Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

    Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

    Menkeu Purbaya Optimalkan Penggunaan APBN Hingga Akhir 2025

  • Bahlil: Reshuffle Bagian Aktivitas Rutin, Prabowo Bisa Lakukan Tiap Saat

    Bahlil: Reshuffle Bagian Aktivitas Rutin, Prabowo Bisa Lakukan Tiap Saat

    Jakarta –

    Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengatakan reshuffle kabinet atau pergantian menteri di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut sejauh ini tak ada perubahan reshuffle di zaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto.

    “Nggak ada (perbedaan di zaman Jokowi-Prabowo), apa ya? Reshuffle itu hanya sebagai bagian aktivitas rutin yang setiap saat bisa dilakukan oleh Presiden,” kata Bahlil di Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat, Senin (15/9/2025) malam.

    Bahlil mengatakan Presiden mengetahui menteri yang terbaik untuk kabinetnya. Partai Golkar, kata dia, dalam posisi menghargai keputusan Presiden.

    “Karena tim yang kompak itu kan yang tahu Presiden. Jadi itu kita sekali lagi menghargai hak progresif Bapak Presiden,” ujar Menteri ESDM RI ini.

    “Menyangkut menteri, kita harus menghargai hak prerogatif Bapak Presiden. Karena memberhentikan atau mengangkat menteri, itu adalah hak prerogatif. Bapak Presiden,” sambungnya.

    Diketahui, reshuffle kedua Kabinet Merah Putih terjadi pada Senin (8/9) lalu di Istana Negara, Jakarta. Berikut ini jajaran menteri yang di-reshuffle oleh Prabowo:

    Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
    Menteri Keuangan: Sri Mulyani
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding
    Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
    Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Pada saat pelantikan, hanya tiga menteri dan satu wamen yang diumumkan. Posisi menpora dan menko polkam belum diumumkan. Berikut menteri-wamen yang dilantik:

    Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa
    Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtarudin
    Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
    Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta Wamen Dahnil Anzar Simanjuntak

    Halaman 2 dari 2

    (dwr/maa)

  • Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas Nasional 15 September 2025

    Menkeu Purbaya Telaah Pemalsuan Cukai Rokok dan Potensi Penerimaan jika Diberantas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pihaknya masih menelaah permainan hingga pemalsuan cukai rokok.
    Hal ini disampaikan Purbaya menjawab rencana kebijakan tarif cukai rokok tahun depan, apakah bakal diturunkan atau dinaikkan.
    “Nanti saya lihat lagi. Saya belum menganalisis mendalam seperti apa sih cukai rokok itu. Katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).
    Ia pun masih mendalami potensi penerimaan negara dari pemberantasan cukai rokok ilegal.
    Dari situ, kata Purbaya, pihaknya bakal mengambil kebijakan yang sesuai untuk cukai rokok tahun depan.
    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu, berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan, seperti apa,” beber Purbaya.
    Oleh karenanya, ia belum memutuskan kenaikan tarif cukai rokok pada tahun 2026.
    Ia kini belum menganalisis lebih lanjut mengenai cukai rokok.
    Adapun kebijakan yang diambilnya bakal bergantung pada hasil studi dan analisis yang dia dapatkan dari lapangan.
    Analisis untuk memutuskan kebijakan kenaikan atau penurunan tarif cukai meliputi fenomena cukai palsu, pendapatan yang berpotensi diterima pemerintah dalam memberantas cukai palsu, hingga permainan di dalamnya.
    “Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” ujar Purbaya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Sindir Rocky Gerung, Menkeu Purbaya: Belajar Ekonomi Lagi Pak!

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 

    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 

    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.

    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.

    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.

    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.

    Jakarta: Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjadi perbincangan usai menyindir akademisi Rocky Gerung yang sering mengkritik pemerintah. 
     
    Dalam video yang beredar di media sosial, Purbaya menyebut Rocky Gerung harus belajar lagi tentang ilmu ekonomi. 
     
