Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Janji Lindungi Pasar Lokal dari Impor Ilegal, Purbaya: Ayo Kita Kaya Bersama!

    Janji Lindungi Pasar Lokal dari Impor Ilegal, Purbaya: Ayo Kita Kaya Bersama!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Tujuannya demi menjaga pasar domestik dan membuat industri dalam negeri tetap berkembang.

    Purbaya mengatakan, ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik yang mencapai 90%, sementara sisanya ke pasar ekspor. Jika pasar domestik dikuasai barang impor maka Indonesia sendiri yang akan merugi.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Perlindungan terhadap pasar dan industri dalam negeri tak lain demi mengejar target pertumbuhan ekonomi. Pada kuartal IV 2025, Purbaya menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5,5%.

    Purbaya mengatakan, hal itu tidak dilakukan karena dirinya baik hati. Bendahara Negara bergurau bahwa dirinya ingin mendapat hadiah dari Presiden Prabowo Subianto jika pertumbuhan ekonomi mencapai target.

    “Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau diatas 5,5% saya dikasih hadiah, saya mengajar hadiah itu sebetulnya. Tidak tahu hadiahnya apa. Ini jelas ini, yang penting pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan,” kata Purbaya.

    Ke depan, pemerintah akan menjalankan mesin fiskal, moneter dan sektor swasta untuk mendongkrak perekonomian. Saat ini fiskal dan moneter sudah berjalan seirama, sementara sektor swasta dilindungi dari serbuan barang impor dan hambatan-hambatan yang selama ini mengganggu pertumbuhan.

    “Fiskal dan moneter udah gampang, jalannya hampir sama, seirama. Privat sectornya selain saya melindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal saya juga akan, sudah ke beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang yang menghambat kemajuan industri dalam negeri,” tutur Purbaya.

    (ily/hns)

  • Purbaya Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh 6%: Nggak Kecapai, Gua Dipecat!

    Purbaya Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh 6%: Nggak Kecapai, Gua Dipecat!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memasang target pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2026. Angka tersebut lebih tinggi dari target APBN yang sebesar 5,4%.

    Purbaya mengaku siap dipecat jika target pertumbuhan ekonomi 6% tahun depan tidak tercapai.

    “Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4% seperti target APBN, saya ingin dorong ke 6%. Ya kalau risikonya apa saya ngomong gini? kalau nggak kecapai gua dipecat,” ujar Purbaya dalam Ecoverse 2025 di The Westin, Jakarta Kamis (20/11/2025).

    Meski berisiko Purbaya menilai perlu ada tantangan yang harus dihadapi. Ke depannya ia juga menargetkan pertumbuhan yang lebih cepat sampai mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Tapi kalau nggak ada challenge, nggak menarik untuk saya, lebih baik saya duduk di rumah aja. 6% Tahun depannya kita coba dorong lebih cepat lagi lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga keempat udah keliatan tuh 8% udah deket tuh jadi kita bisa mewujudkan,” tutur Purbaya.

    Purbaya juga berjanji melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang impor ilegal. Hal ini tak lain demi melindungi permintaan domestik yang juga menjadi andalan bagi perekonomian. 90% ekonomi Tanah Air bergantung pada domestic demand, sementara 10% ke pasar ekspor.

    “Kalau yang 90% tadi dikuasai asing nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua makanya saya selalu bilang ayo kita kaya bersama untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri,” tutupnya.

    (ily/hns)

  • Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    Purbaya Bicara Gamblang Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Ala Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak gentar dengan target tinggi yang dicanangkan Presiden Prabowo mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    Ia optimis pemerintah memiliki peluang nyata untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen dalam beberapa tahun mendatang. Sejalan dengan arahan Presiden, target tersebut menjadi awal yang penting bagi Indonesia untuk menapaki level menjadi negara maju.

    “Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8 persen, banyak orang yang skeptis. Anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah senang. 8 persen ini a good start,” ungkap Menkeu dalam Launching Bloomberg Businessweek Indonesia di Jakarta pada Kamis (20/11).

    Purbaya mengakui mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan kemampuan Pemerintah untuk memahami ilmu dan dinamika kebijakan yang tepat, sebagaimana tercermin dalam konsep Sumitronomics yang menekankan tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia yakni konsep pertumbuhan tinggi harus berjalan beriringan dengan pemerataan manfaat pembangunan dan stabilitas nasional.

