Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Purbaya Keteteran soal Permintaan Uang Kementerian, Ferdinand Hutahaean: Bukannya Tugas Lu Bayar-bayar Anggaran? Jangan Ngeluh

    Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan.

    Namun, ia tak menampik intensitas permintaan anggaran dari K/L terus meningkat.

    “Terus terang kita (Kementerian Keuangan) agak keteteran tuh karena mereka (K/L) minta duit terus, minta duit terus. Jadi, kita agak kendalikan sedikit,” ungkap Purbaya, kemarin.

    Menurut Purbaya, tingginya permintaan anggaran tersebut justru menunjukkan kesiapan K/L dalam menyerap belanja negara semakin membaik dibandingkan awal tahun. Meski begitu, ia kembali menegaskan bahwa postur APBN 2026 tetap tidak akan diubah.

    “Apalagi, mereka (K/L) takut kalau enggak bisa belanja, saya potong anggarannya. Jadi, tahun depan (2026) mereka pasti akan lebih baik (menyerap anggaran),” tegasnya.

    Pada tahun anggaran berjalan, sejumlah K/L diketahui telah mengembalikan sebagian anggaran ke Kementerian Keuangan. Hingga Selasa (16/12), nilai pengembalian anggaran tersebut tercatat mencapai Rp4,5 triliun.

    Di tengah dinamika tersebut, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja perekonomian nasional.

    Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mampu menembus angka di atas 5,5 persen secara tahunan (year on year).

    Keyakinan itu, menurutnya, akan membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 berada di level 5,2 persen. Sementara pada 2026, laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat hingga 5,4 persen.

    “Sekarang saya kan sedang hidupkan semua mesin ekonomi. Fiskal sudah mulai jalan, moneter sudah semakin sinkron, iklim investasi akan diperbaiki. Saya tetap melihat 6 persen bukan angka yang mustahil untuk 2026, walaupun asumsi kita di 5,4 persen,” pungkasnya.

  • APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    APBN 2025 Defisit Rp560,3 Triliun, Menkeu Purbaya Pastikan Masih dalam Kendali

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan posisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir November masih berada dalam batas aman meski mencatatkan defisit ratusan triliun rupiah.

    Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis, Purbaya menyebut defisit APBN per 30 November 2025 mencapai Rp560,3 triliun atau setara 2,35 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    “Defisit APBN tercatat sebesar Rp560,3 triliun atau 2,35 persen terhadap PDB. Ini masih dalam batas yang terkelola dan sesuai dengan desain APBN kita,” kata Purbaya.

    Dari sisi pendapatan, negara berhasil mengumpulkan Rp2.351,5 triliun atau 82,1 persen dari target APBN 2025 yang dipatok sebesar Rp2.865,5 triliun. Kontribusi terbesar masih datang dari sektor perpajakan.

    Realisasi penerimaan pajak dan kepabeanan tercatat sebesar Rp1.903,9 triliun atau 79,8 persen dari proyeksi Rp2.387,3 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp1.634,4 triliun atau 78,7 persen dari target, serta penerimaan kepabeanan dan cukai yang mencapai Rp269,4 triliun atau 86,8 persen.

    Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp444,9 triliun atau 93,2 persen dari proyeksi.

    Di sisi belanja, realisasi pengeluaran negara mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5 persen dari pagu APBN 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen dari target Rp2.663,4 triliun.

    Untuk belanja kementerian dan lembaga, penyerapan anggaran tercatat Rp1.110,7 triliun atau 87,1 persen. Adapun belanja non-kementerian/lembaga terealisasi Rp1.005,5 triliun atau 72,5 persen dari proyeksi.

  • Gencar Razia, Hampir Sulit Disogok!

    Gencar Razia, Hampir Sulit Disogok!

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kini sudah hampir sulit disogok. Hal itu tercermin dari semakin banyaknya penindakan atau razia yang dilakukan.

