Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • 2 Tahun Usai Terbakar, Pasar Lontar Kini Kumuh, Penuh Sampah & Kambing

    2 Tahun Usai Terbakar, Pasar Lontar Kini Kumuh, Penuh Sampah & Kambing

    Jakarta –

    Eksistensi pasar tradisional di pusat kota Jakarta seperti ditinggalkan masyarakat. Banyak pasar tradisional di Jakarta yang kini kondisinya semakin memprihatinkan dan tak terurus. Salah satunya ada Pasar Lontar Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

    Pasar ini pernah terbakar pada Agustus 2023. Setelah terbakar, Pasar Lontar Kebon Melati belum direvitalisasi sepenuhnya. Hal ini membuat kondisi pasar jauh dari kata layak.

    Berdasarkan pantauan detikcom di lokasi, Kamis (18/9/2025), pasar ini berlokasi di sepanjang Jalan Sabeni Raya, membentang memanjang di sisi jalan. Tepat di samping pasar yang dekat persimpangan Jalan K.H Mas Mansyur, terdapat unit Puskesmas Kel. Kebon Melati.

    Secara berurutan dari sisi barat hingga ke timur dekat Jl. K.H Mas Mansyur, pasar ini tampak terbagi menjadi beberapa blok. Mulai dari sisi paling barat terdapat pasar basah tempat buah dan sayur berada, lalu terdapat pasar perlengkapan rumah tangga, dilanjutkan pasar baru tempat buah-sayur hingga bumbu masak dan perlengkapan rumah tangga berlokasi, kemudian paling ujung timur sebelah puskesmas terdapat pasar kambing.

    “Habis kebakaran sudah dibenahi, tapi baru yang bagian samping sini doang (bagian pasar dekat puskesmas). Kalau yang ke bawah itu, dari bak sama ke sana lah, itu belum dibenahi sampai sekarang,” kata salah seorang penjual pasar itu kepada detikcom.

    Untuk kawasan pasar baru yang dikatakan sudah direvitalisasi usai kebakaran, kondisi pasar terlihat cukup bersih dengan bangunan semi permanen dengan dinding-dinding yang terbuat dari blok beton.

    Setiap lapak pedagang sudah terbagi dengan rapi, serta terdapat rolling door di sisi depan dan belakang pasar. Belum lagi bagian dalam pasar ini terlihat cukup terang karena setiap lapak memiliki lampu penerangan.

    Namun kondisi ini hanya terlihat di bagian pasar baru, sebab tepat di sebelahnya berdiri bangunan Pasar Lontar Kebon Melati lama yang tampak tak terurus dan sangat memprihatinkan.

    Tepat di bagian depan bangunan pasar terdapat tumpukan sampah yang dijadikan pusat pembuangan pedagang dan warga sekitar. Di tumpukan sampah ini terdapat banyak kambing yang tengah mengais dan memakan sisa-sisa sayuran yang dibuang.

    Di ujung tumpukan sampah yang menempel dengan dinding bangunan pasar, terdapat sisa bercak hitam yang menjadi penanda bahwa di kawasan itu sempat terjadi kebakaran. Di bagian dalam, lantai terbuat dari semen dan becek penuh kubangan air.

    Pasar Lontar Kebon Melati Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Berbeda dengan pasar baru, di bangunan pasar ini suasana terasa sangat gelap meski di siang hari. Sebab hanya ada beberapa kios pedagang yang memiliki pencahayaan, sementara beberapa lapak lainnya terlihat hanya bisa mengandalkan penerangan dari lapak sebelah.

    Sedikit bergeser ke bangunan blok paling barat Pasar Lontar Kebon Melati, terlihat kawasan ini jauh lebih memprihatinkan daripada dua blok sebelumnya. Bangunan pasar yang berwarna dasar kuning dengan atap seng ini terlihat sangat kumuh.

    Lokasi pasar yang lebih rendah dari jalan di depannya juga membuat lantai area pasar menjadi sangat becek, lebih parah dari blok sebelah. Kumuh, sepi, becek, langit-langit bangunan yang sudah rusak hingga bau menyengat menjadi gambaran bagaimana pasar ini kian tak terurus.

    Lorong antar kios yang juga terasa sempit dan gelap karena bercampur dengan kontrakan warga. Terlihat dinding-dinding kayu menjadi pembatas tempat tinggal warga sekitar. Meski lorong pasar terlihat gelap, namun pada celah dinding tempat tinggal warga terlihat ada pencahayaan diiringi suara-suara perbincangan mereka yang tinggal di sana.