    Untuk mempercepat laju perekonomian, pemerintah telah menjalankan strategi teknis berupa penempatan dana ke Bank Himbara.

    Pada September lalu, sebesar Rp200 triliun disalurkan ke perbankan untuk mempercepat penyaluran kredit, kemudian ditambah Rp76 triliun pada tahap berikutnya. Langkah ini bertujuan untuk menstimulasi aktivitas ekonomi.

    Kebijakan penempatan dana hanya satu bagian dari rumus percepatan ekonomi. Menkeu mengatakan, elemen terpenting lainnya adalah pembentukan ekspektasi positif di masyarakat dan dunia usaha.

  • Purbaya Ungkap Anak Buahnya Dipanggil Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Pajak

    Purbaya Ungkap Anak Buahnya Dipanggil Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Pajak

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara merespons pencekalan (cegah dan tangkal) mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi ke luar negeri mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026.

    Pencekalan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020 yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Purbaya mengatakan belum mendapat informasi resmi dari Kejagung, namun dia menduga pencekalan tersebut terkait dugaan korupsi pada kebijakan tax amnesty alias pengampunan pajak.

    “Saya belum dapat laporan, belum dapat pemberitahuan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Selain itu, menurut Purbaya, beberapa anak buahnya sudah dipanggil Kejagung untuk dimintai keterangan sabagai saksi.

    “Beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja proses ini berjalan,” ungkap Purbaya.

    Purbaya menambahkan, meski ada kasus terkait pajak, para pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus lebih serius dan jangan takut.

    “Saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Yang kita ini adalah ke teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius saja, udah gitu. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang dan saya nggak tahu berapa kuat kasus itu, biar saja kejaksaan yang memprosesnya,” tegas Purbaya.

    Sebagai informasi, mengutip detikNews, Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya pengajuan pencegahan ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Ada lima orang yang dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga enam bulan ke depan.

    “Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

    Dia memerinci, kelima orang yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum.

    (aid/hns)

  • Tren PHK Menurun, Guru Besar UGM Soroti Kebijakan ‘Koboi’ Purbaya

    Tren PHK Menurun, Guru Besar UGM Soroti Kebijakan ‘Koboi’ Purbaya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Tadjuddin Noer Effendi menanggapi menurunnya tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Menurutnya, salah satu faktor pendorongnya adalah gembrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat impor pakaian bekas ilegal

    “Belakangan ini justru dengan adanya gebrakan dari Menteri Keuangan yang melarang masuknya pakaian bekas dan sebagainya, itu sudah mulai menurun. Malah sekarang sudah mulai terjadi titik balik terutama di UMKM tekstil,” ujarnya, dikutip dari laman resmi UGM, Sabtu (22/11).

    Prof. Tadjuddin menjelaskan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dalam skala kecil, perubahan itu sudah mengindikasikan perbaikan daya serap tenaga kerja.

    Kebijakan pengetatan impor ini juga dibarengi dengan langkah penguatan pengawasan terkait penyelundupan, bea cukai, serta pembatasan barang-barang impor tertentu.

    “Dan juga ada dorongan untuk UMKM lewat pemberian kredit melalui perbankan dengan dana stimulus Rp 200 triliun, itu harapan dia untuk berkembang. Tidak boleh diberikan kredit itu kepada konglomerat,” katanya.

    Pakar Ketenagakerjaan itu menegaskan bahwa arah kebijakan fiskal yang lebih bersih turut memberikan dampak positif bagi stabilitas industri.

    “Arahnya sekarang sudah relatif, mulai bagus perkembangan ekonomi karena selama ini yang menjadi ladang korupsi mulai diberhentikan dengan adanya kebijakan-kebijakan Menteri Keuangan,” tegasnya.

    Menurutnya, banyaknya perusahaan yang sebelumnya kesulitan memperoleh kredit, menghadapi rendahnya daya beli, serta menurunnya produksi menjadi pemicu PHK massal.