    “Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan. Mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

    Baru-baru ini pada 11 Desember 2025, Bea Cukai melakukan penindakan 11 juta batang rokok ilegal. Dalam kasus ini, tiga warga negara asing (WNA) China ditangkap di Boarding Lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat akan meninggalkan Indonesia.

    “Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kantor Pusat DJBC, serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia,” ungkap Purbaya.

    Total barang bukti kurang lebih senilai Rp 23 miliar atau mencapai 11 juta batang rokok ilegal yang bertuliskan Marlboro dan dilekati pita cukai palsu. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar Rp 12,5 miliar.

    Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari Dili, Timor Leste. Barang diselundupkan ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) secara bertahap, kemudian ditimbun di wilayah Atambua sebelum diedarkan lebih lanjut.

    “Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi,” imbuhnya.

    (aid/hns)

  • Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Purbaya Kian Agresif Terbitkan Surat Utang Jangka Pendek, Ini Tujuannya

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan meningkatkan penerbitan surat utang jangka pendek yakni Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebagai strategi pembiayaan APBN 2026. Bahkan, strategi itu sudah dilakukan sejak akhir 2025 ini.

    Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Suminto mengatakan bahwa pada 2026, pihaknya akan menerbitkan surat berharga negara atau SBN maupun SPN sebagai strategi pembiayaan APBN.

    Pada tahun depan, sebagaimana UU APBN 2026 yang sudah disetujui DPR September 2025 lalu, pembiayaan anggaran ditetapkan sebesar Rp689,1 triliun. Hal itu sejalan dengan defisit yang ditargetkan dengan dengan nilai yang sama, atau setara 2,68% terhadap PDB. 

    Suminto mengatakan, unitnya telah meningkatkan penerbitan SPN atau surat utang jangka pendek sejak kuartal IV/2025. Strategi ini akan dilanjutkan mulai awal tahun depan. 

    “Sejak triwulan keempat 2025 kami meningkatkan penerbitan SPN tujuannya adalah untuk mengembangkan pasar uang, pendalaman pasar dan sekaligus membangun manajemen kas pemerintah yang lebih efisien, sehingga ke depan dalam hal ini tahun 2026 kami akan meningkatkan penerbitan SPN, SPNS dengan tenor di bawah satu tahun,” terangnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2025, Kamis (18/12/2025). 

    Sejak periode Oktober-Desember 2025 ini, Suminto menyebut DJPPR Kemenkeu sudah melengkapi kebutuhan SPN dengan tenor beragam di pasar yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

    Pejabat eselon I Kemenkeu itu menyampaikan, penerbitan SPN lebih banyak bertujuan untuk agar pemerintah memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan manajemen cash yang efisien. 

    “Dengan saldo kas yang efisien, pada saat yang bersamaan, market memiliki instrumen yang lengkap yang dibutuhkan oleh investor khususnya SPN dan SPNS juga untuk strategi treasury operation dari investor,” paparnya. 

    Ide Dari Purbaya 

    Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga pernah melontarkan ide untuk menerbitkan surat utang negara dalam jangka pendek lebih banyak. Salah satunya untuk kebutuhan transfer ke daerah (TKD) lebih cepat. 

    Saat itu, dia menyebut tujuan penerbitan SPN guna mencegah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) menumpuk di rekening pemda setiap akhir tahun.  

    Purbaya menyebut setiap tahunnya pemda harus menyediakan Silpa sekitar Rp100 triliun untuk pendanaan pemerintahan awal tahun sembari menunggu penyaluran TKD dari pusat. Akan tetapi, dia memastikan sistem yang tengah digodok Kemenkeu itu tidak akan diterapkan pada awal tahun anggaran (TA) 2026.  

    Menurut Purbaya, pemerintah pusat masih bisa untuk mempercepat penyaluran TKD kendati pendapatan negara masih minim di awal tahun. Dia menyebut akan menerbitkan surat utang jangka pendek untuk membiayai kebutuhan TKD lebih cepat di awal tahun anggaran.  

