Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Sosok KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Solo Unggah Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    Sosok KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Solo Unggah Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM –Sosok Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KGPAA Hamangkunegoro.

    Nama KGPAA Hamangkunegoro tengah menjadi perbincangan warganet baru-baru ini, setelah mengunggah status di media sosial. 

    Diketahui, Putra Mahkota Keraton Solo ini, menuliskan kalimat yang kontroversial “Nyesel gabung Republik” 

    Unggahan di Instagram Story pribadi itu, pun viral di berbagai platform media sosial hingga memicu beragam respons.

    Selain itu, KGPAA Hamengkunegoro juga menuliskan kalimat “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi”.

    Meski status sudah tidak ada, namun cuitan KGPAA Hamengkunegoro ini, telah diunggah ulang oleh akun X (dulu Twitter) @BebySoSweet.

    Sosok KGPAA Hamangkunegoro

    Berdasarkan penelusuran Tribunnews, KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau akrab disapa Gusti Purbaya merupakan Putra Mahkota Keraton Surakarta. 

    Ia adalah putra bungsu dari pasangan Pakubuwana XIII dengan GKR Pakubuwana atau KRAy Pradapaningsih.

    Purbaya pernah dinobatkan sebagai putra mahkota saat Tinggaldalem Jumenengan SKKS Pakubuwana pada 2022 lalu. 

    Pengukuhan putra mahkota dilakukan saat acara Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan naik tahta PB XIII ke-18, pada Minggu (27/2/2022), di Sasana Sewaka.

    Saat itu, usia Purbaya  masih berusia 21 tahun.

    Kini, Gusti Purbaya diketahui tercatat sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

    Cuitannya Viral di Medsos, Ditanggapi  PihakKeraton

    Baru-baru ini, Putra Mahkota Keraton Surakarta ini, tengah menjadi sorotan lantaran unggahan status di akun medsos pribadinya. 

    KGPAA Hamangkunegoro menyampaikan kalimat bernada kritikan. 

    Terkait unggahan tersebut, pihak Keraton buka suara.

    Menurut Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, kritik itu, disampaikan sebagai respons atas berbagai permasalahan di Indonesia saat ini.

    Di antaranya, kasus Pertamax oplosan yang menyebabkan kerugian negara hampir Rp1.000 triliun. 

    Kemudian, PHK massal di PT Sritex, yang tetap terjadi meskipun ada janji perlindungan dari pemerintah.

    Lalu, korupsi timah yang menyeret banyak pihak dengan nilai kerugian negara sangat besar. 

    Ada juga Penanganan kasus pagar laut yang dinilai tidak tegas oleh pemerintah. 

    “Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya.”

    “Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” kata Dany, Sabtu (1/3/2025). 

    Lebih lanjut, Dany menyebut, kritik tersebut, juga berakar dari status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang hingga kini masih ditangguhkan oleh pemerintah. 

    Selain itu, hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan turut menjadi pemicu kekecewaan. 

    “Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya,” kata Dany. 

    “Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” imbuhnya, dilansir Kompas.com.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Kompas.com)

  • Sosok KGPAA Hamangkunegoro, Putra Mahkota Keraton Solo Unggah Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    4 Alasan Putra Mahkota Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’ – Halaman all

    TRIBUNNEWS.com – Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan status Instagram story Putra Mahkota Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau KGPAA Hamangkunegoro.

    Dalam unggahan yang kini telah dihapus, KGPAA Hamangkunegoro menuliskan “Nyesel gabung Republik” dengan latar belakang hitam.

    Tulisan itu diunggah KGPAA Hamangkunegoro di akun Instagram pribadinya, @kgpaa.hamangkunegoro.

    Tak hanya “Nyesel gabung Republik”, KGPAA Hamangkunegoro juga menuliskan “Percuma Republik Kalau Cuma untuk Membohongi” di unggahannya.

    Terkait unggahan KGPAA Hamangkunegoro, Pengageng Sasana Wilapa Keraton Solo, KPA H Dany Nur Adiningrat, memberikan penjelasan.

    Menurutnya, unggahan KGPAA Hamangkunegoro itu sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Indonesia terkait sejumlah masalah di tanah air.

    Dany mengatakan, ada empat isu yang menjadi perhatian KGPAA Hamangkunegoro sehingga Putra Mahkota Keraton Solo itu menuliskan unggahan kritikan.

