Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    LPS tunjuk Didik Madiyono sebagai Plt Ketua DK untuk gantikan Purbaya

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Rapat Dewan Komisioner (RDK) pada Selasa (9/9), memutuskan untuk menyetujui penunjukan Didik Madiyono sebagai Pejabat pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS terhitung efektif sejak 9 September 2025.

    Penunjukan itu menyusul pengunduran diri Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan RI pada Senin (8/9).

    Sekretaris Lembaga LPS Jimmy Ardianto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan penunjukan Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Didik Madiyono sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner sesuai dengan aturan yang berlaku.

    Keputusan penunjukan Plt Ketua Dewan Komisioner dalam Rapat Dewan Komisioner LPS itu merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

    Di samping itu, mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner (PDK) LPS yang mengatur tentang tata tertib, pelaksana tugas dan pengganti sementara Dewan Komisioner untuk memastikan kelancaran operasional LPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Undang-Undang.

    “Selain itu ada pertimbangan bahwa saat ini Pak Didik Madiyono adalah satu-satunya Anggota Dewan Komisioner yang setiap hari berkantor di LPS sehingga akan memudahkan koordinasi dan operasionalnya,” kata Jimmy.

    Sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner, Didik Madiyono akan memimpin operasional LPS sampai masa tugasnya berakhir pada 24 September 2025.

    LPS menyampaikan bahwa proses pemilihan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS sedang berlangsung hingga nanti diputuskan oleh DPR dan dilantik oleh Presiden RI.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto resmi melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih dalam reshuffle yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    Purbaya dalam keterangan pers usai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan mengatakan dirinya sudah menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Ketua Dewan Komisioner LPS pada Senin sebelum dilantik menjadi Menteri Keuangan.

    Adapun proses seleksi calon ketua dan anggota Dewan Komisioner LPS telah berlangsung sejak awal Juli 2025. Pada 31 Juli yang lalu, Panitia Seleksi (Pansel) memilih tiga calon ketua dan tiga calon anggota Dewan Komisioner LPS yang membidangi Program Penjaminan dan Resolusi Bank periode 2025-2030 untuk diajukan kepada Presiden dan nama Purbaya masuk di antaranya.

    Sementara seleksi untuk posisi wakil ketua Dewan Komisioner LPS telah berlangsung.

    Pada 2 Juli 2025, Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap Doddy Zulverdi dan Farid Azhar Nasution. Keduanya merupakan calon yang telah melewati seluruh tahap seleksi hingga diusulkan oleh Presiden.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Raker Perdana Menkeu Purbaya dengan Komisi XI DPR Digelar Hari Ini – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pasca dilantik sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa langsung akan melakukan Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR didamlingi dengan Wakil Menteri Keuangan.

    Berdasarkan informasi yang dibagikan biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Menkeu akan menghadiri Raker membahas Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 Kementerian Keuangan dengan Komisi XI DPR yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB di kantor DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025).

    Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Hal itu ditandai dengan Serah Terima Jabatan (Sertijab) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Dalam sambutannya, Purbaya Yudhi Sadewa menyebut momen tersebut sebagai titik penting dalam perjalanan pengabdiannya untuk bangsa. Ia mengaku sangat terhormat mendapat kepercayaan dari Presiden untuk memimpin kementerian strategis yang mengurusi fiskal negara.

    Dia menuturkan, jabatan ini bukan hanya soal tanggung jawab teknis, tetapi juga amanah besar untuk menjaga kepercayaan publik. Purbaya menegaskan dirinya siap bekerja keras untuk melanjutkan peran fiskal sebagai instrumen menjaga stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

    Purbaya juga menyoroti tantangan berat yang tengah dihadapi ekonomi dunia. Ia menyebut geopolitik, perkembangan teknologi, serta isu perubahan iklim sebagai faktor eksternal yang harus diantisipasi dengan serius.

    “Amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi maupun perubahan iklim,” katanya.

  • Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Purbaya Tegaskan Burden Sharing BI & Kemenkeu Tak Picu Inflasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema burden sharing antara Bank Indonesia (BI) dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tidak akan memicu lonjakan laju inflasi dalam negeri.

    Hal ini disampaikan Purbaya setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto kemarin, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya menilai inflasi lebih disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat, bukan dipicu dari burden sharing BI dan pemerintah.

    “Kalau ekonomi tumbuh cepat baru bisa inflasi. Kalau pertumbuhannya di atas laju pertumbuhan ekonomi potensial. (Ekonomi) Kita (bisa) 6,5% sampai 6,7%. Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull inflasi akan terjadi,” ungkapnya

    “Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi. Jadi nggak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja menyebabkan inflasi,” paparnya.

    Sebelumnya, BI telah menjelaskan skema burden sharing atau berbagi beban terbaru yang dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan adalah untuk mendanai program-program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita.

    Burden sharing kali ini dilakukan melalui pembelian surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar, namun tetap di pasar sekunder, bukan primer seperti era Covid-19.

    Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, burden sharing ini dilakukan antara BI dengan Kementerian Keuangan dengan cara pembagian beban bunga dengan membagi rata biaya bunga atas penerbitan SBN untuk program Pemerintah terkait Perumahan Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana Pemerintah untuk kedua program tersebut di lembaga keuangan domestik.

    Dalam pelaksanaannya, pembagian beban kata Denny dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening Pemerintah yang ada di Bank Indonesia sejalan dengan peran Bank Indonesia sebagai pemegang kas Pemerintah sebagaimana Pasal 52 Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK juncto Pasal 22 serta selaras dengan Pasal 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

    “Selain itu, besaran tambahan beban bunga oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah tetap konsisten dengan program moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian dan bersinergi untuk memberikan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat,” kata Denny dikutip dari keterangan resmi, Kamis (4/9/2025).

    Besaran pembelian SBN yang dilakukan BI sejak awal tahun ini hingga Agustus 2025 untuk membantu pembiayaan program-program Asta Cita mencapai Rp 200 triliun, termasuk pembelian di pasar sekunder dan program debt switching dengan Pemerintah sebesar Rp150 triliun.

    (haa/haa)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Mobil Impian yang Mau Dibeli Sri Mulyani setelah Pensiun dari Menteri Keuangan

    Jakarta

    Sri Mulyani di-reshuffle dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih. Sri Mulyani pernah mengungkapkan merek dan tipe mobil pertama yang akan dibeli setelah pensiun dari jabatan menteri.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani dicopot dari posisinya dan digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 2020.

    Mobil impian Sri Mulyani setelah pensiun dari jabatan menteri Foto: Andhika Akbarayansyah

    Pelantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan baru dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore kemarin. Pelantikan Purbaya juga dibarengi dengan pelantikan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, Menteri Haji dan Umroh, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh.

    Kembali ke Sri Mulyani, sosok perempuan yang pernah menjabat Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo itu pernah mengungkapkan kendaraan yang ingin dibelinya setelah tak lagi menjabat sebagai menteri.

    Keinginan tersebut pernah disampaikan Sri Mulyani ketika mengunjung booth Toyota-Astra Motor di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019, ICE, BSD, di Tangerang (24/7/2019).

    Sri Mulyani mengaku akan membeli Toyota Prius PHEV setelah dia tak lagi jadi pejabat negara. “Boleh entar, kalau saya pensiun menteri naik ini (Prius Hybrid). Keren, ini mobil saya sesudah jadi menteri,” ungkap Sri.

    Saat itu, Prius Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) menjadi salah satu model baru Toyota yang dipamerkan pada ajang GIIAS 2019. Prius PHEV mempunyai daya jelajah mode Electric Vehicle (EV) sepanjang 68,2 km.

