Dana Otsus, dan TKD lainnya) agar penyaluran lebih cepat dalam mendukung realisasi proyek infrastruktur dasar seperti sekolah, puskesmas, dan jalan.

    “Reformasi atas penyaluran harus diarahkan agar lebih fleksibel, memiliki hasil guna tinggi, dan selaras dengan prioritas daerah,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan Kemenkeu juga perlu memperkuat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga (terutama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri) agar kebijakan fiskal pusat tidak berdampak kontraktif terhadap daerah. Sinergi itu penting untuk memastikan TKD tetap berfungsi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi.

    “Komite IV DPD RI meminta Kementerian Keuangan untuk meningkatkan transparansi alokasi, guna menjaga stabilitas fiskal daerah serta efektivitas desentralisasi,” katanya.

    Untuk itu, dia meminta Kemenkeu melibatkan DPD RI selaku representasi daerah dalam menyusun berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan daerah agar DPD RI dapat memastikan bahwa kepentingan daerah telah terakomodir dengan baik.

    Dia pun menyampaikan bahwa DPD RI dan Kemenkeu sepakat untuk memperkuat sinergi kebijakan fiskal pusat-daerah, terutama dalam meningkatkan efektivitas TKD dan PAD, mempercepat belanja produktif, menjaga keseimbangan fiskal vertikal dan horisontal, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai amanat undang-undang.

    “Komite IV DPD RI meminta agar Inpres Nomor 1 Tahun 2025 serta penurunan anggaran TKD di tahun 2026, terus dipantau dampaknya terhadap daerah,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meminimumkan ketimpangan vertikal dan horisontal dalam rangka penguatan fiskal daerah, peningkatan kualitas belanja, serta sinergi pusat dan daerah.

    Kemudian pihaknya juga terus memperkuat sistem perpajakan daerah, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmonisasikan belanja pusat dan daerah.

    Dia pun memaparkan dalam grafis bahwa mayoritas wilayah-wilayah di Indonesia masih lebih memiliki anggaran belanja yang lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan.

    Dari grafis tersebut, wilayah yang memiliki anggaran pendapatan yang lebih besar dibandingkan anggaran belanja yakni wilayah Jawa. Namun hal itu, kata dia, bukan berarti daerah-daerah memiliki kondisi keuangan yang kurang baik.

    “Nanti (daerah) yang miskin yang income-nya rendah, kalau bisa dikasih lebih banyak sedikit, kalau nggak nanti kita bikin yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Saya akan minta mereka melakukan revisi DAU dan DAK-nya,” kata Purbaya.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Setelah Mafia Impor Pakaian Bekas & Baja, Purbaya Bidik Sepatu

    Setelah Mafia Impor Pakaian Bekas & Baja, Purbaya Bidik Sepatu

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membidik importir sepatu ilegal, setelah berencana memberantas importir baja ilegal dan importir pakain bekas atau balpres ilegal.

    “Nanti sebentar lagi baja, kita akan lihat baja, terus sepatu, kita akan lihat seperti itu. Yang jelas kalau barangnya ilegal kita akan tutup,” ucap Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Purbaya menjelaskan, kebijakannya ini dalam rangka menyelamatkan seluruh industri lokal yang selama ini tertekan dari gempuran impor barang-barang ilegal murah.

    Menurutnya, kebijakan ini tak lagi bisa dikesampingkan karena Indonesia masih menjadi pasar utama barang-barang impor. Terutama karena 90% kapasitas ekonomi Indonesia didorong oleh permintaan domestik.

    “Orang bilang sepatu kan bisa dipakai bagus, murah lagi buat rakyat, iya tapi merusak industri kita secara keseluruhan, negara kita kan,” ujar Purbaya.

    “90% domestic demand, kalau kita buka semua untuk barang-barang produksi asing tadi, yang ilegal, pasar kita dikuasai asing, apa kita mau begitu? nanti kita komplain lagi, enggak ada kerjaan, enggak ada ini-itu,” paparnya.

    Purbaya mengaku sudah menargetkan sejumlah pelaku yang selama ini menjadi penentang utama kebijakannya. Ia menganggap sudah ada importir ilegal yang mulai bersuara menentang kebijakannya.

    “Sebagian pemain yang diuntungkan ribut, saya sih gampang jawabnya, siapa yang paling keras protesnya itu saya tangkap duluan, karena berarti dia dalang di belakangnya. Ini sudah banyak komentar kan, mereka harus hati-hati karena saya lihat satu-satu, saya perintahkan orang bea cukai periksa mereka satu-satu,” tutur Purbaya.