    Pertama, mengenai kasus korupsi di PT Pertamina Patra Niaga soal Pertamax Oplosan. Kedua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sritex, serta tutupnya perusahaan tersebut setelah beroperasi selama 58 tahun.

    Ketiga, kasus korupsi Izin Usaha Pertambagan (IUP) PT Timah di Kepulauan Bangka Belitung dengan total kerugian mencapai lebih dari Rp300 triliun.

    Keempat, kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten, yang hingga saat ini masih bergulir.

    “Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di PT Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya.”

    “Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” jelas Dany, Sabtu (1/3/2025), dilansir Kompas.com.

    Selain keempat isu nasional itu, lanjut Dany, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro juga terkait status Daerah Istimewa Surakarta (DIS).

    Hingga saat ini, status DIS masih ditangguhkan oleh pemerintah.

    Tak hanya itu, jelas Dany, hak-hak dan aset Keraton Solo yang belum diberikan, juga menjadi pemicu kekecewaan.

    “Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan, tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya,” jelas Dany, dilansir TribunSolo.com.

    “Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” lanjutnya.

    Dany menegaskan, kritik yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro merupakan bentuk kepedulian terhadap pemerintah.

    Ia mengatakan kritik KGPAA Hamangkunegoro merupakan unggahan satir yang diharapkan bisa ditangkap secara lugas dan cerdas oleh pemerintah.

    Dany pun menekankan, KGPAA Hamangkunegoro sebagai Putra Mahkota Keraton Solo, tidak mungkin akan berbicara sembarangan.

    Dany lantas mengingatkan, apa yang disampaikan KGPAA Hamangkunegoro patut diperhatikan dan didengarkan.

    “Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas”

    “Seorang Putra Mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar,” pungkas Dany.

    Menurut catatan Wikipedia, KGPAA Hamangkunegoro merupakan gelar yang dianugerahkan sebagai tanda ia adalah pewaris takhta Keraton Solo.

    Pengumuman pewaris takhta sekaligus pemberian gelar itu berlangsung saat acara Tingalan Dalem Jumenengan atau peringatan kenaikan takhta Raja Keraton Solo Pakubuwono (PB) XIII, pada 27 Februari 2022.

    KGPAA Hamangkunegoro sendiri memiliki nama Gusti Raden Mas Suryo Aryo Mustiko atau Kanjeng Gusti Pangeran Harya Purbaya.

    Ia adalah anak tunggal dari PB XIII dengan permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PB XIII.

    Saat penobatan KGPAA Hamangkunegoro sebagai putra mahkota, ia masih berusia 21 tahun dan berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang.

    “Kanjeng Gusti Pangerang Adipati Anom Sudibyo Rojo Narendra masih semester tiga,” jelas Pengageng Parentah Keraton Solo, KGPH Dipokusumo atau Gusti Dipo, Minggu (27/2/2022).

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Putra Mahkota Unggah Status ‘Nyesel Gabung Republik’ di Medsos, Keraton Solo Buka Suara

    (Tribunnews.com/Pravitri Retno W, TribunSolo.com/Mardon Widiyanto, Kompas.com/Labib Zamani)

  • Keraton Solo Buka Suara usai Putra Mahkota Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’: Perhatian ke Negara – Halaman all

    Keraton Solo Buka Suara usai Putra Mahkota Buat Status ‘Nyesel Gabung Republik’: Perhatian ke Negara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Keraton Surakarta buka suara usai putra mahkota, KGPAA Hamengkunegoro, membuat status ‘Nyesel Gabung Republik’ di akun Instagram pribadinya dan viral di media sosial.

    Pengageng Sasana Wilapa Keraton Surakarta Hadiningrat, KPA H Dany Nur Adiningrat, menuturkan status KGPAA Hamengkunegoro tersebut menjadi wujud respons sang putra mahkota terhadap berbagai masalah yang menimpa Indonesia.

    Dia mengatakan putra mahkota tengah mengkritik beberapa masalah seperti kasus mega korupsi tata kelola minyak tanah PT Pertamina Patra Niaga, PHK massal di PT Sritex, hingga kasus pagar laut.

