Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa politik selama sepekan, dari Minggu (2/11) hingga Sabtu (9/11) yang menjadi sorotan, di antaranya Prabowo melantik anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri hingga Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI putuskan Ahmad Sahroni melanggar kode etik.

    Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik sepekan yang menarik untuk kembali dibaca:

    1. Prabowo lantik 10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai Jimly

    Presiden Prabowo Subianto melantik sepuluh anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat sore, yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie.

    Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

    Selain Jimly yang juga merangkap anggota, Prabowo turut melantik sembilan anggota komisi lainnya, yaitu Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Pesawat angkut terbesar TNI AU A400M mendarat di Halim Perdanakusma

    Pesawat angkut terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Udara, yakni Airbus A400M mendarat di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi, dengan disambut tradisi penyiraman air ala TNI AU.

    Dalam laporan ANTARA di lokasi pukul 07.45 WIB, terlihat pesawat tersebut melewati siraman air yang ditembakkan mobil pemadam kebakaran dari sisi kanan dan kiri pesawat.

    Kedatangan pesawat tersebut langsung disambut tepuk tangan seluruh perwira TNI AU dan beberapa tamu undangan yang hadir di Lanud Halim Perdanakusuma.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Puan: Penurunan biaya haji bukti pengelolaan dengan prinsip keadilan

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengatakan keberhasilan menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun 2026 merupakan bukti bahwa pengelolaan setiap rupiah dana haji dilakukan dengan prinsip keadilan.

    DPR RI melalui alat kelengkapan dewan bersama Menteri Haji dan Umrah RI telah menyepakati BPIH Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi sebesar Rp87,4juta dan besaran Bipih atau biaya yang dibayarkan oleh jamaah juga turun menjadi Rp54,1 juta.

    “Agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” kata Puan dalam pidato pembukaan masa persidangan pada rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Rosan kaji rencana suntikkan dana PSO untuk operasional Whoosh

    Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menjelaskan pemerintah bersama Danantara saat ini mengkaji rencana menyuntikkan dana public service obligation (PSO) yang berasal dari APBN untuk ke depannya ikut membiayai operasional kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

    Pembicaraan mengenai penggunaan dana PSO untuk Whoosh itu dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu. Rapat itu dihadiri oleh Rosan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    “Tadi (kami) sudah koordinasi, untuk ke depannya mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya yang akan ditanggung pemerintah, dan juga ada yang sarananya ini akan ditanggung bersama-sama,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu sore.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. MKD putuskan Sahroni langgar kode etik karena pernyataan tak bijak

    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan teradu kasus dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR RI yang dinonaktifkan, Ahmad Sahroni, melanggar kode etik karena melontarkan pernyataan yang tidak bijak.

    Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menyatakan bahwa Sahroni sebaiknya menanggapi kritikan-kritikan dari publik dengan menggunakan kalimat yang pantas dan bijaksana, dengan menghindari kata-kata yang tidak pas.

    “Bahwa telah mencermati pernyataan Teradu V (lima) Ahmad Sahroni yang dipersoalkan para pengadu, Mahkamah berpendapat pernyataan tersebut tidak bijak,” kata Imron saat membacakan putusan MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bukan Salah Orang Pajak Target Tak Tercapai, karena Ekonomi Turun

    Bukan Salah Orang Pajak Target Tak Tercapai, karena Ekonomi Turun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimismenya terhadap target penerimaan pajak tahun 2025. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak tahun ini ditargetkan bisa mencapai Rp 2.189,3 triliun.

    “Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujar Purbaya dalam unggahan di Instagramnya @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

    Purbaya mengingatkan pegawai pajak tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Pegawai pajak juga diminta menebar senyuman kepada para wajib pajak.

    “Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” tambah Bendahara Negara.

    Purbaya menambahkan, selama ini target penerimaan pajak sulit tercapai karena ekonomi yang tertekan. Meskipun, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat secara luas.

    “Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi, orang-orang kan nggak peduli orang di luar,” tutur Purbaya.

