Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Saya Selaku yang Tertua, Jangan Ribut

    Saya Selaku yang Tertua, Jangan Ribut

    Liputan6.com, Jakarta Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta, Kangjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan merespons mengenai adanya pernyataan bahwa yang berhak menjadi Paku Bowono (PB) XIV adalah putra termuda PB XIII yakni Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya.

    Tedjowulan mempersilakan semua pihak untuk menyampaikan pendapat tersebut. Namun dia mengingatkan bahwa dasar yang digunakan adalah aturan dari kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    “Boleh saja semua orang ngomong seperti itu, tetapi dasar yang digunakan dari Kemendagri kan ada, intinya apa. Monggo saja, tapi saya selaku yang tertua di situ,” kata Tedjowulan. Dikutip dari Antara, Kamis (6/11/2025).

    Dia juga berharap agar seluruh pihak saling menjaga situasi agar lebih kondusif.

    “Harapan saya ke depan seperti apa, jangan cuma ribut saja, enggak suka saya. Saya kan enggak pernah mau ngomong ke mana-mana, ya untuk menjaga kerukunan semua. Undang-undang ada, jangan ribut saja, nanti diambil pemerintah loh. Kita mau apa,” tuturnya.

    Dia berencana untuk segera mengumpulkan kerabat keraton untuk membahas suksesi raja Surakarta.

    “Atas dasar Keputusan Menteri Dalam Negeri, saya sebagai Maha Menteri Keraton Surakarta, dengan surutnya (meninggalnya) PB XIII diharapkan nanti saya mengumpulkan semua putra-putri PB XII dan putra-putri PB XIII untuk menata bersama-sama agar tidak terjadi friksi yang tidak baik,” ucap Tedjowulan.

    Ia mengatakan pembicaraan tersebut setidaknya akan dilakukan sampai dengan peringatan 40 hari meninggalnya raja.

    “Untuk saat ini belum, kami fokus mendoakan dulu. Perlu 40 hari,” katanya.

    Oleh karena itu melalui SK Mendagri tersebut, ia akan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    Sementara itu dalam Keputusan Mendagri Nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta, salah satunya memutuskan Kasunanan Surakarta dipimpin oleh ISKS PB XIII dan didampingi oleh Maha Menteri KGPA Tedjowulan dalam melaksanakan pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta berkoordinasi dengan pemerintah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta.

    “Dari itu maka saya menyediakan diri lewat SK Mendagri untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah, utamanya Pak Wali,” terangnya.

  • Menteri UMKM Banjir Keluhan Thrifting, Ungkap Oknum Bea Cukai Buka Akses

    Menteri UMKM Banjir Keluhan Thrifting, Ungkap Oknum Bea Cukai Buka Akses

    Jakarta –

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman buka suara soal banyak pengaduan hambatan produk UMKM. Salah satunya persoalan thrifting alias jual beli barang beksa impor, khususnya pakaian.

    Padahal, kata Maman, penyelesaian persoalan itu tidak semuanya ada di Kementerian UMKM. Thrifting terkait pakaian bekas impor ilegal misalnya, Maman menunjuk oknum Pegawai Bea Cukai sebagai pihak membuka akses.

    “Urusan KUR, datang ke Menteri UMKM. Oke, tetapi pelaksanaannya bank penyalur. Urusan thrifting, nah ini. Urusan thrifting, mengadunya ke Menteri UMKM, tapi yang ngebuka akses, oknum-oknum di Bea Cukai,” ujar Maman dalam Pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

    Maman menyebut sudah meminta oknum Bea Cukai terkait segera ditertibkan. Ia juga mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bergerak cepat mengatasi persoalan tersebut.

    “Oh, saya udah tahu caranya. Alhamdulillah, kemarin kita sentil aja. Itu tolong Bea Cukai, oknum-oknum Bea Cukai, ditertibin. Alhamdulillahnya Menteri Keuangannya gercep. Yes, ditutup. Alhamdulillah, baru ramai. Jadi udah ditutup itu barang-barang thrifting,” tutur Maman.