    Hingga pada bagian belakang blok pasar ini, terdapat area lapang dengan petak-petak ubin yang merupakan area bekas terbakar paling parah. Sekilas kawasan ini tampak seperti ‘lapangan’ di belakang pasar karena tidak ada dinding pembatas sama sekali di area itu.

    Namun jika dilihat lebih jauh, di beberapa titik pada ujung-ujung tembok terdapat bercak hitam jejak si jago merah. Namun tak ada bangunan berdiri, menandakan area itu ditinggalkan begitu saja usai kebakaran dua tahun silam.

    “Iya bagian belakang itu yang bekas kebakaran tapi belum diapa-apain, cuma diberesin doang, sudah,” jelas pedagang itu lagi.

    Sebagai informasi, dalam situs berita resmi Pemprov Jakarta (Beritajakarta) dikatakan ratusan kios di Pasar Lontar, Kebon Melati, Tanah Abang mengalami kebakaran pada 9 Agustus 2023 silam. Kala itu kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 06.55 WIB.

    Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat, dilaporkan tiba di lokasi sekitar pukul 07.00 WIB, membawa 71 personel berikut 18 unit mobil pemadam. Petugas melakukan pemadaman hingga pukul 08.30, sampai api sudah berstatus hijau atau pendinginan.

    Kebakaran diketahui berasal dari salah satu kios. Dalam kejadian itu, 146 kios semi permanen dilaporkan dilalap si jago merah, tidak ada korban jiwa maupun luka.

    Pasar Lontar Kebon Melati Foto: Ignacio Geordi Oswaldo

    Tonton juga video “Purbaya soal IHSG Anjlok: Saya 15 Tahun di Pasar, Kita Perbaiki” di sini:

    (igo/fdl)

  • Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Bakal Geber Kopdes Merah Putih

    Resmi Jadi Wamenkop, Farida Farichah Bakal Geber Kopdes Merah Putih

    Jakarta –

    Ferry Juliantono resmi melakukan serah terima jabatan (sertijab) Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) kepada Farida Farichah. Sertijab dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Farida sebagai Wamenkop.

    Serah terima jabatan dilakukan di gedung Kemenkop, Kuningan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Sertijab pun dihadiri sejumlah pegawai Kemenkop.

    Posisi Wamenkop sebelumnya kosong karena Ferry Juliantono yang menempati posisi itu ditunjuk sebagai Menteri Koperasi. Ferry mengganti Menteri Koperasi sebelumnya Budi Arie Setiadi.

    Proses sertijab diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lalu keduanya menandatangani berita acara surat sertijab itu. Dalam sambutannya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan momentum sertijab ini mempunyai makna penting sekaligus istimewa.

    “Beberapa waktu lalu beri amanat untuk melanjutkan amanat sebagai Menteri Koperasi di mana sebelumnya mengemban tugas sebagai Wakil Menteri Koperasi. Akhirnya, tongkat estafet kepemimpinan ini diberikan Bu Farida,” ujar Ferry.

    Ferry menilai integritas serta kapasitas yang dibawa Farida dapat membawa energi baru serta mendampinginya untuk menjalankan tugas-tugas prioritas dari Presiden Prabowo Subianto, khususnya program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Ia memastikan seluruh Kopdeskel Merah Putih dapat beroperasional. Menurutnya, tahap operasional ini mempunyai kompleksitas yang memerlukan dukungan, baik dari pusat maupun daerah.

    “Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini berhasil ini akan mengubah keadaan masyarakat kita khususnya di pedesaan dan kita akan memiliki peran dan sejarah yang penting yang bisa menjadikan program ini keberhasilan kabinet dan Presiden,” imbuhnya.

    Sementara itu, Wamenkop Farida Farichah mengatakan kehadirannya untuk menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, ia meminta kerja sama jajaran Kemenkop agar dapat membantunya.

    “Saya hadir disini ditugaskan untuk membantu mensukseskan program Bapak Presiden, membantu menjalankan tugasnya bapak Menteri. Jadi, mohon kerja samanya. Tentu saja karena saya baru harus mengenalkan banyak orang, butuh waktu butuh perkenalan,” ujarnya.

    “Secara pribadi saya lahir dari desa semoga semangat desa ini memberikan semangat koperasi-koperasi di desa,” tambah Farida.