    “Jadi itu kalau melihat unggahan beliau sebelumnya tentang BBM oplosan, PHK massal di Sritex, korupsi timah, serta kebijakan pemerintah yang tidak tegas dalam kasus pagar laut dan lain sebagainya. Mungkin itu yang melatarbelakangi beliau timbul unggahan seperti itu,” ujar Dany, Sabtu (1/3/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Selain isu nasional, Dany juga menyebut KGPAA Hamengkunegoro memberikan kritik terkait status Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang masih ditangguhkan oleh pemerintah.

    Dia juga mengungkapkan penangguhan statsu DIS itu membuat hak dan aset Keraton Solo tidak diberikan.

    “Tentang janji pemerintah terhadap Keraton Surakarta, bahwa Daerah Istimewa Surakarta ditangguhkan tetapi sampai sekarang belum diberikan hak-hak keraton, termasuk asetnya. Mungkin ini pemikiran yang melatarbelakangi beliau untuk memberikan peringatan keras kepada pemerintah,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Dany meminta kepada pemerintah agar menanggapi kritik dari KGPAA Hamengkunegoro dengan cerdas.

    Menurutnya, kritik dari putra mahkota tersebut bisa menjadi peringatan keras bagi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola negara.

    “Ini adalah unggahan yang satir, yang baik dari beliau. Pemerintah harus menangkap pesan ini dengan lugas dan cerdas.”

    “Seorang putra mahkota Keraton Surakarta yang merupakan pewaris darah Majapahit dan Kerajaan Mataram tentu tidak akan berbicara sembarangan. Ini adalah peringatan keras yang harus didengar,” tandasnya.

    KGPAA Hamangkunegoro Sudibya Rajaputra Narendra Mataram atau akrab disapa Gusti Purbaya merupakan putra bungsu dari pasangan Pakubuwana XIII dengan GKR Pakubuwana atau KRAy Pradapaningsih.

    Dia merupakan anak dari Pakubuwana XIII yang berasal dari pernikahan ketiga.

    Alhasil, Gusti Purbaya memiliki sejumlah kakak tiri seperti GRM. Suryo Suharto (GPH Mangkubumi), GRAy Rumbai Kusuma Dewayani (GKR Timur), GRAy Devi Lelyana Dewi, GRAy Ratih Widyasari, BRAy Sugih Oceani dan GRAy Putri Purnaningrum.

    Dia pernah dinobatkan sebagai putra mahkota saat Tinggaldalem Jumenengan SKKS Pakubuwana XIII ke-18 pada 2022 lalu.

    Saat dinobatkan, dia masih berusia 21 tahun.

    Gusti Purbaya saat ini tercatat sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

    Pernah Bersikap soal Konflik di Keraton Solo

    PUTRA MAHKOTA VIRAL – Inilah profil KGPH Purbaya, putra mahkota Keraton Solo (Kolase Tribunnews). Keraton Solo buka suara usai putra mahkota membuat status di akun Instagram-nya yaitu ‘Nyesel Gabung Republik’. Hal itu bentuk perhatian ke negara. Hal ini disampaikan pihak Keraton Solo pada Sabtu (1/3/2025).

    Pada 4 Maret 2023 lalu, KGPAA Hamengkunegoro atau Gusti Purbaya menjadi salah satu pejabat Keraton Solo yang memenuhi undangan dari Wali Kota Solo saat itu, Gibran Rakabuming Raka.

    Ketika itu, dia bersama pejabat Keraton Solo lainnya memenuhi undangan makan siang yang digelar di rumah dinas Wali Kota Solo untuk membahas perdamaian dari dua kubu di Keraton Solo yang tengah berkonflik.

    Lalu, saat konflik memanas pada akhir 2022, dia pernah berbicara kepada awak media soal terkait sikapnya.

    Dia berharap segera ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan. 

    “Dalam waktu dekat semoga ada pertemuan keluarga,” kata dia kepada TribunSolo.com, Jumat (23/12/2022).

    Purbaya menyampaikan pihak SISKS Pakubuwana XIII saat itu terbuka untuk melakukan musyawarah.

    “Kita sangat terbuka bila ada suatu musyawarah,” ucap dia.

    “Saya berharap dengan adanya musyawarah, ada solusi untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, masalah internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang harus diselesaikan secara kekeluargaan.

    Dia menekankan dirinya juga menghormati pihak-pihak dari kelompok LDA, termasuk GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.

    “Saya menghormati beliau (Gusti Moeng) sebagai tante saya, (pihak-pihak yang) lebih sepuh dan semua yang lebih tua. Saya menghormati mereka semua,” ujar dia.

