Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Pansel sampaikan nama-nama calon ketua dan anggota DK LPS ke Presiden

    Jakarta (ANTARA) – Panitia Seleksi (Pansel) telah menyampaikan tiga nama calon ketua dan tiga nama calon anggota Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 2025-2030 kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    Penyampaian nama calon DK LPS itu tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-4/PANSEL-LPS/2025 tanggal 31 Juli 2025 tentang Hasil Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua Pemilihan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030.

    “Panitia Seleksi telah menyampaikan Calon Ketua dan Anggota DK LPS Periode 2025-2030 yang lulus Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Kedua kepada Presiden Republik Indonesia,” tulis Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menjabat Ketua Panitia Seleksi DK LPS dalam pengumuman tertulis di Jakarta, dikutip Jumat.

    Pada Kamis (31/7), Panitia Seleksi menetapkan nama-nama calon yang lulus seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua. Keputusan Panitia Seleksi ini bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.

    Berikut nama-nama calon DK LPS yang diajukan kepada Presiden.

    Calon Ketua DK LPS periode 2025-2030:

    1. Dwityapoetra Soeyasa Besar (Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan dan Statistik LPS)

    2. Muhammad Iman Nuril Hidayat Budi Pinuji (Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan)

    3. Purbaya Yudhi Sadewa (Ketua DK LPS)

    Calon Anggota DK LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030:

    1. Agresius R. Kadiaman (Risk Management and Compliance Director PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk)

    2. Ferdinan Dwikoraja Purba (Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Tania Tbk)

    3. Teguh Supangkat (Deputi Komisioner Pengawas Konglomerasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan)

    Sebelumnya, Panitia Seleksi telah menyelenggarakan rangkaian seleksi yang dimulai dari tahap administratif, dengan 26 calon dinyatakan lulus. Tahap berikutnya yaitu seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama yang meloloskan 12 calon. Kini, nama-nama calon DK LPS mengerucut menjadi total enam orang.

    Adapun seleksi kelayakan dan kepatutan periode kedua terdiri dari asesmen kompetensi yang dilaksanakan pada 22 Juli 2025 serta wawancara pada 28-29 Juli 2025.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    KSSK Sepakat Bauran Kebijakan Sektor Keuangan Fokus Dukung Pertumbuhan Ekonomi

    Bisnis.com, JAKARTA — Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Berbeda dari penyampaian hasil rapat berkala sebelumnya, keempat pihak yang tergabung dalam KSSK—Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)—dalam konferensi pers kali ini berulang kali menegaskan fokus kebijakan sistem keuangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

    Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menegaskan respons bauran kebijakan ekonomi nasional akan terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk aktif menjajaki potensi kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.

    “Rapat tersebut menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain, dalam upaya memastikan agar SSK senantiasa terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya dalam konferensi pers, Senin (28/7/2025). 

    Dari sisi pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan countercyclical menjaga perekonomian dan shock absorber di tengah gejolak perekonomian global melalui beberapa kebijakan. Alat fiskal ini juga terus dioptimalkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar 5,0%, termasuk dengan berbagai kebijakan untuk meningkatkan peran swasta dalam perekonomian.

    Pemerintah bahkan memberikan stimulus sepanjang tahun ini. Pada kuartal I/2025 senilai Rp30 triliun untuk menjaga daya beli di masa Ramadan dan Lebaran. Kemudian pada kuartal II/2025 senilai Rp24,4 triliun untuk mendorong konsumsi pada liburan sekolah. 

    Pada sisa tahun ini, pemerintah segera mengumumkan stimulus Paket Natal dan Tahun Baru (Nataru) untuk mendorong ekonomi akhir tahun nanti. 

    Bukan hanya pemerintah yang all out mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target di atas 5%, tetapi Bank Indonesia pun turun tangan mendorong kebijakannya agar ikut serta mengakselerasi peningkatan produk domestik bruto (PDB) tahun ini. 

    Gubernur BI Perry Warjiyo bahkan menekankan bahwa seluruh kebijakannya, baik moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dirancang untuk menjaga stabilitas dan terus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    “Dengan sinergi erat bauran kebijakan ekonomi nasional, seluruh kebijakan kami, kami arahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. 