    Tonton juga video “Menkop Ferry Bakal Bahas Anggaran Kopdes Merah Putih ke Menkeu Purbaya” di sini:

    (acd/acd)

  • Menakar Efek Guyuran Dana Negara Rp200 Triliun ke Manufaktur

    Menakar Efek Guyuran Dana Negara Rp200 Triliun ke Manufaktur

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri sangsi guyuran dana pemerintah senilai Rp200 triliun ke sistem perbankan dapat efektif menggenjot pertumbuhan sektor riil, terutama manufaktur, di tengah lesunya permintaan pasar.

    Adapun, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Tujuannya untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan agar bisa menggerakkan sektor riil.

    Pelaku usaha menilai likuiditas tersebut tak serta-merta dapat langsung diserap industri. Sebab, saat kondisi daya beli lemah, baik domestik maupun global, dunia usaha pun kesulitan untuk melakukan ekspansi.

    Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) Abdul Sobur mengatakan, kemampuan serapan kredit dari para pelaku usaha sektor manufaktur saat ini terhambat oleh sejumlah persoalan struktural. 

    “Ada kendala struktural, seperti daya beli global yang masih melemah akibat perlambatan ekonomi AS [Amerika Serikat] dan Eropa,” ujar Sobur kepada Bisnis, Selasa (16/9/2025).

    Adapun, industri furnitur merupakan sektor padat karya yang didominasi pengusaha berorientasi ekspor. Artinya, ekspansi bisnis juga sangat tergantung pada permintaan global.

    Kedua, dia juga menyoroti biaya produksi yang tinggi, terutama untuk energi, logistik, dan bahan baku. Ketiga, terkait akses kredit furnitur yang selama ini rendah.

    “Karena UMKM yang menjadi mayoritas pelaku sulit memenuhi syarat agunan dan dokumentasi perbankan,” tuturnya.

    Oleh karena itu, dia menekankan bahwa tanpa mekanisme yang lebih spesifik, tambahan likuiditas ini justru berpotensi lebih banyak terserap ke sektor konsumtif atau korporasi besar, bukan ke sektor padat karya.

    “Jadi memang uang itu hanya akan efektif kalau diarahkan targeted ke sektor padat karya dengan skema pembiayaan yang sesuai karakter UMKM-ekspor,” tambahnya.

    Pengusaha juga melihat bahwa kondisi ini dapat memicu dana tersebut yang akan berputar di sektor keuangan tanpa memberi multiplier effect yang nyata pada penyerapan tenaga kerja.

    Menurut Sobur, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan yakni terkait skema penyaluran berbasis purchase order ekspor. Banyak pelaku furnitur memiliki order dari buyer luar negeri, tetapi terhambat modal kerja.

    “Jika kredit bisa diberikan berbasis PO atau kontrak ekspor, ini langsung menambah produksi dan jam kerja,” jelasnya.

    Kemudian, dia juga menyoroti subsidi bunga khusus padat karya, seperti bunga kredit usaha rakyat (KUR) yang relatif masih tinggi bila dibandingkan dengan negara pesaing seperti Vietnam. Menurut Sobur, dengan adanya subsidi tambahan, maka biaya modal akan lebih kompetitif.

    Di sisi lain, simplifikasi persyaratan kredit juga menjadi urgensi. Sebab, pelaku usaha furnitur yang sebagian besar UMKM sering kesulitan karena agunan. Untuk itu, diperlukan skema penjaminan pemerintah (credit guarantee) agar dana benar-benar terserap.

    “Selanjutnya, sinkronisasi dengan kebijakan pasar, artinya kredit akan efektif bila ada kepastian permintaan. Itu sebabnya kebijakan fiskal ini harus diikuti langkah diplomasi dagang seperti tarif AS, percepatan IEU-CEPA, dan perbaikan logistik/energi domestik,” pungkasnya.

    Senada, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, ekspansi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) masih sulit selama pasar dalam negeri dipenuhi barang impor.

    Menurut Redma, guyuran dana baru di perbankan ini bisa jadi pendorong untuk kembali meningkatkan utilisasi kapasitas yang saat ini idle melalui dorongan modal kerja di sektor hilir khususnya di IKM.

    “Tapi modal kerja ini harus diberikan sebagai bahan baku yang juga diproduksi di dalam negeri, jadi modalnya terus berputar secara optimal di rantai ekosistem secara keseluruhan,” jelasnya.

    Dalam hal ini, dia juga mendorong perbaikan tata kelola industri sebab persoalan saat ini bukan hanya berkenaan dengan pembiayaan usaha, melainkan kepastian dan jaminan usaha.