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem pembiayaan dimaksud sedang dikembangkan. Sejalan dengan hal tersebut, otoritas fiskal juga tengah melatih agar pasar keuangan terbiasa dengan penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) oleh pemerintah.  

    “Kami bisa terbitkan surat utang jangka pendek, satu bulan, dua bulan tiga bulan, empat bulan. Jadi mesti kreatif sedikit dibanding menghambat perekonomian dengan menumpuk uang di perbankan. Lebih baik seperti itu, uangnya habis nanti di awal tahun saya pastikan pemdanya dapat uang cepat di minggu pertama atau tanggal 2 [Januari] sudah dapat uangnya,” kata Purbaya, Oktober 2025 lalu. 

  • Belanja Pemda Baru 65%, Kemenkeu Minta Digenjot Lagi

    Belanja Pemda Baru 65%, Kemenkeu Minta Digenjot Lagi

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah daerah (Pemda) baru Rp 922,5 triliun atau baru 65,3% dari pagu anggaran 2025.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan seharusnya realisasi belanja pemerintah daerah bisa lebih tinggi.

    “Belanja Pemda itu harusnya bisa lebih tinggi lagi. Karena realisasi belanja yang di atas Rp 922,5 triliun, itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat,” terang Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Suahasil menjelaskan sebenarnya belanja pemerintah daerah pada November ini mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Realisasi pada akhir Oktober 2025 baru Rp 808,5 triliun.

    “Berarti selama bulan November saja Pemda Telah belanja Rp 114 triliun. Yang memang belanja ini lebih tinggi dibandingkan angka transfer selama bulan November,” terangnya.

    Saat ini, stok saldo rekening Pemda telah terjadi penurunan dari Oktober Rp 230,1 triliun menjadi Rp 218,2 triliun pada November. Sementara realisasi TKD di akhir November sebesar Rp 795,6 triliun.

    “Kalau kita lihat lagi. Target penyaluran transfer ke daerah adalah Rp 864 triliun. Dan saat ini telah ditransfer Rp 795 triliun. Kalau kita lihat dibandingkan dengan Oktober bulan lalu transfernya adalah Rp 713,4 triliun. Berarti selama bulan November saja telah dilakukan transfer Rp 82 triliun ke seluruh Pemerintah daerah di Indonesia,” terangnya.

    Tonton juga video “Purbaya Ungkap APBN Defisit Rp 560,3 T per November 2025”

    (ada/hns)

  • Dana Pemda Mengendap Rp218 Triliun, Wamenkeu Desak Percepatan Belanja Akhir Tahun

    Dana Pemda Mengendap Rp218 Triliun, Wamenkeu Desak Percepatan Belanja Akhir Tahun

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk percepat belanja pada Desember 2025. Kemenkeu mencatat dana Pemda di perbankan masih tinggi mencapai Rp218 triliun per akhir November 2025.

    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan bahwa realisasi transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp795,6 triliun hingga akhir November 2025. Realisasi tersebut setara 91,5% dari pagu anggaran.

    Suahasil menjelaskan khusus di bulan November saja, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp82 triliun ke kas daerah. Kendati demikian, guyuran likuiditas dari pusat ini belum mampu memacu akselerasi belanja daerah secara optimal.

    Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja APBD per November 2025 tercatat sebesar Rp922,5 triliun. Angka ini mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 12,9% apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/YoY).

    “Realisasi belanja yang di atas Rp922,5 triliun itu baru 65,3% dari pagu. Kita berharap Pemda akan terus mempercepat belanja di bulan Desember ini supaya manfaat bagi masyarakat bisa lebih cepat dan lebih tinggi lagi,” ujar Suahasil dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (18/12/2025).

    Belanja Modal Anjlok

    Berdasarkan komponennya, seluruh pos belanja APBD kompak mengalami penurunan kinerja. Sorotan utama tertuju pada Belanja Modal yang terkontraksi paling tajam, yakni minus 32,6% (YoY) menjadi Rp92 triliun, jauh di bawah realisasi tahun lalu yang mencapai Rp136,5 triliun.

