Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    Marah Amalan Ibadahnya Dipamer ke Medsos

    GELORA.CO – Sisi lain Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa diungkap ke publik.

    Di balik kelakuan dan pernyataannya yang ceplas-ceplos bak koboi, Doktor bidang ekonomi jebolan Purdue University itu ternyata memiliki sikap yang tegas terhadap sejumlah hal.

    Ia menolak keras amalan ibadahnya dipamerkan di media sosial.

    Selain itu, dengan popularitasnya yang tinggi, ternyata Purbaya mengeluh ketika diseret ke dunia politik.

    Ogah Diseret ke Politik

    Menkeu Purbaya yang masuk Kabinet Merah Putih karena kepakarannya di bidang ekonomi, menolak diseret-seret ke politik.

    Ternyata, sejak dilantik dan muncul ke publik 8 September 2025 lalu, dengan percaya dirinya yang tinggi, banyak tawaran politik menarik-nariknya.

    Bukannya mengambil kesempatan itu untuk karir politiknya, Purbaya justru risih.

    Partai Amanat Nasional sudah terang-terangan tertarik meminang Purbaya menjadi kadernya.

    Nama pengganti Sri Mulyani sebagai bendahara negara itu juga sudah masuk radar cawapres di 2029 mendatang versi sejumlah hasil survei.

    Kerisihannya diseret-seret ke ranah politik disampaikan Purbaya ke Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

     Misbakhun pun membeberkannya saat bicara di gelar wicara bertajuk ‘DARI SRI MULYANI KE PURBAYA. KEMANA ARAH EKONOMI KITA?’ di Youtube @AkbarFaizalUncensored, tayang perdana Kamis (6/11/2025).

    “Saya beberapa kali sudah ketemu sama Pak Purbaya. Saya sampaikan Pak Purbaya itu berkeluh kesah karena dia ditarik ke terlalu dalam ke politik, dicalonkan ini dicalonkan itu.”

    “Dia ditarik-tarik ke urusan itu. Dia sudah ketemu sama saya ngomong soal itu, dan dia berkuluh kesah soal itu,” kata Misbakhun.

    Marah Amalan Ibadah Dipamerkan

    Belakangan, video Menkeu Purbaya sedang mengaji di dalam mobil viral di media sosial.

    Purbaya mengaji menggunakan handphone saat terjebak macet di sebuah jalan di Jakarta.

    Momen Purbaya mengaji itu direkam oleh ajudannya. Purbaya terlihat duduk di bangku penumpang. 

    Lantunan ayat suci Al-Qur’an pun terdengar sayup-sayup dari bangku penumpang.

    Sikap Purbaya mendapat pujian dari warganet hingga menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak salah melantik Menteri Keuangan. 

    Momen itu dibagikan akun TikTok @3a_jaya pada Jumat (31/10/2025). 

    Purbaya pun tak mengetahui saat dirinya direkam oleh pria yang diduga anak buahnya. 

    Sementara terlihat jalanan yang dilalui mobil Purbaya lumayan macet.

    Sontak video itu dibanjiri pujian dari warganet yang memang akhir-akhir ini Purbaya sedang menjadi sorotan publik. 

    Netizen mengatakan Purbaya berani menghadapi mafia besar lantaran dibekingi oleh Tuhan. 

    Misbakhun juga mengungkapkan, Purbaya marah setangah mati terhadap ajudan yang merekamnya saat mengaji.

    Purbaya menganggap video dirinya mengaji yang ramai mendapat pujian dari publik itu tak ada gunanya.

    “Saya sudah tahu ceritanya itu,” kata Misbakhun.

    “Dia marahin setengah mati itu ajudannya. ‘Apa perlunya begituan?’” lanjut Misbakhun menirukan Purbaya.

    Misbakhun mendorong sikap profesionalitas Purbaya sebagai ekonom yang menjadi bendahara negara.