    Butuh Reformasi Struktural 

    Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana  mengatakan bahwa likuiditas Rp200 triliun harus diimbangi dengan kebijakan yang dapat mendorong dari sisi permintaan. Untuk itu, HKI mendorong kebijakan pendukung seperti kepastian regulasi, efisiensi biaya, dan stabilitas pasar domestik. 

    “Dengan demikian, dana stimulus tidak hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga memperkuat daya saing industri nasional secara berkelanjutan,” ujar Akhmad. 

    Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa bagi pengusaha kawasan industri, guyuran dana Rp200 triliun ke perbankan merupakan peluang sekaligus tantangan. Pasalnya, masalah utama yang dihadapi bukan semata-mata ketersediaan usaha, melainkan kepastian iklim usaha. 

    “Banyak industri manufaktur padat karya masih berhadapan dengan biaya produksi yang tinggi, mahalnya energi dan logistik, serta lemahnya kepastian hukum,” jelasnya. 

    Dalam hal ini, pihaknya menekankan reformasi struktural yang konsisten mencakup kepastian regulasi lewat sinkronisasi antar kementerian/lembaga, serta koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk kelancaran investasi.

    Kedua, investasi biaya lewat perbaikan infrastruktur, biaya logistik, penurunan biaya energi, serta ketersediaan utilitas dasar yang terjangkau agar daya saing industri dapat meningkat. 

    Ketiga yaitu linkage dengan UMKM, dia menilai investasi baru harus memberi ruang bagi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok sehingga manfaatnya menyebar lebih luas. 

    Keempat, penguatan SDM yang dibutuhkan dunia usaha yakni tenaga kerja vokasi dan digital yang sesuai kebutuhan industri generasi baru agar transformasi manufaktur tidak tertinggal. 

    “Kami menekankan bahwa dana Rp200 triliun ini harus dibarengi dengan percepatan perizinan, khususnya pada proyek strategis nasional [PSN] dan investasi yang sudah siap bergerak namun masih menemui hambatan birokrasi,” pungkasnya. 

    Ma’ruf menuturkan, tanpa perbaikan mendasar tersebut, dana besar tersebut berisiko hanya akan ‘parkir’ di perbankan tanpa memberikan efek riil ke dunia usaha. 

    Economic Researcher CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga mengatakan, tanpa reformasi struktural di sektor manufaktur maka dana likuiditas tersebut sulit untuk mengalir ke sektor produktif yang menyerap banyak pekerjaan itu. 

    “Sehingga pembenahan menyeluruh diperlukan agar likuiditas benar-benar mengalir ke investasi produktif, memperkuat daya saing ekspor, serta menciptakan pertumbuhan dan lapangan kerja berkelanjutan dari pembenahan di sektor manufaktur tersebut,” kata Yusuf kepada Bisnis, Rabu (17/9/2025). 

    Adapun, pembenahan struktural industri manufaktur yang dimaksud yaitu peningkatan produktivitas dan kompleksitas ekonomi, penyederhanaan regulasi, penguatan SDM berbasis Industri 4.0. 

    Tak hanya itu, menurut dia, perluasan akses pasar dan pendalaman pasar keuangan juga perlu didalami. Jika tak ada pembenahan manufaktur, maka dari kebijakan ini berisiko terbatas. 

    Di sisi lain, Yusuf menyebutkan salah satu tantangan utama dari kebijakan injeksi likuiditas terletak pada sisi permintaan. Lambatnya pertumbuhan permintaan dalam perekonomian berdampak pada perlambatan penyaluran kredit. 

    “Akibatnya, injeksi likuiditas yang dimaksudkan untuk mendorong pembiayaan pembangunan melalui perbankan menjadi kurang optimal,” imbuhnya. 

    Hal ini terlihat, misalnya, pada perkembangan kredit bulan Juli yang justru mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Terlebih, beberapa sektor utama, seperti industri manufaktur, juga menghadapi kondisi serupa, yaitu pertumbuhan kredit yang melemah. 

    Namun, laporan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit perbankan tumbuh 7,56% secara tahunan (year on year/yoy) sebesar Rp8.075 triliun per Agustus 2025.

    Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Juli 2025 sebesar 7,03% yoy, maka terdapat peningkatan usai melambat dari Juni 2025 yang sebesar 7,77% yoy.

    Meski begitu, menurut Yusuf, tanpa adanya kebijakan yang mampu mendorong sisi permintaan, injeksi likuiditas yang diharapkan dapat disalurkan melalui peningkatan permintaan kredit pada akhirnya tidak akan memberikan hasil maksimal.

