Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Purbaya Ungkap Dampak Penempatan Dana Rp 200 T yang Terserap 94 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, realisasi penempatan dana Rp 200 triliun hingga akhir Oktober 2025 telah terserap Rp 188 triliun atau 94 persen. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan dampak positif bagi perekonomian.

    “Hingga 31 Oktober 2025, penempatan Rp 200 triliun di bank Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita edisi Oktober 2025, Kamis (20/11/2025).

    Ia menjelaskan, setelah penempatan dana tersebut, likuiditas domestik menguat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen serta pertumbuhan kredit yang solid sebesar 7,4 persen pada Oktober 2025.

    Purbaya mengatakan dampak penuh penambahan likuiditas belum sepenuhnya terlihat karena pergerakan tersebut biasanya membutuhkan waktu 2–3 bulan sejak injeksi dilakukan. Sebagai informasi, dana tersebut ditempatkan pada BNI, BRI, Mandiri, BTN, dan BSI pada 12 September 2025.

    “Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember, Januari, teapi yang jelas sekarang DPK-nya tumbuhnya double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” tuturnya.

    Selain itu, Purbaya menyampaikan ujuan penempatan dana untuk menurunkan cost of fund (CoF) juga tercapai. Ia menunjukkan suku bunga deposito tenor 6 bulan turun signifikan dari 6 persen menjadi 5,2 persen pada September. Penurunan ini diharapkan berlanjut hingga memengaruhi suku bunga kredit.

    Pada Oktober 2025, data menunjukkan suku bunga kredit tertimbang berada di 9 persen, menurun dari 9,12 persen pada Juli 2025. Hal ini dianggap menjadi indikasi keberhasilan intervensi pemerintah dalam menurunkan biaya dana untuk mendorong aktivitas investasi dan konsumsi.

    Dengan dasar tersebut, Purbaya menjelaskan alasan pemerintah kembali menempatkan dana Rp 76 triliun pada 10 November 2025. Penempatan kali ini dilakukan di BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI.

    “Jadi kita lihat itu tadinya base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun, Rp 25 triliun di masing-masing bank BUMN dan Rp 1 triliun di Bank DKI,” tutup Purbaya.

  • KPK Beberkan Alasan Hanya Terima Rampasan Rp883 Miliar dari Kasus PT Taspen

    KPK Beberkan Alasan Hanya Terima Rampasan Rp883 Miliar dari Kasus PT Taspen

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyerahkan lebih dari Rp883 miliar dari kasus PT Taspen (Persero). Uang tersebut berasal dari rampasan terdakwa kasus investasi fiktif bernama Ekiawan Heri Primaryanto selaku Direktur Utama PT Insight Investment Management (IIM).

    Pada hari ini, Kamis (20/11/2025) KPK secara simbolis menyerahkan Rp300 miliar di Gedung Merah Putik KPK, Jakarta Selatan. Dari kasus tersebut Pengadilan Tipikor menyatakan bahwa kerugian negara mencapai Rp1 triliun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI Nomor 14/LHP/XXI/04/2025 tanggal 22 April 2025.

    Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan sisa uang yang belum dikembalikan masih menunggu status inkrah dari terdakwa lainnya atas nama Antonius Kosasih (ANS) selaku mantan Direktur Utama PT Taspen.

    Pasalnya, Kosasih mengajukan banding atas vonis yang diberikan oleh hakim tipikor sehingga status hukumnya belum tetap atau inkrah.

    “KPK juga berharap dari perkara ANS yang masih dalam proses banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta akan ada penambahan nilai aset recovery. Jadi saat ini selain dari saudara Ekiawan adalah saudara ANS yang saat ini masih mengajukan banding,” kata Asep.

    Sedangkan, Ekiawan tidak mengajukan banding sehingga vonis yang diberikan berkekuatan hukum tetap. Asep menyebut bahwa kerugian negara dari Kosasih masih ada sekitar Rp100 miliar. Nantinya total kerugian negara menjadi Rp1 triliun.

    “Hal tersebut agar kerugian negara benar-benar dapat dipulihkan dari perkara Taspen ini. Selain itu pada saat ini KPK juga masih melakukan penyelidikan untuk tersangka korporasi yaitu PT IIM dalam kasus yang serupa,” ujar Asep.

    Selain itu, KPK juga menyerahkan sejumlah 6 unit Efek yang telah dipindahkan pada tanggal 17 November 2025 ke rekening efek Taspen.

    Direktur Utama PT Taspen, Rony Hanityo Aprianto, mengatakan uang Rp883 triliun akan dikembalikan ke Tabungan Hari Tua (THT) yang kemudian dikelola melalui investasi berupa Surat Berharga Negara (SBN).

