Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Punya Aset Kuat, LPS Jamin Tak Akan Ada Lagi Krisis Moneter

    Punya Aset Kuat, LPS Jamin Tak Akan Ada Lagi Krisis Moneter

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1998.

    Keyakinan ini didasarkan pada kekuatan sistem keuangan nasional serta keberadaan sistem peringatan dini atau early warning system yang dimiliki LPS untuk memantau kondisi perbankan secara menyeluruh.

    Krisis moneter sendiri merupakan kondisi ketika nilai aset merosot tajam sehingga pelaku usaha dan masyarakat kesulitan membayar utang. Situasi ini biasanya diikuti dengan minimnya likuiditas di lembaga keuangan, yang bisa berdampak luas terhadap perekonomian.

    Purbaya menyampaikan, LPS per Mei 2025 memiliki aset senilai Rp 255 triliun. Hingga akhir tahun nanti, nilainya diproyeksikan bisa menembus Rp 270 triliun.

    “Kita punya uang Rp 255 triliun. Sebagian ditaruh di obligasi, sebagian ada cash. Untuk obligasi ada dolar maupun yang rupiah, baik konvensional maupun syariah,” ujar Purbaya saat ditemui di kawasan TMII, Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

    Dengan besarnya cadangan aset tersebut, LPS memastikan dana nasabah di sektor perbankan aman dan terjamin.

    Purbaya menambahkan, LPS kini memiliki sistem peringatan dini yang mampu memantau kondisi tiap bank. Sistem ini menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas perbankan nasional agar tetap kuat menghadapi berbagai tekanan ekonomi.

    Selain itu, LPS juga merupakan bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). KSSK berperan penting dalam menyusun dan menetapkan kebijakan untuk menjaga sistem keuangan tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.

    “Selama saya ada di sini, di LPS, enggak ada krisis moneter seperti 1998. Kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi,” tegas Purbaya.

  • LPS jamin RI tidak akan alami krisis moneter

    LPS jamin RI tidak akan alami krisis moneter

    Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers acara LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025 di Jakarta, Sabtu (31/5/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    LPS jamin RI tidak akan alami krisis moneter
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Komisioner (DK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin Indonesia tidak akan mengalami krisis moneter sebagaimana yang terjadi pada 1997-1998..

    Hal ini dikarenakan LPS, yang tergabung ke dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bakal memanfaatkan semua instrumen yang dipunyai, termasuk sistem peringatan dini (early warning system) guna mencegah terjadinya krisis moneter.

    “LPS mengembangkan early warning system yang melihat ekonomi kita dari waktu ke waktu dengan detail, termasuk kondisi perbankannya. Jadi saya kira kecil kemungkinannya akan kecolongan,” kata Purbaya dalam konferensi pers acara LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025 di Jakarta, Sabtu.

    Selain itu, KSSK rutin menggelar rapat berkala untuk membahas kondisi moneter, proyeksi, hingga strategi pemerintah.

    “Karena kami akan memanfaatkan semua instrumen yang ada di LPS untuk mencegah itu terjadi, termasuk early intervention, termasuk juga melaporkan ke rapat KSSK, apa yang harus kita lakukan kalau memang ancaman itu ada,” ujarnya.

    KSSK merupakan lembaga koordinasi antar-otoritas di sektor keuangan Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK).

    Komite ini beranggotakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta LPS.

    KSSK bertugas mencegah dan menangani krisis sistem keuangan, agar stabilitas sistem keuangan nasional tetap terjaga.

    Sumber : Antara

  • Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sesuai Target, Program Penjaminan Polis Asuransi Diimplementasikan 2028 – Page 3

    Sebelumnya, Rapat Dewan Komisioner (RDK) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk menurunkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin menjadi 4 persen untuk periode 1 Juni hingga 30 September 2025. Sebelumnya TBP dikisaran 4,25 persen.

    Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa penurunan ini berlaku untuk simpanan dalam mata uang rupiah di bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR), sementara TBP untuk simpanan valuta asing di bank umum tetap dipertahankan.

     “Rapat Dewan komisioner lembaga penjamin simpanan menetapkan untuk menurunkan tingkat bunga penjaminan simpanan di bank umum dan bank perekonomian rakyat sebesar 25 basis point Serta mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan dalam valuta asing di bank umum,” kata Purbaya dalam konferensi pers Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan LPS, di kantor LPS, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

    Adapun untuk rinciannya, Purbaya menyampaikan untuk Bank Umum TBP rupiah turun menjadi 4,00%, dan valuta asing tetap di 2,25%, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) TBP rupiah menjadi 6,50%

    “Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku untuk periode 1 Juni sampai 30 September 2025,” ujarnya.   