    Ia setuju dengan sikap Purbaya yang mengomeli ajudan karena membuatnya viral namun tidak terkait dengan urusan kenegaraan atau keuangan.

    Terlebih, Purbaya yang kini menjadi buah bibir dengan gaya yang ceplas-ceplos mengaku kerap diganggu dan digiring ke arah politik.

    “Saya ketemu berapa kali dan dia sudah menyampaikan. Pak, saya sama ketika berhubungan dengan mitra kerja yang lain. Saya tidak ingin orang yang profesional itu kemudian diganggu oleh gangguan-gangguan politik yang tidak perlu. Kasih kesempatan mereka menunjukkan profesionalismenya, menunjukkan kompetensinya, menunjunjukkan bakat besarnya untuk menyelesaikan masalah,” kata Misbakhun.

    Pengamat Gugat Tim Medsos Purbaya

    Sementara, pengamat politik Hendri Satrio, pada kesempatan yang sama melihat Purbaya tak bisa dilepaskan dari pandangan politis publik.

    Sebab, penampilan dengan gaya koboinya sudah menjadi popularitas, bahkan dibaca survei sebagai elektabilitas.

    Video mengaji Purbaya yang sekalipun tak diinginkan itu, menurut Hendri Satrio, adalah bagian dari magnet politik sosok menteri lulusan Purdue University itu.

    Hendri Satrio menggugat tim medsos Purbaya untuk mengikuti gaya profesional sang menteri.

    “Tim medsosnya bisa gitu enggak? Tim medsosnya bisa kerja di profesionalnya Purbaya enggak? Karena yang ditampilkan tim medsosnya gaya-gaya komunikasi Purbaya yang akhirnya menarik dia ke politik,” kata Hendri Satrio.

    Update Terbaru TikTok Purbaya

    Purbaya memang memiliki akun TikTok @purbayayudhis yang merekam kegiatannya sehari-hari.

    Pada Jumat (7/11/2025), akun TikTok Purbaya mengunggah video dirinya saat hendak salat Jumat.

    Mengenakan celana panjang dan batik, Purbaya tampil sederhana dengan sandal jepit.

    “Tadi siang saya Sholat Jumat di Masjid Salahuddin (Ditjen Pajak).

    Happy weekend ya guys. Masih awal bulan, rencana weekend kalian kemana?” tertulis pada caption unggahan.

    Pada Kamis (13/11/2025), Purbaya mengunggah video saat dirinya rapat dengan delegasi International Monetary Fund (IMF).

    “Kemarin (12/11) saya menerima delegasi dari International Monetary Fund (IMF), membahas perkembangan terkini kondisi perekonomian Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan perkenomian nasional,” tertulis pada caption.

  • Yudo Sadewa Lacak Wallet Kripto, Duga Banyak Koruptor Sembunyikan Uang di Crypto Mixer

    Yudo Sadewa Lacak Wallet Kripto, Duga Banyak Koruptor Sembunyikan Uang di Crypto Mixer

    GELORA.CO – Yudo Sadewa, anak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang melacak wallet kripto orang Indonesia. 

    Diduga, terdapat banyak orang Indonesia yang terhubung ke crypto mixer, untuk menyembunyikan aliran uang hasil korupsinya. 

    Dilansir dari laman Instagram @coinvestasi, uang yang disimpan di crypto mixer sulit untuk dilacak. 

    “Tempat ini sering dipakai buat sembunyiin aliran uang biar nggak bisa dilacak, dan kabarnya banyak dimanfaatkan koruptor buat cuci uang hasil kejahatan,” tulisnya, dikutip Kamis (13/11/2025). 

    Yang berbahaya, jika terus terjadi, crypto mixer mengancam kripto. 

    “Kalau dibiarkan, crypto mixer justru bisa ngerem perkembangan industri kripto di Indonesia,” ungkapnya. 