    Sebagai pengganti pakaian impor bekas ilegal, hal itu akan disuplai oleh produksi dalam negeri. Namun, Maman mengingatkan bahwa persoalan baju bekas impor ini harus ditutup dari sisi hulu terlebih dahulu.

    “Jadi mau nggak mau, UMKM kalau dalam konteks supply chain barang, hulunya harus ditutup dulu. Jadi sehebat-hebat apapun kita, memberikan pendampingan kepada UMKM dan lain sebagainya, tapi kalau alur barang dari awalnya hulunya ini masih buka, nggak akan mungkin bisa. Nah, alhamdulillah kemarin untuk barang-barang bekas itu thrifting udah ditutup, ceklek,” tutup Maman.

    (ily/hns)

  • Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro Regional 6 November 2025

    Kementerian UMKM Ancam Cabut Kuato KUR Bank yang Persulit Pengusaha Mikro
    Tim Redaksi
    DENPASAR, KOMPAS.com
    – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memastikan akan bertindak tegas kepada bank dan lembaga penyalur kredit usaha rakyat (KUR) yang mempersulit pengusaha mikro.
    Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan, pihaknya terus memantau kepatuhan lembaga penyalur
    KUR
    agar tidak lagi meminta agunan untuk kredit di bawah Rp 100 Juta.
    Sebab, persoalan ini sempat menjadi sorotan dalam pertemuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan DPR beberapa waktu lalu.
    “Kemarin Pak Menteri Keuangan jelas mengingatkan akan menindak (lembaga penyalur KUR) bahkan beliau dengan nada, hati-hati aja kalian, kalau kalian masih melakukan itu,” katanya.
    “Kalau tidak juga ada perubahan terhadap yang melakukan itu (persyaratan agunan), kami pun di Kementerian UMKM akan mengevaluasi apakah dia diturunkan atau dicabut kuota KUR-nya,” kata dia usai mengikuti rapat koordinasi
    penyaluran KUR 2025
    di Kantor Bank Indonesia, Kota Denpasar, Bali, pada Kamis (6/11/2025).
    Helvi mengatakan, ada beberapa alasan kenapa lembaga keuangan cendrung hati-hati memberikan kredit dengan plafon tinggi. Salah satu di antaranya, masih ada calon debitur yang mengunakan dokumen fiktif saat mengajukan kredit.
    Selian itu, pihak perbankan juga masih hati-hati memberikan kredit kepada pelaku UMKM yang baru merintis usahanya.
    “Karena itu kan bank itu juga hati-hati, masa usaha baru dan ada lagi yang penyalahgunaan dokumen di bawah itu. Jadi banyak faktor. Ada juga dari banknya sendiri, terlalu kaku dan terlalu berhati-hati,” kata dia.
    Ia meminta pihak perbankan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM untuk mengakses KUR agar bisa mengembangkan usahanya.
    “Kami minta kalau memang usahanya ada dan dia kuat, itu skala usahanya kan bisa dihitung, kemudian riwayatnya kan bisa dihitung, bisa saja diyakinkan nasabah itu, misalnya yang minta itu 50 (UMKM), ya sudah kapasitasnya baru sekitar 7-5 secara bertahap. Tapi harga matinya adalah Rp 100 juta ke bawah, itu tidak boleh dipaksakan agunan,” katanya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    Prabowo Siap Tanggung Utang Whoosh, Bagaimana Menkeu Purbaya?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial, Preciosa Kanti, ikut merespons langkah Presiden Prabowo Subianto yang disebut pasang badan dalam polemik pembiayaan Kereta Cepat Whoosh.

    Dikatakan Kanti, keputusan yang diambil Presiden justru berseberangan dengan pernyataan tegas Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa.

    Kanti bahkan mengaku sejak awal memilih tidak banyak berkomentar soal Purbaya.

    “Ini alasan mengapa selama ini saya hanya satu kali berkomentar perihal fenomenal Purbaya,” ujar Kanti di X @PreciosaKanti (6/11/2025).

    “Pada saat Purbaya berkata kurang lebih bahwa Rocky Gerung mesti meminta maaf jika Purbaya sudah menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8 persen,” tambahnya.