    Momen tersebut terjadi di Forum Great Lecture. Awalnya Purbaya sedang mempresentasikan kinerja pertumbuhan ekonomi di era presiden Joko Widodo. Lalu ia menanggapi kritikan Rocky Gerung soal menilai ekonomi Indonesia tidak mengalami perbaikan. 

    “Jadi saya mau ngritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini loh Pak,” kata Purbaya sambil menunjukkan grafik di layar besar yang ditampilkan kepada audiens.
     

     
    Dalam grafik tersebut, Purbaya mengklaim kalau ada pertumbuhan signifikan di era Jokowi. Sesumbar, Purbaya juga mengklaim pertumbuhan tersebut juga berkat andilnya yang berada di samping Jokowi.
     
    “Jadi ini dipaksa intervensi langsung oleh Presiden (Jokowi) sampai ke sana. Jadi, Presiden Jokowi itu berjasa buat  kita walaupun di sampingnya ada saya sih,” lanjutnya sembari tertawa kecil.
     
    Tak sampai disitu, puncaknya Purbaya juga meminta Rocky Gerung untuk belajar ekonomi kembali.
     
    “Jadi, Pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi, Pak,” katanya yang disambut tawa para audiens di forum tersebut.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Nasional 15 September 2025

    Ojol, Opang, hingga Kurir Dapat Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pengemudi ojek online (ojol), ojek pangkalan (opang), sopir, hingga kurir logistik akan mendapatkan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 50 persen.
    Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan kebijakan tersebut mengatakan, mereka yang termasuk kelompok pekerja bukan penerima upah (PBPU) juga mendapatkan diskon iuran Jaminan Kematian (JM) sebesar 50 persen.
    “Bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan logistik,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Senin (15/9/2025).
    Airlangga menyampaikan, kebijakan ini merupakan salah satu paket stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah pada 2025.
    Sebanyak 731.361 orang ditargetkan menjadi penerima manfaat dan BPJS Ketenagakerjaan sudah menyiapkan total anggaran sebesar Rp 36 miliar.
    “Jadi, JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bahwa ini bisa diterima oleh ojol, dan dana yang diperlukan adalah Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS,” ujar Airlangga.
    Bagi penerima manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja, mereka yang mengalami kecelakaan kerja akan mendapatkan santunan kematian sebanyak 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk dua orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta.
    Diskon iuran ini juga akan berlanjut hingga 2026, dengan menyasar kelompok lain seperti pedagang dan petani.
    Pada 2026, sebanyak 9,9 juta penerima ditargetkan pemerintah, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 753 miliar.
    “Ini bukan hanya untuk ojol dan juga pangkalan dan yang lain, tetapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga,” kata Airlangga.
    Dok. Sekretariat Presiden Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Diketahui, pemerintah mengumumkan 17 program paket stimulus ekonomi yang dinamakan “Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, pada Senin (15/9/2025).
    Paket stimulus ekonomi 8+4+5 terbagi atas 8 program akselerasi program 2025, 4 program dilanjutkan di program 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.
    Berikut paket stimulus ekonomi 8+4+5 yang diumumkan pemerintah:
    8 program akselerasi program 2025
    4 program dilanjutkan di program 2026
    5 program penyerapan tenaga kerja
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga: Anggota BPJS TK dapat cicil rumah dengan bunga lebih rendah

    Airlangga: Anggota BPJS TK dapat cicil rumah dengan bunga lebih rendah

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan peserta BPJS Ketenagakerjaan (TK) dapat memanfaatkan layanan tambahan membeli ataupun mencicil rumah dengan bunga yang lebih rendah yaitu yang semula BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen.

    Layanan tambahan yang berkaitan dengan perumahan itu merupakan satu dari delapan stimulus ekonomi yang diluncurkan oleh pemerintah di Jakarta, Senin.