    Mobil ini juga dilengkapi alat quick charger dan hanya membutuhkan charger AC 100 V (6A) sehingga meningkatkan tingkat kenyamanan karena pengisian listrik mobil ini tidak memerlukan instalasi sirkuit khusus.

    Toyota Prius PHEV generasi terbaru Foto: Dok. Toyota

    Sri Mulyani pada saat memberi sambutan di seminar internasional bertajuk ‘Indonesia Automotive Industry Readiness Towards Industry 4.0’, mengatakan bahwa Toyota Prius Hybrid menjadi tunggangannya saat tinggal di negeri Paman Sam.

    “Dulu waktu 6 tahun di Amerika Serikat, saya pakai Prius Hybrid,” ungkap Sri.

    Sebagai informasi, Sri Mulyani menjabat sebagai menkeu sejak 2016, era Presiden Joko Widowo. Sri Mulyani juga pernah menjadi menkeu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2005-2010.

    (lua/din)

  • BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    BIN Wajib Investigasi Info Sri Mulyani Agen CIA dan Pertanggungjawaban Moral Menkeu Purbaya Harus Segera Mundur

    Oleh: Damai Hari Lubis

    Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)

    Ramai info yang berkembang yang berasal dari anak Menkeu anyar Purbaya Yudhi Sadewa bahwa Sri Mulyani adalah agen CIA   

    Info itu muncul di media sosial instagram milik anak Sang Menteri yang bernama Yudo Sadewa, narasi postingannya tertulis dengan kalimat “Alhamdulillah ayah ku berhasil melengserkan Sri Mulyani agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri”.

    Lalu apakah Pengakuan anak menteri ini sudah diketahui oleh Sri Mulyani?

    Tentunya dari sisi hukum pidana, isi postingan ini merupakan tuduhan serius, bahwasanya “selama ini Sri eks menteri keuangan ternyata adalah agen CIA,” artinya Sri merupakan sosok pejabat penyelenggara negara yang menjadi agen asing atau KOMPRADOR, akhirnya bukan tidak mungkin publik bakal berasumsi tendensius, bahwa ‘Sri selama ini telah membocorkan rahasia Negara RI, kepada pihak asing Amerika’ terkait pendapatan keuangan negara dan kebutuhan belanja negara ? 

    Andai benar pernyataan anak menteri keuangan yang baru ini, maka perbuatan Sri bisa dikategorikan “identik” sebagai agen asing. Dan tentunya ancaman hukuman terhadap spionase cukup berat.

    Oleh karenanya hal ini butuh pendalaman oleh BIN melalui investigasi yang intensif tentang kebenarannya atau sebaliknya, tidak dibiarkan menjadi pertanyaan yang ‘tak berkejelasan’ sehingga dapat menimbulkan fitnah serta high risk berlanjut menjadi konsumsi pihak pihak provokator yang ingin mendiskreditkan penguasa pemerintahan yang sah saat ini, dengan tuduhan lembek atau bahkan dituduh ‘sengaja melindungi agen asing.’ 

    Atau andai benar info anak sang menteri, maka publik patut mempertanyakan pola kinerja BIN selama ini dan tentunya disertai rasa kekhawatiran adanya kebocoran kebocoran rahasia negara disektor penting lainnya.   

    Untuk itu publik berharap agar Sri segera mengkonfirmasi secara elegan dan transparan atas kebenaran atau ketidakbenaran berita ini. 

    Selebihnya selain Yuda Sadewa butuh dimintai klarifikasi apakah akun instagram tersebut benar miliknya berikut postingannya? Tentu orangtuanya Purbaya Sadewa juga perlu dimintakan klarifikasi terhadap kebenaran substansi narasi postingan di instagram dimaksud, walau postingan dan akunnya sudah terhapus atau sengaja dihapus, dikarenakan sudah sempat dibaca dan tersebar, namun nyatanya sudah menjadi warta konsumsi publik dan dokumentasi publik.

