Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Ramai Media Asing Sorot Pencopotan Sri Mulyani, Singgung Insiden Ini

    Ramai Media Asing Sorot Pencopotan Sri Mulyani, Singgung Insiden Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Media internasional mulai ramai menyoroti perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), termasuk pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

    Kantor berita asal Inggris, Reuters, dalam tulisan berjudul Indonesia removes finance minister Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Sri Mulyani dicopot.

    “Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama di Indonesia, bekerja di bawah tiga presiden, serta sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia dipuji atas reformasi sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang membantu Indonesia melewati pandemi Covid-19 hingga krisis keuangan global,” tulis Reuters.

    Senada, Business Times, dalam tulisan berjudul Indonesia replaces Finance Minister Sri Mulyani in Cabinet reshuffle, turut melaporkan pencopotan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Menurut media Singapura tersebut, pergantian Sri Mulyani menandai “perubahan besar dalam tim ekonomi Presiden Prabowo” di tengah upaya pemerintah mendorong agenda baru setelah gelombang protes besar yang mengguncang Indonesia akhir Agustus. Sri Mulyani sendiri sempat menjadi sasaran aksi massa hingga rumahnya dijarah.

    Sementara itu, Channel News Asia (CNA) dalam tulisan berjudul Indonesian Finance Minister Sri Mulyani removed as Prabowo reshuffles Cabinet following weeks of protests menyoroti sepak terjang Sri Mulyani sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama.

    “Ia banyak menuai pujian atas reformasi sistem perpajakan serta perannya dalam mengarahkan perekonomian terbesar di Asia Tenggara melewati berbagai krisis, termasuk pandemi dan krisis keuangan global. Di antara masa jabatan pertamanya dan periode keduanya sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia,” tulis CNA.

    Media itu juga menyinggung aksi demonstrasi besar-besar yang berujung pada penjarahan rumahnya.

    “Kepergian Mulyani, meski tidak mengejutkan setelah kerusuhan belakangan ini, menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal,” ujar Mohit Mirpuri, manajer investasi di SGMC Capital.

    “Ia telah meninggalkan fondasi yang kuat, dan dengan keberadaan teknokrat/ kandidat berpengalaman seperti Suahasil Nazara atau Chatib Basri, saya memperkirakan Indonesia akan segera bisa kembali bangkit,” tambahnya.

    Adapun dampak reshuffle langsung terasa di pasar keuangan. Media-media tersebut kompak menyoroti IHSG yang anjlok, sementara rupiah bergerak fluktuatif.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Video: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani

    Video: Profil Purbaya Yudhi Sadewa, Menkeu Baru Pengganti Sri Mulyani

    Jakarta, CNBC Indonesia – Purbaya Yudhi Sadewa dilantik, sebagai menteri keuangan pengganti Sri Mulyani sebelum diangkat sebagai menteri keuangan, Purbaya menjabat sebagai ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan sejak tahun 2020.

    Selengkapnya dalam program Manufacture Check CNBC Indonesia, Senin (08/09/2025).

  • Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Kertanegara IV, Begini Kondisi Terkini

    Prabowo Panggil Elite Gerindra ke Kertanegara IV, Begini Kondisi Terkini

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanggil elite Gerindra ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV. Pemanggilan ini usai dirinya melakukan perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih. 

    Dari pantauan Bisnis, Senin (8/9/2025) pukul 19.16 WIB. Tampak kediaman Prabowo mulai dipadati tamu. Mereka datang menggunakan mobil Alphard, Innova Zenix, sampai Hyundai Ioniq 5.

    Salah satu tamu yang datang adalah Ketua Komisi III Habiburokhman. Sebagian besar tamu yang masuk menggunakan baju bewarna putih. Pengamanan juga tampak diperketat.

    Setidaknya dua mobil taktis milik Brimob sudah pakir di dekat rumah Prabowo. Sejumlah pasukan Brimob, Paspampres, TNI, dan Polisi Militer tengah berjaga hingga malam ini. 

    Adapun isi surat yang diedarkan oleh Gerindra berbunyi:

    Kepada

    Pimpinan dan anggota

    Fraksi GERINDRA DPR RI

    Salam Indonesia Raya,

    Sesuai dengan perintah Ketua Umum/ Ketua Dewan Pembina Partai GERINDRA untuk hadir pada:

    Hari / Tanggal : Senin / 8 September 2025

    Waktu : Pukul 20.00

    Tempat : Jalan Kartanegara No. IV

    Undangan ini bersifat wajib tanpa kecuali. 

    Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.

    Sugiono

    Sekretaris Jenderal

    Diketahui hari ini terdapat menteri yang diganti dan dilantik Prabowo Subianto, yakni:

    Reshuffle

    1.Menteri Koordinator Politik dan Keamanan: Budi Gunawan

    2.Menteri Keuangan: Sri Mulyani

    3.Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Abdul Kadir Karding

    4.Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi

    5.Menteri Pemuda dan Olahraga: Dito Ariotedjo

    Setelahnya Presiden Prabowo Subianto melantik Menteri dan Wamen berikut ini:

    1. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi Sadewa 

    2. Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI: Mukhtaruddin

    3. Menteri Koperasi: Fery Joko Juliantono 

    4. Menteri Haji dan Umrah: Mochammad Irfan Yusuf

    5. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar

    Lalu, Presiden juga memberhentikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan dan Menteri Pemuda dan Olah Raga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo. 

    Untuk Menkopolhukam akan diganti oleh pejabat sementara, tetapi belum disampaikan nama penggantinya. Sedangkan pengganti Menpora dikabarkan masih berada di luar negeri. Keputusan Presiden ini mulai berlaku saat pelantikan di Jakarta pada 8 September 2025.

  • KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    KPK Wajib Bongkar Dugaan Korupsi Coretax?

    GELORA.CO – Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa, mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), merupakan langkah penyegaran. Namun masih ada yang mengganjal.

    Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI), Rinto Setiyawan, mengatakan, Presiden Prabowo resmi merombak jajaran Kabinet Merah Putih (KMP) termasuk mengganti Sri Mulyani Indrawati, sebagai Menteri Keuangan (Menkeu).

    Di mana, Purbaya adalah mantan Ketua LPS ditunjuk sebagai pengganti Sri Muyani, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025.

    “Reshuffle ini menandai langkah penyegaran besar di tim ekonomi. Namun, publik menyoroti satu hal penting. Apakah Sri Mulyani akan dimintai pertanggungjawaban atas dugaan korupsi dalam pengadaan proyek sistem administrasi pajak Coretax, yang kabarnya menelan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun. Semuanya harus jelas,” paparnya, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Atas dugaan korupsi proyek Coretax, kata Rinto, IWPI resmi melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 23 Januari 2025. Laporan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab rakyat untuk mengawal uang pajak dari keringat rakyat, tidak disalahgunakan.

    “Kami sudah menyerahkan laporan resmi ke KPK terkait dugaan korupsi pengadaan Coretax. Uang pajak adalah darah rakyat, bukan bancakan segelintir pejabat. Reshuffle boleh dilakukan, tetapi tanggung jawab hukum harus tetap ditegakkan. Sri Mulyani tidak boleh lepas tangan, hanya karena sudah tidak menjabat,” tegas Rinto.

    Dia bilang, Sri Mulyani meninggalkan kursi Menkeu di tengah gejolak sosial dan protes terhadap kebijakan pajak. Rumahnya bahkan sempat jadi sasaran amarah massa. “Di sisi lain, Purbaya langsung menyatakan target pertumbuhan ekonomi 8 persen, masih mungkin dicapai dengan memperkuat sinergi swasta dan pemerintah. Kita tunggu saja gebrakan beliau,” ungkapnya.

    Pernah disebut sebagai motor reformasi fiskal, lanjut Rinto, reputasi Sri Mulyani kini tercoreng oleh Coretax. Publik mempertanyakan manfaat proyek yang sudah menelan dana besar, namun justru gagal memberikan sistem perpajakan yang efektif. “IWPI menilai, inilah bukti nyata kegagalan tata kelola, sekaligus alasan kuat agar KPK segera mempercepat proses hukum,” imbuhnya.

    “Reshuffle ini, membawa harapan baru di sektor ekonomi. Namun, publik juga menuntut kejelasan. Sri Mulyani harus tetap dimintai tanggungjawab hukum. Tanpa itu, reshuffle hanya akan dipandang sebagai langkah kosmetik yang tidak menyentuh akar masalah,” pungkasnya.

     

  • Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    Ada Apa di Balik Reshuffle Kilat Kabinet Merah Putih, Ini Analisis Peneliti BRIN

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan (reshuffle) kabinetnya pada Senin (8/9/2025).  Ada lima menteri yang diganti dalam reshuffle yang kali pertama dilakukan oleh Prabowo. Di antaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Polkam Budi Gunawan, dan Menteri Koperasi Budi Arie. 