    “Saya berharap secepatnya mendapat solusi, menjalin musyawarah, dan (semoga) semua ada jalan keluarnya,” ujarnya. 

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Daryono)(Kompas.com/Labib)

  • Sosok Putra Mahkota Keraton Solo Kritik Pedas Pemerintah, ‘Nyesal Gabung Republik’, Viral di Medsos

    Sosok Putra Mahkota Keraton Solo Kritik Pedas Pemerintah, ‘Nyesal Gabung Republik’, Viral di Medsos

    TRIBUNJATIM.COM – Sosok Putra Mahkota Keraton Solo menjadi sorotan.

    Namanya viral sejak memberi kritikan pedas kepada pemerintah.

    Dalam sebuah postingan di media sosial, dia menyatakan ‘nyesal gabung Republik’.

    Hal ini lantas diterima publik sebagai bentuk protes terhadap permasalahan sosial yang ada di Indonesia.

    Lantas, seperti apa sosok Putra Mahkota Keraton Solo?

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Jagad media maya dihebohkan dengan postingan KGPAA Hamangkunegoro, putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo.

    Dia mengunggah kalimat “Nyesel gabung Republik” di Instagram story pribadinya @kgpaa.hamengkunegoro.

    Masih di Instagram story pribadinya, KGPAA Hamengkunegoro juga menuliskan kalimat “Percuma Republik Kalau Cuma Untuk Membohongi”.

    Meski postingannya itu sudah tidak ada di Instagramnya, jejak digital itu sudah menyebar dan viral di platform media sosial.

    Salah satunya diunggah ulang oleh pemilik akun Twitter @BebySoSweet.

    Pemilik akun tersebut juga menuliskan keterangan “IG Story KGPAA Hamengkunegoro sebagai putra mahkota Kasunanan Surakarta menyampaikan penyesalan bergabungnya Kraton Surakarta ke dalam Republik Indonesia”.

    Pemilik akun itu juga menuliskan #IndonesiaGelap serta memposting ulang screenshot kalimat “Nyesel Gabung Republik”.

    Belum diketahui alasan KGPAA Hamengkunegoro menuliskan kalimat kritik pedas di akun medsosnya tersebut.

    Kompas.com mencoba meminta konfirmasi kepada KGPAA Hamengkunegoro terkait postingannya di IG Story-nya tersebut melalui Direct Message (DM) atau pesan Instagram. Tetapi belum direspons hingga Sabtu (1/3/2025) pagi.

    Kompas.com juga mencoba konfirmasi kepada Pengageng Sasana Wilopo Keraton Solo, KPA Dani Nur Adiningrat, tetapi telepon dan pesan elektronik yang dikirim Kompas.com juga belum mendapatkan tanggapan.

    Suasana pertemuan Gusti Moeng dengan Sinuhun PB XIII. Tampak KGPH Purbaya (lingkaran merah) hadir dalam pertemuan damai itu. (TribunSolo.com)

    Sosok Putra Mahkota Keraton Solo

    KGPH Purbaya adalah anak tunggal dari Asih Winarni, permaisuri PB XIII, GKR Pakubuwana.

    Asih merupakan istri ketiga dari PB XIII.

    KGPH Purbaya memiliki sejumlah kakak tiri.

    Mereka yakni GRM. Suryo Suharto (GPH Mangkubumi), GRAy Rumbai Kusuma Dewayani (GKR Timur), GRAy Devi Lelyana Dewi, GRAy Ratih Widyasari, BRAy Sugih Oceani dan GRAy Putri Purnaningrum.

    Dikutip dari TribunSolo.com, KGPH Purbaya dinobatkan sebagai putra mahkota saat Tinggaldalem Jumenengan SKKS Pakubuwana XIII ke-18 pada Minggu, 27 Februarui 2022.

    KGPH Purbaya diketahui masih berusia muda.

    Saat dinobatkan sebagai putra mahkota setahun lalu, KGPH Purbaya berusia 21 tahun atau diperkirakan lahir pada tahun 2001. 

    Ia dinobatkan sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sudibyo Rojo Putra Narendra ing Mataram. 

    KGPH Purbaya saat ini tercatat sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

    KGPH Purbaya, putra mahkota Keraton Solo (Kompas.com)

    Sikap KGPH Purbaya soal konflik di Keraton Solo

    Saat konflik Keraton Solo memanas pada akhir Desember 2022 lalu, KGPH Purbaya sempat berbicara kepada media. 