    “BPJS (Ketenagakerjaan) itu kan yang iuran 40 juta (orang), dan itu dikembalikan kepada mereka yang sudah bayar iuran, bisa juga dibayar untuk down payment (uang muka) pembelian perumahan sehingga, dengan demikian, ini kita turunkan bunganya. Harapannya, pemanfaatannya bisa lebih tinggi,” kata Airlangga menjelaskan program rumah bunga rendah yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Airlangga melanjutkan layanan bunga rendah itu tidak hanya ditujukan kepada pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga kepada pengembang perumahan (developer), yaitu dari semula BI rate plus enam persen menjadi BI rate plus empat persen. Tidak hanya itu, layanan tambahan itu juga mencakup relaksasi SLIK dari Otoritas Jasa Keuangan.

    Biaya untuk subsidi bunga itu, Airlangga menyebutkan, disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nilainya, Airlangga menyebut, mencapai Rp150 miliar untuk kuota rumah sebanyak 1.050 unit.

    Dalam kesempatan yang sama, Airlangga menjelaskan stimulus bunga rendah untuk mencicil dan membeli rumah itu akan disalurkan melalui beberapa skema, di antaranya Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), KUR Perumahan, dan juga dana BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja yang telah rutin membayar iuran.

    Airlangga, dalam sesi jumpa pers saat mengumumkan paket stimulus ekonomi terbaru pemerintah, menjelaskan pada tahun 2026 jumlah penerima manfaat tersebut akan ditingkatkan.

    “Tahun ini ditargetkan sampai 1.000, namun tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya, karena ini akan mendukung program Bapak Presiden untuk menyediakan 3 juta rumah,” ujar Airlangga.

    Menko Airlangga, bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan sejumlah program stimulus ekonomi, yang tergabung dalam Paket Ekonomi 2025 “8+4+5”, yaitu terdiri atas delapan program untuk tahun 2025, empat program untuk dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja. Kebijakan ekonomi terbaru itu diumumkan oleh Airlangga setelah dia bersama sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Purbaya: Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih Kena Bunga 2 Persen – Page 3

    Purbaya: Pinjaman Koperasi Desa Merah Putih Kena Bunga 2 Persen – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sebagian dana Rp 200 triliun bisa segera digunakan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Bunga yang berlaku untuk pinjaman itu pun lebih rendah, dipatok 2 persen.

    Dia mengatakan, setelah Rp 200 triliun sudah masuk sistem di 5 bank BUMN, maka bisa segera digunakan oleh KDMP. Dengan catatan, koperasi sudah mengajukan proposal penggunaan dananya tersebut.

    “Nanti kan Rp 200 triliun sudah masuk ke sistem. Uang itu bisa dipake untuk Koperasi Merah Putih kalau sudah siap,” kata Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Soal bunga, Purbaya menegaskan sudah ada instruksi dari pemerintah ke anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk menyesuaikan besaran bunga pinjaman KDMP. Nantinya, bunga buat pinjaman KDMP akan diberikan sebesar 2 persen. Lebih rendah dari sebelumnya, yakni 4 persen.

    “Kami ada instruksi ke perbankan, kalau mereka pake untuk Koperasi Merah Putih, otomatis bunga yang kami charge ke mereka lebih rendah, jadi ke 2 persen, dari sebelumnya sekitar 4 persen ya,” ucap dia.

    “Jadi otomatis seperti itu, jadi enggak ada lagi cost tambahan bagi Himbara. Jadi harusnya sih akan berjalan mulus, cuman nanti kita gebrak-gebrak biar lebih cepat aja,” sambung Purbaya.

     

  • Video: Dana Rp200 T Masuk Himbara, Multiplier Effect Dinanti

    Video: Dana Rp200 T Masuk Himbara, Multiplier Effect Dinanti

    Jakarta, CNBC Indonesia – Lima bank nasional resmi menerima penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan berlaku sejak 12 September 2025.

    Langkah tersebut dinilai sebagai strategi penting untuk memperkuat likuiditas perbankan yang selama ini dianggap ketat. Lantas seperti apa multiplier efeknya?

    Selengkapnya saksikan dialog Dina Gurning bersama Managing Editor CNBC Indonesia Maikel Jefriando dan Ayyi Achmad Hidayah dalam Editor’s View di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Senin (15/09/2025).