    Purbaya menekankan, kebijakan pemberantasan pelaku impor barang-barang ilegal yang menganggu iklim usaha domestik ini semata untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

    “Kecuali saya punya bisnis pesaingnya berarti saya punya urusan sendiri untuk keuntungan saya, tapi kan ini enggak, kebijakannya untuk kebijakan nasional,” kata Purbaya.

    (arj/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi Dipengaruhi 80 Persen Pasar Domestik, Menkeu Purbaya Tak Peduli Gonjang Ganjing Ekonomi Global

    Ekonomi Dipengaruhi 80 Persen Pasar Domestik, Menkeu Purbaya Tak Peduli Gonjang Ganjing Ekonomi Global

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekuatan permintaan (demand) domestik tetap menjadi kunci perekonomian nasional.

    Dia menegaskan, kekuatan domestik demand Indonesia berada sekitar 90 persen, sedangkan global hanya pengaruhnya sekitar 10 persen.

    “Kalau ekspor mungkin 20 persen. Let’s say 20 persen, jadi kita masih 80 persen menguasai arah ekonomi kita,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (3/11).

    Menurut Purbaya, jika melihat perekonomian global, maka sering mendengar ekonomi global hancur dari beberapa tahun yang lalu.

    Semua pihak merasa ketakutan dibayang-bayangi kehancuran ekonomi global, namun ketidakpastian global selalu ada.

    “Setiap tahun ketidakpastian dunia selalu datang dari sisi mana pun,” katanya.

    Purbaya menuturkan selama 25 tahun dirinya sebagai ekonom dirinya selalu menghadapi hal itu. Akhirnya dia menyimpulkan ketidakpastian global ini selalu terjadi.

    “Jadi yang paling pintar, yang paling bagus bagi saya adalah menentukan kebijakan dalam negeri yang baik. Walaupun ekonomi global gonjang ganjing, kami tidak peduli,” kata Purbaya.

    Kebijakan ekonomi di dalam negeri ada di tangan Indonesia sendiri, karena 80 persen dipengaruhi pasar domestik.

    Purbaya mengatakan bahwa situasi perekonomian global ternyata tidak sejelek yang diperkirakan banyak orang.

    “Bank Dunia (World Bank) proyeksi pertumbuhan global pada tahun 2025 masih tumbuh 2,3 persen, dan tahun depan diproyeksikan akan lebih baik 2,4 persen. Kemudian, likuiditas di pasar global juga lebih longgar,” ungkapnya. (fajar)

  • Purbaya Gembar-gembor Indonesia Tidak Gelap: Jangan Takut!

    Purbaya Gembar-gembor Indonesia Tidak Gelap: Jangan Takut!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menekankan ekonomi Indonesia saat ini berada di jalur yang semakin kuat dan positif di tengah ketidakpastian global.

    Purbaha menyampaikan optimismenya terhadap arah pertumbuhan ekonomi nasional yang kian membaik berkat pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.

    “Jangan takut dengan prospek ekonomi kita ke depan. Uncertainty global selalu ada, tapi selama kita bisa me-manage kebijakan ekonomi domestik dengan baik, kita akan tetap tumbuh dengan baik. Dengan langkah-langkah yang sama yang akan kita lakukan ke depan, harusnya ekonomi akan semakin cepat,” kata Purbaya dalam sesi diskusi bersama jurnalis dan masyarakat di ajang IdeaFest 2025, Jakarta pada Minggu (2/11).

    Optimisme tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah dalam memperkuat permintaan domestik yang menjadi penggerak utama ekonomi nasional.

    “Sekitar 80–90 persen pertumbuhan Indonesia bersumber dari aktivitas ekonomi dalam negeri, sehingga kestabilan kebijakan fiskal dan dorongan belanja pemerintah menjadi kunci penting menjaga momentum pertumbuhan,” tegasnya.

    Kinerja ekonomi yang solid juga tercermin dari meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan kondisi pasar.

    Berdasarkan survei indeks kepercayaan konsumen yang, persepsi masyarakat terhadap perekonomian nasional menunjukkan tren membaik dalam dua bulan terakhir.

    Purbaya menggarisbawahi bahwa fondasi ekonomi Indonesia berada di jalur yang tepat. Dengan pengelolaan kebijakan yang hati-hati, efisiensi belanja publik, dan semangat optimisme, pemerintah yakin dapat membawa Indonesia menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan inklusif di tahun-tahun yang akan datang. (Pram/fajar)

  • Purbaya Siap Beri Pinjaman ke Pemda dengan Bunga Rendah: 0,5%

    Purbaya Siap Beri Pinjaman ke Pemda dengan Bunga Rendah: 0,5%

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap memberikan pinjaman bunga rendah di level 0,5% untuk pemerintah daerah (Pemda), sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025.

