Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Badan Penerimaan Negara Dibentuk Tahun Ini? Menkeu Purbaya Kasih Bocoran – Page 3

    Menurut Menkeu, rancangan kelembagaan dan sistem penerimaan negara sebenarnya sudah ada. Namun, ia ingin melihat terlebih dahulu sejauh mana desain tersebut mampu mendorong kenaikan penerimaan bila dijalankan secara maksimal.

    Ia menilai langkah evaluasi ini penting agar keputusan pembentukan BPN tidak terburu-buru dan sesuai dengan kebutuhan riil negara. Dengan demikian, setidaknya untuk tahun ini, wacana pembentukan BPN belum akan direalisasikan, sambil pemerintah terus memperkuat kinerja pajak dan bea cukai.

    “Dengan desain yang ada saya mau lihat, kalau dijalankan optimal berapa kenaikan cukai maupun pajak, kalau masih terlalu rendah baru berpikir ke arah sana, untuk saat ini belum,” pungkasnya.

     

  • Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    Purbaya yakin ekonomi RI makin kuat seiring membaiknya modal asing

    modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis kinerja perekonomian Indonesia semakin kuat ke depan seiring dengan membaiknya aliran modal asing masuk ke pasar keuangan domestik.

    “Karena keributan kemarin, jadi sebagian orang takut. Harapannya sih ke depan akan semakin membaik, karena modal asing ke pasar saham sudah masuk cukup signifikan dan harusnya proteksi ekonomi kita juga membaik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pada pekan ketiga September, yakni periode 15-19 September 2025, investor asing tercatat melakukan aksi beli bersih (net buy) senilai Rp3,03 triliun di seluruh pasar saham Indonesia.

    Adapun sejak awal tahun hingga 19 September 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp58,70 triliun dan Rp119,62 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp42,61 triliun.

    Perbaikan masuknya modal asing juga diiringi oleh selisih imbal hasil (spread yield) Surat Berharga Negara (SBN) rupiah tenor 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun dari 240 basis poin (bps) pada Januari 2025 menjadi 216 bps pada September 2025. Penurunan ini mengindikasikan kepercayaan investor bahwa risiko rupiah lebih terkendali.

    “Nggak turun banyak, tapi saya pikir cukup baik di tengah gejolak domestik. Itu spread-nya sempat naik, kemudian turun lagi. Jadi cepat sekali kepercayaan investor pulih setelah keributan beberapa minggu yang lalu,” tambahnya.

    Di samping itu, “country risk” yang diukur melalui spread yield antara SBN berdenominasi dolar AS dan US Treasury juga turun dari 88 bps pada Januari menjadi 79 bps pada September.

    “Kalau kita lihat rekam historisnya, ini amat rendah. Kalau kita nanti terus membaik ekonominya, saya pikir ini akan turun terus spread yield dengan US Treasury,” ujar Purbaya.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Keterlambatan di Coretax Akan Kita Perbaiki Dalam 1 Bulan

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti performa Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax yang hingga saat ini belum optimal. Proses perbaikan Coretax akan segera dilakukan dan ditargetkan rampung dalam 1 bulan.

    Purbaya mulanya menyoroti tentang kabar terbaru dari Coretax yang tidak masuk pembahasan Konferensi Pers APBN KiTa. Padahal, ia mengaku telah meminta Ditjen Pajak untuk memasukkan pembahasan tersebut.

    “Kemudian Coretax, tadi saya minta Ditjen Pajak untuk tulis, di sini nggak ada Coretax. Kenapa nggak ditulis?,” kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

    Ia mengakui bahwa hingga saat ini Coretax belum berjalan dengan optimal. Purbaya berjanji, perbaikan Coretax akan dilakukan selama satu bulan ke depan.

    “Jadi pada dasarnya, saya akan lihat Coretax seperti apa, keterlambatan di Coretax, akan kita perbaiki secepatnya. Dalam 1 bulan harusnya bisa. Itu IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat,” ujar dia.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membenarkan sempat terjadi downtime operasi Coretax. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu bentuk downtime yang terencana untuk pemeliharaan sistem.

    “Kita sekarang dalam tahap stabilisasi dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih andal dan akhir 2025 bisa smooth kita harap,” kata Bimo.

    Purbaya Cek Coretax

    Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya sempat melakukan inspeksi mendadak terhadap operasional pelayanan publik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam kesempatan itu dirinya melakukan panggilan ke sistem contact center Kring Pajak.

    Purbaya mengatakan ingin merasakan pelayanan DJP setelah mendapat laporan yang bagus-bagus dari anak buahnya. Ia merasa telah dibohongi karena sebetulnya masih ada wajib pajak yang mengeluhkan.

    “Dirjen Pajak (Bimo Wijayanto) sedang pergi ke luar negeri, saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Jadi mereka mengibuli saya juga kayaknya,” kata Purbaya kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).

    Dalam unggahan video di TikTok @ditjenpajakri, Purbaya menelepon layanan Kring Pajak layaknya masyarakat umum dan menanyakan terkait sistem perpajakan Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia mengaku belum mengetahui Coretax dan meminta petugas untuk menjelaskan kepadanya terkait Coretax.