    Sementara itu, dalam laman reku.id, dijelaskan dalam dunia crypto, anonimitas sering menjadi prioritas bagi para pengguna yang ingin menjaga privasi dan keamanan transaksi mereka.

    Salah satu alat yang populer untuk mencapai tingkat anonimitas yang lebih tinggi adalah crypto mixer, juga dikenal tumbler atau blender.

    “Crypto mixer, juga dikenal sebagai tumbler atau blender, adalah layanan yang digunakan untuk meningkatkan privasi dan anonimitas dalam transaksi mata uang kripto,” jelasnya, dikutip Harian Massa.

    Dijelaskan, hal ini dilakukan dengan mencampurkan transaksi dari beberapa pengguna, sehingga sulit untuk melacak aliran dana.

    Dengan menggunakan crypto mixer, pengguna dapat memperoleh lapisan tambahan keamanan dan privasi dalam bertransaksi, mengurangi kemungkinan pelacakan dan identifikasi pihak ketiga.

    “Crypto mixer membantu melindungi privasi pengguna dengan menyamaratakan jejak transaksi, membuatnya sulit bagi pihak lain untuk mengetahui sumber dan tujuan dana tersebut,” ungkapnya.

    Dilanjutkan, crypto mixer bekerja dengan cara yang relatif sederhana.

    Seorang pengguna yang ingin menggunakan crypto mixer, mereka mengirimkan akan sejumlah aset kripto ke alamat yang ditentukan oleh mixer dan mixer kemudian mengambil mata uang tersebut.

    Selanjutnya, mixer akan mencampurkannya mata uang itu dengan dana dari pengguna lain dan setelah pencampuran selesai, dana yang telah dicampurkan dikirimkan kembali ke alamat tujuan.

    “Tetapi dalam bentuk tidak terkait lagi dengan alamat asal,” jelasnya.

    Meskipun crypto mixer menawarkan sejumlah manfaat, tetapi mixer juga menyimpan sisi gelap rawan digunakan aktivitas kejahatan.

    “Salah satu risiko utama dari penggunaan crypto mixer adalah penyalahgunaannya untuk aktivitas ilegal, seperti pencucian uang, pembiayaan terorisme, hingga perdagangan narkoba,” ungkapnya.

    Selain itu, penggunaan crypto mixer juga dapat menyebabkan risiko kehilangan aset, terutama jika mixer tidak dapat diandalkan.

    “Ada juga risiko pengguna akan lupa atau kehilangan kunci privat untuk mengakses dana mereka setelah dicampur,” tandasnya.

  • Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Purbaya Sebut Ada Kementerian Balikin Anggaran Rp 3,5 Triliun, Kenapa?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, ada sejumlah kementerian atau lembaga (K/L) yang mengembalikan anggaran karena tak mampu menyerapnya sampai akhir tahun.

    Nilai anggaran yang harusnya dibelanjakan malah dikembalikan sebelum tutup pembukuan APBN 2025 senilai Rp 3,5 triliun secara total.

    “Ini kan sedang gerak, rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    “Kita hitung-hitung ada Rp 3,5 triliun yang dibalikin sampai dengan sekarang, karena mereka gak mau belanja,” tegasnya.

    Meski begitu, Purbaya enggan mengungkapkan daftar K/L yang telah mengembalikan dananya itu. Ia juga menegaskan, proses belanja negara hingga saat masih berlangsung sesuai dengan program prioritas pemerintah.

    Pada kesempatan itu, Purbaya juga mengatakan, Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) kini juga telah bergerak untuk memantau efektifitas belanja negara hingga ke daerah.

    Presiden Prabowo Subianto pun ia akui juga telah menugaskan Menteri Sekertaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengawal langsung penyerapan belanja hingga ke tingkat Pemda karena menjadi bagian dari Pokja I Satgas P2SP bersama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

    Sebagaimana diketahui, penugasan itu, yang di dalamnya termasuk pemantauan pemanfaatan anggaran Transfer ke Daerah alias TKD dilakukan saat rapat khusus presiden dengan sejumlah menterinya di Bandara Halim Perdanakusuma sebelum kunjungan kerja ke Australia.