    Purbaya berharap segera ada pertemuan keluarga untuk menyelesaikan konflik yang telah berkepanjangan. 

    “Dalam waktu dekat semoga ada pertemuan keluarga,” kata dia kepada TribunSolo.com, Jumat (23/12/2022).

    Purbaya menyampaikan pihak SISKS Pakubuwana XIII saat ini terbuka untuk melakukan musyawarah.

    “Kita sangat terbuka bila ada suatu musyawarah,” ucap dia.

    “Saya berharap dengan adanya musyawarah, ada solusi untuk kebaikan bersama,” tambahnya.

    Menurut Purbaya, masalah internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat memang harus diselesaikan secara kekeluargaan.

    Dia menekankan dirinya juga menghormati pihak-pihak dari kelompok LDA.

    Termasuk GKR Wandansari Koes Moertiyah atau Gusti Moeng.

    “Saya menghormati beliau (Gusti Moeng) sebagai tante saya, (pihak-pihak yang) lebih sepuh dan semua yang lebih tua. Saya menghormati mereka semua,” ujar dia.

    “Saya berharap secepatnya mendapat solusi, menjalin musyawarah, dan (semoga) semua ada jalan keluarnya,” ujarnya. 

     

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Dorong Literasi Keuangan, BNI Beri Tips Investasi untuk Gen Z

    Dorong Literasi Keuangan, BNI Beri Tips Investasi untuk Gen Z

    Jakarta –

    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memberikan literasi keuangan kepada para mahasiswa dalam diskusi bertema ‘Cerdas Mengatur Keuangan untuk Gen Z’ yang disponsori oleh BNI. Kegiatan ini dihadiri 100 mahasiswa dari 28 universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

    SEVP Wealth Management BNI Steven Suryana mengatakan generasi Z (Gen Z) merupakan generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 dan tumbuh di era internet dan teknologi digital. Oleh karenanya, menurutnya, tingkat literasi keuangan Gen Z dinilai lebih baik dibandingkan generasi di atasnya.

    Namun, Steven menyebut kebiasaan serba instan, termasuk dalam berinvestasi menjadi tantangan yang seringkali dihadapi oleh generasi ini.

    “Jangan berinvestasi karena FOMO (Fear of Missing Out), karena teman masuk ke dalam produk tertentu, terus ikutan tanpa mempelajari. Jangan maunya serba instan,” ungkap Steven dalam keterangan tertulis, Kamis (27/2/2025).

    Dia mengungkapkan fundamental bagi Gen Z dalam berinvestasi yaitu bagaimana mengetahui dan memahami apa itu investasi, tujuan, serta risiko dan keuntungannya dalam jangka panjang. Menurutnya, Gen Z perlu mengetahui profil risiko sebelum memutuskan untuk memilih jenis instrumen investasi.

    “Dalam memulai investasi tidak selalu harus dengan nominal yang tinggi. Bagi Gen Z yang ingin memulai investasi, bisa memilih instrumen investasi yang rendah risiko seperti reksa dana pasar uang,” paparnya.

    Lewat aplikasi wondr by BNI, investasi di reksadana bisa dimulai dari Rp 100.000 dan pembelian berikutnya sedikitnya Rp 10.000 untuk reksa dana pasar uang.

    Jika ingin variasi instrumen investasi lainnya, Gen Z bisa memilih reksa dana jenis lain seperti reksa dana pendapatan tetap (berbasis obligasi), reksa dana campuran (obligasi dan saham), hingga reksa dana saham dengan minimum Rp 100.000.

    “Penarikan dananya pun cukup mudah, untuk reksa dana pasar uang, hanya membutuhkan waktu dua hari kerja, sementara reksa dana saham memerlukan waktu empat hingga tujuah hari kerja,” imbuh dia.

    Steven mengatakan aplikasi wondr by BNI tidak hanya memberikan solusi keuangan, namun juga melayani kebutuhan nasabah. Melalui fitur wondr Insight yang ada di wondr by BNI, Gen Z bisa melakukan perancanaan keuangan secara lebih teratur dan mengetahui transaksi keuangan lebih detil.