  • LPS Pastikan Indonesia Aman dari Krisis Moneter seperti 1998

    LPS Pastikan Indonesia Aman dari Krisis Moneter seperti 1998

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memastikan bahwa Indonesia berada dalam posisi yang jauh lebih kuat dan tidak akan mengalami krisis moneter seperti yang terjadi pada 1997–1998.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pihaknya bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mengawal ketahanan ekonomi nasional dengan memanfaatkan seluruh instrumen yang dimiliki, termasuk sistem peringatan dini atau early warning system.

    “LPS telah mengembangkan sistem peringatan dini yang memantau kondisi ekonomi dan perbankan secara mendalam dan berkelanjutan. Jadi, peluang untuk terjadi krisis secara tiba-tiba sangat kecil,” kata Purbaya dalam konferensi pers LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025 di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).

    Selain mengandalkan sistem deteksi dini, KSSK secara rutin menggelar rapat koordinasi untuk meninjau situasi ekonomi, mengevaluasi kebijakan, dan menyiapkan langkah antisipatif jika ada potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan.

    “Kami siap menggunakan seluruh instrumen yang tersedia di LPS, termasuk langkah intervensi dini, serta terus berkoordinasi dengan KSSK guna menentukan respons yang tepat bila muncul potensi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah forum koordinasi antarotoritas di sektor keuangan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK). Anggota KSSK terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan LPS.

    Tugas utama KSSK adalah menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, serta mencegah dan menangani potensi krisis melalui kolaborasi antarlembaga dalam pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.

    Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan langkah antisipatif yang matang, Purbaya menegaskan bahwa Indonesia kini jauh lebih siap dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas ekonomi.

  • LPS Pastikan Indonesia Aman dari Krisis Moneter seperti 1998

    50 Persen Investor Pasar Modal Anak Muda, LPS Dorong Literasi Keuangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda, khususnya gen Z, agar lebih memahami produk-produk keuangan dan investasi.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pentingnya pembekalan sejak dini agar anak muda dapat memilih instrumen keuangan dengan bijak dan menyadari risiko yang menyertainya.

    Purbaya menyebut bahwa saat ini generasi muda, termasuk gen Z, mendominasi pasar modal Indonesia dengan proporsi lebih dari 50%. Meski antusiasme berinvestasi tinggi, banyak dari mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko investasi.

    Menanggapi fenomena ini, LPS menggelar acara “LPS Putih Abu-Abu Financial Festival 2025” yang ditujukan untuk pelajar tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

    Acara ini digelar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Sabtu (31/5/2025), dengan tujuan meningkatkan kesadaran finansial sejak usia muda.

    “Sekarang hampir 50% investor pasar modal berasal dari anak-anak SMA. Mereka haus investasi, tetapi pembekalan masih relatif kurang,” ujar Purbaya dalam sambutannya.

    Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal LPS dalam mempromosikan sektor keuangan kepada generasi muda dan akan terus berlanjut ke tingkat universitas hingga masyarakat umum.

    Mengutip hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46% dan indeks inklusi keuangan mencapai 80,51%.

    Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang masing-masing berada di 65,43% dan 75,02%. Survei tersebut merupakan kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Meski terjadi peningkatan, Purbaya menilai tingkat literasi keuangan masih perlu ditingkatkan lebih luas lagi. Ia menegaskan, LPS berkomitmen melanjutkan kegiatan edukasi keuangan ini secara berkelanjutan ke berbagai lapisan masyarakat.

    “Ini baru langkah pertama. Ke depan, kami akan menyasar universitas dan masyarakat umum,” tutup Purbaya.

  • LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    LPS bantu meningkatkan kinerja BPR/BPRS lewat transformasi digital

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Jakarta (ANTARA) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berkomitmen membantu Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) dalam meningkatkan kinerja melalui dukungan terhadap transformasi digital.

    Dukungan ini diberikan mengingat BPR/BPRS memiliki posisi yang strategis dalam ekosistem keuangan nasional.

    Langkah ini juga sekaligus dapat mempercepat peran LPS dalam memberikan perlindungan kepada nasabah bank.

    Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutan acara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) di Yogyakarta, Sabtu, mengatakan bahwa pihaknya akan menyediakan sistem informasi bagi BPR/BPRS.