    “Menurut kami, kebijakan injeksi likuiditas perlu diimbangi dengan kebijakan fiskal, khususnya stimulus yang dapat meningkatkan permintaan,” tuturnya. 

    Selain itu, dia juga menyoroti dukungan kebijakan moneter, misalnya melalui instrumen insentif makroprudensial, yang juga penting untuk dikombinasikan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih optimal.

  • Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Rocky Gerung Kritik Keras Reshuffle Kabinet ke-3 Presiden Prabowo: Buruk!

    Letjen TNI (Pur) Djamari Chaniago dilantik jadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan

    Erick Thohir dilantik jadi Menteri Pemuda dan Olahraga

    Muhammad Qodari Kepala Staf Kepresidenan

    Angga Raka Prabowo menjadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO)

    Afriansyah Noor dilantik jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan 

    Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan

    Farida Faricha dilantik menjadi Wakil Menteri Koperasi

    Nanik Sudayanti dilantik menjadi Wakil Kepala Badan Gizi Nasional

    Sonny Sanjaya dilantik menjadi Wakil Ketua Badan Gizi Nasional

    Sara Sadiqa dilantik menjadi Kepala LKPP

    Diketahui, Prabowo melakukan reshuffle pertama pada Februari 2025. Prabowo pertama kali merombak kabinet pada 19 Februari 2025. Saat itu Prabowo mengganti Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Brodjonegoro dengan Brian Yuliarto.

    Pada September 2025, Prabowo melakukan dua kali reshuffle.

    Pada 8 September 2025, Prabowo mengganti Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo

    Kemudian melantik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.

  • Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

    Kenapa dan Terkait Apa Tutut Soeharto Gugat Menkeu Purbaya ke PTUN Jakarta?

  • Rocky Gerung Balas Menohok Roasting Menkeu Purbaya: Dia Fungsinya Setara Kasir

    Rocky Gerung Balas Menohok Roasting Menkeu Purbaya: Dia Fungsinya Setara Kasir

    GELORA.CO –  Pengamat politik Rocky Gerung langsung membalas roasting dari Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya meroasting Rocky Gerung di forum Great Leacture Transformasi Ekonomi Nasional: Pertumbuhan Inklusif Menuju 8% pada Minggu (14/9/2025).

    Purbaya saat itu menyinggung pernyataan Rocky Gerung kerap kali menyebut peran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) dalam urusan pertumbuhan ekonomi.

    Purbaya mengetahui Rocky Gerung selalu mengatakan Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa khususnya di ekonomi selama menjabat sebagai Presiden RI.

    “Saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit, dia sering ledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain,” ungkap Purbaya sambil bercanda dikutip tvOnenews.com, Rabu (17/9/2025).

    Dalam forum tersebut, Purbaya menampilkan data berbasis analisis trafik perekonomian di era Jokowi.

    Menkeu pengganti Sri Mulyani itu menuturkan, perekonomian bertumbuh atas salah satu peran Jokowi.

    “Jadi ini dipaksa, diintervensi langsung Presiden sampai ke sana. Jadi Presiden Jokowi itu berjasa buat kita, walaupun di sampingnya ada saya sih,” jelas Purbaya.

    Dalam hal ini, Purbaya menilai peran Jokowi menumbuhkan ekonomi tidak boleh dianggap sembarangan.

    “Jadi pak Rocky mungkin sedikit belajar ekonomi lagi pak. Gua senang bisa ledek dia di sini,” canda dia.

    Tak butuh waktu lama, Rocky Gerung langsung membalas sindiran pedas yang dilontarkan Purbaya.

    Rocky Gerung mulanya memuji sikap Purbaya. Hal ini terlihat dari gestur determinasi sang Menkeu saat mengkritik dirinya.

    Namun demikian, hasil analisis Purbaya, kata Rocky Gerung, hal ini hanya berlandas pada teori monetaris Milton Friedman.

    Rocky kemudian menjelaskan peran Purbaya sebagai Menkeu dianggap bukan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

    “Purbaya fungsinya setara kasir. Ia hanya mengatur hasil pertumbuhan, bukan sumber pertumbuhan itu sendiri,” kata Rocky Gerung dikutip tvOnenews.com dari kanal YouTube Mardani Ali Sera, Rabu.

    Dalam hal ini, Rocky mengartikan pertumbuhan perekonomian bukan dari hasil kebijakan Menkeu.

    Menurutnya, pendorong perekonomian secara nyata yang paling tepat dari instansi kementerian yang menjalankan secara teknis.