    “Sekarang produk-produk Wealth Management tidak hanya identik dengan nasabah prioritas karena lewat layanan digital, nasabah bisa memulai dengan nominal yang lebih kecil. Sekarang produk reksa dana bisa ditawarkan lewat mobile banking, kita punya wondr by BNI, bisa di-download, teman-teman bisa investasi di situ,” pungkas Steven.

    Sebagai informasi, kegiatan ini digelar di Jakarta pada Selasa (25/2). Turut hadir dalam acara ini sebagai narasumber Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

    (anl/ega)

  • LPS tegaskan uang di Bank BUMN aman

    LPS tegaskan uang di Bank BUMN aman

    Enggak usah (ditarik). Tadi karena bisa diaudit dengan siapa saja katanya. Artinya transparansi akan tetap didorong. Jadi orang-orang enggak perlu narik dana dari perbankan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan uang yang disimpan oleh masyarakat di bank badan usaha milik negara (BUMN) aman.

    Hal ini disampaikannya menanggapi adanya seruan untuk menarik dana secara massal dari bank-bank BUMN di tengah pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia.

    “Enggak usah (ditarik). Tadi karena bisa diaudit dengan siapa saja katanya. Artinya transparansi akan tetap didorong. Jadi orang-orang enggak perlu narik dana dari perbankan,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memastikan bahwa BPI Danantara akan dikelola secara profesional, transparan, dan bisa diaudit oleh siapa pun.

    Purbaya pun menyebutkan setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa masyarakat tidak perlu khawatir.

    Pertama, kata dia, dana di bank BUMN tetap aman. Kedua, LPS sebagai lembaga penjamin memiliki kapasitas yang cukup untuk menjamin dana masyarakat, sehingga tidak perlu ada gerakan massal untuk menarik uang di perbankan BUMN.

    “Jadi biasa saja, ‘business as usual’, karena ini akan dikelola profesional dan transparan,” ucap Purbaya.

    Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa Danantara Indonesia harus dikelola dengan penuh kehati-hatian, mengedepankan transparansi, serta bisa diaudit oleh siapa pun.

    “Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi, harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun,” ujar Prabowo dalam peluncuran Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden menuturkan bahwa dana yang dikelola oleh Danantara merupakan milik anak cucu dan generasi penerus bangsa Indonesia.

    Prabowo menyatakan keyakinannya bahwa dengan Danantara, Indonesia akan terus melangkah maju, menjadi lebih kuat, dan lebih bersatu dari sebelumnya.

    “Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita,” kata Presiden.

    Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Prabowo mengatakan bahwa Danantara sebagai dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS dengan proyeksi dana awal mencapai 20 miliar dolar AS.

    Pewarta: Fathur Rochman, Mentari Dwi Gayati
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Rampung Tengah 2025 – Page 3

    Persiapan Penjaminan Polis Asuransi Rampung Tengah 2025 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Selain memberikan penjaminan untuk simpanan nasabah di bank, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga mendapat mandat baru untuk memberikan jaminan kepada nasabah asuransi. Program ini disebut Program Penjaminan Polis (PPP).

    Mandat baru untuk LPS ini tertuang di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, saat ini LPS masih terus menyempurnakan sistem penjaminan Polis ini. Ia menargetkan persiapan bisa rampung pada pertengahan 2025.

    “Saya pikir pertengahan tahun ini sudah kelihatan betul bentuk sistem program penjaminan polis yang akan dijalankan nanti,” kata Purbaya dikutip dari Antara, Jumat (25/1/2025).

    Usai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terbit, peraturan turunan mengenai program tersebut segera disiapkan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk memastikan bahwa PP tersebut dapat diterbitkan tepat waktu.

    “Dalam rapat KSSK terakhir, sudah diputuskan bahwa PP terkait program penjaminan polis akan dikawal supaya bisa terbit sesuai dengan waktu yang ditentukan,” ujarnya.

    Siapkan Aturan

    Secara paralel, LPS juga mempersiapkan peraturan internal agar peraturan pelengkap sudah siap ketika PP diterbitkan.

    Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi unit program penjaminan polis juga disiapkan, yang ditargetkan mencapai 60 persen dari kapasitas penuh pada 2028.

    LPS juga mengirimkan staf untuk belajar dari program serupa di LPS internasional, seperti Korea, Malaysia, Kanada, Italia dan Taiwan untuk memastikan kesiapan program penjaminan polis.

    Sistem dan infrastruktur teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendukung program penyambungan polis agar lebih siap saat program dijalankan.