    “Kami akan menyediakan sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola, memperkuat pelaporan dan mendorong digitalisasi proses operasional secara keseluruhan,” kata Purbaya sebagaimana keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

    Lebih lanjut, Purbaya menambahkan bahwa penyediaan sistem informasi akan segera dimulai pada tahun ini dengan melakukan pilot project terhadap beberapa BPR/BPRS.

    Dengan didahului pilot project, sistem tersebut bisa segera dievaluasi dan perbaiki serta secepatnya dapat LPS sebarkan kepada seluruh BPR/BPRS.

    Purbaya menyampaikan pentingnya transformasi digital dan pengembangan sistem teknologi informasi (IT) di BPR/BPRS agar ke depannya bisa memiliki keunggulan dalam bidang usaha yang lebih komparatif yang belum tentu dimiliki oleh pelaku industri lain.

    Purbaya juga menyampaikan apresiasi kepada BPR/BPRS di seluruh Indonesia atas kepatuhannya selama ini dalam memenuhi kewajiban kepada LPS yaitu pembayaran premi penjaminan dan pelaporan tepat waktu.

    Menurutnya, kepatuhan ini membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri perbankan.

    Per Maret 2025, terdapat 15,58 juta rekening nasabah BPR/BPRS yang dijamin penuh oleh LPS. Jumlah tersebut setara dengan 99,98 persen dari total rekening di BPR/BPRS.

    Menurut LPS, angka tersebut menunjukan bahwa hampir seluruh nasabah BPR/BPRS dapat merasa aman dan tenang karena simpanannya berada dalam cakupan perlindungan penuh dari LPS.

    Adapun Munaslub Perbarindo di Yogyakarta pada Sabtu dihadiri oleh pimpinan DPP Perbarindo serta Direksi dan Komisaris BPR/BPRS seluruh Indonesia. Selain itu, turut hadir Anggota Komisi XI DPR RI Musthofa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan pemangku kepentingan lainnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • LPS nilai perbankan alami perkembangan signifikan jelang medio 2025

    LPS nilai perbankan alami perkembangan signifikan jelang medio 2025

    ANTARA – Menjelang pertengahan tahun 2025, kondisi perbankan nasional dinilai mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan sepanjang 2024. Perbaikan ini tak lepas dari stabilnya pemerintahan dan mulai berjalannya berbagai kebijakan ekonomi usai transisi kepemimpinan nasional. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (22/5) (Achmad Saif Hajarani/Denno Ramdha Asmara/Gracia Simanjuntak)

  • LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    LPS: Likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025

    Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, likuiditas perbankan membaik pada kuartal I-2025.

    Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar secara daring, dipantau di Jakarta, Kamis, Purbaya menjelaskan, sejumlah bank menunjukkan kenaikan suku bunga deposito di atas tingkat bunga penjaminan LPS pada Desember tahun lalu.

    Kondisi itu menunjukkan adanya persaingan yang cukup tinggi dalam mencari dana pihak ketiga (DPK).

    Namun, kata Purbaya, situasinya berangsur membaik ketika memasuki 2025.

    Mulai Januari, Februari, hingga Maret 2025, tingkat bunga deposito mulai turun ke level yang lebih rendah, dan kondisi likuiditas perbankan juga membaik sehingga persaingan mendapatkan DPK turut menurun.

    Dalam catatan LPS, rata-rata suku bunga yang dihimpun bank berada di atas 4,25 persen, atau melampaui tingkat bunga penjaminan LPS. Namun, pada Januari hingga Maret, suku bunga ini sudah turun sekitar 13 basis poin (bps) di bawah tingkat bunga penjaminan, yaitu di bawah 4,25 persen.

    “Artinya, kondisi likuiditas perbankan sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya,” ujar Purbaya.

    Sementara itu, suku bunga deposito rupiah untuk tenor 1 bulan dan 3 bulan sepanjang 2025 mengalami penurunan masing-masing sebesar 5 dan 9 bps.

    “Persaingan selalu ada, tetapi tidak seperti sebelumnya yang berada di level mengkhawatirkan. Sekarang sudah amat baik kondisi perbankannya,” tutur dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

    Hal itu didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, profil risiko yang manageable, serta kinerja sektor jasa keuangan yang tumbuh positif.

    Tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Maret 2025 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,43 persen. Sementara likuiditas perbankan pada Maret 2025 tetap memadai dengan rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 116,05 persen dan 26,22 persen, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    Sri Mulyani Ungkap Risiko Buruk Perang Tarif Mulai Terjadi di Kuartal II 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyatakan, stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I tahun 2025 tetap terjaga, meski di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian dan pasar keuangan global.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan sekalian Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (24/4/2025).

