Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Respons Menkeu Purbaya Soal Isu China akan Hancur: Saya Enggak Percaya

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak terkait potensi krisis ekonomi di China. 

    Ia menilai, meskipun ada tanda-tanda perlambatan, perekonomian Negeri Tirai Bambu menurutnya masih cukup kuat dan memiliki instrumen yang efektif untuk mendorong pertumbuhan.

    “Saya termasuk yang nggak percaya kalo china jatuh dalam waktu dekat, bahkan kemarin saat gonjang-ganjing mereka injek uang perekonomian ratusan miliar dolar, jadi keliatannya mereka masih akan bagus,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, ditulis Selasa (4/11/2025).

    Menurut Purbaya, sistem ekonomi China yang berlandaskan pada kontrol pemerintah terhadap devisa dan suku bunga justru mempermudah mereka memberikan stimulus ke sektor riil saat diperlukan.

    Hal ini terbukti ketika pemerintah China menyuntikkan dana ratusan miliar dolar ke perekonomian saat terjadi gejolak pasar. Ia menilai langkah-langkah tersebut menunjukkan kecerdasan kebijakan ekonomi China dalam menjaga stabilitas.

    “Satu lagi China, dikhawatirkan juga, China akan hancur, mereka negara Komunis, devisa ditangan mereka bunga ditangan Pemerintah, jadi gampang saja kalau mau kasih stimulus ke perekonomian, dan selama ini indikasinya jelas mereka cukup pandai,” ujarnya.

     

  • Presiden Prabowo Tegas soal Utang Whoosh Rp 116 Triliun: Tak Usah Ribut, Saya Akan Tanggung Jawab!

    Presiden Prabowo Tegas soal Utang Whoosh Rp 116 Triliun: Tak Usah Ribut, Saya Akan Tanggung Jawab!

    Beberapa waktu lalu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, alias Whoosh.

    Menurut dia, pemerintah sedang mencari skema terbaik untuk menyelesaikan utang Whoosh senilai Rp 116 triliun. Salah satunya, meminta kelonggaran waktu pembayaran utang Whoosh.

    “Kemarin di dalam ratas itu (utang Whoosh) bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran,” jelas Prasetyo di ANTARA Heritage Center Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

    Selain itu, kata dia, Prabowo meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Perekonomian, dan CEO Danantara Rosan Roeslani untuk mencari solusi terbaik untuk melunasi utang Whoosh. Termasuk, opsi perpanjangan masa pinjaman.

    “Pak Airlangga, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, kemudian CEO Danantara, diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik,” tuturnya.

    Prasetyo menyampaikan pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan transportasi publik yang baik. Pemerintah juga berupaya memperbaiki transportasi publik lainnya di Indonesia.

    “Tidak hanya Whoosh, mulai dari transportasi kereta api yang non-kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba kita perbaiki,” kata Prasetyo.

  • Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Dana Rp 200 Triliun Tak Bergerak, Menkeu Purbaya Siap Cabut dari Bank ‘Lemot’

    Sebelumnya diwartakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, menyoroti masih rendahnya penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana hingga Rp 200 triliun untuk memperkuat permodalan dan mendorong pemulihan ekonomi di sektor tersebut. Namun, kenyataannya, pertumbuhan kredit UMKM masih tertinggal dibandingkan sektor lain dalam industri keuangan.

    “Memang pertumbuhan dari segi industri dan juga permintaan dan ekonomi di lapis yang dilayani oleh kelompok UMKM sampai belakangan ini memang lebih rendah daripada rata-rata,” kata Mahendra saat ditemui usai menghadiri acara FEKDI dan IFSE 2025, di JCC, Jakarta, Kamis (30/10/2025).

    Menurut Mahendra, perlambatan ini mencerminkan lemahnya permintaan dari sisi industri maupun pelaku ekonomi kecil yang menjadi target utama program pembiayaan.

    Meskipun begitu, Mahendra optimistis bahwa tren perbaikan mulai terlihat di sektor riil. Ia menyebut beberapa indikator menunjukkan adanya pemulihan permintaan kredit, khususnya dari UMKM yang bergerak di sektor perdagangan dan manufaktur kecil.