    Lanjut Kanti, tidak banyak yang perlu dibahas karena sekeras apa pun gaya seorang menteri, keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden.

    “Mengapa saya memilih untuk tidak berkomentar banyak? Karena Purbaya, sekoboi apa pun, dia hanyalah seorang menteri. Di mana keputusan akhir akan tetap di tangan Presiden,” tukasnya.

    Kanti mengatakan, kebijakan yang diambil pemerintah belakangan ini kerap membingungkan dan tak jarang berujung pada kekecewaan publik.

    “Bukan hal baru, betapa membingungkannya kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Presiden saat ini,” katanya.

    Ia mencontohkan, pernyataan Purbaya yang menegaskan tidak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek Whoosh sempat membuat rakyat optimistis.

    Hanya saja, hal itu seolah dimentahkan oleh ucapan Presiden sendiri.

    “Seperti masalah Whoosh ini. Tegas Purbaya mengatakan tidak akan memakai APBN untuk membayar hutang Whoosh! Rakyat gembira ibarat menemukan penjaga tangguh. Namun Presiden berkata sebaliknya,” imbuhnya.

  • Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Gratis PPN rumah, bisnis properti diperkirakan semakin baik

    Jakarta (ANTARA) – Bisnis properti di Indonesia diperkirakan terus membaik menyusul adanya kebijakan pemerintah yang memperpanjang insentif bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pembelian rumah hingga 2027.

    “Saya rasa pasar akan membaik karena pemerintah sudah sangat ‘aware’ (perhatian), bahwasanya properti ini sebagai lokomotif ekonomi nasional,” kata Founder Cikarang Internasional City (Cinity) Asmat Amin di HNI Plaza Ballroom, Jakarta Timur, Kamis.

    Apalagi, lanjut dia, saat ini banyak bank yang sudah melakukan “gimmick” agar masyarakat bisa membeli properti. “Saya rasa ke depannya akan lebih baik, akan lebih bagus, dengan adanya insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga sangat perhatian dan mendukung sektor properti.

    “Dia (Purbaya) tahu untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, mau tidak mau sektor properti harus bergerak. Karena di bawah properti sektor ini ada 180 industri,” katanya.

    Cinity merupakan mega proyek dari PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) Group untuk menghadirkan sebuah kawasan menjadi pusat bisnis, komersil, hiburan dan hunian di atas lahan seluas 500 hektare (ha).

    Cinity juga bekerjasama dengan empat “tenant” dan merek (brand) seperti Kopi Kenangan, Inspire Health&Wellness (IHW) Nursing Academy Singapore, Sempvrna Clinic by Euromedica Group dan Cinity Padel Arena.

    Penandatangan kerja sama dilakukan di HNI Plaza, Jakarta, Kamis. Momentum ini menandai babak baru bagi pengembangan “township” seluas 500 ha pertama di Cikarang yang dirancang sebagai kota mandiri berkelas dunia dengan ekosistem lengkap untuk hidup, bekerja dan berinvestasi.

    “Kami berharap setelah ‘tenant’ dan ‘brand’ ternama ini berdiri, maka dampak ekonomi akan terus terasa dan semakin menunjukkan eksistensi Cinity sebagai ‘township’ dengan ‘one stop solution’,” ujarnya.

    Ke depannya beragam “tenant” dan “brand’ ternama yang lain akan segera bergabung yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar (market).

    CEO Cinity, Ming Liang menyampaikan bahwa kerja sama dengan merek ternama ini menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah Bekasi, khususnya di Cikarang.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian properti hingga 31 Desember 2027.

    “Fasilitas ini diberikan hingga 31 Desember 2026 awalnya, sekarang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2027,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (14/10).

    Fasilitas itu akan dinikmati oleh sekitar 40 ribu unit properti per tahun. Dia memutuskan untuk memperpanjang insentif ini demi menjaga daya beli kelas menengah dan mendukung sektor properti yang memiliki efek berganda (multiplier effect) besar.

    Pemerintah pun telah mendorong perbankan menurunkan suku bunga kredit atau pembiayaan dengan menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN dan BSI.