    Meski begitu, Purbaya percaya kondisinya akan berbalik pada akhir tahun. Dengan begitu target penerimaan pajak ke negara akan sesuai dengan yang tercantum di APBN.

    Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga yakin kondisi di tahun depan akan lebih baik. Pasalnya, pemerintah akan mendorong ekonomi untuk tumbuh ke 6% sehingga berdampak pada setoran pajak sektor swasta.

    “Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin yang mungkin. Kita udah balikin ekonomi di sejak September minggu ke dua ke sini. Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa tercapai lah,” tuturnya.

    “Tapi untuk tahun depan saya pikir akan lebih bagus karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul privat sector-nya bisa jalan,” tutup Purbaya.

    (ily/hns)

  • Bukan Salah Orang Pajak Target Tak Tercapai, karena Ekonomi Turun

    Bukan Salah Orang Pajak Target Tak Tercapai, karena Ekonomi Turun

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan optimismenya terhadap target penerimaan pajak tahun 2025. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak tahun ini ditargetkan bisa mencapai Rp 2.189,3 triliun.

    “Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujar Purbaya dalam unggahan di Instagramnya @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

    Purbaya mengingatkan pegawai pajak tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Pegawai pajak juga diminta menebar senyuman kepada para wajib pajak.

    “Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” tambah Bendahara Negara.

    Purbaya menambahkan, selama ini target penerimaan pajak sulit tercapai karena ekonomi yang tertekan. Meskipun, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat secara luas.

    “Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi, orang-orang kan nggak peduli orang di luar,” tutur Purbaya.

    Meski begitu, Purbaya percaya kondisinya akan berbalik pada akhir tahun. Dengan begitu target penerimaan pajak ke negara akan sesuai dengan yang tercantum di APBN.

    Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga yakin kondisi di tahun depan akan lebih baik. Pasalnya, pemerintah akan mendorong ekonomi untuk tumbuh ke 6% sehingga berdampak pada setoran pajak sektor swasta.

    “Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin yang mungkin. Kita udah balikin ekonomi di sejak September minggu ke dua ke sini. Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa tercapai lah,” tuturnya.

    “Tapi untuk tahun depan saya pikir akan lebih bagus karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul privat sector-nya bisa jalan,” tutup Purbaya.

    (ily/hns)

  • Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    Kholid Syeirazi Ungkap Bank Dunia Pernah Bersurat Larang Indonesia Bangun Kilang Minyak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang sempat menyebut Pertamina malas karena tidak bangun kilang minyak hingga kini masih jadi pembahasan.

    Salah satunya dibahas oleh Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi.

    Melalui tayangan Program TO THE POINT AJA! di akun YouTube SINDOnews, Kholid Syeirazi mengungkapkan bahwa Singapura memiliki kapasitas kilang minyak yang sangat besar, sekitar 1,3 juta barel per hari.

    Padahal, kata Kholid, kebutuhan konsumsi dalam negerinya hanya sekitar 300 ribu barel per hari.

    “Siapa off taker-nya itu kalau bukan kita (Indonesia), 1 juta barel. Jadi Singapura sangat mengandalkan market share dari Indonesia,” ujarnya.

    Menurut Kholid Syeirazi, situasi tersebut juga menjadi salah satu penyebab Indonesia tidak membangun kilang baru. Ada faktor geopolitik yang melatarbelakanginya.

    “Bahkan World Bank menulis surat kepada Menteri Keuangan, yang intinya pemerintah nggak usah membangun kilang,” bebernya.

    Sebelumnya, pada awal Oktober 2025 lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluapkan kekesalannya kepada PT Pertamina (Persero), perihal persoalan pembangunan kilang.

    Pasalnya, perusahaan minyak pelat merah ini tak memiliki kilang baru, sebagai cara Indonesia memenuhi kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri.

    Purbaya menjabarkan, bahwa sampai sekarang Indonesia tidak memiliki kilang baru. Padahal, di tahun 2018, ia sempat meminta Pertamina untuk membangun kilang baru.