    Usai memangkas suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 bps sejak tahun lalu, Perry menyampaikan bahwa ruang penurunan masih terbuka pada tahun ini. Harapannya, kredit pembiayaan dapat turun dan meningkatkan penyaluran kredit dari perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    OJK dan LPS Ikut Serta Dorong Ekonomi 

    Hal serupa juga disampaikan oleh OJK maupun LPS. Meski Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar tidak secara langsung menyampaikan kebijakannya difokuskan mendorong ekonomi, tetapi pihaknya turut fokus mendukung program MBG yang diharapkan dapat mengakselerasi ekonomi di daerah. 

    “Saat ini pihak perbankan bersama pemerintah dan pelaku pasar keuangan tengah menyelesaikan finalisasi skema pembiayaan untuk mendukung operasional pelaksanaan MBG yang telah berjalan,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa pihaknya terus menjaga cakupan penjaminan simpanan yang tinggi sebagai dasar kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan, sekaligus mendorong stabilitas yang kondusif bagi pemulihan ekonomi.

    Di mana LPS menyesuaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) secara responsif untuk mendukung transmisi kebijakan moneter dan memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional.

    “Pemantauan penjaminan simpanan dan evaluasi terhadap TBP terus dilakukan agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga simpanan, kondisi likuiditas perbankan, dan perkembangan ekonomi nasional,” ungkapnya. 

    Pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian, mengingat pada kuartal I/2025, dengan momen Ramadan dan Lebaran, PDB tumbuh sebesar 4,87% year on year (YoY). Angka tersebut di bawah target awal pemerintah yang berharap ekonomi dapat meningkat 5,2% pada tahun ini. 

    Pemerintah pun terus berupaya untuk menjaga daya beli. Maklum, kontributor utama PDB berasal dari konsumsi rumah tangga. Untuk itu, pemerintah rajin memberikan stimulus sepanjang tahun ini. 

  • Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menkeu hingga Gubernur BI yakin ekonomi RI 2025 tumbuh 5 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Juli 2025 – 19:44 WIB

    Elshinta.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini perekonomian Indonesia mampu mencetak pertumbuhan di atas 5 persen pada 2025.

    Hal itu merupakan hasil rapat KSSK pada 25 Juli 2025, yang terdiri dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.

    “Ekonomi Indonesia tahun 2025 diproyeksikan masih akan tumbuh di sekitar 5 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Senin.

    Menurut Sri Mulyani, tiap instansi akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan yang ada di dalam domain KSSK.

    Salah satunya juga termasuk menjajaki potensi kerja sama secara aktif, baik kerja sama bilateral maupun multilateral.

    Sri Mulyani menyebut keberhasilan negosiasi Pemerintah Indonesia terhadap tarif perdagangan Amerika Serikat (AS) diproyeksikan mendorong kinerja sejumlah sektor di Indonesia.

    Tarif resiprokal yang turun dari 32 persen menjadi 19 persen, misalnya, diperkirakan berdampak positif terhadap sektor padat karya, seperti tekstil, alas kaki dan furnitur.

    Kemudian, tarif impor 0 persen untuk produk AS diprediksi dapat mendorong harga produk minyak dan gas (migas) dan pangan Indonesia menjadi lebih rendah.

    Di sisi lain, KSSK juga terus mencermati perkembangan rambatan risiko global, termasuk dampak terhadap kinerja sektor manufaktur. PMI Manufaktur Indonesia yang terkontraksi ke posisi 46,9 pada Juni 2025 akan menjadi perhatian.

    KSSK pun mendorong peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Dorongan itu akan dilakukan melalui kebijakan dan percepatan deregulasi, termasuk mendorong peranan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang makin optimal.

    “Berbagai perkembangan dan kondisi strategi kebijakan akan terus ditingkatkan untuk mendorong multiplier effect (efek berganda) yang lebih besar,” tutur Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Video: Dua BPR Ditutup, LPS Selamatkan Dana Nasabah

    Video: Dua BPR Ditutup, LPS Selamatkan Dana Nasabah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pihaknya telah menyematkan nasabah di dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang izin usahanya telah dicabut dan resmi ditutup operasinya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Saksikan di CNBC Indonesia, Senin (28/07/2025).

  • Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Ini Dia yang Lolos Seleksi Calon Ketua dan Anggota DK LPS 2025-2030

    Jakarta, CNBC Indonesia – Bank Indonesia (BI) telah mengumumkan hasil seleksi administratif pemilihan calon ketua dan anggota dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025-2030.

    Panitia Seleksi pemilihan calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Periode 2025-2030 telah menetapkan Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif dan dapat mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan. Jumlahnya ada sekitar 26 orang.

    “Dalam rangka Seleksi Kelayakan dan Kepatutan, masyarakat diminta berpartisipasi untuk memberikan masukan dan/atau informasi mengenai integritas, rekam jejak, dan/atau perilaku Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang lulus Seleksi Administratif,” tulis Bank Indonesia mengutip website resminya, Sabtu (12/7/2025).

    Penetapan hasil seleksi tersebut dituangkan dalam Pengumuman Nomor PENG-2/PANSEL-DKLPS/2025 tentang Hasil Seleksi Administratif Pemilihan Calon Ketua dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Periode 2025-2030.

    “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” sebutnya.

    Seluruh Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang telah lulus seleksi administratif wajib mengikuti seleksi kelayakan dan kepatutan periode pertama, yang meliputi penelitian rekam jejak, masukan masyarakat, pemeriksaan kesehatan, dan asesmen makalah.

    “Menyampaikan masukan dan/atau informasi kepada Panitia Seleksi melalui e-mail: [email protected], atau surat yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK LPS dengan alamat Ruang Soegito Sastromidjojo, Gedung Djuanda I lantai G, Kementerian Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1, Jakarta Pusat 10710 (pada hari dan jam kerja),” tulisnya.

    Calon Ketua dan Anggota DK LPS yang dinyatakan lolos Seleksi Administratif namun tidak mengikuti Seleksi Kelayakan dan Kepatutan Periode Pertama sesuai jadwal yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur.

    Adapun peserta yang lolos di antaranya, Agresius R. Kadiaman, Amanlison Sembiring, Anton Daryono, Ary Zulfikar, Bambang Prijambodo, Bobby Hamzar Rafinus, Danu Febrianto, Didi Prakoso, Dwityapoetra Soeyasa Besar, Ferdinan Dwikoraja Purba, Hermawan Setyo Wibowo, Imam Nashirudin, Imansyah, dan Lana Soelistianingsih.

    Selanjutnya, Muhammad Iman Nuril, Hidayat Budi Pinuji, Nugroho Agung Wijoyo, Onny Noyorono, Purbaya Yudhi Sadewa, Robin Indraiid Hattari, Rudi Rahman, Salusra Satria, Samsu Adi Nugroho, Sis Apik Wijayanto, Suwandi, Teguh Supangkat, dan Wahyu Pratomo.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Komisi XI tunda penetapan Wakil Ketua DK LPS, tunggu 3 calon lainnya

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XI DPR RI menunda penetapan Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) periode 2025-2030 karena masih menunggu pengusulan tiga Anggota DK LPS lainnya sehingga seluruhnya dapat ditetapkan secara bersamaan.

    “Kalau kita sekarang menetapkan (Wakil Ketua DK LPS), sementara tiga lainnya belum, maka mereka (LPS) tidak bisa membuat pembagian tugas. Maka, penetapan yang 1 orang ini (Wakil Ketua DK LPS) kita tunda sampai kemudian yang 3 orang kita pilih secepatnya,” kata Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun saat dijumpai media usai Rapat Internal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 65 UU P2SK, Anggota DK LPS harus berjumlah 7 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat setingkat eselon I Kemenkeu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan; 1 orang anggota DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditunjuk oleh Ketua DK OJK; 1 orang anggota Dewan Gubernur BI yang ditunjuk oleh Gubernur BI; serta 4 orang anggota yang berasal dari dalam dan/atau dari luar LPS.

    “Empat orang melalui proses (fit and proper test dan ditetapkan) di DPR. Empat orang itu, yang tadi saya sampaikan, itu harus melalui proses penetapan di internal mereka (seleksi oleh panitia seleksi terlebih dahulu sebelum nama calon diserahkan ke Presiden dan DPR),” jelas Misbakhun.