    “Nah, akan ditaruh di mana investasi tersebut? Kami tetap konservatif. Kami pasti akan pilih either masuk ke SBN atau masuk ke kelas aset saham,” katanya.

    Dia menilai pengelolaan investasi ke SBN tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Purbaya yang dianggap efektif untuk dikelola di pasar uang.

    Pada dasarnya, kata Rony, 60% investasi Taspen disalurkan ke SBN. KPK juga menyerahkan enam unit efek, diantaranya adalah KLK EBA Garuda, 2 seri obligasi WIKA, dan 3 seri obligasi PT PP.

    Rony menjelaskan untuk saat ini, enam efek tersebut belum dikelola karena dari ketiga efek masih dalam kondisi restruct sehingga tidak memperoleh nilai penuh.

    Sekadar informasi, Kosasih divonis pada Senin, 6 Oktober 2025. Selain kurungan 10 tahun, dia juga diminta hakim untuk 

    membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar, 127.057 dolar Amerika Serikat (AS), 283.002 dolar Singapura, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128 ribu yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, dan 1,262 juta won Korea, dan Rp 2.877.000.

    Sedangkan mantan Direktur Utama PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto divonis 9 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider 6 bulan penjara. tetap.

  • Purbaya Buka Lowongan Kerja, Lulusan SMA Siap-Siap Daftar

    Purbaya Buka Lowongan Kerja, Lulusan SMA Siap-Siap Daftar

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengumumkan rencana besar terkait pembukaan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu),, khusunya Direktora Jenderal Bea dan Cukai.

    Pengumuman penting ini disampaikan langsung dalam sebuah media briefing yang berlangsung di Kantor Kemenkeu pada Jumat, 14 November 2025.

    Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru dilantik pada 8 September 2025 di bawah Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan komitmennya untuk memperkuat sumber daya manusia di Kemenkeu. Kebijakan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pegawai serta regenerasi di berbagai unit kerja kementerian.

    Perekrutan akan dilakukan secara langsung di daerah masing-masing. Pemerintah menargetkan sekitar 300 lulusan SMA dari berbagai wilayah Indonesia akan direkrut sebagai petugas lapangan baru. 

    “Udah lihat kan kita petugas di mana-mana. sebagian juga karena kurang orang, kita akan rekrut 300 lulusan SMA dari seluruh indonesia. Direkrut di masing-masing lokasinya nanti,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).

  • Dihantam Barang Impor, Industri Tekstil Masih Jadi Tempat Bergantung Jutaan Tenaga Kerja

    Dihantam Barang Impor, Industri Tekstil Masih Jadi Tempat Bergantung Jutaan Tenaga Kerja

    Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman sepakat baju bekas impor ilegal tidak langsung dimusnahkan. Namun, bisa dicacah untuk diolah kembali.

    Hal itu sejalan dengan usulan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya menyebut, hal itu bisa lebih murah ketimbang mengeluarkan biaya untuk memusnahkan baju bekas impor ilegal tadi.

    “Kalau baju cacahan kan tentunya nanti output-nya ke baju-baju daur ulang kan, ke barang-barang daur ulang, nah itu semua nanti sudah kita, akan kita koordinasikan,” ungkap Maman, menanggapi rencana Menkeu Purbaya, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (17/11/2025).

    Dia menjelaskan, berbagai solusi sedang dikumpulkan pemerintah menyikap baju bekas impor ilegal serta peredaran baju thrift. Tujuannya tak lain adalah menjaga produksi lokal, termasuk UMKM.

    “Semua kan akan kita ini kan, pokoknya tadi saya bilang solusi langkahnya akan komprehensif dan yang terpenting adalah bagaimana bisa melindungi produsen-produsen dalam negeri kita, itu yang paling utama,” ujarnya.

    “Jadi saya mau sampaikan dulu, menegaskan sekali lagi, ada hal yang paling utama dan concern pemerintah bahwa kita harus betul-betul melindungi kepentingan domestik dalam negeri kita,” sambung Maman.

     

  • Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    Feri Amsari Heran dengan Fenomena Purbaya dan KDM: Kerja Viralnya Ditonjolkan, Subtansi Tidak Jelas

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari heran dengan fenomena pejabat yang dipuja-puja. Seperti Menteri Keuangan Purbaya Yushi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

    “Kenapa figur seperti Pak Pur dan Kang Gub itu masih midah dicintai,” tulis Feri dikutip dari akun Facebooknya, Kamis (20/11/2025).