    “Tapi kita sudah mulai melihat adanya pemulihan di sektor riil yang terkait dengan pembiayaan UMKM itu sendiri kita harapkan bisa membaiknya,” ujarnya

  • Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Pemkab Bojonegoro Siapkan Silpa Rp3,7 T untuk Bansos dan Pembangunan Desa di 2026

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan strategi fiskal besar dengan memasang sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) 2025 mencapai sekitar Rp3,7 triliun. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program bantuan sosial (bansos) dan pembangunan desa pada tahun anggaran 2026.

    Wakil Bupati (Wabup) Bojonegoro, Nurul Azizah, menjelaskan bahwa tingginya Silpa 2025 merupakan langkah antisipatif menghadapi berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas tahun depan. Berdasarkan perhitungan Pemkab, Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari pemerintah pusat diperkirakan turun 30 persen dari APBD, atau sekitar Rp1,2 triliun.

    “Angka Silpa yang tinggi menjadi bagian dari strategi Pemkab dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran 2026, terutama karena DBH Migas berkurang cukup signifikan,” ujar Nurul Azizah.

    Mantan Sekretaris Daerah Bojonegoro itu merinci bahwa DBH Migas tahun 2025 sebesar Rp4,5 triliun akan berkurang menjadi Rp3,3 triliun di tahun 2026. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp1,68 triliun, termasuk kontribusi dari empat RSUD swadana senilai kurang lebih Rp563 miliar. Dengan proyeksi tersebut, pendapatan tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp3,7 triliun, terdiri dari DBH Migas Rp3,3 triliun dan PAD murni sekitar Rp400 miliar.

    “Dengan adanya perkiraan pendapatan 2026 yang defisit, maka perlu dukungan dari Silpa 2025,” jelasnya.

    Nurul menegaskan bahwa Silpa tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pemerataan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dana itu akan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), pengadaan mobil siaga desa, pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, program Universal Health Coverage (UHC), serta beasiswa pendidikan bagi pelajar Bojonegoro guna mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Kami menyiapkan dengan matang untuk pembangunan berkelanjutan, dan untuk kepentingan serta kebermanfaatan masyarakat,” tegasnya.

    Dalam Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang Bersifat Khusus Pengadaan Mobil Siaga Desa Tahun Anggaran 2025, di Partnership Room Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (28/10/2025), Wabup juga memaparkan komposisi belanja APBD 2026.

    Belanja daerah tersebut mencakup belanja pegawai sekitar Rp2,7 triliun, dana abadi migas (cadangan) Rp500 miliar, premi UHC (BPJS Kesehatan) bagi pekerja rentan Rp37 miliar, beasiswa pendidikan masyarakat Bojonegoro Rp39 miliar, serta Alokasi Dana Desa (ADD).

    Ia menambahkan, Pemkab Bojonegoro melakukan efisiensi anggaran pada pos perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan proyek yang belum bisa dilaksanakan karena kendala perizinan, seperti rencana pembangunan tebing sungai dari BBWS Bengawan Solo.

    “Tujuannya menjaga serapan agar terkendali dan menciptakan Silpa produktif untuk mendukung APBD 2026,” tandas Nurul Azizah.

    Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan wujud kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah agar program prioritas masyarakat tetap berjalan meski terjadi perubahan fiskal nasional. “Fokus utamanya adalah pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kas daerah sebagai “celengan”. Peringatan ini muncul karena masih besarnya dana mengendap atau saldo Silpa di sejumlah daerah, termasuk Bojonegoro.

    Daerah penghasil migas itu tercatat masih memiliki sisa anggaran fantastis hingga Rp3 triliun di akhir tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi dari pemerintah pusat mendorong agar dana surplus tersebut diarahkan untuk pembiayaan produktif yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. [lus/beq]

  • Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    Tamsil Linrung Ajak Menkeu Purbaya Supervisi Kemandirian Fiskal Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung mengajak Kementerian Keuangan memperkuat arah kebijakan fiskal nasional agar lebih produktif dan berorientasi pada kemandirian daerah.

    Dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Tamsil menegaskan bahwa arsitektur APBN harus mencerminkan keseimbangan antara moral kekuasaan dan keberlanjutan ekonomi rakyat.

    “Arsitektur APBN adalah cerminan moral kekuasaan. Saya mengapresiasi gebrakan revolusioner Pak Purbaya yang sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo, memperbesar keberpihakan anggaran ke daerah yang langsung ke rakyat dan menggerakkan produktivitas nasional,” ujar Tamsil di Kompleks DPD RI, Senin (3/11).