    Penurunan juga terjadi pada Belanja Barang dan Jasa yang terkoreksi 8,9% menjadi Rp265,7 triliun, serta Belanja Pegawai yang turun tipis 1,7% menjadi Rp376 triliun.

    Kondisi ini menyebabkan dana Pemda yang mengendap di perbankan masih cukup tinggi. Posisi dana simpanan Pemda di perbankan per akhir November 2025 tercatat sebesar Rp218,2 triliun.

    Meski demikian, Suahasil mencatat adanya sedikit pergerakan positif dari sisi penggunaan kas. Dia menjelaskan bahwa Pemda membelanjakan Rp114 triliun pada bulan November, lebih besar dibandingkan inflow transfer pusat yang sebesar Rp82 triliun.

    “Karena itu kita bisa lihat di stok saldo rekening Pemda terjadi penurunan. Kalau akhir Oktober itu Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Rp230,1 triliun, maka pada akhir November ini menjadi Rp218,2 triliun,” jelasnya.

    Empat Arahan Purbaya

    Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah supaya mempercepat penyerapan anggaran belanja di APBD 2025. 

    Lewat surat bernomor S-662/MK.08/2025 yang diterbitkan pada akhir Oktober 2025 lalu, Purbaya ingin penyerapan anggaran dipercepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025.

    Apalagi, menurut Purbaya, berdasarkan pemantauan sampai September 2025, terjadi peningkatan dana parkir di perbankan, padahal dana transfer ke daerah (TKD) yang telah disalurkan pusat mencapai Rp644,8 triliun atau 74% dari pagu.

    “Kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan triwulan III 2025 mengalami kenaikan,” demikian tulis Purbaya dalam surat yang dikutip Bisnis, Selasa (4/11/2025).

    Bekas Ketua Dewan Komisioner LPS itu kemudian mengeluarkan 4 dorongan kepada kepala daerah terkait lambatnya proses penyerapan APBD.

    Pertama, melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik. Kedua, pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda). Ketiga, memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah. 

    Keempat, melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.

  • Pengusaha Ngadu Masalah Perizinan cs, Purbaya Mulai Bereskan Senin Depan

    Pengusaha Ngadu Masalah Perizinan cs, Purbaya Mulai Bereskan Senin Depan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada empat aduan dari pengusaha terkait pendanaan dan pembiayaan, lahan dan tata ruang, hingga perizinan berusaha. Aduan tersebut dilaporkan di kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

    “Per hari ini sudah masuk empat aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum, lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Purbaya menyebut, keempat aduan tersebut ditindaklanjuti oleh Kelompok Kerja (Pokja) serta kementerian dan lembaga (K/L) terkait. Purbaya menargetkan aduan tersebut sudah dapat disidangkan pekan depan.

    “Senin targetnya akan disidangkan. Sidang itu memastikan bisa ditangani secara bertahap,” jelas Purbaya.

    Purbaya memastikan kelanjutan aduan ini dapat dipantau oleh masyarakat pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Hal ini sebagai upaya bentuk transparansi.

    “Dapat di pantau masyarakat sebagai bentuk transparansi. Di situ (ada laman) lapor Satgas. Anda bisa lihat kasusnya seperti apa,” tambahnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Satgas P2SP akan terdiri dari tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas mempercepat realisasi dan pelaksanaan anggaran program strategis pemerintah, Pokja II berperan dalam mempercepat implementasi program serta menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking, Pokja III berfokus pada percepatan penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program sekaligus memperkuat aspek penegakan hukum.

    “Tujuan pembentukan satgas ini untuk mengonsolidasikan dan menyelaraskan program strategis pemerintah agar dapat diselesaikan tepat waktu, mencapai target, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Menko Airlangga dalam keterangannya.

    (rea/ara)

  • Bea Cukai Aktif Razia, Mereka Sudah Hampir Sulit Disogok Lagi

    Bea Cukai Aktif Razia, Mereka Sudah Hampir Sulit Disogok Lagi

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sudah hampir sulit disogok. Hal ini tercermin dari semakin banyaknya penindakan atau razia yang dilakukan.