    Menurut Purbaya, dirinya sebenarnya belum sidak betul terkait Coretax dan akan cek lagi nanti. Ia tidak ingin mendapat laporan yang baik-baik saja dari anak buah, yang menurutnya ‘Asal Bapak Senang’ atau ABS.

    Halaman 2 dari 2

    (shc/ara)

  • Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Inflasi Agustus 2025 Stabil di 2,31%, Menkeu Purbaya: Level Ideal untuk Ekonomi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan inflasi Indonesia pada Agustus 2025 tetap terkendali di level 2,31 persen. Menurutnya, capaian ini mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga, sekaligus menempatkan Indonesia pada posisi ideal di tengah tekanan global yang masih dirasakan banyak negara.

    “Inflasi (Agustus 2025) cukup stabil menopang daya beli masyarakat di tengah banyak negara yang berjuang mengatasi tekanan. Jadi kita lumayan baik di level kalau kita lihat 2,31 persen,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Purbaya menegaskan, inflasi Indonesia terbilang lebih ideal dibanding sejumlah negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang hanya mencatat inflasi 0,6 persen. Angka ini, kata dia, justru dinilai tidak baik karena menunjukkan lemahnya permintaan domestik.

    “Ini level inflasi yang amat ideal, jadi inflasi yang bagus itu bukan nol juga diatas 10 tapi sekarang konsensus ekonomi global diantara 1 sampai 3 persen dan kita di 2,31 persen level yang pas lah. Singapura (inflasinya) 0,6 persen itu gak bagus itu jelek, dibawah 1,5 persen itu biasanya jelek karena demannya terlalu rendah. Jadi patokan ekonomi seperti itu,” jelasnya.

    Hal yang sama terjadi di Malaysia, dengan inflasi tercatat 1,2 persen. Menurutnya, kondisi tersebut kurang ideal dibanding Indonesia yang berada di kisaran normal.

    “Malaysia 1,2 persen (inflasinya) agak jelek, kita (Indonesia) ideal,” ujar Purbaya.

     

          

  • Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Realisasi APBN hingga Agustus 2025 Defisit Rp 321,6 Triliun – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sampai dengan 31 Agustus 2025 menunjukkan kinerja yang cukup terjaga di tengah tantangan global. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari outlook.

    “Pendapatan negara Rp 1.638,7 triliun itu 57,2 perseb dari outlooknya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp 1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook 2025. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.388,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 686,6 triliun dan belanja non-K/L Rp 702,5 triliun. Sementara transfer ke daerah tercatat Rp 571,5 triliun.

    “Belanja negara mencapai Rp 1.960,3 triliun, 55,6 persen dari outlook,” ujarnya.

    Dengan kondisi tersebut, APBN mencatat defisit sebesar Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Meski begitu, keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp 22 triliun.

    “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen dari PDB. Keseimbangan primer masih Rp 22 triliun. Dilihat dari sini harusnya negatif keseimbangan primer sampai akhir tahun. Masih ada indikasi belanja Pemerintah mesti dipercepat lagi, agar keseimbangan primernya sesuai dengan desain waktu kita buat anggaran per tahun 2025,” ujarnya.

  • Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Purbaya: Tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi oleh BPS

    Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, tak ada manipulasi angka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Purbaya, pertumbuhan ekonomi saat itu dipengaruhi oleh perputaran uang yang beredar di masyarakat.

    “Kalau lihat laju pertumbuhan uang, pada triwulan II itu tumbuh uangnya cukup kencang. Itu yang mendorong belanja konsumen tumbuh kuat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan, jumlah uang beredar meningkat tajam hingga April 2025, di mana dampaknya baru terasa pada tiga bulan berikutnya, tepatnya pada kuartal II.

    Jumlah uang beredar kemudian mulai melandai sejak Mei, yang juga mempengaruhi perlambatan kinerja ekonomi setelah periode itu.

    Maka dari itu, Purbaya menggarisbawahi melihat angka pertumbuhan ekonomi juga perlu mempertimbangkan suplai uang pada periode waktu terkait.

    “Triwulan II angkanya memang seperti itu. Tidak ada manipulasi BPS,” tuturnya.

    Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12 persen secara tahunan (yoy) ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

    Konsumsi rumah tangga menyumbang kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 54,25 persen.

    Sektor itu juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi dengan andil sebesar 2,64 persen dari total 5,12 persen pertumbuhan ekonomi nasional.

    Selain konsumsi rumah tangga, PMTB menyumbang pertumbuhan sebesar 2,06 persen dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 27,83 persen.

    Pertumbuhan PMTB tersebut tercatat 6,99 persen yoy, didukung oleh aktivitas investasi yang masih menggeliat, terutama di sektor konstruksi. Sedangkan, konsumsi pemerintah tercatat menyumbang 0,22 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    Menkeu Purbaya Bantah Isu Copot Semua Dirjen Kemenkeu: Kamu Tahu Dari Mana? – Page 3

    11. Dirjen Stabilitas & Pengembangan Sektor Keuangan, Masyita Crystallin

    12. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Andin Hadiyanto

    13. Kepala Badan Teknologi Informasi dan Intelijen Keuangan, Suryo Utomo

    14. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi15. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Nufransa Wira Sakti

    16. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak, Yon Arsal

    17. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Dwi Teguh Wibowo

    18. Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Sudarto

    19. Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal, Arief Wibisono

    20. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Rina Widyani Wahyuningsih

    21. Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin

    22. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono.