    Tamsil menilai arah kebijakan fiskal Menkeu Purbaya sudah berada di jalur yang benar. Namun, efektivitasnya bergantung pada kemampuan daerah memanfaatkan ruang fiskal yang ada.

    Karena itu, diperlukan supervisi kebijakan untuk mendorong kemandirian fiskal, agar desentralisasi keuangan benar-benar menghasilkan kreativitas dan produktivitas, bukan ketergantungan.

    “Sebagai perwakilan daerah, kami merasakan denyut kehidupan di lapangan yang sering kali tidak terjangkau oleh pusat. Daerah memerlukan bimbingan, bukan sekadar transfer. Diperlukan supervisi yang konstruktif bagi kemandirian fiskal daerah, agar setiap rupiah menghidupkan ekonomi rakyat, bukan hanya menutup beban administratif,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya memperkuat inovasi pembiayaan pembangunan daerah melalui skema pembiayaan publik, sehingga dapat menstimulasi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik secara mandiri dan akuntabel.

  • Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu

    Ini Jawaban Purbaya soal IKN yang Dicap Media Asing Bakal Jadi Kota Hantu
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal pemberitaan media asal Inggris, The Guardian yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi kota hantu.
    Purbaya mengatakan bahwa pemberitaan dari media asing kerap salah dan mengajak masyarakat untuk tidak mudah mempercayainya.
    “Jadi jangan denger prediksi orang luar, sering salah kok,” ujar Purbaya di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/11/2025).
    Ia juga meyakini, pembangunan IKN yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu masih terus berjalan.
    Bahkan, pemerintah sudah menyetujui bahwa swasta boleh membangun perumahan di sana.
    “Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus. Tapi nggak seperti yang (diberitakan media asing), ikutin sama Pak Presiden aja seperti apa,” ujar Purbaya.
    Humas Otorita IKN/Setyawan Ibu Kota Nusantara (IKN).
    Surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
    Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, ”
    Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city
    ’” (Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi ‘kota hantu’).
    Mereka menggambarkan ibu kota baru Indonesia itu berada di tengah-tengah hutan. “Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, seolah muncul entah dari mana”, bunyi artikel itu.
    Meski berada di tengah hutan Kalimantan Timur, bangunan gedung-gedung futuristik dan jalanan sudah berdiri kokoh.
    Sayangnya, gedung-gedung dan jalan raya itu kosong. Hanya terlihat beberapa tukang kebun dan wisatawan yang penasaran. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto hingga kini sama sekali belum pernah berkunjung ke IKN.
    Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Purbaya Tak Was-was Dunia Kacau: Kita Dagang Untung Terus

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tak khawatir berbagai tekanan ekonomi global yang terjadi saat ini mengganggu aktivitas ekspor Indonesia. Mulai dari perlambatan ekonomi global, perang tarif dagang, hingga konflik geopolitik yang terus terjadi di dunia.

    Purbaya mengatakan, sepanjang tahun ini, ekspor Indonesia bahkan masih terus mengalami pertumbuhan di tengah berbagai faktor yang memicu ketidakpatian ekonomi global itu. Menyebabkan neraca perdagangan konsisten dalam posisi yang surplus.

    “Kalau kita lihat, export kita year to date tumbuhnya 45% lebih dibanding tahun lalu. Surplusnya tumbuhnya 50%. Artinya kita untung banyak,” kata Purbaya saat rapat kerja di Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau keadaan begitu, yasudah kita bandel aja supaya globalnya uncertain terus, karena berarti kita dagangnya untung,” ucap Purbaya.

    Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik kemarin memang masih mencatat pertumbuhan kinerja ekspor Indonesia per September 2025. Pada bulan itu, ekspor tumbuh 11,41% (yoy/year on year) menjadi US$24,68 miliar.

    Peningkatan ekspor secara tahunan dipicu oleh ekspor nonmigas yang naik 12,79% (yoy) pada September 2025. Adapun, komoditas yang meningkat utamanya adalah emas dan permata yang naik 5,66% (yoy).

    Masih moncernya kinerja ekspor itu membuat neraca perdagangan pada bulan September 2025 mengalami surplus sebesar US$ 4,34 miliar. Ini adalah surplus Indonesia dalam 65 bulan beruntun.