    “Tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu,” tegas Purbaya.

    “Nanti mereka yang ngerjain Satgas tersebut yang ngerjakan, bukan saya lagi. saya ngerjain yang lain, kan banyak. jadi enggak ada masalah memang seperti itu desainnya,” papar Purbaya.

    (hsy/hsy)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Purbaya Pakaian Bekas Impor Untuk Bahan Baku Industri

    Video: Purbaya Pakaian Bekas Impor Untuk Bahan Baku Industri

    Jakarta, CNBC Indonesia -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pakaian impor bekas dan tas bekas (Balpres) akan dimanfaatkan dengan dicacah ulang. Sebab, apabila dimusnahkan harga barang itu tidak murah. Ia menyebut satu kontainer bernilai sekitar Rp 12 Juta.

    Selengkapnya dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (14/11/2025).

  • Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        14 November 2025

    Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman Regional 14 November 2025

    Pengusaha Thrifting di Pati Tak Terpengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas: Barang Masih Aman
    Tim Redaksi
    PATI, KOMPAS.com
    – Rencana pemerintah melarang impor pakaian bekas mendapat sorotan para pelaku usaha thrifting di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
    Namun bagi Latif, pengusaha thrift di Kecamatan Tayu, kebijakan tersebut belum berdampak pada usahanya.
    Hingga kini, Latif mengaku tak kesulitan mendapatkan stok barang.
    “Enggak berpengaruh ya sampai sekarang, barangnya masih ada. Masih aman. Pakaian jenis apa pun masih dapat,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
    Latif mengatakan meski sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyita ratusan peti kemas berisi pakaian bekas, pasokan tetap tersedia.
    “Kelihatannya kemarin udah nyita, ratusan peti kemas, tapi sekarang masih loh. Barang masih aman,” katanya.
    Menurut dia, isu
    larangan impor pakaian bekas
    bukan hal baru.
    “Hampir tiap tahun ada isu larangan pakaian bekas. Setelah itu ada kenaikan harga bal. Kemudian kebijakan tidak ada lagi,” ujarnya.
    Latif juga menerima banyak keluhan dari pelanggan yang khawatir pakaian thrift akan diblokir. Pelanggan keberatan karena thrift menawarkan kualitas bagus dengan harga murah.
    “Mereka bilang, ‘Mas, katanya ini mau diblokir ya?’… Mereka bisa dapat pakaian bagus tapi murah,” tuturnya.
    Saat ditanya mengenai harapan terhadap pemerintah, Latif mengaku tidak ingin terlalu berharap.
    “Kalau memang sudah eggak bisa kerja yang ini, ya pasti cari kerja lain. Itu naluri setiap orang yang hidup,” katanya.
    Ia juga menilai ajakan pemerintah agar pelaku thrift beralih ke sektor UMKM tidak terlalu relevan.
    “Eggak perlu dikasih tahu sama pemerintah. Kalau lapar, ya pasti nyari makan sendiri. Jadi omongan pemerintah itu omongan kosong saja,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Purbaya Pastikan Tagihan ke Obligor Tak Dihapus Meski Satgas BLBI Bubar

    Jakarta

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penagihan obligor tetap akan dijalankan kendati Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dibubarkan.

    Penagihan tetap dilakukan kendati dilakukan secara mandiri oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Saat ini, Purbaya masih mempertimbangkan pembubaran satgas tersebut.

    “Itu masih dipertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada (BLBI), kita akan kejar sendiri, nggak usah pusing-pusing dengan yang lain-lain,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Pembubaran Satgas BLBI dinilai lebih baik daripada kerjanya tidak optimal. Dalam jangka pendek, Purbaya akan mengoptimalkan kerja Satgas BLBI sebelum akhirnya dibubarkan.