    “Mereka (Pertamina) janji akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Tapi sampai sekarang kan tidak ada satu pun. Jadi bapak (Komisi XI DPR) tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari bapak-bapak kontrol,” katanya.

  • Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Survei Membuktikan! Mentan Amran Raih Rapor Kinerja Tertinggi 84,9%

    Jakarta, CNBC Indonesia – Indikator Politik Indonesia mempublikasikan hasil survei atas tingkat kepuasan publik terhadap sejumlah pejabat tinggi negara. Survei dari lembaga yang dipimpin oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi dirilis setelah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam evaluasi tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan publik tertinggi, yakni sebesar 84,9%.

    Selain Mentan Amran Sulaiman, survei tersebut juga mengungkap tingkat kepuasan publik terhadap pejabat lainnya yang mengetahui nama menterinya. Posisi kedua ada Teddy Indra Jaya, Sekretaris Kabinet sebesar 84,5% dan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan sebesar 84,1%.

    “Yang menarik, Pak Amran Sulaiman justru mencatat tingkat kepuasan paling tinggi di antara pejabat tinggi negara” ujar Prof. Burhanuddin Muhtadi dalam rilisnya, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Burhanuddin menjelaskan, tingginya kepuasan terhadap Mentan Amran didominasi oleh kalangan petani yang merasakan langsung kebijakan dan kepemimpinan Menteri Pertanian dalam mendukung sektor pertanian nasional.

    “Di antara yang mengenal Pak Amran, umumnya tingkat kepuasannya sangat tinggi. Kebanyakan dari mereka adalah petani yang merasa diayomi dan dilayani dengan baik,” ungkapnya.

    Burhanuddin menegaskan bahwa hasil ini menjadi bukti bahwa popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kepuasan publik terhadap kinerja pejabat.

    “Ada pejabat yang mungkin tidak sering tampil di media, tetapi kerja-kerjanya dirasakan langsung oleh masyarakat yang menjadi basis penerima manfaat,” jelasnya.

    Berikut ini urutan tingkat kepuasan tersebut adalah sebagai berikut:

    1. Andi Amran Sulaiman – Menteri Pertanian (84,9%)

    2. Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet (84,5%)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa – Menteri Keuangan (84,1%)

    4. Nasaruddin Umar – Menteri Agama (83,4%)

    5. Prasetyo Hadi – Menteri Sekretariat Negara (82,9%)

    6. Agus Harimurti Yudhoyono – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kawasan (82,3%)

    7. Tengku H. Najat Subijanto – Kepala Badan/Pimpinan terkait pembangunan nasional (82,2%)

    8. Hanif Faisal Nurofiq – Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (81,1%)

    9. Brian Yuliarito – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (80,4%)

    10. Abdul Mu’ti – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (79,2%)

    Survei evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dengan melibatkan ribuan responden dari berbagai latar belakang sosial ekonomi di seluruh Indonesia. Penilaian mencakup berbagai aspek kinerja pejabat tinggi negara, mulai dari efektivitas kebijakan hingga dampaknya terhadap kelompok masyarakat penerima manfaat.

    Prestasi Amran

    Sebagai catatan, Amran juga pernah dinobatkan sebagai satu dari 5 menteri dengan kinerja terbaik di jajaran Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Demikian hasil survei yang digelar oleh lenbaga Center of Economic and Law Studies (CELIOS). Menurut Peneliti Celios M Bakhrul Fikri, survei ini melibatkan 120 responden yang berprofesi sebagai jurnalis.

    “Survei CELIOS bertujuan mengidentifikasi menteri-menteri yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kebijakan pemerintah selama satu tahun pemerintahan,” kata Bakhrul dalam keterangan di situs resmi Kementerian Pertanian, dikutip Rabu (22/10/2025).

    Dalam laporan bertajuk ‘Rapor Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran”, sambungnya, Mentan Amran menempati posisi kelima secara keseluruhan dan masuk tiga besar pejabat dengan kinerja terbaik di sektor ekonomi.