    Dan secara tanggungjawab moralitas orang tua, andai benar sumber berita ini datangnya dari akun dan postingan anak sang menteri diluar pertanggungjawaban hukum diri Si Anak (Yuda) tentang ‘kebenaran atau tidaknya isi postingan, maka sebaiknya Presiden Prabowo mencopot Purbaya dari jabatan Menkeu dan menggantikannya dengan yang baru dan qualified dan tidak menerbitkan kerusuhan pubik  yang bisa mengacaukan konsentrasi kinerja KMP.  

  • Gantikan Purbaya, Didik Madiyono Ditunjuk sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS – Page 3

    Gantikan Purbaya, Didik Madiyono Ditunjuk sebagai Plt Ketua Dewan Komisioner LPS – Page 3

    Purbaya Yudhi Sadewa resmi menggeser Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menteri Keuangan. Stabilitas ekonomi kini berada di tangan mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut.

    Global Market Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai Purbaya Yudhi Sadewa perlu meraba kembali bidang fiskal yang akan ditanganinya. 

    “Memang Pak Purbaya tidak bisa dipungkiri masih harus menyesuaikan dengan pandangan fiskal yang menjadi bidang baru di kementerian yang sekarang baru dia akan pimpin,” kata Myrdal kepada wartawan, ditulis Selasa (9/9/2025).

    Dengan begitu, menurut dia, mantan bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu harus menjalin koordinasi kuat bersama jajaran Wakil Menteri Keuangan. Termasuk jajaran direktur jenderal lainnya dalam kaitannya di bidang fiskal.

    “Mau tidak mau melakukan koordinasi yang kuat dengan jajaran Wakil Menteri Keuangan maupun Eselon terkait implementasi kebijakan fiskal yang nanti akan dijalankan,” tuturnya.

    Myrdal mengamini Purbaya punya pengalaman di dalam pemerintahan. Lalu, perannya di sektor pasar keuangan yang juga dinilai cakap.

    “Jadi seharusnya, masih akan “market friendly”, sehingga kalaupun ada shock di sisi nilai tukar maupun pasar keuangan (saham, obligasi) hanya akan bersifat temporary,” ujar dia.

     

     

  • Kalau Kemarin Salah Ngomong, Mohon Maaf

    Kalau Kemarin Salah Ngomong, Mohon Maaf

    JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memohon maaf, jika ada salah bicara saat memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kemenkeu, Senin, 8 September.

    Menteri Purbaya berkomentar terkait tuntutan 17+8 yang masih digaungkan publik di media sosial.

    Saat itu, Menteri Purbaya menyebut bahwa 17+8 merupakan suara sebagian rakyat kecil yang dinilainya terganggu atas situasi saat ini. Namun pembicaraan Menteri Purbaya hanya dipotong di bagian tersebut di media sosial.

    Padahal jika menyaksikan video utuh, Menteri Purbaya yakin akan bisa memulihkan kondisi ekonomi sehingga masyarakat dapat mudah mencari pekerjaan. 

    Permohonan maaf itu disampaikan Menteri Purbaya usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 September.

    Selain menyampaikan permohonan maafnya, Menteri Purbaya juga menyampaikan hasil dari ratas. Salah satunya adalah arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

  • Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video Menkeu Purbaya Janji Tak Buat Kebijakan Fiskal Aneh-aneh

    Video: Nottingham Forest Pecat Nuno Santo, Gaet Ange Postecoglou

    12,603 Views | Selasa, 09 Sep 2025 21:57 WIB

    Menteri Keuangan baru pengganti Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa janji tak akan membuat kebijakan fiskal yang aneh-aneh.

    Ini dikatakan Purbaya merespons kabar negatif pasar terhadap penunjukan dirinya. Purbaya juga mengaku sudah minta agar diajari oleh Sri Mulyani.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK

  • Menkeu Purbaya: Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan, Fokus Percepat Realisasi Program

    Menkeu Purbaya: Pemerintah Siapkan Stimulus Tambahan, Fokus Percepat Realisasi Program

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan stimulus tambahan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

    Hal tersebut ia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Kelihatannya ada [rencana stimulus tambahan]. Jadi begini, kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Dan tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya. Itu dulu yang pertama. Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat,” ujar Purbaya.