    Perombakan ini terbilang mendadak mengingat tidak ada woro-woro  sebelumnya. Republika pekan lalu sempat mendapat inforrmasi langsung dari pejabat negara terkait dengan perombakan tersebut.  Namun belum ada konfirmasi langsung dari Istana soal kapan dan siapa yang akan diganti.

    Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menilai, terdapat sejumlah alasan Prabowo melakukan perombakan kabinetnya hari ini. Salah satunya tentu hasil evaluasi berkala dan capaian program yang telah ada.

    “Adanya demonstrasi besar minggu lalu sepertinya menjadi salah satu pemicu reshuffle ini,” kata dia saat dihubungi wartawan, Senin (8/9/2025).

    Menurut dia, adanya demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu memicu berita viral yang menyangkut peforma kinerja menteri. Hal itu dinilai menjadi alasan kunci bagi Prabowo melakukan perombakan kabinet.

    Wasisto menambahkan, reshuffle itu juga dilakukan sebagai upaya pemerintah memenuhi tuntutan masyarakat. Melalui reshuffle itu, Prabowo ingin memastikan bahwa kondisi aman terkendali.

    “Saya pikir reshuffle dilakukan sekarang tentu sebagai upaya simbolis pemenuhan aspirasi yang dilakukan oleh pemerintah setelah kondisi aman terkendali,” ujar dia.

    Menurut catatan Republika, sebelum kerusuhan, tidak ada isu atau wacana tentang perombakan. Pada awal Agustus, Prabowo sempat memuji kinerja para menterinya dalam 10 bulan pertama pemerrintah. Setelah kerusuhan pecah, Prabowo mengingatkan para menteri dan jajaran pemerintahan untuk menerima masukan.  Prabowo menekankan pentingnya mendengar aspirasi publik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap aspirasi yang murni dari masyarakat. Ia berjanji untuk mendengar, mencatat, dan menindaklanjuti setiap masukan yang diberikan. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam United Nations International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

    Diketahui, Prabowo resmi melantik pejabat baru Kabinet Merah Putih yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin.

    Dalam pelantikan tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM menggantikan Budi Arie.

    Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan. Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden Prabowo mengangkat Muktaruddin untuk menggantikan Abdul Kadir Karding. Sedangkan posisi Menko Polkam Budi Gunawan sementara akan diganti pejabat ad interim.

    Prabowo juga menunjuk Irfan Yusuf, sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta wakilnya, Dahnil Azhar.

  • Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    Dari Pajak hingga Ideologi, Heru Subagia Ungkap Alasan Sri Mulyani Dicopot Prabowo

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Kagama Cirebon Raya, Heru Subagia memberikan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto usai mencopot Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa.

    Ia menilai langkah ini bukan sekadar reshuffle biasa, melainkan sarat makna politik dan ideologi.

    Dikatakan Heru, ada dua poin utama yang perlu diperhatikan dalam perombakan mendadak tersebut.

    “Pertama, khusus untuk Ibu Sri Mulyani, saya melihat dalam konteks dua hal. Eksternal dan internal,” ujar Heru kepada fajar.co.id, Senin (8/9/2025).

    Dari sisi internal, Heru menilai kebijakan-kebijakan kontroversial yang ditempuh Sri Mulyani turut memicu gelombang ketidakpuasan publik.

    “Yang terjadi, demonstrasi besar-besaran kemarin salah satu pemicunya kebijakan tidak populis. Ini menyulut kemarahan masyarakat dan pada akhirnya menyerang kewibawaan Prabowo sendiri,” tegasnya.

    Ia menambahkan bahwa Sri Mulyani terlalu memaksakan penerimaan negara melalui pajak di saat kondisi rakyat tengah terjepit.

    “Sri Mulyani memaksakan diri mendapatkan pendapatan daerah yang berpacu pada pajak. Di mana saat ini memang kondisi masyarakat dalam tekaran luar biasa, daya beli melemah, pendapatan berkurang, PHK di mana-mana,” kata Heru.

    Selain faktor domestik, Heru juga menyinggung dinamika global yang memengaruhi keputusan ini.

    “Saya meyakini keputusan Prabowo berkaitan dengan membuang Sri Mulyani sebagai Menteri, kaitannya dengan ekonomi politik internasional,” Heru menuturkan.

  • Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Dahnil Anzar Jadi Wakil Menteri Haji, Punya Kekayaan Rp27,89 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru pada hari ini, Senin (8/9/2025).

    Salah satu perubahan struktur kabinet ialah pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Seiring tranformasi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian.

    Jabatan baru ini merupakan amanat Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang baru disahkan beberapa waktu lalu.

    Prabowo pun melantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, serta Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri. Irfan dan Dahnil sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala BP Haji.

    Di samping itu, Prabowo juga melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Perombakan kabinet ini tercantum dalam Keputusan Presiden RI No. 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

    Profil & Kekayaan Dahnil Anzar

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra dan tokoh pemuda PP Muhammadiyah.

    Dalam dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Dahnil melaporkan kepemilikan harta senilai total Rp27,89 miliar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Desember 2024, atau saat menjabat Wakil Kepala BP Haji.

    Secara terperinci, dia memiliki lima item tanah dan bangunan senilai Rp10,2 miliar dengan luas bervariasi di dua lokasi, yakni Tangerang Selatan dan Medan.

    Dahnil kemudian melaporkan harta alat transportasi dan mesin sebesar total Rp3,29 miliar, terdiri dari empat mobil dan tiga motor. Beberapa di antaranya ialah mobil Toyota Alphard 2023 hasil sendiri senilai Rp1,2 miliar, mobil minibus tanpa keterangan merek senilai Rp800 juta, serta motor Vespa Solo 1974 senilai Rp50 juta.

    Selain itu, dokumen LHKPN Dahnil juga menyebutkan kepemilikan harta bergerak lainnya sebesar Rp1,4 miliar, serta harta kas dan setara kas senilai Rp13 miliar. Tidak terdapat entri pada kategori utang.

  • Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Menkeu Purbaya: Salah Besar jika Bilang Saya Tak Berpengalaman

    Bisnis.com, JAKARTA — Purbaya Yudhi Sadewa memamerkan sejumlah pengalamannya mengawal keuangan negara, usai dilantik menjadi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) sore.

    Purbaya melihat ada sejumlah pihak yang menanyakan keputusan Prabowo mengangkatnya sebagai bendahara negara. Dia pun mengaku sudah memiliki banyak pengalaman di pemerintahan terutama terkait pengelolaan fiskal.

    “Jadi, kalau anda bilang saya nggak punya pengalaman, salah besar,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (8/9/2025).

    Dia merincikan bahwa dia menjadi think tank alias lembaga kajian untuk pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008. Kemudian pada 2015, dia masuk ke Kantor Staf Presiden untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat kembali perekonomian yang sedang lesu.

    Pada 2020—2021, sambungnya, dia kembali lagi ke pemerintah untuk kembali membantu perekonomian yang terhambat pandemi Covid-19.

    “Jadi saya udah kenal lama dengan fiskal, ini ahli fiskal kita Pak Suahasil [wakil menteri keuangan]. Jadi saya enggak perlu waktu untuk belajar lagi,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Fadhil Hasan menyampaikan bahwa Purbaya memang ekonom yang baik dan paham persoalan.

    Kendati demikian, dia menanyakan keputusan Prabowo yang melantiknya sebagai menteri keuangan karena pengalamannya yang kurang dalam mengurus keuangan negara. Padahal, sambungnya, banyak kandidat lain yang pengalamannya lebih banyak.

    “Dia belum memiliki pengalaman secara langsung mengelola fiskal dan ekonomi secara keseluruhan. Jadi bisa dikatakan dia bukan pilihan terbaik, masih ada pilihan yang lebih baik, misalnya wamennya Suahasil,” ucap Fadhil, Senin (8/9/2025).

    Profil Purbaya Yudhi Sadewa

    Purbaya memamg bukan nama baru dalam jajaran pejabat publik. Pemilik nama lengkap Dr. Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D ini telah menjabat sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanam (LPS) sejak 24 September 2020, setelah dilantik oleh Joko Widodo saat masih menjabat sebagai Presiden RI kala itu.

    Sebelum berlabuh di LPS, Purbaya menempati sejumlah posisi penting di pemerintahan. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Selain kiprahnya di pemerintahan, Purbaya juga memiliki pengalaman di dunia korporasi. Purbaya pernah dipercaya menjadi salah satu komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) atau MIND ID.