    “Menteri terbaik itu diduduki oleh Airlangga Hartarto, mendapatkan nilai 25 dari setiap responden. Kemudian Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, yang juga menduduki peringkat kedua terbaik di bidang ekonomi. Nilainya adalah 9,” papar Bakhrul.

    Dijabarkan, dalam satu tahun terakhir, sektor pertanian mencatat berbagai capaian positif. Produksi padi meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 per September 2025-angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya, menandakan kesejahteraan mereka terus membaik.

    Tak hanya itu, program hilirisasi komoditas strategis dan perluasan akses pasar juga memperkuat kontribusi pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Mentan Amran menyampaikan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, daerah, dan para petani. Kementan berkomitmen menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.

    “Fokus kami adalah memastikan produksi dalam negeri terus meningkat, harga gabah petani tetap stabil, dan masyarakat mendapatkan akses terhadap beras yang terjangkau serta berkualitas,” katanya.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pesan Purbaya ke Pegawai Pajak: Jangan Lupa Senyum!

    Pesan Purbaya ke Pegawai Pajak: Jangan Lupa Senyum!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) – Wajib Pajak Besar (LTO). Dalam kesempatan itu Purbaya memberi wejangan ke pegawai DJP terkait target penerimaan pajak.

    Purbaya percaya DJP bisa mengejar target penerimaan pajak tahun 2025. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak tahun 2025 ditargetkan bisa mencapai Rp 2.189,3 triliun.

    “Teman pajak jangan putus asa, target pasti tercapai. Kita tetap usahakan seoptimal mungkin penerimaan pajak,” ujar Purbaya dalam unggahan di Instagramnya @menkeuri, Sabtu (8/11/2025).

    Purbaya mengingatkan pegawai pajak tetap menjaga integritas dalam menjalankan tugasnya. Pegawai pajak juga diminta menebar senyuman kepada para wajib pajak.

    “Tetap jaga integritas. Jangan lupa berikan senyum kepada wajib pajak agar wajib pajak tersenyum ketika membayar pajak,” tambah Bendahara Negara.

    Purbaya menambahkan, selama ini target penerimaan pajak sulit tercapai karena ekonomi yang tertekan. Meskipun, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat secara luas.

    “Makanya target Anda susah dicapai. Saya pernah bilang kan di meeting besar, bahwa bukan salah orang pajak itu nggak tercapai, karena ekonomi turun. Tapi, orang-orang kan nggak peduli orang di luar,” tutur Purbaya.

    Meski begitu, Purbaya percaya kondisinya akan berbalik pada akhir tahun. Dengan begitu target penerimaan pajak ke negara akan sesuai dengan yang tercantum di APBN.

    Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga yakin kondisi di tahun depan akan lebih baik. Pasalnya, pemerintah akan mendorong ekonomi untuk tumbuh ke 6% sehingga berdampak pada setoran pajak sektor swasta.

    “Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin yang mungkin. Kita udah balikin ekonomi di sejak September minggu ke dua ke sini. Mudah-mudahan nanti pajaknya agak membaik sedikit. Saya harapkan targetnya bisa tercapai lah,” tuturnya.

    “Tapi untuk tahun depan saya pikir akan lebih bagus karena ekonomi kita harusnya udah mulai balik. Kita akan dorong tumbuhnya ke 6%. Itu harusnya kalau rasionya kita betul privat sector-nya bisa jalan,” tutup Purbaya.

    (ily/hns)

  • Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri

    Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri

    Gaspol Hari Ini: Anomali Purbaya, Restu Prabowo, dan Picu Kompetisi Para Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan warna baru dalam Kabinet Merah Putih.
    Meski sempat menuai kritik, Purbaya menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang disebut bergaya “koboi” tidak dimaksudkan untuk kepentingannya sendiri, tetapi atas perintah dan arahan Presiden
    Prabowo Subianto
    .
    Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
    Adi Prayitno
    menilai, Purbaya menjadi sorotan karena publik bosan dengan
    gaya komunikasi
    menteri yang lain, yang terlalu formal dan teknokratik.
    “Seperti kebanyakan menteri yang sangat formalistik dan mungkin cenderung membahasakan sesuatu itu tidak dipahami oleh publik, tapi ketika Purbaya menjadi menteri keuangan yang baru, banyak sekali istilah ekonomi yang selama ini sulit kita pahami, mudah sekali untuk dipahami secara signifikan,” ujar Adi, dalam podcast Gaspol! di YouTube Kompas.com, Sabtu (8/11/2025).
    Tak hanya itu, Adi juga melihat kelebihan Purbaya justru karena ia adalah sosok baru yang tak pernah diperhitungkan publik.
    Sehingga, ketika komunikasinya blak-blakan dan mudah dipahami, ia berhasil mendapatkan sorotan.
    Sementara itu,
    Kabinet Merah Putih
    banyak diisi oleh sejumlah figur yang sudah beberapa kali menjadi menteri dalam pemerintahan sebelumnya.
    Posisi tersebut menyebabkan publik tidak memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi.
    “Hampir separuh dari menteri-menteri yang ada saat ini adalah orang-orang yang cukup populer sejak lama. Karena rata-rata mereka itu adalah elite partai atau pernah menjadi menteri sebelumnya. Tapi, kenapa publik corongnya enggak ke mereka? Tapi, ke Pak Purbaya?” ujar dia.
    “Ada sesuatu yang sifatnya alamiah, sifatnya mendasar yang datangnya dari hati. Orang suka itu enggak bisa direkayasa,” sambung dia.
    Terakhir, menurut Adi, Purbaya memang lebih baik mengomentari soal pekerjaan kementerian lain.
    Sebab, selama ini kementerian punya ego sektoral masing-masing yang kerap membuat kinerja pemerintah tak optimal.
    Ia mengatakan, mestinya jangan ada menteri yang terusik karena Purbaya begitu berisik mengomentari kinerja kementeriannya.
    “Enggak apa-apa komentarin (kementerian yang lain). Loh, selama ini kita alergi kok dengan ego sektoral, kalau memang ada menteri lain yang agak ngerti tentang isu di kementerian lain, kenapa enggak boleh ngomong? Negara ini bukan kapling-kaplingan,” papar Adi.
    Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Gaspol! Tayang perdana malam ini, pukul 20.00 WIB.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Survei: Masyarakat puas dengan kinerja Amran, Teddy, dan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjadi tiga menteri yang paling banyak mendapatkan penilaian puas di bidang kinerja dari masyarakat.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia yang disampaikan Pendiri dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran di akun YouTube Indikator Politik Indonesia dipantau, Sabtu.

    Menurut data yang ditunjukkan Burhanuddin, Amran berada di posisi pertama karena 84,9 persen responden menyatakan puas dengan kinerjanya

    Di posisi ke dua ada Teddy yang meraup suara responden sebanyak 84,5 persen.

    Yang menarik, yakni Purbaya yang belum genap dua bulan menjabat sebagai Menteri Keuangan, namun sudah meraup penilaian puas dari 84,1 responden survei.

    Namun demikian, tiga menteri itu juga mengantongi beberapa suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya.

    Amran sendiri mengantongi 10,45 persen suara masyarakat yang tidak puas akan kinerjanya. Selanjutnya, Teddy yang mengantongi 7,5 suara responden yang tidak puas disusul Purbaya sebanyak 7,0 persen responden.

    Dengan adanya hasil survei tersebut, dapat dipastikan tiga anggota kabinet itu menjadi pejabat yang banyak mendapatkan penilaian positif selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20-27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Benardy Ferdiansyah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesan Purbaya ke PNS DJP Soal Target Setoran Pajak: Jangan Putus Asa!

    Pesan Purbaya ke PNS DJP Soal Target Setoran Pajak: Jangan Putus Asa!

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengunjungi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar (Large Tax Office/LTO), kemarin, Jumat (7/11/2025). Hal ini terungkap dalam Instagram @menkeuri.