    “Justru yang paling menentukan adalah kementerian teknis seperti perindustrian, perdagangan, dan pertanian,” tuturnya.

    Lagi pula, Rocky Gerung menilai sekaligus melontarkan kritik kepada Purbaya, sang Menkeu hadir ketika politik diwarnai kepentingan semata.

    Rocky meragukan optimisme dari Purbaya berakhir sia-sia, sebab publik pesimis apabila ada yang menjegal target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Dalam penutupnya, Rocky mengatakan, berbagai teori berbasis ekonomi dari Purbaya bagi bisa menjadi wacana belaka.

  • Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet, Ini Daftar Lengkap Menteri ‘In and Out’

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih hari ini, Rabu (17/9/2025) di Istana Presiden Jakarta.

    Kali ini, Presiden Prabowo melantik beberapa menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri, antara lain Djamari Chaniago sebagai Menteri Politik dan Keamanan (Menkopolkam), Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), dan lainnya. 

    Dengan demikian, Prabowo tercatat telah melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pemerintahannya sebanyak tiga kali sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024.

    Berikut ini catatan reshuffle Kabinet Merah Putih Prabowo hingga Rabu (17/9/2025) 

    Reshuffle Jilid I

    Reshuffle pertama, terjadi pada 19 Februari 2025. Ini merupakan perombakan pertama yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sejak menjabat. Tidak banyak menteri yang diganti, hanya ada satu posisi yang dicopot, yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek).

    Soemantri Brodjonegoro yang ramai-ramai didemo oleh ratusan pegawainya pada pertengahan Januari lalu akhirnya digantikan oleh Brian Yuliarto dalam sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (19/2/2025).

    Reshuffle Jilid II

    Perombakan kabinet kedua sempat membuat geger publik. Pasalnya, perombakan ini telah menggeser posisi Sri Mulyani dari Menteri Keuangan. Pelantikan itu dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Posisi bendahara negara kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, Prabowo juga telah melantik Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain perombakan kabinet, Prabowo juga telah melantik menteri sekaligus wamen Haji dan Umrah mereka yaini Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh, dan wakilnya Dahnil Anzar Simanjuntak 

    Reshuffle Jilid III

    Dalam reshuffle kali ini, Prabowo langsung mengangkat 11 pejabat termasuk Menteri hingga kepala lembaga. Mereka dilantik di Istana Negara pada Rabu (19/7/2025).

    Mereka yang dilantik adalah Djamari Chaniago yang mengisi kekosongan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam). Posisi itu sebelumnya diisi oleh Budi Gunawan.

    Selanjutnya, Erick Thohir selaku Menteri BUMN telah dilakukan reshuffle jabatan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

    Daftar pejabat yang terkena reshuffle jilid III

    1. Djamari Chaniago, sebagai Menkopolkam.

    2. Erick Thohir, sebagai Menpora.

    3. Afriansyah Noor, sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

    4. Rohmat Marzuki, sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

    5. Faridah Faricha, sebagai Wakil Menteri Koperasi.

    6. Angga Raka Prabowo, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

    7. Muhammad Kudari, sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

    8. Ahmad Dhafiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

    9. Nani Sudariati Deyang, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    10. Sonny Sanjaya, sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.

    11. Sarah Sadiqah, sebagai Kepala Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

  • Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    Dana Rp200 T ke Himbara, Heru Subagia: Sia-sia, Malah Timbulkan Beban

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, yang mengucurkan dana Rp200 triliun ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk direspons Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia.

    Dikatakan Heru, kebijakan tersebut tidak hanya keliru secara teknis, tetapi juga berpotensi menabrak aturan hukum yang mendasar.

    “Yang dilakukan Menteri baru ini menyalahi aturan yang fundamental,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Rabu (17/9/2025).

    Heru menilai, secara ekonomi langkah itu tidak akan memberi dampak signifikan karena kondisi perbankan saat ini justru sedang kelebihan likuiditas.

    Bank, kata dia, sudah memiliki dana besar yang dihimpun dari masyarakat maupun surat berharga.

    “Karenanya kucuran dana yang dilakukan Menkeu ini sia-sia dan hanya menambah beban terhadap ekosistem perbankan itu sendiri, terutama bank nasional,” sebutnya.

    Sementara itu, kondisi masyarakat dan dunia usaha menurutnya sedang porak-poranda. Banyak pelaku usaha tidak lagi layak dibiayai secara perbankan.

