Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Prabowo perintahkan kebutuhan air bersih, toilet pengungsi terpenuhi

    Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.)

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran menterinya untuk memastikan kebutuhan seluruh pengungsi bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera terpenuhi, terutama untuk air bersih dan toilet portabel.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan perintah itu diberikan oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12).

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak (bencana, red.),” kata Seskab Teddy menjelaskan perintah Presiden Prabowo kepada jajaran menteri.

    “Presiden ingin Menteri Pekerjaan Umum (Dody Hanggodo, red.) memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” sambung Seskab Teddy.

    Seskab Teddy melanjutkan Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran menterinya untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk para pengungsi sehingga mereka tidak lagi menempati tenda-tenda pengungsian.

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera, Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ujar Seskab Teddy.

    Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga memberi instruksi kepada jajaran menteri mengenai kesiapan pemerintah menghadapi liburan akhir tahun.

    “Terkait kesiapan menghadapi liburan akhir tahun dibahas: Perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di tanah air, termasuk bea cukai dan pajak,” kata Seskab Teddy.

    Kemudian, menjelang akhir tahun, Presiden Prabowo juga memerintahkan adanya pemberian insentif untuk beberapa sektor.

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” kata Seskab Teddy menjelaskan isi rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden terkait dengan kebijakan pemerintah menjelang akhir tahun.

    Selain Seskab Teddy, rapat itu dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Kemudian, ada pula Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Marsekal Madya TNI Yusuf Jauhari, dan Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

    Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra. 

    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025). 

    Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. 

    “Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

    Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh. 

    “Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy. 

    Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional. 

    Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun. 

    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy. 

    Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono. 

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

  • 5 Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun Nasional

    5 Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun Nasional

    Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (14/12/2025) hari ini.
    Pemanggilan ini dilakukan usai Prabowo meninjau banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa hari terakhir ini.
    “Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa
    Menteri Kabinet Merah Putih
    di kediaman pribadinya di Hambalang,” ujar Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram-nya, Minggu.
    Teddy menjelaskan, Prabowo membahas mengenai
    penanganan bencana
    bersama para menteri.
    Prabowo, kata Teddy, meminta agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera.
    “Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” ucapnya.
    Lalu, Prabowo juga meminta penambahan secara maksimal untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak.
    “Presiden ingin menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut,” kata Teddy.
    Tidak hanya soal bencana, Teddy mengungkapkan, Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun.
    Menurutnya, Prabowo menanyakan perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok.
    Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak.
    “Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” imbuhnya.
    Dalam rapat ini, tampak hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta beberapa menteri lain.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Keinginan Raja Surakarta PB XIV Purbaya Ubah Nama di KTP Ditolak PN Solo, Ini Alasan Hakim

    Keinginan Raja Surakarta PB XIV Purbaya Ubah Nama di KTP Ditolak PN Solo, Ini Alasan Hakim

    Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Solo Aris Gunawan membenarkan permohonan Pakubuwono XIV soal perubahan nama di KTP ditolak. Menurutnya, perkara tersebut telah disidangkan sejak Kamis (27/11) lalu dengan agenda Pembacaan Permohonan dilanjutkan Pembuktian. Sidang kembali dilanjutkan pada Kamis (4/12) dengan agenda Pembuktian. Kemudian pada Kamis (11/12) kemarin, PN Solo kembali menggelar sidang dengana agenda putusan.

    Dalam putusannya, Majelis Hakim tidak menerima permohonan pemohon (niet ontvankelijke verklaard).

    “Inti amar putusan yang berbentuk Penetapan tersebut adalah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Aris.

    Menurutnya, hakim dalam pertimbangannya melihat ada sejumlah persyaratan formal yang belum terpenuhi untuk dilakukan perubahan nama seperti yang diinginkan pemohon.

    “Dasar pertimbangannya, bahwa Hakim berpendapat apa yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya tidak memenuhi syarat formal mengenai perubahan nama dan juga dimungkinkan adanya suatu sengketa,” katanya lagi.

    Selain menolak permohonan, majelis hakim juga membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181 ribu.

    Repoter: Arie Sunaryo/kontributor Merdeka.com

  • Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ingatkan Masyarakat Tetap Fokus untuk Bencana Sumatera

    Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan Habib Syakur Ingatkan Masyarakat Tetap Fokus untuk Bencana Sumatera

    Liputan6.com, Jakarta – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi menilai, isu yang menyeret nama mantan Menpora Dito Ariotedjo dengan artis Davina Karamoy sebagai gosip yang sengaja dibesarkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

    Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian publik dari persoalan yang jauh lebih penting, khususnya bencana alam yang melanda wilayah Sumatera.