    Menurut ketentuan Undang-Undang, panitia seleksi (pansel) dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Menteri Keuangan. Komisi XI DPR RI segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk membentuk pansel dalam rangka memilih 3 Calon Anggota DK LPS.

    “Tadi saya mendapatkan mandat untuk segera berkomunikasi dengan Menteri Keuangan untuk segera membentuk pansel untuk 3 orang sekaligus. Karena 3 orang berikutnya ini harus segera, supaya LPS tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat komisioner,” kata Misbakhun.

    Sebagai informasi, jabatan Anggota DK LPS (Ex-Officio) yang berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan OJK telah diisi masing-masing yaitu Luky Alfirman, Aida S Budiman, dan Dian Ediana Rae.

    Sementara Anggota DK LPS yang tidak berasal dari tiga lembaga tersebut yakni Purbaya Yudhi Sadewa yang menjabat Ketua DK LPS serta Didik Madiyono yang menjabat Anggota DK Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank.

    Diketahui, Purbaya diangkat sebagai Ketua DK LPS pada September 2020. Sedangkan Didik resmi menjadi Anggota DK LPS sejak Oktober 2019. Dengan masa jabatannya ini, maka Purbaya dan Didik akan purnatugas dalam waktu dekat.

    Sebelum UU P2SK disahkan pada 2023, Anggota DK LPS total berjumlah 6 orang, termasuk 3 Ex-Officio. Namun, UU yang baru ini menambah jumlah Anggota DK LPS menjadi total 7 orang.

    Pada Rabu (2/7), Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan uji kepatutan dan kelayakan dua Calon Wakil Ketua DK LPS untuk menggantikan Lana Soelistianingsih yang sudah purnatugas pada Februari 2025. Pada hari yang sama, Komisi XI langsung melanjutkan Rapat Internal untuk menetapkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.

    Adapun Pansel yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan 5 Calon Wakil Ketua DK LPS. Nama tersebut kemudian diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk dikerucutkan menjadi 2 calon. Dua calon yang dipilih dan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR tersebut yakni Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    BPR Perdana Punya Logo Baru, Ini Maknanya – Page 3

    PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) dalam rangkaian acara Munaslub Perbarindo 2025. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan informasi kredit dan analisa risiko yang lebih baik di sektor Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

    Melalui kerja sama ini, Perbarindo akan mendukung perluasan akses CLIK ke jaringan BPR di seluruh Indonesia, serta berkolaborasi dalam kegiatan pemasaran dan edukasi guna meningkatkan literasi penggunaan data kredit.

    Di sisi lain, CLIK akan menyiapkan layanan custom scoring model yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan dan karakteristik unik sektor BPR.

    “BPR memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan nasional, khususnya di daerah. Kerja sama ini kami harapkan dapat membantu BPR menilai risiko kredit dengan lebih akurat, sekaligus memperluas pemahaman akan pentingnya informasi kredit yang berkualitas,” ujar Chief Commercial Officer PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK) Riza Kristanto dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

    Penandatanganan MoU ini turut disaksikan oleh para tokoh penting di sektor keuangan, yaitu Dian Ediana Rae, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Musthofa, Anggota Komisi XI DPR RI, Ony Suharsono, Direktur Utama Bank Jateng serta sejumlah pejabat tinggi lainnya.

     

  • Rano Karno Sebut Jakarta Menuju Kota Global dengan Banyak Event Internasional Megapolitan 15 Juni 2025

    Rano Karno Sebut Jakarta Menuju Kota Global dengan Banyak Event Internasional Megapolitan 15 Juni 2025