  • Tren Penerimaan Negara Turun, Menkeu Purbaya Beri Rincian

    Tren Penerimaan Negara Turun, Menkeu Purbaya Beri Rincian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tren penurunan pendapatan negara terjadi hampir pada semua komponen. Kondisi tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.

    Purbaya menyebutkan, pendapatan negara terkumpul sebesar Rp 1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN 2025.

    Dia menjelaskan nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun.

    Menurut Purbaya, tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen

    penerimaan negara. “Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi

    Rp 1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook,” kata Purbaya saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin (22/9).

    Adapun perinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai

    realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4

    persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau

    64,3 persen dari outlook, tetapi turun signifikan sebesar 20,1 persen.

    Oleh karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit

    sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31

    Agustus 2025. “Defisit APBN Rp 321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” ungkap Purbaya.

    Di sisi lain, tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen

  • APBN defisit Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025

    APBN defisit Rp321,6 triliun per 31 Agustus 2025

    Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2025.

    “Defisit APBN Rp321,6 triliun atau 1,35 persen PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2025 di Jakarta, Senin.

    Pendapatan negara terkumpul sebesar Rp1.638,7 triliun atau 57,2 persen dari proyeksi (outlook) APBN tahun ini. Nilai itu terkoreksi sebesar 7,8 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.777,3 triliun. Tren penurunan ini pun terlihat pada hampir seluruh komponen penerimaan.

    Serapan dari perpajakan turun sebesar 3,6 persen dengan nilai realisasi Rp1.330,4 triliun atau 55,7 persen dari outlook.

    Rinciannya, penerimaan dari pajak terkoreksi sebesar 5,1 persen dengan nilai realisasi Rp1.135,4 triliun atau 54,7 persen dari outlook.

    Namun, dukungan positif terlihat dari penerimaan kepabeanan dan cukai yang tumbuh 6,4 persen dengan realisasi Rp194,9 triliun yang setara 62,8 persen dari outlook.

    Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat mencapai Rp306,8 triliun atau 64,3 persen dari outlook, namun turun signifikan sebesar 20,1 persen.

    Tren berbeda terlihat pada penyaluran belanja negara yang rata-rata komponen mencatatkan pertumbuhan.

    Belanja negara per 31 Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.960,3 triliun atau 55,6 persen dari outlook, tumbuh 1,5 persen dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.930,7 triliun.

    Belanja pemerintah pusat (BPP) juga tumbuh 1,5 persen, dengan realisasi Rp1.388,8 triliun atau setara 52,1 persen dari outlook.

    Namun, perlambatan terjadi pada belanja kementerian/lembaga (K/L) yang terkoreksi 2,5 persen dengan realisasi Rp686 triliun yang setara 53,8 persen dari outlook.

    Berbeda dengan belanja K/L, belanja non-K/L terakselerasi sebesar 5,6 persen dengan realisasi Rp702,8 triliun atau 50,6 persen dari outlook.

    Sedangkan realisasi transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp571,5 triliun atau 66,1 persen dari outlook. Realisasi ini tumbuh sebesar 1,7 persen.

    Dengan realisasi itu, keseimbangan primer tercatat surplus Rp22 triliun. Keseimbangan primer mencerminkan kemampuan negara mengelola utang.

    Dengan surplus keseimbangan primer maka kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Tax Amnesty: Pengertian, Subjek dan Objek hingga Alasan Ditolak Menkeu Purbaya – Page 3

    Tax Amnesty: Pengertian, Subjek dan Objek hingga Alasan Ditolak Menkeu Purbaya – Page 3

    Purbaya menegaskan, pemerintah akan berfokus pada upaya memperkuat kepatuhan dan memperluas basis pajak melalui pertumbuhan ekonomi yang sehat. Melalui cara itu, penerimaan negara dapat meningkat tanpa harus memberi kelonggaran berulang.

    “Jadi, posisi saya adalah kalau untuk itu, kita optimalkan semua peraturan yang ada. Kita minimalkan penggelapan pajak. Kita memajukan ekonomi, supaya dengan tax ratio yang konsen, misalnya tax saya tumbuh saya tax dapat lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu,” kata.

    Purbaya khawatir jika tax amnesty kembali dijalankan dalam jangka pendek, wajib pajak justru akan memanfaatkan celah tersebut. Purbaya mengingatkan agar pemerintah menjaga konsistensi kebijakan.

    “Kalau tax amnesty setiap berapa tahun, yaudah semuanya menyelundupin duit, tiga tahun lagi gue dapat tax amnesty. Kira-kira begitu. Jadi, message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom dan Menteri,” ujar dia.

    Seiring hal itu, menarik untuk diketahui mengenai tax amnesty atau pengampunan pajak. Berikut ulasannya.