    “Bea Cukai sekarang lebih aktif melakukan razia-razia dan pemeriksaan. Mereka sudah hampir sulit disogok lagi, jadi penangkapannya semakin besar dan semakin besar,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Baru-baru ini pada 11 Desember 2025, Bea Cukai melakukan penindakan 11 juta batang rokok ilegal. Dalam kasus ini, tiga warga negara asing (WNA) Tiongkok ditangkap di Boarding Lounge keberangkatan luar negeri Bandara Soekarno-Hatta saat akan meninggalkan Indonesia.

    “Saat ini ketiga tersangka telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba cabang Kantor Pusat DJBC, serta telah dilakukan koordinasi dengan kedutaan besar negaranya di Indonesia,” ungkap Purbaya.

    Total barang bukti kurang lebih senilai Rp 23 miliar atau mencapai 11 juta batang rokok ilegal yang bertuliskan Marlboro dan dilekati pita cukai palsu. Adapun potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan diperkirakan sebesar Rp 12,5 miliar.

    Rokok ilegal tersebut diketahui berasal dari Dili, Timor Leste. Barang diselundupkan ke wilayah Indonesia melalui jalur tidak resmi (jalur tikus) secara bertahap, kemudian ditimbun di wilayah Atambua sebelum diedarkan lebih lanjut.

    “Penindakan ini merupakan hasil kerja intelijen dan tindaklanjut atas informasi masyarakat terkait dugaan peredaran rokok ilegal di wilayah perbatasan. Jadi ke depan hal-hal seperti ini akan semakin ditingkatkan dan saya yakin hasilnya akan semakin besar lagi,” imbuhnya.

    Tonton juga video “Habis Ancam Bekukan, Purbaya Kini Puji Bea Cukai: Perlu Digebuk Aja”

    (aid/fdl)

  • Pengusaha Ngadu Masalah Perizinan cs, Purbaya Mulai Bereskan Senin Depan

    Aliran Modal Asing Kembali Masuk RI, Rupiah Bakal Menguat

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) akan menguat. Apa alasannya?

    Purbaya menyebut depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih relatif moderat dibandingkan sejumlah negara emerging lainnya, seperti India, Turki dan Argentina. Menurut Purbaya, ini menjadi indikator optimisme pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia yang terus menguat.

    “Di pasar keuangan domestik aliran modal asing kembali masuk ditopang menurunnya ekspektasi pasar atas depresiasi rupiah serta terjaganya currency risk dan country risk Indonesia pada level yang rendah. Kalau dilihat risiko depresiasinya menurun, itu panahnya turun ke bawah terus itu menunjukkan ekspektasi depresiasi (rupiah) menurun. Artinya, rupiah menguat ke depan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025).

    Lebih lanjut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada semester II-2025 terus menguat, meskipun sempat mengalami penurunan dan bergerak volatile.

    “Di pasar obligasi negara penurunan yield terjadi banyak negara emerging. Sementara negara maju justru me galai kenaikan yield akibat tekanan fiskal meningkat,” jelas Purbaya.

    Sementara untuk prospek ekonomi global, Purbaya menilai masih cukup tangguh, meskipun dinamika tensi perdagangan AS dan China masih berlangsung. Bank Sentral AS, The Fed kembali memangkas suku bunga sejalan dengan ekspektasi pasar dan pelonggaran kebijakan AS ini diprediksi mendorong pertumbuhan global di kisaran 3% sepanjang 2025-2026.

    “Harga minyak brent, batu bara melemah terutama dipicu oleh concern oversupply. Harga CPO kontraksi secara year to date sejak Oktober 2025 dipicu peningkatan produksi namun masih tinggi sebesar 9% secara year on year,” tambahnya.

    Tonton juga video “Purbaya Sisir Rp 60 T dari Program Nggak Jelas, Buat Daerah Pascabencana”

    (rea/ara)