    “Saya takutnya cuma ada nama doang ada Satgas, terus bikin ribut, tapi hasilnya minimum. Saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu,” terangnya.

    Ia menambahkan, pemerintah tidak menghapus kewajiban tagih para obligor. Penelusuran aset tagihan pun akan memaksimalkan sistem yang ada saat ini.

    “Kita kejar terus itu tapi nggak dalam bentuk satgas yang ribut. Kita kejar aja seperti apa. Masih aja kita kejar terus tapi nggak dalam Satgas. Orang Indonesia cukup canggih mengejar aset kalau di LPS kita punya tim khusus untuk aset tracing asetnya nggak bisa lari,” jelasnya.

    (ara/ara)

  • Purbaya Beri Sinyal Perpanjang Insentif Pajak UMKM, Ini Syaratnya!

    Purbaya Beri Sinyal Perpanjang Insentif Pajak UMKM, Ini Syaratnya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk memperpanjang periode insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% setelah 2029.

    Dia bahkan sempat menyatakan pemberlakuan secara permanen khusus untuk wajib pajak orang pribadi (WP OP).

    Sekadar informasi, pemerintah telah memperpanjang periode pemberian insentif PPh 0,5% untuk UMKM dengan omzet hingga Rp4,8 miliar sampai dengan 2029. 

    Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Purbaya menyebut otoritas masih mengkaji lebih lanjut peluang untuk memperpanjang periode pemberian insentif dimaksud. 

    “PPh final UMKM untuk wajib pajak orang pribadi masih dirapikan [kajian] katanya. Jawaban pejabat, belum dikerjain maksudnya,” ungkapnya sambil berkelakar kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025). 

    Namun demikian, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang lagi periode pemberian insentif pajak itu. Syaratnya, pelaku UMKM yang omzetnya sudah melebih batas Rp4,8 miliar setahun tidak mengakali lagi kewajiban pajaknya. 

    “Nanti kami lihat keadaannya seperti apa. Kalau UMKM mereka enggak ngibul-ngibul, udah gede [omzetnya], seharusnya enggak apa-apa diperpanjang. Kami lihat dua tahun ke depan seperti apa,” kata Purbaya. 

    Pada keterangan sebelumnya, Bendahara Negara itu sempat melempar wacana untuk mencocokkan data wajib pajak UMKM dengan data badan usaha yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum. 

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti pengusaha agar tidak mengakali insentif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% dengan praktik “arisan faktur”.  

    Airlangga mengingatkan agar keputusan pemerintah untuk memperpanjang insentif pajak itu disalahgunakan. Dia menyebut pemerintah sudah memahami praktik-praktik untuk mengakali kebijakan PPh final UMKM 0,5%.  

    “Jangan buka toko [lagi], yang omzetnya sudah Rp5 miliar diturunin ke toko tetangga, tukar-menukar faktur. Nah kita sudah agak paham, bagaimana di pasar itu berlaku arisan faktur. Nah ini juga harus kita jaga,” ujar Airlangga dalam acara Investor Daily Summit 2025 di Jakarta, Kamis (9/10/2025).

  • Purbaya Terus Kejar Pengemplang Pajak: Jangan Main-Main Sama Kita

    Purbaya Terus Kejar Pengemplang Pajak: Jangan Main-Main Sama Kita

    GELORA.CO  – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah baru berhasil menagih sekitar Rp8 triliun dari ratusan wajib pajak yang mengemplang pajak. Jumlah tersebut masih jauh dari total tunggakan yang mencapai Rp60 triliun.

    Purbaya menjelaskan, lambatnya realisasi penagihan disebabkan sebagian besar wajib pajak memilih mencicil kewajiban mereka.

    “Sampai sekarang baru ter-collet Rp8 triliun. Sebagian besar masih membayar cicilan dan sebagian lagi masih dikejar,” ujarnya di Jakarta, Jumat (14/11/2025).