    Dia menekankan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar wacana pribadi, melainkan arahan langsung dari hasil rapat kabinet. “Ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa masalah utama terletak pada pelaksanaan program pemerintah yang masih berjalan lambat.

    Menurutnya, percepatan realisasi belanja dan program prioritas diharapkan mampu memberikan dorongan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dalam waktu dekat.

    “Belanja. Utamanya belanja. Program bukan belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” pungkas Purbaya.

  • Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Pernah Ungkap Ciri-ciri Orang Miskin, Pamer Kartu BCA Prioritas

    Yudo Sadewa Anak Menkeu Purbaya Pernah Ungkap Ciri-ciri Orang Miskin, Pamer Kartu BCA Prioritas

    GELORA.CO – Putra Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Yudo Sadewa tengah menjadi perbincangan netizen.

    Unggahan Instagram dan TikTok Yudo Sadewa viral di media sosial.

    Salah satu unggahan Yudo Sadewa yang viral, adalah saat pemuda tersebut mengungkapkan ciri-ciri orang miskin.

    Pantauan TribunJakarta.com, video Yudo Sadewa mengungkapkan ciri-ciri orang miskin diunggah di TikTok, pada 2 Februari 2025.

    Di awal video pria berkacamata tersebut mengungkapkan ciri-ciri orang miskin yang pertama adalah memiliki crab mentality.

    “Ciri-ciri orang miskin yang sering gue temuin,” ucap Yudo Sadewa 

    “Pertama crab mentality, udah jelas,”

    “Kalau ada orang sukses mereka benci, sinis, pengen ngajak mereka ke golongan mereka,” imbuhnya.

    Lalu ciri-ciri orang miskin yang kedua menurut Yudo Sadewa adalah munafik.

    “Yang kedua adalah munafik, ‘harta itu tidak dibawa mati’,” kata Yudo Sadewa.

    “Harta itu bisa dibawa mati di Islam aja bisa kok disumbangkan caranya,” imbuhnya.

    Kemudian ciri-ciri orang miskin yang ketiga adalah kerap bersikap rasis.

    Yudo Sadewa lantas memamerkan kartu BCA Prioritas miliknya.

    Kartu BCA Prioritas adalah kartu untuk nasabah eksklusif yang ditawarkan oleh Bank Central Asia (BCA) kepada nasabah terpilih yang memenuhi kriteria tertentu dan telah mendapatkan undangan dari bank

    “Yang ketiga rasis. Orang miskin biasanya rasis,” kata Yudo Sadewa.

    “Rasis terhadap satu sama lain, nih misah loh ke BCA Prioritas nih sama kayak gue nih kartu gue (sambil menunjukkan miliknya),”

    “Mereka enggak peduli mau kulit lu ungu kek, hitam kek, mau melotot atau sipit matanya gak peduli mereka,”

    “Mereka hanya peduli terhadap pelayanan,” imbuhnya.

    Terakhir, menurut Yudo Sadewa ciri-ciri orang miskin adalah memiliki mental pengemis.

    “Dan yang terakhir adalah mental ngemis,” katanya.

    Diketahui di media sosialnya, Yudo Sadewa aktif membagikan aktivitasnya sebagai seorang trader dengan penghasilan ratusan juta hingga miliaran Rupiah.

    Trader adalah individu yang aktif membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, obligasi, forex, komoditas, dan kripto di pasar keuangan dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek atau fluktuasi pasar.

    Di Instagram Purbaya Yudhi Sadewa sendiri, juga menyebut anaknya adalah seorang trader.

    “Si bocah trader lulus SMA,” tulis Purbaya Yudhi Sadewa dalam keterangan postingan tahun 2023 silam.