    Kepada pegawai pajak, Purbaya menegaskan dirinya optimistis target penerimaan pajak pada 2025 akan tercapai. Dia pun meminta pegawai pajak tetap bekerja secara optimal.

    “Teman-teman pajak, jangan putus asa. Target pasti bisa tercapai. Kita usahakan seoptimal mungkin agar penerimaan pajak tetap tumbuh,” ujar Purbaya kepada pegawai pajak di LTO, dikutip Sabtu (8/11/2025).

    Purbaya mengakui tantangan penerimaan perpajakan saat ini adalah perlambatan ekonomi dan hal ini bukan kesalahan pegawai pajak. Dia memastikan pemerintah sudah melakukan upaya untuk membalikkan kondisi ekonomi ini.

    “Bukan salah orang pajak itu (penerimaan) gak tercapai, karena ekonominya turun. Tapi orang di luar gak peduli. Jadi kita tetap usahakan seoptimal mungkin,” paparnya.

    Di tengah usaha pemerintah membalikkan ekonomi, Purbaya melihat setoran pajak juga membaik. Dia pun berharap target penerimaan pajak tahun ini bisa tercapai.

    “Kita sudah mulai membalikkan arah ekonomi sejak minggu kedua September. Sekarang pajaknya mulai membaik sedikit demi sedikit dan saya harap target tahun ini bisa tercapai,” katanya.

    Adapun, dia percaya penerimaan pajak tahun depan akan lebih baik karena ekonomi RI membaik dan akan didorong untuk mencapai 6%.

    “Kalau rasio kita betul, private sector berjalan baik,” ujarnya.

    Dia pun berpesan kepada pegawai pajak untuk menjaga integritas dan memahami betul apa yang mereka kerjakan.

    “Yang penting Anda ngerti kan apa yang Anda kerjain. Jaga terus integritas,” tegasnya.

    Sebagai catatan, target penerimaan pajak 2025 adalah sebesar Rp2.189 triliun sebagai mana tercantum dalam APBN 2025. Namun, hingga akhir September 2025, realisasinya baru mencapai Rp1.273,35 triliun atau sekitar 58,16% dari target.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Sepekan, Komisi Reformasi Polri dilantik-Sahroni langgar kode etik

    Survei: Prabowo masih terpilih jika pilpres digelar sekarang

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,”

    Jakarta (ANTARA) – Indikator Politik Indonesia menyatakan Prabowo Subianto akan terpilih kembali menjadi presiden jika pemilihan presiden terjadi pada saat ini.

    Hal tersebut sesuai dengan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia tentang elektabilitas tokoh politik saat ini.

    “Jadi pak prabowo ketika survei dilakukan itu elektabilitasnya mencapai 46,7 persen,” kata Founder dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam siaran langsung di akun Youtube, Sabtu.

    Di belakang Prabowo, lanjut Muhtadi, ada Dedi Mulyadi yang mengantongi elektabilitas sebanyak 18,4 persen.

    Mantan Calon Presiden Anies Baswedan masih berada di tingkat atas perolehan elektabilitas karena menempati posisi tiga dengan mengantongi 9,0 persen.

    Gibran yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Presiden berada di posisi ke empat dengan perolehan elektabilitas 4,8 persen, disusul Agus Harimurti Yudhoyono 3,9 persen, Ganjar Pranowo 3,7 persen, Purbaya Yudhi Sadewa 1,5 persen, Sherly Tjoanda sebesar 1,1 persen.

    Sekretaris Kabinet Letkol (Inf) Teddy Indrawijaya juga masuk radar masyarakat untuk menjadi presiden dengan perolehan elektabilitas sebesar 0,3 persen.

    Dengan adanya data ini, maka dapat dipastikan Prabowo masih menempati posisi pertama tokoh yang dipilih untuk menjadi presiden Indonesia.

    Untuk diketahui, survei dilakukan dalam kurun waktu 20 Oktober sampai 27 Oktober 2025. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilu.

    Penarikan sampel menggunakan multistage random sampling dengan jumlah sampel 1220 responden dengan margin of error 2,8 persen.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.