    Sebagaimana diketahui, Inalum merupakan holding BUMN pertambangan yang menaungi PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Timah Tbk. (TINS), PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), dan PT Freeport Indonesia. Posisi itu memperkuat keterlibatannya dalam sektor strategis perekonomian nasional, khususnya di bidang energi dan pertambangan.

    Kiprah Purbaya di level korporasi tersebut tidak lepas dari fondasi akademik yang kuat. Dia menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada bidang Teknik Elektro.

    Namun demikian, ketertarikannya pada bidang ekonomi kemudian membawanya melanjutkan studi doktoral di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, hingga meraih gelar Ph.D.

  • Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Sri Mulyani Kena Reshuffle, Maruarar Ungkap Nasib Stimulus Sektor Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap nasib kelanjutan paket stimulus ekonomi sektor Perumahan usai Sri Mulyani tak lagi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) akibat reshuffle kabinet.

    Dalam reshuffle kabinet kali ini, Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menkeu menggantikan Sri Mulyani.

    Menanggapi hal itu, Ara memastikan bahwa sejumlah paket kebijakan ekonomi pada sektor perumahan tidak akan terganggu. Khususnya, yang saat ini tengah bergulir prosesnya yakni rencana penyaluran KUR Perumahan.

    “NPL rumah subsidi sangat rendah sekarang, makanya [meski ada reshuffle] kita tetap genjot,” kata Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Senin (8/9/2025).

    Selain itu, dia juga mengaku optimistis kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akan tetap sejalan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

    “Semua kan tim. Tim itu support tim semuanya anak buah Presiden. Tidak ada visi-visi menteri, yang ada visi-visi presiden,” ujarnya.

    Pada saat yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PKP, Didyk Choiroel  juga memastikan bahwa pergantian Bendahara Negara tidak akan menghambat rencana penyaluran KUR Perumahan.

    Adapun, saat ini Penyaluran KUR Perumahan tengah dalam tahap sosialisasi sembari menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi diundangkan.

    “Segera, tapi di tahun ini harus di tahun ini. Karena supaya terserap optimal. [apakah pengundangan PMK bakal terkendala reshuffle] itu saya gak tau, harusnya enggak lah,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Keputusan itu dibacakan oleh Prabowo dalam acara reshuffle kabinet yang dilakukan pada hari ini, Senin (8/9/2025). 

    “Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan,” ucap pembawa acara di Istana. 

    Adapun, reshuffle Kabinet Merah Putih itu tertuang melalui Keputusan Presiden RI No 86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029.

  • Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Profil Dahnil Anzar, Eks Jubir Prabowo yang Jadi Wamen Haji

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet pada sejumlah jabatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

    Seiring pengesahan Undang-undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah beberapa waktu lalu, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) kini bertransformasi menjadi kementerian.

    Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak yang sebelumnya menjabat Kepala dan Wakil Kepala BP Haji pun dilantik sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Adapun, perombakan kabinet yang termaktub dalam Keputusan Presiden RI No.86B/2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 ini juga mencakup kementerian lainnya.

    Prabowo melantik Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, Mukhtaruddin dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran/ BP2MI, sedangkan Ferry Juliantono menjadi Menteri Koperasi (Menkop).

    Profil Dahnil Anzar Simanjuntak

    Dahnil Anzar Simanjuntak banyak dikenal sebagai politisi Partai Gerindra sekaligus tokoh pemuda organisasi keagamaan Islam terbesar kedua di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah.

    Sebelum menjadi Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil menempati jabatan baru sebagai Wakil Kepala BP Haji sejak 22 Oktober 2024 bersama Irfan Yusuf selaku Kepala BP Haji.

    Sementara itu, rekam jejaknya di Muhammadiyah antara lain ditandai dengan posisi Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah pada 2014 hingga 2018.

    Pada 2018, dia menjadi koordinator juru bicara Prabowo dan Sandiaga Uno yang maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Setahun berikutnya, dia bergabung ke Gerindra dan kembali ditunjuk Prabowo yang menjadi Menteri Pertahanan sebagai salah satu juru bicara.

    Terkait pendidikannya, dia menamatkan gelar S-1 akuntansi di STIE Ahmad Dahlan pada 2005, meraih gelar magister di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), dan menempuh pendidikan doktor di Universitas Diponegoro (Undip). Dahnil lahir di Langkat pada 10 April 1982 atau berusia 43 tahun.