    Rano Karno Sebut Jakarta Menuju Kota Global dengan Banyak Event Internasional
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    mengatakan Jakarta akan menuju kota global usai membuka acara LPS
    Monas Half Marathon
    pada Minggu (15/6/2025).
    “Tentu kita Pemprov DKI men-support semua kegiatannya, artinya Jakarta ini akan menuju kota global,” ungkap Rano Karno di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu.
    Menurut Rano, syarat menjadi kota global yakni memiliki banyak kegiatan atau atraksi yang menarik banyak perhatian dunia, seperti event lari yang diikuti pelari asing.
    “Global ini kita memerlukan kunjungan atau kegiatan, atraksi, seperti tadi banyak pelari asing mereka bahkan tinggal di negara yang kira-kira kalender kegiatannya padat,” ujar Rano.
    “Itu kan menandakan Jakarta atau Indonesia masuk dalam kalender itu,” tambahnya.
    Turut hadir juga dalam pembukaan acara yang sudah diselenggarakan ketiga kalinya ini yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)
    Luhut Binsar Pandjaitan
    , Wali Kota Jakarta Pusat Arifin hingga Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa. LPS Monas Half Marathon digelar hingga pukul 08.30 WIB.
    Lomba diawali dengan start di Monas Silang Barat Daya dan finis di Parkir Timur Senayan GBK.
    Ajang bertema “Time to Rise” ini diikuti oleh 6.000 peserta atau naik sekitar 20 persen dari edisi sebelumnya.
    Sebanyak 190 pelari internasional dari 23 negara juga turut meramaikan ke Jakarta.
    Dari dalam negeri, 31 atlet elite ikut serta, antara lain Robi Syianturi dan Odekta Naibaho yang berstatus anggota pemusatan latihan nasional tim Indonesia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Sebut Jakarta Menuju Kota Global dengan Banyak Event Internasional Megapolitan 15 Juni 2025

    Rano Karno Buka LPS Monas Half Marathon Megapolitan 15 Juni 2025

    Rano Karno Buka LPS Monas Half Marathon
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    membuka acara LPS
    Monas Half Marathon
    di kawasan Monas, pada Minggu (15/6/2025) pukul 05.00 WIB.
    Turut hadir juga dalam pembukaan acara yang sudah diselenggarakan ketiga kalinya ini yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Wali Kota Jakarta Pusat Arifin hingga Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa.
    “Siap berlari, kejar bonusnya,” ujar Rano secara singkat.
    Monas Half Marathon digelar hingga pukul 08.30 WIB. Lomba diawali dengan start di Monas Silang Barat Daya dan finis di Parkir Timur Senayan GBK.
    Ajang bertema ”Time to Rise” ini diikuti oleh 6.000 peserta atau naik sekitar 20 persen dari edisi sebelumnya.
    Sebanyak 190 pelari internasional dari 23 negara juga turut meramaikan ke Jakarta.
    Dari dalam negeri, 31 atlet elite ikut serta, antara lain Robi Syianturi dan Odekta Naibaho yang berstatus anggota pemusatan latihan nasional tim Indonesia.
    Sementara Dinas Perhubungan Jakarta melakukan
    rekayasa lalu lintas
    di sekitar lokasi. 
    Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan yang bersinggungan langsung dengan rute lari akan ditutup secara situasional.
    “Dalam rangka kegiatan LPS Monas Half Marathon 2025 akan dilakukan penutupan pada beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan rute LPS Monas Half Marathon,” ujar Syafrin dalam keterangannya, Jumat (13/6/2025).
    Berikut rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan saat LPS Monas Half Marathon:
    1.  Lalu lintas dari Timur (Pasar Senen) menuju ke Barat (Tanah Abang) dapat menggunakan Jalan Pasar Senen-Jalan Gunung Sahari-Jalan Budi Utomo-Jalan Lapangan Banteng Utara-Jalan Katedral-Jalan Veteran-Jalan Suryopranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Cideng Timur-Pasar Tanah Abang-dst.
    2.  Lalu lintas dari Barat (Stasiun Tanah Abang) menuju ke Timur (Stasiun Senen) dapat menggunakan Jalan Jatibaru Raya-Jalan Abdul Muis-Jalan Budi Kemuliaan-Jalan Medan Merdeka Barat sisi Barat-Jalan Majapahit-Jalan Juanda-Jalan Pos-Jalan Dr. Sutomo-Jalan Gunung Sahari-Jalan Pasar Senen-dst.
    3. Lalu lintas dari Selatan (Blok M) menuju ke Utara (Harmoni) dapat menggunakan Jalan Panglima Polim-Jalan Kyai Maja-Jalan Pati Unus-Jalan Pakubuwono VI-Jalan Hang Lekir 2-Jalan Hang Lekir 1-Jalan Asia Afrika-Jalan Gerbang Pemuda sisi utara-Jalan Gatoto Subroto-Jalan S Parman-Jalan KS Tubun-Jalan Jatibaru Raya-Jalan Abdul Muis-Jalan Majapahit-Simpang Harmoni-dst.
    4. Lalu lintas dari arah Utara (Harmoni) menuju Selatan (Blok M) dapat menggunakan Jalan Suryapranoto-Jalan Balikpapan-Jalan Tomang Raya-Jalan S Parman-Jalan Pejompongan Raya-Jalan Pamerah Raya-Jalan Gelora-Jalan Gerbang Pemuda-Jalan Asia Afrika-Jalan Hang Lekir I-Jalan Hang Tuah Raya-Jalan Kyai Maja-Jalan Panglima Polim-Blok M-dst.
    5. Lalu lintas dari arah Barat (Sabang) menuju ke Timur (Senen) dapat menggunakan Jalan Kebon Sirih-Jalan Mahbub Djunaidi-Jalan Srikaya I-Jalan Johar-Jalan KH. Wahid Hasyim-Jalan Cemara-Jalan Dr. GSSJ Ratulangi-Jalan HOS Cokrominoto-Jalan Imam Bonjol-Jalan Pengeran Diponegoro-Jalan Salemba Raya-Jalan Kramat Raya-dst.
    6. Lalu lintas dari arah Timur Jalan Raden Saleh menuju ke Selatan (Stasiun Cikini) dapat menggunakan Jalan Raden Saleh-Jalan Cimandiri-Jalan Cilosari-Jalan Pegangsaan Timur-dst.
    7. Lalu lintas dari arah Selatan (Metropole) menuju ke Utara (RS Bunda) dapat menggunakan Jalan Pegangsaan Barat-Jalan Cilacap-Jalan Teuku Cik Ditiro-dst.
    8. Lalu lintas dari arah Jalan Cut Mutia menuju ke Tugu Tani dapat menggunakan Jalan Teuku Umar-Jalan Pangeran Diponegoro-Jalan Salemba Raya-Jalan Kramat Raya-Jalan Kramat Kwitang-dst.
    Dinas Perhubungan Jakarta mengimbau para pengguna jalan untuk menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang sudah ditetapkan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • LPS: Makan Bergizi Gratis Solusi Pemerataan Ekonomi Rakyat