    “Tidak ada dasar fakta yang jelas dalam isu tersebut. Bahkan, Davina Karamoy sendiri telah memberikan respons terbuka dengan menyatakan kebingungannya atas tuduhan yang beredar,” ujar Syakur, melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

    “Apa yang perlu diklarifikasi? Aku pun bingung,” ucap Davina, sebagaimana dikutip Habib Syakur.

    Menurut Syakur, pernyataan tersebut justru memperjelas bahwa isu yang beredar hanyalah spekulasi liar tanpa konfirmasi, tanpa bukti, dan tanpa klarifikasi resmi dari pihak-pihak yang disebutkan.

    “Ini pola lama. Ketika publik seharusnya fokus pada penderitaan rakyat akibat bencana di Sumatera, justru dimunculkan isu sensasional, gosip artis, dan tuduhan personal untuk mengaburkan empati publik,” terang dia.

    Syakur menilai, penyebaran isu semacam ini bukan hanya tidak etis, tetapi juga berpotensi merusak ruang publik yang sehat.

    Dia mengingatkan, mencampuradukkan gosip pribadi dengan nama pejabat negara tanpa dasar yang jelas merupakan bentuk pembunuhan karakter (character assassination).

    “Publik harus cerdas. Jangan sampai energi bangsa habis untuk isu murahan, sementara saudara-saudara kita sedang berjuang menghadapi banjir, longsor, dan dampak kemanusiaan lainnya,” terang Syakur.

     

    Video Prabowo Minta Rp4 Miliar untuk Bencana Sumatera, Ini Kata Purbaya 09 Dec 2025

  • Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Dirjen Pajak Bersiap Buka Perluasan Pertukaran Data Antarinstansi

    Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto menyatakan terbuka untuk saling bertukar data dengan instansi lain dalam upaya kolaborasi meningkatkan penerimaan negara.

    Dalam diskusi publik bertajuk ‘Meneropong Tax Gap & Efektivitas Tata Kelola Fiskal Sektor Minerba’ yang digelar Kamis (11/12/2025), Bimo menyampaikan bahwa praktik pertukaran data antarkementerian dan lembaga sejatinya telah berjalan untuk berbagai kepentingan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kerja sama tersebut difokuskan untuk mendorong kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak.

    Namun, Bimo mengakui bahwa DJP masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mengatur kerahasiaan data wajib pajak (WP). Pembatasan tersebut, menurut dia, kerap menjadi sumber keluhan dari instansi lain yang membutuhkan data perpajakan untuk keperluan analisis dan pengawasan.

    “Dulu mungkin Ditjen Pajak [dikeluhkan] cuma minta-minta data doang, enggak mau ngasih data. Iya, pasal 34 enggak boleh ngasih karena rahasia. Sekarang gini terus terang saja, saya buka data untuk bapak ibu sesuai dengan aturan,” ujar Bimo dalam forum yang disiarkan melalui kanal YouTube Pusdiklat Pajak, dikutip Minggu (14/12/2025).

    Bimo mengungkapkan bahwa usulan untuk memperluas ruang pertukaran data WP telah ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, baik saat jabatan tersebut masih dipegang Sri Mulyani Indrawati maupun di era Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Tujuannya agar DJP dapat lebih leluasa berbagi data dengan tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

    Menurut Bimo, sikap tersebut dilandasi keinginan agar DJP tampil lebih inklusif dan membangun hubungan timbal balik yang setara dengan instansi lain. Saat ini, Kemenkeu telah melakukan pertukaran data secara terbatas dengan sejumlah lembaga, terutama untuk kebutuhan pengawasan lintas sektor.

    “Kalau bapak ibu memang mau mendapatkan data untuk menganalisis kinerja di sektor bapak ibu, saya kasih. Tentu tanpa identifikasi. Itu halal, enggak usah dipersulit. Saya kasih, saya minta Direktur Data. Kenapa? Karena dengan begitu ada trust, kan dari [Ditjen] Minerba [Kementerian ESDM] juga ngasih. Sama-sama kami awasi,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Bimo juga menyinggung langkah pengawasan terhadap wajib pajak kaya atau high wealth individual (HWI). Ia mengungkapkan, pada hari tersebut DJP baru saja memanggil sejumlah WP dengan kekayaan besar untuk klarifikasi kepatuhan.