    Surplus yang terus berlanjut hingga September 2025 ini disebabkan oleh kinerja ekspor yang masih lebih tinggi dari impor, yakni US$ 24,68 miliar, dibandingkan US$ 20,34 miliar.

    Terus tumbuhnya kinerja ekspor ini pun menjadi salah satu penyebab Bank Indonesia meramal ekonomi Indonesia akan terus mengalami perbaikan pada periode sisa tahun ini.

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 akan melaju lebih tinggi dibanding kuartal II-2025 yang sebesar 5,12% secara tahunan atau year on year (yoy).
    Perry menuturkan, laju pertumbuhan kuartal III-2025 yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Oktober 2025 masih akan ditopang oleh kinerja moncer ekspor.

    “Jadi dengan tren kuartal III akan lebih tinggi dari kuartal II, dan kuartal IV lebih tinggi dari kuartal III,” kata Perry dalam konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (3/11/2025).

    Perry mengatakan, untuk kuartal IV-2025 pun, laju pertumbuhan juga masih akan lebih tinggi dari catatan kuartal III-2025 nanti.

    Proyeksi ini membuat Perry percaya diri memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di titik atas dari rentang perkiraan BI 4,7% sampai dengan 5,5%.

    “Terutama didorong oleh kinerja ekspor yang masih sangat bagus dan juga berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong kredit dan pembiayaan,” paparnya.

    “Serta beberapa implementasi proyek prioritas pemerintah, ketahanan pangan, energi, serta paket kebijakan ekonomi, termasuk bansos yang akan disalurkan kuartal IV ini,” tegas Perry.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap pelemahan ekonomi negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan China, tak akan banyak memberi efek tekanan ke ekonomi Indonesia.

    Ia menjelaskan, kondisi ini disebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan domestik, setara 90% tanpa mempertimbangkan ekspor. Sisanya, atau sekitar 10% berasal dari efek aktivitas ekonomi global, termasuk negara-negara seperti AS dan China.

    “Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita enggak peduli, kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya sekitar 10%,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let’s say 20%, kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, ketika ada pihak-pihak yang menyatakan ekonomi Indonesia akan banyak tertekan tatkala ekonomi AS melemah dari kisaran 3% ke 2%, mereka sebatas menakut-nakuti sentimen pelaku ekonomi di dalam neger.

    “Jadi ketika mereka bilang global ekonomi menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya, harusnya enggak. Dia nakut-nakutin global ancur, kita jadi susah,” tegas Purbaya.

    Demikian juga dengan China. Purbaya menegaskan, meski ekonomi China terus mengalami perlambatan dari satu dekade terakhir di level kisaran 7% hingga saat menjadi kisaran 5% tak akan serta merta membuat ekonominya hancur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia.

    Menurut Purbaya, ini karena China merupakan negara yang memiliki ideologi komunis, yakni seluruh instrumen ekonomi dikendalikan negara, mulai dari instrumen fiskal untuk memberikan stimulus, devisa, hingga moneter atau kebijakan suku bunga acuan.

    “Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Ini indikasinya kan jelas, mereka cukup pandai, dan saya termasuk enggak percaya China akan jatuh dalam waktu dekat,” tegas Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Geram Purbaya Sering Ditakut-takuti Soal AS-China: Kita Jadi Susah!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menganggap pelemahan ekonomi negara-negara dengan kapasitas ekonomi besar, seperti Amerika Serikat dan China, tak akan banyak memberi efek tekanan ke ekonomi Indonesia.

    Ia menjelaskan, kondisi ini disebabkan sebagian besar aktivitas ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh lingkungan domestik, setara 90% tanpa mempertimbangkan ekspor. Sisanya, atau sekitar 10% berasal dari efek aktivitas ekonomi global, termasuk negara-negara seperti AS dan China.

    “Sehingga walaupun global gonjang-ganjing, kita enggak peduli, kekuatan domestic demand kita sekitar 90%, global hanya sekitar 10%,” kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPD, dikutip Selasa (4/11/2025).

    “Kalau ekspor mungkin 20% lah. Let’s say 20%, kita masih 80% menguasai arah ekonomi kita,” tegasnya.