    “Terjadi paradoks, bank-bank diharuskan membiayai pelaku usaha untuk membangkitkan ekonomi, tapi di lain pihak pengusaha pada kenyataannya sudah rusak,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Heru menyebut kebijakan Purbaya sebagai langkah tergesa-gesa tanpa urgensi yang jelas. Ia bahkan menuding ada “penumpang gelap” di balik keputusan tersebut.

    “Dua kondisi ini memungkinkan bahwa apa yang dilakukan Purbaya adalah pekerjaan yang sama sekali dianggap buta mata. Inilah yang membuat langkah Menkeu ini betul-betul tergesa-gesa,” Heru menuturkan.

  • Penempatan Dana Negara ke Himbara, Kebijakan Baru Rasa Lama

    Penempatan Dana Negara ke Himbara, Kebijakan Baru Rasa Lama

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim bahwa kebijakan penempatan dana pemerintah Rp200 triliun ke perbankan akan menggerakkan perekonomian. Dia juga memastikan bahwa hal itu bukanlah langkah baru karena pernah dilakukan pada tahun 2008 dan 2021.

    Pernyataan itu diungkapkan saat merespons kritik dari ekonomi senior Indef sekaligus rektor Universitas Pramadina, Didik J Rachbini.

    “Enggak ada yang salah, saya sudah konsultasi juga dengan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008, bulan September. [Kemudian] 2021 bulan Mei, enggak ada masalah. Jadi Pak Didik harus belajar lagi kelihatannya,” ujar Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/9/2025). 

    Dalam catatan Bisnis, penempatan dana pemerintah ke Bank BUMN pada tahun 2008 terkait dengan krisis finansial global. Sementara itu penempatan dana pada 2021 terkait dengan proses pemulihan ekonomi yang hancur karena pandemi Covid-19.

    Adapun penempatan dana senilai Rp200 triliun diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.276/2025 tentang Penempatan Uang Negara Dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. Pada saat itu, Purbaya menyebut dana pemerintah yang disimpan di BI sekitar Rp400 triliun lebih. 

    Lima bank himbara yang menerima masing-masing adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp55 juta, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI Rp55 juta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI Rp55 juta, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN Rp25 juta dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. atau BSI Rp10 juta. 

    “Penempatan Uang Negara digunakan untuk pertumbuhan sektor riil,” demikian bunyi diktum ketiga KMK tersebut. 

    Purbaya, dalam KMK pertama yang diterbitkan olehnya, tegas melarang perbankan untuk menggunakan likuiditas itu untuk membeli SBN. Meski demikian, secara terpisah dia telah menegaskan bahwa perbankan diberikan kebebasan dalam bagaimana mendistribusikan dana tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

    Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut tidak akan membuat petunjuk khusus (guidance) dalam penggunaan dana Rp200 triliun itu. Dia hanya akan menyiapkan daftar proyek pemerintah yang sekiranya menjadi prioritas untuk pemanfaatan uang tersebut. 

    “Saya ulangi lagi, suka-suka mereka. Pakai imajinasi mereka untuk mendapatkan itu menurut mereka yang paling baik,” ujar Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (16/9/2025).

    Gebrakan Baru Rasa Lama

    Sejatinya penempatan dana pemerintah di perbankan bukan gebrakan yang sepenuhnya baru. Pada 2021 lalu, ketika Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, Menkeu saat itu yakni Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO.70/2020 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum Dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. 

    “Penempatan Uang Negara pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/ atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional,” bunyi pasal 2 ayat (3) PMK tersebut. 

    Dengan demikian, perbedaan antara penempatan dana yang dilakukan pekan lalu dan pada 2021 itu jelas. Tujuan penempatan dana Rp200 triliun pada paruh kedua 2025 ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan yang dilakukan sekitar empat tahun lalu itu dalam rangka kedaruratan akibat dampak pandemi. 

    PMK No.70/2020 juga tidak mengatur secara rinci berapa dana pemerintah maupun bank umum mitra yang menjadi tempat penampungan likuiditas dari pemerintah itu. Sementara itu, KMK No.276/2025 jelas mengatur Mandiri, BRI, BNI, BTN dan BSI menadah duit pemerintah tersebut. 

    Dilansir dari Antara, tahap pertama penyaluran dana pemerintah berdasarkan PMK No.70/2020 itu adalah sebesar Rp30 triliun.  Seperti halnya yang dilakukan pada 2021, penempatan dana pemerintah di perbankan pada hampir 20 tahun yang lalu itu guna menghadapi krisis, yakni krisis finansial global.

    Ekonomi Sedang Baik-baik Saja?