    Ketika uang yang dikucurkan pemerintah ke lima bank pelat merah itu masuk sektor properti, dia meyakini pembelian bahan-bahan bangunan, misalnya semen, akan melonjak. Begitu pula dengan tingkat konsumsi makanan dan minuman turut naik.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Deklarasi Pangeran Purbaya Jadi Raja Solo Picu Polemik, Kubu Maha Menteri Tedjowulan Keberatan

    Deklarasi Pangeran Purbaya Jadi Raja Solo Picu Polemik, Kubu Maha Menteri Tedjowulan Keberatan

    GELORA.CO –  Deklarasi sebagai Pakubuwono XIV oleh KGPAA Hamangkunegoro atau yang dikenal Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Purbaya kini menjadi polemik

    Deklarasi ini disampaikan KGPAA Hamangkunegoro sebelum jenazah Pakubuwono XIII diberangkatkan menuju Makam Raja-raja Mataram di Imogiri, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (5/11/2025).

    “Atas perintah dan titah Sri Susuhunan Pakubuwono XIII, saya, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamangkunegoro, pada hari ini, Rabu Legi, 14 Jumadilawal Tahun Dal 1959 atau 5 November 2025, naik takhta menjadi Raja Keraton Surakarta Hadiningrat dengan gelar Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIV,” kata KGPAA Hamangkunegoro dalam bahasa Jawa, Rabu, dilansir TribunSolo.com.

    Deklarasi tersebut ternyata dipersoalkan oleh internal keraton.

    Salah satunya dari Juru Bicara Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan, KP Bambang Pradotonagoro.

     Bambang menilai penobatan Gusti Purbaya sebagai raja baru Keraton Kasunanan Surakarta dilakukan terlalu dini.

    “Secara adat, Gusti Purbaya memang sudah menjadi Pangeran Adipati dan mengangkat dirinya sendiri sebagai raja. Namun masalahnya, belum sampai 40–100 hari masa hening, bahkan jenazah PB XIII belum diberangkatkan, kok sudah diikrarkan,” jelas KP Bambang Pradotonagoro, Rabu (5/11/2025).

    Ia menegaskan, pihaknya tidak menolak KGPAA Hamengkunegoro naik takhta. 

    Namun, harus tetap melalui penetapan dilakukan melalui kesepakatan seluruh kerabat keraton.

    “Silakan jika sudah disepakati bersama. Prinsipnya, Panembahan Agung jika sudah disetujui seluruh trah, maka tidak lagi bersifat Plt. Keraton ini milik bersama, dari PB I sampai PB XIII, jadi semua harus diajak bicara,” tuturnya.

    Kandidat Penerus Lain

     

    Maha Menteri Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Kanjeng Gusti Panembahan Agung Tedjowulan membuka kemungkinan munculkan kandidat lain penerus tahta Keraton Kasunanan Surakarta

    Melalui Juru Bicara Tedjowulan, KP Bambang Pradotonagoro, ia mengungkapkan deklarasi yang dilakukan KGPAA Hamangkunegoro atau Gusti Purbaya terlalu dini.

    “Kita belum berbicara sampai di sana. Semua sah. Gusti Puger, Gusti Dipo silahkan. Pembicaraan itu nanti,” ungkap KP Bambang saat ditemui di kantornya, Rabu (5/11/2025).

    Ia mengakui Tedjowulan menjadi salah satu kandidatnya.

    Namun, yang terpenting sosok penerus tahta bisa disepakati bersama oleh seluruh kerabat.

    “Saya tidak mau mendahului. Yang terpenting keluarga maunya seperti apa. Beliau-beliau ini posisinya sudah sepuh. Semua terbuka tidak hanya Gusti Tedjowulan. Termasuk Gusti Dipo, Gusti Puger,” terangnya

    Amanat Sinuhun

    KGPAA Hamangkunegoro dinobatkan sebagai Putra Mahkota Keraton Solo pada 27 Februari 2022, ketika Tinggaldalem Jumenengan SKKS Pakubuwana XIII ke-18.

    Penobatan KGPH Purbaya sebagai putra mahkota dilakukan saat ia masih berusia 21 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) semester 3, masih dari TribunSolo.com.