    Oleh sebab itu, Purbaya menekankan, ketika ada pihak-pihak yang menyatakan ekonomi Indonesia akan banyak tertekan tatkala ekonomi AS melemah dari kisaran 3% ke 2%, mereka sebatas menakut-nakuti sentimen pelaku ekonomi di dalam neger.

    “Jadi ketika mereka bilang global ekonomi menjadi ancaman, saya agak bingung sebetulnya, harusnya enggak. Dia nakut-nakutin global ancur, kita jadi susah,” tegas Purbaya.

    Demikian juga dengan China. Purbaya menegaskan, meski ekonomi China terus mengalami perlambatan dari satu dekade terakhir di level kisaran 7% hingga saat menjadi kisaran 5% tak akan serta merta membuat ekonominya hancur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi Indonesia.

    Menurut Purbaya, ini karena China merupakan negara yang memiliki ideologi komunis, yakni seluruh instrumen ekonomi dikendalikan negara, mulai dari instrumen fiskal untuk memberikan stimulus, devisa, hingga moneter atau kebijakan suku bunga acuan.

    “Jadi gampang aja dia kalau mau kasih stimulus ke perekonomian. Ini indikasinya kan jelas, mereka cukup pandai, dan saya termasuk enggak percaya China akan jatuh dalam waktu dekat,” tegas Purbaya.

    (arj/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    Ignasius Jonan Sangat Mungkin Ditunjuk Ganti Ponakan Luhut di Danantara

    GELORA.CO – Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus menengarai Presiden Prabowo Subianto hendak mereposisi jabatan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Hal ini disinyalir menjadi alasan Prabowo memanggil mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan ke Istana Negara.

    “Sangat mungkin Jonan diproyeksi menggantikan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer Danantara. Jonan diminta menyelesaikan utang Whoosh oleh Danantara tanpa menggunakan APBN, tetapi melalui skema business-to-business seperti disampaikan Menkeu,” kata Iskandar 

    Iskandar menyinggung pemanggilan Jonan dengan serangan psikologis yang dilakukan mantan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa karena menolak membayar utang Whoosh dengan APBN. 

    Selain itu, Luhut juga menyerang Purbaya usai mengkritik keputusan Pandu yang malah menggunakan dana milik Danantara untuk investasi di Surat Berharga Negara (SBN). Sementara, Pandu merupakan keponakan Luhut.

    “Setiap pernyataan dan langkah Purbaya sudah pasti adalah sikap dan langkah Presiden. Sementara LBP (Luhut Binsar Panjaitan) seperti menjadi orang yang paling berkepentingan setelah masalah Whoosh dibuka Purbaya. Jadi untuk menetralisir agar utang Whoosh tidak dibayar menggunakan APBN, ada kebutuhan mengganti Pandu,” tutur Iskandar.

    Di sisi lain, sebut Iskandar, Jonan tahu banyak soal proyek Whoosh bahkan sejak masih dalam tahap perencanan. Malah saat itu Jonan dipecat sebagai Menteri Perhubungan oleh Joko Widodo karena menolak pengerjaan proyek Whoosh yang kini berbuah utang sekitar Rp116-119 triliun.

    “Jonan memang bisa dianggap sosok yang pas menyelesaikan masalah Whoosh. Selain juga pengalamannya yang berhasil mengurus perkeretaapian kita. Dan saat ini KAI (PT Kereta Api Indonesia) berada di bawah pengelolaan Danantara,” tukas Iskandar.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memanggil Ignasius Jonan ke Istana Negara, Jakarta, Senin 3 Oktober 2025. Jonan dipanggil bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin.

    AHY mengungkap dipanggil untuk diminta menjelaskan persoalan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikenal Whoosh. Tak dipungkiri, belakangan proyek pembangunan Whoosh tengah menyita perhatian, salah satunya terkait beban utang tinggi yang harus dibayar tiap tahun kepada China.

    “Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta-Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya,” kata AHY usai pertemuan.

    Pertemuan berlangsung sekitar dua jam. Bobby Rasyidin mengamini Prabowo turut menyinggung soal Whoosh dalam pertemuan.

    “Beliau sedikit menyinggung bahwa ini segera dibicarakan, yang untuk kereta cepat itu,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Bobby mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Danantara dalam menyelesaikan persoalan Whoosh.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI, lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah,” pungkasnya.