  • 8 Purbaya Kenang Masa Kecilnya Tinggal di Lingkungan Kampus IPB Bogor, Jalan Kaki 2 KM Bandung

    8 Purbaya Kenang Masa Kecilnya Tinggal di Lingkungan Kampus IPB Bogor, Jalan Kaki 2 KM Bandung

    Purbaya Kenang Masa Kecilnya Tinggal di Lingkungan Kampus IPB Bogor, Jalan Kaki 2 KM
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menceritakan masa kecilnya yang ternyata tumbuh besar di lingkungan Kampus IPB University Dramaga Kabupaten Bogor.
    Hal itu diungkapkan Purbaya saat mengisi kuliah umum di Graha Widya Wisuda, Kampus IPB Universiry Dramaga, Jumat (21/11/2025).
    “Saya dari 1972 sampai 1983 hidup di Kampus IPB Dramaga, Jalan Anggrek nomor 12. Saya ingat, rumah di sini, sekolahnya di Bogor,” kata Purbaya, dalam keterangan tertulis IPB University.
    Purbaya mengatakan salah satu rutinitas semasa kecil yang menempanya menjadi sosok yang tangguh layaknya hari ini adalah jalan pagi.
    Dengan berjalan kaki sejak dini hari menuju sekolah kala itu, menjadi tempaan yang membentuk kedisiplinan, ketangguhan mental dan karakter kepemimpinannya saat ini.
    “Setengah lima udah bangun. Jam lima sudah jalan kaki. Dua kilometer dari rumah ke depan (kampus). Makanya saya tinggi, rajin jalan pagi dulu.”
    “Itu salah satu hal yang menggembleng saya menjadi cukup teguh menghadapi tantangan. Karena kalau bangunnya telat dan terlambat masuk kelas, repot. Bisa dimarahi guru,” tutur Purbaya.
    Dalam kuliah umum itu, Purbaya kembali mengurai pandangannya terkait
    Sumitro Economics
    .
    Konsep ini menekankan pertumbuhan ekonomi cepat, pemerataan manfaat pembangunan, dan stabilitas nasional sebagai tiga pilar utama.
    Kepada mahasiswa IPB University sebagai
    generasi Z
    , Purbaya juga berpesan agar mereka lebih serius dalam menempuh pendidikan.
    “Belajar memang tidak gampang, tetapi kalau anda berhasil, buah manis menunggu anda di depan. Yang lebih penting, negara menunggu kontribusi anda,” ujarnya.
    Ia menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia (SDM) unggul untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kita perlu orang-orang pintar lebih banyak lagi. Jadi, teman-teman gen Z yang lagi kuliah, belajar sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Kita perlu anda untuk mendukung delapan persen terus-terusan ke depan nanti,” pintanya.
    Sementara itu, Rektor IPB University, Prof Arif Satria, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Menteri Keuangan dan menekankan relevansi materi tersebut bagi civitas akademika.
    “Pemahaman ekonomi makro dan kebijakan fiskal sangat utama bagi mahasiswa IPB University yang kelak menjadi pengambil kebijakan. Kehadiran Pak Menteri memberikan perspektif nyata mengenai tantangan ekonomi bangsa,” kata Arif.
    Ketua Himpunan Alumni (HA) IPB University, Walneg S Jas menambahkan pihaknya berkomitmen akan terus memperkuat kontribusi alumni dalam pembangunan nasional.
    “Kuliah umum ini adalah bentuk kolaborasi strategis alumni dan kampus untuk menghadirkan pemikiran terbaik bagi Indonesia,” terang Walneg.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Purbaya Respons Mantan Bos Pajak Dicekal, Singgung Kasus Tax Amnesty

    Purbaya Respons Mantan Bos Pajak Dicekal, Singgung Kasus Tax Amnesty

    Jakarta –

    Mantan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dicekal (cegah & tangkal) bepergian ke luar negeri mulai 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Pencekalan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020 yang sedang diusut Kejaksaan Agung (Kejagung).

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun buka suara merespons hal itu. Purbaya mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari Kejagung.

    Namun, Purbaya menduga pencekalan terkait kasus kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty)

    “Saya belum dapat laporan, belum dapat pemberitahuan dari Pak Jaksa Agung. Tapi saya pikir biar saja proses itu berjalan. Ini kan kasus tax amnesty, kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

    Sebagai informasi, mengutip detikNews, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membeberkan bahwa pihaknya telah menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan korupsi pajak tahun 2016-2020.

    “Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020,” kata Anang di Jakarta.

    Selain itu, Direktorat Jenderal Imigrasi juga membenarkan permintaan cekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Ada lima orang yang dicegah ke luar negeri sejak 14 November 2025 hingga enam bulan ke depan.