    Bimo menjelaskan bahwa sebagian WP kaya masih belum menyadari otoritas pajak memiliki akses ke berbagai sumber data lintas instansi, termasuk data kepemilikan manfaat (beneficial ownership/BO) yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum. Data tersebut dinilai penting sebagai pembanding kepatuhan pelaporan pajak.

    “Sekarang itu data luar biasa untuk benchmarking kepatuhan dari wajib pajak, terkadang wajib pajak mungkin merasa kami enggak punya akses terhadap data tersebut, sehingga di laporan SPT-nya itu tidak dimasukkan,” ungkapnya.

  • Sepekan, layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor Shell-Vivo

    Sepekan, layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor Shell-Vivo

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA selama sepekan atau 8-14 Desember 2025, mulai dari strategi Pertamina soal layanan BBM di Sumatera hingga rencana kuota impor bagi Shell maupun Vivo.

    Berikut rangkuman berita ekonomi selama sepekan yang layak disimak pagi ini.

    Pertamina gunakan SPBU mobile percepat layanan BBM di wilayah bencana

    PT Pertamina Patra Niaga (Persero) mengoptimalkan pemanfaatan moda suplai darurat berupa Pertamina Mobile SPBU hingga canting atau set tabung mini untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatera.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan prioritas utama adalah memastikan masyarakat tetap dapat bergerak dan menjalankan aktivitas pemulihan.

    Baca selengkapnya di sini

    Pembangunan kantor lembaga tinggi negara di IKN sesuai rencana

    Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyatakan pembangunan kantor lembaga tinggi negara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai rencana dan standar yang ditetapkan.

    “Delapan kontrak kerja pembangunan IKN tahap dua, untuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif telah ditandatangani,” ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya mengenai pembangunan IKN, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Menkeu benarkan aturan DHE SDA direvisi, wajib “parkir” di Himbara

    Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sedang direvisi, dengan perubahan utama agar eksportir wajib menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menkeu mengungkapkan bahwa selama ini DHE bisa dipindahkan ke bank-bank lain, dikonversi ke dolar Amerika Serikat (AS), dan dibawa keluar negeri, sehingga tidak efektif dalam menambah suplai dolar domestik.

    Baca selengkapnya di sini

    Kementerian PKP siapkan relokasi dan rumah bagi korban bencana Sumatra

    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan skema relokasi dan pembangunan rumah bagi warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat banjir dan longsor di tiga provinsi di Sumatra.

    Menteri PKP Maruarar Sirait yang biasa disapa Ara mengatakan pendataan sementara menunjukkan 112.551 unit rumah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terdiri atas kategori rusak ringan, sedang, berat, dan hanyut.

    Baca selengkapnya di sini

    ESDM akan putuskan kuota impor Shell, BP, Vivo, dan Exxon pekan depan

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memutuskan kuota impor bahan bakar minyak (BBM) 2026 untuk badan usaha pengelola SPBU swasta, seperti Shell, BP, Vivo, dan ExxonMobil pada pekan depan.

    “Minggu depan kami sudah Insya Allah bisa mendapatkan opsinya seperti apa,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Jakarta, Rabu.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pesantren Tebuireng Jombang Bersiap Gelar Haul ke-16 Gus Dur, Menteri Purbaya dan Nasaruddin Umar Diundang

    Pesantren Tebuireng Jombang Bersiap Gelar Haul ke-16 Gus Dur, Menteri Purbaya dan Nasaruddin Umar Diundang

    Jombang (beritajatim.com) – Pesantren Tebuireng di Jombang bersiap menggelar haul ke-16 Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) yang akan berlangsung pada Rabu malam, 17 Desember 2025. Acara ini akan dihadiri oleh dua tokoh penting, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, sebagai wujud penghormatan terhadap almarhum Gus Dur yang telah berkontribusi besar pada bangsa Indonesia.

    Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, mengonfirmasi bahwa undangan untuk kedua menteri tersebut sudah dikirim. “Undangan untuk beliau berdua sudah kita kirim. Untuk di Tebuireng haul ke-16 Gus Dur kita laksanakan pada Rabu malam (17/12/2025). Tapi untuk di Ciganjur pada Sabtu (20/12/2025),” ujarnya pada Sabtu, 13 Desember 2025.

    Acara haul tahun ini berbeda dengan peringatan-peringatan sebelumnya, karena pada 2025, Gus Dur telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Ini menjadi kesempatan untuk menggali lebih dalam pemikiran dan warisan Gus Dur yang masih relevan hingga kini.