    Meski realisasinya masih terbatas, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap menargetkan seluruh tunggakan sebesar Rp60 triliun itu bisa tertagih.

    “Mereka jangan main-main sama kita,” kata Purbaya.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menargetkan penagihan Rp20 triliun hingga akhir 2025 dari total tagihan Rp60 triliun.

    Sisanya, sekitar Rp40 triliun, akan dilanjutkan proses penagihannya pada tahun mendatang.

    Namun, Bimo mengakui proses tersebut tidak seluruhnya mudah. Banyak wajib pajak yang mengalami tekanan likuiditas sehingga meminta skema restrukturisasi diperpanjang.

    “Target akhir tahun dari yang 200 pengemplang (pajak) ini masih diproses, tapi hasil dari Rapimnas itu sekitar Rp20 triliun, karena ada beberapa yang kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang,” katanya

  • Menkeu Purbaya akan Terbang ke China: Jangan Sampai Kita Rugi

    Menkeu Purbaya akan Terbang ke China: Jangan Sampai Kita Rugi

    GELORA.CO -Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya akan mengawal langsung proses pembahasan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh di China.

    Menurut Purbaya, ia ingin memastikan keputusan akhir terkait pembiayaan kereta tidak merugikan negara.

    “Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi-rugi amat,” katanya dalam media briefing di Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat, 14 November 2025.

    Lebih lanjut Purbaya mengatakan bahwa pembahasan masih berjalan dan belum ada kesimpulan akhir. Namun, ia menegaskan akan mengikuti arahan langsung dari presiden.

    “Itu kan ada kebijakan pemimpin di atas ya dan lain-lain, ini belum diputuskan juga, tapi kita akan cenderung bayar jalannya, infrastrukturnya kan, rolling stocknya bukan kita yang itung, mereka yang nanggung,” jelasnya.

    Sebelumnya Chief Operating Officer (COO) Danantara Donny Oskaria menyebut bahwa Danantara akan berperan sebagai pihak yang mengelola operasional dari Whoosh. Sementara pemerintah berperan sebagai pengelola dan penyedia infrastruktur. 

    Menurut COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN itu pemetaan tersebut telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.

    “Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” ujarnya di Kantor Kemenko Pangan, Selasa 11 November 2025.

  • Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Purbaya Buka Peluang Tarif Pajak UMKM 0,5% Jadi Permanen!

    Jakarta

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang untuk menerapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final sektor UMKM dengan tarif 0,5% tanpa batasan waktu alias permanen. Hanya saja ia memberi syarat agar UMKM tidak lagi mempermainkan omzet demi mendapatkan tarif pajak rendah.

    “Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Sebetulnya kalau betul-betul mereka UMKM nggak ngibul-ngibul, harusnya sih nggak apa-apa dipermanenkan,” kata Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

    Meski demikian, Purbaya menyebut akan melihat kondisi perekonomian dalam dua tahun ke depan sambil memantau implementasi saat ini di lapangan.

    “Kita lihat dua tahun ke depan seperti apa deh (ekonominya). Biar saya lihat dulu seperti apa implementasinya di lapangan,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, pemerintah memperpanjang pengenaan PPh final UMKM sebesar 0,5% sampai 2029. Kebijakan ini berlaku bagi pelaku UMKM dengan omzet bruto maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.

    “Terkait dengan PPh final bagi UMKM, yang pendapatannya Rp 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

    Pemerintah mengalokasikan Rp 2 triliun dari APBN untuk insentif pajak ini dengan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 542.000.

    “Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah Rp 2 triliun, kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP,” beber Airlangga.

    Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah untuk meringankan beban pajak UMKM, serta menyederhanakan kewajiban administrasi bagi para pelaku usaha kecil di Indonesia. Kebijakan ini masuk stimulus ekonomi jangka panjang yang baru diumumkan.

    (acd/acd)