    “Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama Ken Dwijugiasteadi,” kata Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi Yusman.

    Kelima orang yang dicegah adalah Ken Dwijugiasteadi selaku mantan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Victor Rachmat Hartono, Karl Layman, Heru Budijanto Prabowo, dan Bernadette Ning Dijah Prananingrum.

    (aid/hns)

  • Purbaya Targetkan Ekonomi 2026 Tumbuh 6%: Nggak Kecapai, Gua Dipecat!

    Pemain Goreng-goreng Ada yang Ditangkap?

    Jakarta –

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal janji memberi Insentif ke pasar modal. Janji insentif pernah disampaikan Purbaya saat mengunjungi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Oktober lalu.

    Terbaru, Bendahara Negara memberi sinyal bahwa pemerintah belum mau memberikan insentif apa pun. Hal ini dikarenakan belum adanya satu pun pelaku saham gorengan yang ditangkap.

    “Belum bisa dijalankan, saya belum lihat, berapa, ada pemain goreng-goreng yang ditangkap? Ada nggak?” ujarnya di The Westin, Jakarta, Kamis (21/11/2025).

    Ia menegaskan, jika BEI memperbaiki persoalan tersebut maka pemerintah mempertimbangkan untuk memberi insentif. Meskipun ia belum bisa menjelaskan bentuk insentifnya karena perlu didiskusikan lebih lanjut.

    “(Bentuk insentifnya) nanti didiskusikan karena mereka belum beres juga. Nanti kami lihat,” sebut Purbaya.

    Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memantau ketat aktivitas pasar modal. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, yang meminta Bursa Efek Indonesia (BEI) membenahi saham-saham gorengan.

    Sebelumnya, BEI disebut meminta insentif untuk ekosistem pasar modal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, permintaan tersebut tidak diberikan lantaran masih banyak ditemukan saham gorengan.

    Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa meminta BEI lebih dulu memperbaiki perilaku investor di pasar modal, karena menurutnya, saham-saham gorengan merugikan investor kecil.

    “Tadi Direktur Bursa juga minta insentif terus, yang belum tentu saya kasih. Jadi, saya bilang, akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal. Artinya, yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia lah,” ungkap Purbaya usai berdialog dengan otoritas pasar modal di BEI, Jakarta, Kamis (9/10).

    Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, menekankan perlindungan konsumen dan investor merupakan hal penting untuk menjaga integritas pasar modal. Menurutnya, hal ini sejalan dengan apa yang diminta Purbaya.

    “Sejalan dengan pesan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam acara dialog dengan pasar modal minggu lalu, Bapak Purbaya menegaskan bahwa pentingnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Salah satunya dengan menjaga agar transaksi pasar modal berjalan dengan wajar teratur dan juga efisiensi,” ungkap Inarno dalam sambutannya Main Hall BEI, Jakarta, Jumat (17/10)

    (ily/hns)

  • Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Kejagung Periksa 40 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Ekspor POME

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa 40 saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi ekspor Palm Oil Mill Effluent (POME) pada 2022.

    Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri dugaan penyimpangan dalam proses ekspor limbah pengolahan minyak sawit yang nilai ekspornya tercatat lebih tinggi dari ekspor crude palm oil (CPO) pada periode yang sama.

    Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan saksi yang telah dimintai keterangan berasal dari unsur birokrasi dan swasta. “Saksi lebih dari 40 orang. Dari birokrasi ada, dari swasta ada juga,” kata Anang di Kejagung, Jumat (21/11/2025). Ia tidak menjelaskan identitas para saksi maupun kemungkinan adanya pejabat tinggi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ikut diperiksa. “Saya enggak tahu pastinya,” ujarnya.

    Penyidikan perkara ini bermula dari temuan nilai ekspor POME yang melonjak hingga melampaui ekspor CPO pada 2022.

    POME sendiri adalah limbah cair kelapa sawit yang pada umumnya dimanfaatkan untuk mengurangi emisi gas metana atau digunakan sebagai bahan baku biogas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai ekspor limbah CPO mencapai US$1,7 miliar pada 2022, yang terdiri dari dua klasifikasi tarif berdasarkan parameter kadar asam lemak bebas maupun kadar air dan impurities.