    “Kami berharap PP dapat bisa keluar cepat sehingga pertengahan tahun bisa selesai semua. Kalau sudah selesai, saya akan mengusulkan ke Menteri Keuangan agar posisi dewan komisioner untuk penjaminan polis segera diisi,” tutur dia.

     

  • LPS tegaskan uang di Bank BUMN aman

    LPS bakal rampungkan persiapan penjaminan polis pada pertengahan 2025

    Saya pikir pertengahan tahun ini sudah kelihatan betul bentuk sistem program penjaminan polis yang akan dijalankan nanti

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan persiapan program penjaminan polis bisa rampung pada pertengahan tahun 2025.

    “Saya pikir pertengahan tahun ini sudah kelihatan betul bentuk sistem program penjaminan polis yang akan dijalankan nanti,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

    Usai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terbit, peraturan turunan mengenai program tersebut segera disiapkan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP).

    Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara untuk memastikan bahwa PP tersebut dapat diterbitkan tepat waktu.

    “Dalam rapat KSSK terakhir, sudah diputuskan bahwa PP terkait program penjaminan polis akan dikawal supaya bisa terbit sesuai dengan waktu yang ditentukan,” ujarnya.

    Secara paralel, LPS juga mempersiapkan peraturan internal agar peraturan pelengkap sudah siap ketika PP diterbitkan.

    Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi unit program penjaminan polis juga disiapkan, yang ditargetkan mencapai 60 persen dari kapasitas penuh pada 2028.

    LPS juga mengirimkan staf untuk belajar dari program serupa di LPS internasional, seperti Korea, Malaysia, Kanada, Italia dan Taiwan untuk memastikan kesiapan program penjaminan polis.

    Sistem dan infrastruktur teknologi juga terus ditingkatkan untuk mendukung program penyambungan polis agar lebih siap saat program dijalankan.

    “Kami berharap PP dapat bisa keluar cepat sehingga pertengahan tahun bisa selesai semua. Kalau sudah selesai, saya akan mengusulkan ke Menteri Keuangan agar posisi dewan komisioner untuk penjaminan polis segera diisi,” tutur dia.

    Sementara itu, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum.

    Untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS melaporkan jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,94 persen

    LPS melaporkan jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,94 persen

    Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Desember 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening.

    “Atau setara 608.850.379 rekening untuk nasabah bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat.

    Sementara itu untuk BPR/BPRS, hingga akhir November 2024, jumlah rekening yang dijamin mencapai 99,98 persen dari total rekening nasabah BPR/BPRS, atau setara dengan 15.817.553 rekening.

    Pada periode penetapan reguler triwulan I-2025 (Januari 2025), LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) masing-masing sebesar 4,25 persen untuk simpanan rupiah di bank umum dan 6,75 persen untuk simpanan rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan valuta asing (valas) di bank umum.

    TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Februari 2025 sampai dengan 31 Mei 2025, namun tetap terbuka untuk disesuaikan dalam hal terdapat perubahan suku bunga pasar, kondisi perbankan dan perekonomian yang signifikan.

    Purbaya melanjutkan kebijakan LPS terus diarahkan untuk mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kinerja ekonomi nasional. Hal itu diwujudkan dengan memastikan kecukupan cakupan penjaminan simpanan dan melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap TBP agar tetap sejalan dengan perkembangan suku bunga, kondisi likuiditas perbankan, dan upaya mendukung kinerja ekonomi secara optimal.

    LPS pun akan senantiasa berkoordinasi dengan otoritas lain untuk meningkatkan sinergi terkait program penjaminan simpanan dan pelaksanaan penanganan bank oleh LPS.

    Selain itu, guna memperkuat pemahaman publik, LPS terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait fungsi, tugas dan wewenang LPS.

    LPS juga melanjutkan penyusunan kebijakan dan pengaturan yang mendukung pengembangan dan penguatan sektor keuangan terkait program penjaminan simpanan dan penanganan bank.

    Misalnya, dengan menerbitkan peraturan mengenai premi program restrukturisasi perbankan, rencana resolusi bank umum, laporan bank peserta penjaminan simpanan, pelaporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah, dan penanganan bank yang mengalami permasalahan solvabilitas.