    Penempatan dana Rp200 triliun pada paruh kedua semester II/2025 disebut oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Harapannya, dengan likuiditas berlebih, perbankan bakal menyalurkan dana itu kepada kredit sehingga bisa menggenjot perekonomian dari sektor swasta yang disebut berkontribusi terhadap 90% perekonomian RI. 

    Padahal, pemerintah sebelumnya optimistis bahwa perekonomian Indonesia baik-baik saja. Terutama, setelah data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi kuartal II/2025 melesat hingga 5,12% (yoy) di luar ekspektasi berbagai kalangan.

    Optimisme itu lalu dibayangi oleh stabilitas sosial politik ketika unjuk aksi besar-besaran menolak tunjangan DPR mengalami eskalasi akhir Agustus 2025 lalu. Hal itu turut berdampak pada pencopotan Sri Mulyani Indrawati dari kursi Menkeu, jabatan yang telah dipegangnya sejak 2016, serta sebelumnya pada 2005-2010. 

    Belanja pemerintah kemudian diakselerasi. Teranyar, pemerintah menggenjot belanja dengan menggelontorkan paket ekonomi sebesar Rp16,2 triliun. Beberapa program itu meliputi pembebasan pajak karyawan sektor pariwisata hingga tarif 0,5% untuk pajak final UMKM. 

    Menko Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis paket stimulus itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melesat hingga 5,2% sesuai target tahun ini, terutama setelah gonjang-ganjing dalam negeri akhir bulan lalu. Dia mengamini bahwa ada kekhawatiran pada kuartal III/2025 pertumbuhan bisa melambat karena belanja pemerintah yang belum terakselerasi. 

    Oleh sebab itu, selain menggelontorkan stimulus, dia juga akan mendorong debirokratisasi dalam dunia usaha hingga memantau ketat penyerapan belanja pemerintah. 

    “Ya tentu, salah satu kan dibentuk tim untuk debottlenecking. debirokratisasi, termasuk untuk serapan-serapan anggaran akan terus dimonitor,” jelasnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (15/9/2025). 

    Kendati upaya pemerintah lebih ekspansif dalam mendorong pertumbuhan, tantangan yang bakal dihadapi adalah dari sisi disiplin fiskal. Pada tahun ini, outlook defisit APBN sudah mencapai 2,78% terhadap PDB dengan batasan UU yakni 3%. 

    Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro mengatakan, pemerintah memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan melalui stimulus dengan disiplin fiskal jangka menengah. Tujuannya, agar ruang kebijakan tetap tersedia untuk mengantisipasi guncangan eksternal di masa depan. 

    “Dengan strategi fiskal yang lebih ekspansif, outlook defisit fiskal berpotensi melebar dari yang diperkirakan sebelumnya, meskipun diperkirakan masih terjaga di bawah 3% terhadap PDB sesuai komitmen Pemerintah,” jelasnya kepada Bisnis.

  • Muncul Wacana Cukai Rokok Turun, Pengusaha Semringah – Page 3

    Muncul Wacana Cukai Rokok Turun, Pengusaha Semringah – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami dugaan permainan dan pemalsuan cukai rokok. Dia mendapatkan laporan bahwa adanya permasalahan dalam cukai rokok.

    “Nanti saya lihat lagi, saya belum menganalisis dengan dalam seperti apa sih cukai rokok itu, katanya ada yang main-main, di mana main-mainnya?” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Di mengaku masih menghitung berapa pendapatan yang didapat negara apabila berhasil memberantas cukai-cukai palsu. Purbaya menuturkan pihaknya masih melakukan analisis di lapangan sebelum memberantas persoalan cukai rokok.

    “Kalau misalnya saya beresin, saya bisa hilangkan cukai-cukai palsu berapa pendapatan saya? Dari situ nanti saya bergerak. Kalau mau diturunkan seperti apa. Tergantung hasil studi dan analisis yang saya dapatkan dari lapangan,” jelas Purbaya.

    Untuk diketahui, dalam rapat kerja Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI pada 10 September 2025 dibahas intensifikasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN 2026.

    Dalam rapat, Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menyoroti kabar kesulitan yang dialami pabrik rokok besar seperti Gudang Garam serta nasib para pegawainya.

    Ia mengingatkan bahwa kenaikan cukai rokok yang terlalu agresif berpotensi makin menekan industri, terutama segmen Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan mengusulkan pemerintah fokus memperkuat pengawasan rokok ilegal sebagai alternatif peningkatan penerimaan tanpa menaikkan tarif.