    Direktorat Jampidsus Kejagung telah menggeledah lebih dari lima lokasi terkait perkara ini, termasuk kantor pusat Bea Cukai dan rumah sejumlah pejabat. Penggeledahan juga dilakukan di luar Jakarta. Dari rangkaian penggeledahan sebelumnya pada Oktober 2025, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan praktik ekspor POME pada 2022. Anang menyebut penggeledahan menjadi bagian dari langkah hukum lanjutan yang dilakukan setelah pemanggilan dan pemeriksaan saksi.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa sudah ada pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diperiksa terkait dugaan korupsi tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini terjadi sebelum dirinya menjabat. “Biar saja orang lab yang diperiksa katanya ya, biarkan saja seperti apa,” ujar Purbaya.

    Ia menambahkan bahwa proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejagung. “Saya enggak tahu biar prosesnya berjalan,” katanya.

    Purbaya juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan dan Kejagung memiliki kerja sama antarlembaga, termasuk dalam penegakan hukum. Ia menegaskan tidak ada perlindungan bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Menurut dia, penindakan yang dilakukan Kejagung mencerminkan komitmen kerja sama tersebut.

    Hingga saat ini Kejagung belum memaparkan lebih rinci perihal konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Penyidik memastikan proses pemeriksaan akan terus berlanjut untuk mengungkap dugaan praktik rasuah dalam ekspor POME

  • APPBI sarankan penutupan pintu masuk barang thrifting

    APPBI sarankan penutupan pintu masuk barang thrifting

    Kalau sudah sampai di pasar itu banyak, kalau ditindak, itu banyak pihak yang dirugikan, termasuk para pedagang (thrifting) tersebut

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) menyarankan penutupan pintu masuk barang-barang thrifting yang ke Indonesia yang dinilai lebih efektif dibanding menindak pedagang barang thrifting.

    “Yang harus dilakukan adalah mencegah barang tersebut masuk. Kalau barang tersebut sudah masuk ke pasar, sudah ada di pasar, banyak yang dirugikan,” kata Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja ditemui ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Alphonzus mengatakan rencana pemerintah untuk menindak penjual baju hasil thrifting tidak efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.

    Baju thrifting yang telah masuk ke dalam pasar secara masif merupakan bukti besarnya minat masyarakat untuk bergaya menggunakan merek-merek ternama, meski harus membeli pakaian bekas.

    Menurut dia, jika pemerintah melanjutkan tindakan dengan penyitaan sampai dengan dibakar, akan merugikan banyak pihak yang berkecimpung di bisnis tersebut.

    “Kalau sudah sampai di pasar itu banyak, kalau ditindak, itu banyak pihak yang dirugikan, termasuk para pedagang (thrifting) tersebut yang notabenenya itu adalah UMKM,” katanya.

    Hal lain yang ia soroti adalah sejauh ini aturan yang ada adalah tidak boleh mengimpor barang bekas, bukan larangan menjual kembali barang bekas.

    Ia mengingatkan bahwa manusia akan mencari segala cara untuk mendapatkan peluang ketika menjalankan usaha. Sehingga pemerintah memiliki andil besar dalam menjaga agar barang ilegal yang melanggar undang-undang itu tidak masuk lagi ke Indonesia.

    “Makanya yang jadi masalah adalah kalau pedagang tersebut menjual barang impor yang jelas-jelas itu dilarang, ya itu berarti pelanggaran kan? Ini kan sudah lama terjadi, bukan sesuatu yang baru,” ucapnya.

    Sementara terkait dengan dampak thrifting pada mal legendaris di Indonesia, Alphonzus menilai fenomena itu tidak berdampak langsung pada toko-toko dalam mal.

    Namun, thrifting akan jauh lebih berdampak pada industri merek-merek lokal karena menyasar kelas menengah ke bawah, yang selama ini menjadi target pasar dari jenama dalam negeri.

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pihak-pihak terkait telah memusnahkan pakaian thrifting di pelabuhan yang dianggap ilegal masuk ke Indonesia.

    Purbaya pun juga memiliki rencana untuk mendaur ulang pakaian yang disita pemerintah itu, karena menyadari membakar baju thrifting perlu mengeluarkan biaya besar yakni sekitar Rp12 juta per kontainer.

    Usulan soal rencana daur ulang pakaian impor bekas sitaan itu disebutnya sudah dikonsultasikan bersama Presiden Prabowo Subianto dan kini sedang dikaji oleh pemerintah.

    Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.