    Di hari yang sama, sang ibu, Asih Winarni, juga diangkat sebagai permaisuri dengan gelar GKR Pakubuwono XIII Hangabehi.

    Penobatan KGPAA Hamangkunegoro itu mendapat penolakan dari Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo.

    Penobatan KGPAA Hamangkunegoro itu mendapat penolakan dari Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo.

    Alasannya, penobatan KGPH Purbaya tidak sesuai aturan adat karena tidak melalui proses musyawarah.

    Selain itu, juga karena persoalan pernikahan Asih Winarni dan Pakubuwana XIII yang dianggap melanggar adat.

    Sebab, Asih Winarni dinikahi sebagai bangsawan di rumahnya sendiri.

    Sementara, pernikahan di Keraton Solo harus melalui beberapa tahapan.

    Di antaranya adalah pernikahan digelar di Pendapa Sasana Sewaka dan dinikahkan oleh raja atau ayah mempelai.

    Sebagai bentuk penolakan, LDA kemudian menggelar upacara penggantian nama untuk putra Pakubuwana XIII lainnya, KGPH Mangkubumi, menjadi KGPH Hangabehi pada 24 Desember 2022.

    Didukung saudara

    Putra-putri almarhum Sinuhun Pakubuwono XIII telah bersepakat untuk menjalankan amanat penunjukan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamengkunagoro Sudibyo Rajaputra Narendra Mataram sebagai satu-satunya pewaris tahta Keraton Kasunanan Surakarta.

    Mereka menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh pihak keluarga lain.

    GKR Timoer menyampaikan bahwa penunjukan putra mahkota telah dilakukan secara resmi oleh Sinuhun PB XIII pada tahun 2022, bertepatan dengan peringatan Tingalan Dalem Jumenengan ke-18, Minggu (27/2/2022).

    Penobatan tersebut juga bersamaan dengan pengangkatan BRAy Asih Winarni sebagai permaisuri bergelar Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pakubuwono XIII.

    GKR Timoer menambahkan, dirinya bersama saudara-saudara kandungnya telah menerima amanat langsung dari Sinuhun untuk memastikan putra mahkota naik tahta

  • Di Balik Langkah Tegas Kejagung Sita Harta Musim Mas dan Permata Hijau Group

    Di Balik Langkah Tegas Kejagung Sita Harta Musim Mas dan Permata Hijau Group

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan langkah tegas terkait sisa pembayaran uang pengganti (UP) dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group sebanyak Rp4,4 triliun.

    Berdasarkan komitmen dari kedua korporasi itu, pelunasan kewajiban pembayaran UP dari perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO), yang juga menyeret korporasi besar Wilmar Group. 

    Oleh sebab itu, sebagai jaminan untuk pembayaran uang triliunan itu, sejumlah aset dari Musim Mas dan Permata Hijau Group telah dilakukan penyitaan oleh korps Adhyaksa.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Anang Supriatna mengatakan pihaknya telah menyita aset milik Musim Mas dan Permata Hijau Group secara sementara.

    Adapun, aset yang disita penyidik pada direktorat Jampidsus Kejagung RI itu terkait dengan Musim Mas dan Permata Hijau berupa perkebunan sawit hingga pabrik.

    Dalam hal ini, menurut Anang, nilai dari penyitaan dari Musim Mas Group dan Permata Hijau Group itu telah melebihi kewajiban pembayaran UP Rp4,4 triliun.

    Secara terperinci, sisa UP yang belum dibayarkan dari dua korporasi tersebut, yakni Musim Mas Group sebesar Rp3,7 triliun dan Permata Hijau Group Rp752 miliar.

    “Nilainya itu, aset yang disita berdasarkan appraisal itu sudah melebihi dari sisa uang pengganti yang dibayarkan,” ujar Anang saat dikonfirmasi, dikutip Kamis (6/11/2025).

    Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group Bakal Dilelang 

    Adapun, Anang menyatakan pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila Musim Mas dan Permata Hijau Group tidak bisa membayar kewajiban UP sesuai perjanjian.

    Langkah tegas itu berupa pelelangan aset yang telah disita sebelumnya. Pelelangan tersebut, kata Anang, dilakukan untuk memulihkan kerugian negara akibat kasus korupsi CPO alias minyak goreng tersebut.