    Menurut Feri, kedunaya hanya menonjolkan kerjanya yang viral. Sementara yang subtansi tidak.

    “Padahal kerja viralnya yang ditonjolkan, sementara kerja subtansi tidak jelas,” ucapnya.

    “Pak Pur baru juga itungan bulan kok sudah dinilai luar biasa,” tambahnya.

    Dia lalu mengungkit bagaimana Presiden ke-7 Jokowi menjadi presiden karena pencitraannya masuk gorong-gorong. Serta Presiden Prabowo Subianto yang berjoget.

    ”Kalian ngak jera dengan orang-orang kayak J dan P,” ucapnya.

    “Masuk parit dan goyang sudah bisa jadi presiden ya,” tmabahnya.

    Menurut Feri, masyarakat terlalu mudah percaya.

    “Ah kalian ini…buzzer, kang survey ama tim sukses mudah banget dipercaya,” imbuhnya.

    Karenanya, dia mendorong hal demikian dipertanyakan.

    “Ayo kita bangun masyarakat sipil yang mempertanyakan orang-orang politik-politikan ini,” pungkasnya.
    (Arya/Fajar)

  • Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Perintah Bos BI ke Bank Usai Diguyur Purbaya Rp 276 T

    Jakarta

    Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo meminta perbankan untuk lebih cepat lagi menurunkan suku bunga kredit. Pasalnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah di perbankan nasional.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” kata Perry dalam konferensi pers virtual, Rabu (19/11/2025).

    Sebagaimana diketahui, Purbaya telah menempatkan Rp 200 triliun SAL di lima perbankan pelat merah sejak 12 September 2025. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI,) dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing mendapat jatah Rp 55 triliun, sedangkan Bank Tabungan Negara (BTN) Rp 25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun.

    Penempatan dana ke perbankan kembali dilakukan pada 10 November 2025 senilai Rp 76 triliun. Dana tersebut diberikan kepada Mandiri, BNI dan BRI masing-masing Rp 25 triliun, serta untuk pertama kalinya Bank Jakarta turut mendapatkan Rp 1 triliun.

    Kembali ke Perry, ia menilai penurunan suku bunga perbankan masih lambat. Dibandingkan dengan penurunan BI Rate sebesar 125 bps, suku bunga deposito 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Oktober 2025.

    Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat yaitu sebesar 20 bps, dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9% pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27% dari total DPK bank,” ungkap Perry.

    (aid/acd)

  • Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    Suku Bunga Perbankan Tak Kunjung Turun, BI Soroti Special Rate untuk Depositor Besar

    JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai, kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) pemerintah pada perbankan nasional seharusnya diikuti dengan percepatan penurunan suku bunga kredit.

    “Pelonggaran kebijakan moneter yang telah ditempuh BI dan penempatan dana SAL pemerintah di perbankan perlu diikuti dengan penurunan suku bunga perbankan lebih cepat,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 19 November. 

    Sebagai informasi, Purbaya telah menempatkan SAL sebesar Rp200 triliun di lima bank milik negara pada 12 September 2025 yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing menerima Rp55 triliun, sementara Bank Tabungan Negara (BTN) memperoleh Rp25 triliun dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

    Penempatan dana kembali dilakukan pada 10 November 2025 dengan total Rp 76 triliun yaitu untuk Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapatkan Rp25 triliun, dan Bank Jakarta menerima alokasi sebesar Rp1 triliun.

    Menurut Perry, penurunan suku bunga perbankan hingga kini masih berjalan lambat. 

    Meski BI sudah menurunkan suku bunga sebesar 125 bps, suku bunga deposito tenor 1 bulan hanya turun 56 bps dari 4,81 persen di awal 2025 menjadi 4,25 persen pada Oktober 2025.

    Adapun suku bunga kredit menurun 20 bps dari 9,20 persen di awal 2025, menjadi 9 persen pada Oktober 2025.

    “Terutama dipengaruhi oleh pemberian special rate kepada deposan besar yang mencapai 27 persen dari total DPK bank,” ungkapnya.

  • Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Simbol Dukung UMKM Lokal

    Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Simbol Dukung UMKM Lokal

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mencuri perhatian publik. Kini ia secara terang-terangan menunjukkan dukungannya terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Ia tampil mengenakan jaket varsity buatan anak muda lokal dengan logo besar “Dream 8”, simbol yang langsung dikaitkan dengan target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Purbaya mengatakan jaket tersebut dipesan dari pelaku UMKM di Kabupaten Bogor. Ia menilai kualitas produk lokal kini makin bersaing dan perlu mendapat dukungan lebih luas.