    LPS: Makan Bergizi Gratis Solusi Pemerataan Ekonomi Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyebut program makan bergizi gratis (MBG) sebagai bentuk nyata pemerataan ekonomi dan menjadi faktor utama kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau kita lihat, kenapa program besar Pak Prabowo belum jalan tapi makan gratis sudah berjalan dan disukai masyarakat, itu karena program tersebut langsung menyentuh kebutuhan rakyat. Setelah Pak Prabowo memimpin, tingkat kepuasan masyarakat sangat tinggi,” ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, dikutip Rabu (4/6/2025).

    Purbaya menekankan program seperti MBG penting untuk menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi nasional. Ia menyebut hal ini sebagai pelajaran dari sosok ekonom senior sekaligus ayah Prabowo, Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

    Sebagai perbandingan, Purbaya mengulas masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia memang tumbuh hingga 200%. Namun, menurutnya, masyarakat justru merasa lebih puas di era Presiden Joko Widodo yang memiliki program-program pemerataan yang lebih kuat.

    “Program yang langsung menyentuh rakyat, seperti MBG, sangat memengaruhi kepuasan dan dukungan terhadap presiden. Kalau sering dikritik, ‘program makan gratis itu apa sih?’, ini buktinya. Kalau program jalan, masyarakat puas, dan stabilitas terjaga. Itulah fondasi agar transformasi ekonomi berjalan,” jelas Purbaya.

    Purbaya optimistis jika mesin fiskal dan sektor swasta bisa bekerja bersama, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 6,5% hingga 7%. Untuk menembus angka 8%, menurutnya, masih butuh usaha ekstra, namun tetap memungkinkan.