    “Namun apabila mereka tidak komit terhadap perjanjiannya, maka aset yang ada, akan kita lakukan sita dan kita lelang untuk menutupi daripada uang pengganti kerugian negara,” pungkas Anang.

    Dalam catatan Bisnis, secara total uang yang telah kembali negara mencapai Rp13,2 triliun pada Senin (20/10/2025). Uang tersebut berasal dari pembayaran uang pengganti tiga korporasi yang terseret dalam perkara korupsi CPO ini.

    Perinciannya, Wilmar Group Rp11,8 triliun; Musim Mas Group Rp1,18 triliun; dan Permata Hijau Group Rp186 miliar.

    Uang belasan triliun hasil rasuah itu diserahkan ke negara oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ke Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Prabowo sempat mengungkap bahwa nilai uang yang diserahkan ke Kemenkeu bakal memiliki dampak besar bagi masyarakat. Contohnya, dana sebesar Rp13 triliun dapat digunakan untuk memperbaiki lebih dari 8.000 sekolah. 

    Dengan begitu, uang hasil rampasan kasus rasuah ini bisa menjadi investasi bagi masa depan bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia unggul.

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia ini menyatakan bahwa uang Rp13,2 triliun ini bisa membangun sekitar 600 kampung nelayan modern di berbagai daerah.

    “Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki danmerenovasi 8.000 sekolah lebih. Kalau satu kampung nelayan kita anggarkan Rp22 miliar, maka uang ini bisa membangun 600 kampung nelayan. Satu kampung bisa menampung sekitar 5.000 orang. Artinya, sekitar 5 juta rakyat Indonesia bisa hidup layak,” tutur Prabowo di Kejagung, Senin (20/10/2025).

  • 3 Tahun Lulus Tak Juga Dapat Kerja, Ikut Prakerja Seperti Sia-sia, Kini Serabutan

    3 Tahun Lulus Tak Juga Dapat Kerja, Ikut Prakerja Seperti Sia-sia, Kini Serabutan

    Jakarta –

    Proses mencari kerja di Indonesia kian menantang. Persyaratan seperti batas usia dan memiliki pengalaman kerap menjadi ‘dinding pembatas’ bagi para para pencari kerja. Belum lagi memiliki sertifikasi skill atau kemampuan tertentu juga belum tentu menjadi jaminan mendapat prioritas saat melamar.

    Hal ini seperti yang dirasakan Vian (25) dan Gagah (25), yang sejak lulus kuliah pada 2022 lalu tak kunjung mendapatkan kerja. Mereka yang sudah melamar ke sana-sini selama tiga tahun terakhir kerap terjegal persyaratan untuk memiliki pengalaman kerja.

    Padahal bagaimana mereka bisa memiliki pengalaman kerja jika keduanya tak pernah diterima perusahaan lebih dulu. Belum lagi seiring bertambahnya umur, mereka merasa semakin terdesak untuk mendapatkan pekerjaan tetap sesegera mungkin karena takut akan terjegal syarat lain yang kerap digunakan perusahaan, yakni batas usia.

    “Banyak yang diminta sudah pengalaman, susah juga untuk masuknya. Nah itu, untuk dapat kesempatan pertama kali kerjanya itu malah yang belum pernah dapat, yang paling sulit,” tegas Vian saat ditemui detikcom dalam acara Jakarta Jobfest di Gedung Pertemuan Sasana Pakarti, Jakarta Selatan, Rabu kemarin.

    “Di mana-mana butuh pengalaman, cuma ya itu untuk dapatkan pengalamannya itu saja belum pernah dikasih gitu. Kalau sekarang sih sudah mulai mepet-mepet umur juga, sampai sekarang malah jadinya mepet-mepet umur juga. Sudah usia segini tapi belum punya pengalaman juga,” sambung Gagah.

    Di luar itu, Vian yang sempat mengikuti program Prakerja pun ternyata belum mampu membuka pintu kesempatan kerja yang diimpikan. Sudah ikut pelatihan, punya sertifikat, dan pernah mencoba berbagai lowongan namun semua itu belum membuahkan hasil yang memuaskan.