    “Kami memulai dengan melaporkan bahwa situasi dari sistem keuangan yaitu stabilitas sistem keuangan pada triwulan I 2025 tetap terjaga,” kata Sri Mulyani.

    Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian perekonomian global dipicu oleh dinamika kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika Serikat (AS).

    Menurutnya, kebijakan tersebut telah menimbulkan perang tarif dan diperkirakan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik perekonomian Amerika Serikat maupun perekonomian Tiongkok yang dianggap sebagai negara berhadapan dengan Amerika dan perekonomian secara global.

    “Memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global dan ketidakpastian di dalam tata kelola perdagangan dan investasi antar negara,” papar dia.

    Sri Mulyani bilang, hal tersebut berpotensi memunculkan eskalasi perang dagang yang akan dimulai pada triwulan II tahun 2025.

    “Down side risk dari global terpantau masih tinggi, sehingga perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan,” jelas dia.

    Karenanya, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS Purbaya Yudhi Sadewa telah menyelenggarakan rapat berkala KSSK yang kedua untuk tahun 2025.

    Sri Mulyani bilang bahwa rapat tersebut diselenggarakan pada hari Kamis 17 April 2025, dan menyepakati untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat koordinasi dan kebijakan dari lembaga-lembaga anggota KSSK.

    “KSSK berupaya untuk memitigasi potensi dampak rambatan faktor risiko global dan sekaligus meningkatkan upaya untuk memperkuat perekonomian dan sektor keuangan dalam negeri,” ungkap Sri Mulyani.

     

  • Bos LPS Bantah Ekonomi RI Balik ke 1998, Ini Buktinya!

    Bos LPS Bantah Ekonomi RI Balik ke 1998, Ini Buktinya!

    Jakarta –

    Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menampik anggapan keadaan ekonomi Indonesia kembali lagi ke era kejatuhan ekonomi di tahun 1998. Menurutnya, anggapan itu salah besar dan tidak didasari oleh data di lapangan.

    Dia mengungkapkan ekonomi Indonesia sampai saat ini masih jauh dari krisis terbukti dari survei leading economic index (LEI) yang dilakukan oleh pihaknya. Survei menggambarkan kondisi ekonomi dalam 6 hingga 12 bulan ke depan.

    Secara historis, dia menggambarkan setiap ada krisis ekonomi melanda mulai dari tahun 1998, tahun 2008, dan 2020 saat ada pandemi COVID-19, indeks LEI menunjukkan adanya penurunan. Namun yang terjadi saat ini indeks LEI sedang mengalami kenaikan.

    LEI, dalam paparan Purbaya, nampak berada di titik terendah pada September 2020, saat itu LEI berada di bawah 100 poin. Sejak saat itu LEI terus naik dan per Maret 2025, LEI tercatat di rentang 150 poin lebih.

    Bila mau dibandingkan dengan tahun 1998 pun indeks LEI sudah sangat jauh berbeda. Kala itu, indeks LEI berada di bawah 90 poin.

    “Jadi itu bola kristalnya Indonesia. Biasanya ini nggak pernah salah, ini di 2020 turun ke bawah tapi setelah itu naik ke atas, sekarang trennya naik ke atas, artinya dari Maret ini ke depan, sampai tahun depan, ekonomi kita masih ekspansif,” beber Purbaya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden di Menara Mandiri, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

    Bukan cuma LEI, beberapa indeks perekonomian lainnya juga tercatat menunjukkan angka yang ekspansif. Misalnya saja, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan tercatat tumbuh 5,3% year on year (yoy) menjadi Rp 8.599,4 triliun pada Januari 2025, atau lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 4,1% (yoy).

    Kemudian, data Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat masih berada di level ekspansif sebesar 52,4 poin pada Maret 2025, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya sebesar 53,6 poin pada Februari 2025.

    Lalu, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih berada pada level optimis sebesar 126,4 poin pada Februari 2025, meskipun menurun dibandingkan sebelumnya di level 127,2 poin pada Januari 2025. Berdasarkan sederet data ini, Purbaya menilai pihak yang bilang ekonomi Indonesia melemah seperti krisis ekonomi 1998 adalah salah besar.

    “Jadi pandangan orang di luar bahwa kita seperti 98 lagi itu salah kaprah, dan mereka nggak negerti data seperti apa,” beber Purbaya.


    Lihat juga video: Situasi Ekonomi RI Akibat Kebijakan Tarif Impor Trump

    (hal/rrd)