    LPS juga tengah mempersiapkan pengaturan, proses bisnis, infrastruktur, dan pengembangan SDM sebagai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) terkait program penjaminan polis yang akan dilaksanakan pada tahun 2028 serta pengaturan terkait pelaksanaan program restrukturisasi perbankan dalam hal terjadi krisis sistem keuangan.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS memproyeksikan DPK tumbuh di kisaran 6-7 persen tahun ini

    LPS memproyeksikan DPK tumbuh di kisaran 6-7 persen tahun ini

    Jadi kita prediksi akan lebih sehat perekonomian dibandingkan sebelumnya dan daya beli pun akan membaik.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memproyeksikan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) akan berada pada kisaran antara 6 persen hingga 7 persen pada tahun 2025, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa memperkirakan ekonomi domestik mulai pulih (recover) pada pertengahan triwulan II, III, dan IV, karena program-program pemerintahan baru mulai berjalan. Ia juga berharap, kondisi global akan membaik.

    “Jadi kita prediksi akan lebih sehat perekonomian dibandingkan sebelumnya dan daya beli pun akan membaik. Kita prediksi DPK tumbuh antara 6-7 persen untuk tahun 2025,” kata Purbaya saat konferensi pers, di Jakarta, Kamis.

    Per Desember 2024, LPS mencatat bahwa DPK atau simpanan nasabah tumbuh sebesar 4,48 persen secara year on year (yoy). Menurut Purbaya, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan yang diperkirakan sebelumnya. Ia memandang, daya beli masyarakat yang rendah mulai berpengaruh ke pertumbuhan DPK.

    “Dulu waktu pertengahan tahun lalu, pertumbuhan DPK-nya masih sempat kencang. Sempat 9 persen. Terus pelan-pelan ke 8 persen, 7 persen. Kita prediksi tadinya hanya turun ke normalnya sekitar 6 persen. Tapi bulan Desember ternyata lebih buruk dari dugaan kita,” kata dia lagi.

    Purbaya mengatakan, tabungan masyarakat kelas menengah akan bergantung pada perkembangan perekonomian. Dengan asumsi ekonomi domestik tumbuh sebesar 5,1 persen, kata dia lagi, seharusnya tabungan kelas menengah juga akan tumbuh dengan laju yang cukup baik.

    “Perhitungan kita balik ke normal (pertumbuhan DPK) sekitar 6 persen. Karena biasanya, ketika ekonomi membaik atau bertumbuh, yang paling menikmati adalah kelas menengah,” kata dia pula.

    Adapun tabungan nasabah dengan saldo di bawah Rp100 juta, catat LPS, tumbuh sebesar 5 persen pada Desember 2024. Pertumbuhan ini membaik dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,25 persen.

    Sedangkan tabungan nasabah dengan saldo di atas Rp5 miliar juga tercatat tumbuh, yakni sebesar 3,99 persen pada Desember 2024 dari sebelumnya 3,51 persen pada Desember 2023.

    Hasil survei LPS menunjukkan Indeks Ekspektasi Konsumen berada di zona optimis (115,5). Hal ini juga dikonfirmasi dengan tren Indeks Menabung yang menunjukkan perbaikan.

    LPS menilai, kinerja ekonomi domestik masih relatif solid. Perbaikan indikator ekonomi tersebut tercermin dari Purchasing Managers Index (PMI) yang kembali masuk ke zona ekspansi (51,2 pada Desember 2024) diikuti dengan Indeks Penjualan Riil (IPR) yang masih tumbuh positif 1,0 persen yoy (220,3 pada Desember 2024).

    Dari sisi global, LPS memandang kinerja ekonomi global berada dalam tren pemulihan meski masih dibayangi risiko ketidakpastian. Hal ini menyebabkan terjadinya divergensi tingkat pemulihan lintas-negara.

    Sementara itu, tingkat inflasi yang melandai mendorong mayoritas bank sentral global melakukan pemangkasan kebijakan moneternya. Pada saat yang sama, perubahan ekspektasi pelaku pasar menyebabkan volatilitas di pasar keuangan global.

    “Ke depan, masih terdapat beberapa faktor risiko ketidakpastian yang perlu diantisipasi seperti kebijakan baru pemerintahan Trump, dan keberlanjutan pemangkasan Fed Rate yang berpotensi terhambat oleh peningkatan inflasi dan perluasan fragmentasi geopolitik serta geoekonomi yang mengarah pada peningkatan kompetisi antarnegara,” kata Purbaya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025