    Untuk persiapan acara, Pesantren Tebuireng mulai mempersiapkan tenda dan perlengkapan di sekitar makam Gus Dur sejak Sabtu lalu. Tenda-tenda panjang terlihat memanjang dari gerbang masuk menuju area makam sebagai persiapan untuk menyambut ribuan tamu yang hadir.

    Gus Kikin menjelaskan bahwa rangkaian acara haul dimulai sejak pagi hari dengan khataman Alquran, diikuti pengajian empat bulanan yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Pesantren Tebuireng (Ikapete).

    “Sorenya ada Jemaah seribu rebana. Lalu puncaknya pada Rabu malam itu kita hadirkan dua tokoh nasional, yakni Menteri Keuangan Purbaya dan Menteri Agama Nasaruddin Umar,” ungkap Gus Kikin.

    Peringatan haul ke-16 Gus Dur tahun ini sangat istimewa karena momen ini tidak hanya mengenang kehidupan dan perjuangan Gus Dur, tetapi juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya nilai kebangsaan, pluralisme, dan toleransi yang diajarkan oleh Gus Dur.

    Dengan hadirnya tokoh-tokoh nasional seperti Purbaya dan Nasaruddin Umar, diharapkan peringatan ini dapat semakin memperkuat semangat persatuan bangsa.

    Pusara Gus Dur terletak di kompleks pemakaman keluarga Pesantren Tebuireng, berdampingan dengan makam kakeknya, KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, serta ayahandanya, KH Wahid Hasjim, yang juga merupakan tokoh besar dan Pahlawan Nasional.

    Peringatan haul Gus Dur ke-16 di Pesantren Tebuireng ini bukan hanya sekadar mengenang tokoh yang telah wafat, tetapi juga sebagai ajang untuk meneruskan semangat perjuangan dan pemikiran Gus Dur yang tetap relevan untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam keberagaman Indonesia.

    Seperti diketahui, Gus Dur tutup usia pada Rabu 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo, Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga, Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang. [suf]

  • Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026. 

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan. 

    “Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah,” kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025). 

    Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025. 

    “Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat,” jelasnya. 

    Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia. 

    Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal. 

    “Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri. 

    “Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun,” pungkasnya.

  • Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Pengusaha Minuman Ringan Semringah Purbaya Batalkan Cukai MBDK 2026

    Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) menyambut baik rencana penundaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang semula akan berlaku pada 2026. 

    Ketua Umum Asrim Triyono Prijosoesilo mengatakan pihaknya menilai wacana cukai MBDK tidak tepat dari sisi waktu dan alasan dasar kebijakan tersebut diberlakukan. 

    “Dari sisi waktu, memang kondisi industri FMCG [fast-moving consumer goods], termasuk industri minuman masih dalam kondisi yang berdarah,” kata Triyono kepada Bisnis, Sabtu (13/12/2025). 

    Adapun, tingkat pertumbuhan sampai dengan kuartal ketiga tahun ini hanya mencapai 1,8%. Sementara itu, pertumbuhan positif ini hanya ditopang oleh kategori AMDK (Air Minum Dalam Kemasan) yang masih tumbuh positif sebesar 2,4% pada Oktober 2025. 

    “Kategori minuman siap saji lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif sampai depan kuartal III ini, sehingga penundaan wacana cukai MBDK sangat tepat,” jelasnya. 

    Dari sisi alasan, dia menilai kebijakan cukai MBDK belum tepat untuk mengelola risiko penyakit tidak menular (PTM). Studi menunjukkan bahwa minuman kemasan berpemanis hanya berkontribusi sebesar 6,5% dari total konsumsi kalori percapita masyarakat Indonesia. 

    Dengan demikian, apabila diharapkan bahwa penerapan cukai yang akan menaikkan harga jual produk MBDK dan menurunkan tingkat penjualannya akan dapat menurunkan tingkat PTM, maka kebijakan tersebut dinilai akan gagal. 

    “Pemerintah perlu jujur melihat bahwa sumber risiko terbesar PTM bukan di produk minuman berpemanis, sehingga perlu kebijakan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya. 

    Lebih lanjut, Triyono mengatakan bahwa penerapan cukai MBDK hanya akan merugikan Indonesia dalam dua aspek. Pertama, kebijakan tersebut akan menurunkan kinerja industri. 

    “Menambah tekanan atas daya serap tenaga kerja industri minuman dan berpotensi mempercepat de-industrialisasi. Kedua, sementara prevalensi PTM tidak akan menurun,” pungkasnya.