    Lewat PP tersebut, pemerintah pusat kini dapat memberi pinjaman ke Pemda, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Purbaya menjelaskan selama ini pemerintah pusat sebenarnya sudah memberikan pinjaman ke Pemda lewat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang merupakan BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Dia pun mendorong PT SMI kembali menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam implementasi PP 38/2025.

    “SMI kan lebih profesional nilainya dibanding pemerintah. Pemerintah kan enggak bisa masuk ke sana untuk nilai level komersial dari investasinya, dari proyeknya. Kalau SMI kan lebih terlatih untuk itu,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

    Kendati demikian, selama ini bunga pinjaman PT SMI cukup tinggi sehingga kerap membebani keuangan Pemda. Purbaya pun meminta PT SMI menurunkan bunga pinjamannya ke level 0,5%.

    Dia mencatat PT SMI memiliki keuangan yang bagus. Selain itu, Purbaya siap menambahkan Rp3 triliun ke PT SMI agar bisa disalurkan ke Pemda pada kuartal IV/2025.

    “Jadi daerah enggak usah khawatir, kalau proyeknya bagus, dan SMI menerima, kita akan jalankan bunga yang lebih rendah dari yang sekarang, dia minta 0,5%, kita kasih 0,5%,” ungkapnya.

    Mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingin pemerintah pusat seakan sekadar ingin mencari untung dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, dia ingin bunga pinjaman ke Pemda ditetapkan rendah.

    “Untuk saya, uang pemerintah bukan untuk cari bunga, harusnya memaksimalkan pertumbuhan daerah supaya ekonomi daerah jalan,” tutupnya.

    Pemda Minta Bunga Rendah

    Sebelumnya, Pemda menilai pelaksanaan skema pinjaman pusat ke daerah (Pemda) seperti yang diatur dalam PP 38/2025 akan lebih bermanfaat apabila disertai dengan bunga penjaminan yang rendah, di bawah 3%.

    PP 38/2025 sendiri keluar di tengah pemangkasan transfer ke daerah (TKD) besar-besaran pada tahun depan. Adapun, TKD turun Rp226,9 triliun atau sekitar 24,7% dari Rp919,9 triliun (APBN 2025) menjadi Rp692,995 triliun (APBN 2026).

    Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai PP 38/2025 memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, kebijakan ini membuka akses pembiayaan baru bagi proyek-proyek vital; di sisi lain, kebijakan itu berpotensi menambah beban fiskal terutama bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas.

    “PP 38/2025 ini seperti tombak bermata dua buat daerah,” ujar Masinton kepada Bisnis, Rabu (29/10/2025).

    Wakil ketua umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini menjelaskan skema pinjaman langsung dari pemerintah pusat ke Pemda dapat menjadi alternatif pembiayaan strategis untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan. Apalagi, sambungnya, selama ini sektor infrastruktur dan pelayanan publik menghadapi keterbatasan akses pembiayaan komersial.

    Hanya saja, ketentuan dalam PP tersebut mengatur bahwa pengembalian pinjaman dilakukan melalui pemotongan dana transfer ke daerah seperti dana alokasi umum (DAU) atau dana bagi hasil (DBH) pada tahun-tahun berikutnya.

    Skema itu, menurut Masinton, perlu diwaspadai agar tidak memperberat kemampuan fiskal daerah terutama bagi pemerintah daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah.

    “Beban pemerintah daerah bisa menjadi lebih berat dari kondisi saat ini,” wanti-wantinya.

    Dia mencontohkan, Kabupaten Tapanuli Tengah pernah memperoleh pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) pada 2021 senilai Rp70 miliar dengan bunga 6,19% dan tenor delapan tahun. Hingga kini, sambungnya, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih membayar cicilan pokok utang sekitar Rp11 miliar per tahun.

    Oleh sebab itu, dia mendorong agar pemerintah pusat menetapkan bunga rendah agar tujuan PP 38/2025 untuk memperluas akses pembiayaan daerah dapat tercapai tanpa menimbulkan risiko fiskal yang berlebihan pada masa berikutnya.

    “Pemerintah daerah dan BUMD akan lebih terbantu apabila bunga pinjaman dari pemerintah pusat bisa ditekan lebih rendah di bawah 3%,” ungkap Masinton.