    “Kalau ikut pelatihan gitu pernah sih dari Prakerja. Jadi ikut pelatihan-pelatihan nanti dapat sertifikasi,” terangnya.

    “Belum bisa kepakai. Ya lumayan saja sih nambah-nambah skillnya, cuma kalo untuk implementasi ke kerjaannya belum ada kesempatan,” sambung Vian.

    Dalam hal ini, ia menyoroti bagaimana sertifikasi seharusnya bisa menjadi bukti nyata bahwa dirinya memiliki skill atau kemampuan untuk melakukan pekerjaan tertentu meski dirinya belum memiliki pengalaman.

    Pada akhirnya Vian dan Gagah hanya bisa menyimpulkan bahwa mencari kerja saat ini sangatlah sulit. Saat masih muda dan baru lulus, keduanya terjegal syarat untuk memiliki pengalaman. Namun bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman, kemungkinan besar akan terjegal syarat batas usia.

    “Jadi yang tuanya kepentok umur, yang mudanya kepentok pengalaman. Kadang buat magang juga kan sekarang sudah usia segini kan sudah telat lah hitungannya. Ada pun kadang nggak dibayar, mau pekerja gratis lah istilahnya,” ucap Vian.

    Alhasil, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Vian dan Gagah hanya bisa mengandalkan kerja serabutan, semisal sebagai pekerja di event tertentu.

    “Kalo kegiatan lain sih paling ya bantu-bantu orang rumah pasti. Terus kalau kemarin sih sempat ikut event juga,” kata Vian.

    “Untuk sekarang yang gampang dimasukin ya itu (petugas event), soalnya kan nggak butuh pengalaman, syarat apa-apa. Mereka kan cuma butuh tenaga kan, kalau ada ya langsung berangkat, yang penting tenaga saja sih,” tandas Gagah menimpali.

    Tonton juga video “Purbaya Minta Maaf soal Ribut-ribut Dana Daerah: Tapi Kerja yang Benarlah!”

    (igo/fdl)

  • Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Bertemu Dasco, Rosan, hingga Purbaya di Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui unggahan di akun resmi Instagram @sekretariat.kabinet menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (5/11/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Selain itu terlihat sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa 

    “Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 5 November 2025,” tulis Teddy.

    Teddy menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden bersama para pejabat terkait membahas sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik nasional.

    Selain itu, orang nomor satu di Indonesia itu turut mendorong jajaran untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

    “Presiden menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan demi mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tandas Teddy.

  • Top 3: Menkeu Purbaya Siap Investigasi Penyaluran KUR

    Top 3: Menkeu Purbaya Siap Investigasi Penyaluran KUR

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan investigasi mendalam terhadap implementasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diambil setelah muncul laporan bahwa sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kesulitan mengakses KUR karena diminta menyertakan agunan, meski nilai pinjaman di bawah Rp100 juta.

    “Kalau begitu ini jelas KUR ada masalah. Saya akan investigasi implementasinya seperti apa. Kalau main-main, hati-hati saja ya. Saya sikat, nanti ribut lagi orang-orang. Paling nanti pajaknya kita gedein, biar susah hidupnya,” tegas Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu, 5 November 2025.

    Menurut dia, KUR seharusnya menjadi program pemerintah yang mempermudah akses permodalan UMKM. “KUR hadir untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kalau pinjaman di bawah Rp100 juta, seharusnya tidak perlu agunan,” ujarnya.

    Purbaya menilai, jika benar ada bank yang mempersulit penyaluran KUR, hal itu merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan negara.

    Bendahara negara itu mengingatkan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi bunga 6 persen per tahun untuk meringankan beban pelaku UMKM.

    “Ini enggak bertanggung jawab. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Mengapa mereka berhentikan? Saya rugi banyak. Pokoknya saya enggak mau rugi, nanti saya periksa itu,” ujarnya.

    Artikel Menkeu Purbaya Siap Investigasi Penyaluran KUR, Ancam Sanksi Bank yang Persulit UMKM menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Kamis, (6/11/2025):