    “Saya pesan jaket varsity custom desain, asli lokal, konveksinya dari Kabupaten Bogor, asli UMKM, yang punya usahanya beberapa anak-anak muda. Bahannya enak, harganya terjangkau,” tulis Purbaya, dikutip dari unggahan akun TikTok pribadinya @purbayayudhis, Rabu (19/11/2025).

    Jaket berwarna biru dongker dengan lengan putih itu menampilkan logo 8% di bagian dada depan dan tulisan besar “DREAM 8” di punggung. Sambil memamerkan detail desainnya, Purbaya memuji kualitas jahitan dan material yang digunakan.

    “UMKM mantap. Maju terus ke depan. Ini tulisannya Dream 8, ada kerisnya. Jadi kualitasnya bagus, UMKM maju terus,” ucap Purbaya dalam unggahannya.

    Atribut bergambar angka 8% sebelumnya juga pernah dipamerkan Purbaya. Saat itu Purbaya memamerkan topi bergambar 8% yang diberikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, usai penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) di kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

    Purbaya menjelaskan, simbol 8% pada topinya itu merujuk pada target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk dicapai dalam beberapa tahun mendatang.

    “Ini target pertumbuhan presiden untuk ekonomi Indonesia, 8%. Ini target Pak Presiden ya, bukan target saya,” ujar Purbaya kepada awak media.

    Purbaya menambahkan, target itu bukan sekadar angka, melainkan tekad kolektif seluruh kementerian dan lembaga kabinet Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih cepat.

    “Nanti kita wujudkan dalam waktu beberapa tahun ke depan,” imbuhnya.

  • Laporan Liputan6.com dari Sydney: Saat Reputasi Purbaya Bikin Investor Australia Kepincut

    Laporan Liputan6.com dari Sydney: Saat Reputasi Purbaya Bikin Investor Australia Kepincut

    Liputan6.com, Sydney Reputasi Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang fokus pada stabilitas dan reformasi struktural dinilai menjadi sinyal positif bagi investor asing, termasuk Australia.

    Kepala Perdagangan The Australian Trade and Investment Commission (Austrade), Jason Verspuy, menegaskan bahwa kepastian kebijakan adalah faktor utama yang mereka cermati sebelum mendorong ekspansi bisnis.

    “Salah satu hal yang selalu penting bagi kami adalah memahami pengaturan kebijakan,” kata Verspuy di kantornya International Towers, Barangaroo, Sydney, Australia, Rabu (19/11/2025).

    Menurutnya, dengan Menkeu baru yang dikenal konsisten pada fondasi stabilitas fiskal, Australia melihat peluang iklim investasi yang lebih kondusif.

    Verspuy menjelaskan bahwa memahami arah kebijakan pemerintah Indonesia merupakan langkah pertama yang selalu dilakukan Austrade. 

    Hal ini menjadi dasar mereka untuk memetakan potensi sektor-sektor yang bisa berkembang. Dalam konteks Indonesia, perubahan atau prioritas kebijakan sangat bergantung pada dinamika politik dalam negeri yang turut menentukan fokus pembangunan nasional.

    “Jadi, kami ingin melakukan itu dan bekerja dengan para pelaku usaha kami, tetapi selalu dengan fokus pada di mana peluang itu berada. Bagaimana kami mengidentifikasi peluang tersebut dan meningkatkan investasi kami. Dan di Indonesia, sistem politik Anda sendiri yang akan menentukan di mana prioritasnya,” ujarnya.

     

     

      

     

     

  • Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?

    Menkeu Purbaya Pamer Jaket Dream 8 Buatan Lokal, Kode Keras Pertumbuhan Ekonomi?

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik perhatian usai mengenakan topi dengan tulisan “8%”, yang menjadi simbol target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2029 seperti dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Aksi itu dilakukan Purbaya usai menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Selasa (28/10/2025). Di tengah sesi wawancara bersama awak media, Purbaya tiba-tiba mengenakan topi hitam bertuliskan “8%” di bagian depan.

    “Ini target presiden ya, bukan target saya. Tapi nanti kita wujudkan dalam beberapa tahun ke depan,” ujar Purbaya sambil menunjuk ke arah topinya. Video momen tersebut kemudian diunggah di akun Instagram resminya, @menkeuri, Rabu (29/10/2025).

    Langkah simbolik itu menunjukkan optimisme pemerintah dalam mewujudkan visi ekonomi nasional di era Prabowo-Gibran, yang menargetkan pertumbuhan mencapai 8 persen sebagai tonggak transformasi menuju negara berpendapatan tinggi.