Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Ekonom: Menkeu diganti berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah

    Pergantian menkeu dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah.

    Jakarta (ANTARA) – Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pergantian menteri keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa berpotensi geser pendekatan fiskal pemerintah.

    “Pergantian menteri keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa dalam reshuffle Kabinet Merah Putih menandai potensi pergeseran pendekatan fiskal pemerintah,” kata Yusuf Rendy, di Jakarta, Selasa.

    Selama ini, ujarnya pula, Sri Mulyani dikenal dengan kebijakan pengelolaan defisit secara ketat dan reformasi pajak bertahap.

    Adapun Purbaya, dengan pengalaman di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sektor keuangan, diperkirakan lebih menekankan pada aspek stabilitas sistem keuangan.

    Seiring pergantian yang terjadi, respons awal pasar disebut menunjukkan kehati-hatian. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah sekitar 1,3 persen usai pengumuman pergantian menkeu, sedangkan kurs rupiah relatif stabil di kisaran Rp16.400 per dolar Amerika Serikat (AS).

    “Pasar obligasi berpotensi menghadapi kenaikan yield apabila disiplin anggaran tidak dijaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal yang konsisten akan menjadi kunci dalam membangun kembali kepercayaan investor,” ujar Yusuf.

    Dia menerangkan bahwa reshuffle berlangsung di tengah tekanan publik terhadap kebijakan fiskal, termasuk tuntutan efisiensi anggaran, transparansi pajak, serta subsidi lebih adil.

    Dengan defisit 2,5-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB), subsidi energi dan pangan yang mencapai Rp500 triliun per tahun, serta utang mendekati 40 persen PDB, ruang kebijakan fiskal dinilai semakin terbatas.

    Menurut dia, menkeu terpilih perlu menyeimbangkan antara mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga keberlanjutan fiskal.

    “Ke depan, keberhasilan pergantian ini akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan dalam merespons dinamika pasar dan aspirasi publik. Keseimbangan antara pembiayaan program pembangunan dan pengelolaan risiko fiskal akan menentukan stabilitas ekonomi makro Indonesia,” ujar dia pula.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    Pakar Unand sebut reshuffle buktikan Presiden dengar suara rakyat

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,”

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar) Prof Asrinaldi menyebut perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9) merupakan bukti Presiden Prabowo Subianto mendengarkan masukan dari masyarakat.

    “Saya melihat reshuffle ini merupakan bukti adanya tuntutan masyarakat yang didengar Presiden Prabowo Subianto,” kata pakar politik dari Unand, Prof Asrinaldi di Kota Padang, Selasa.

    Penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu menilai perombakan kabinet jilid dua itu tidak lepas dari kejadian unjuk rasa beberapa waktu lalu, atas kekecewaan publik terhadap kebijakan yang dinilai tidak memperhatikan kondisi bangsa.

    Prof Asrinaldi berpandangan eks Menteri Pertahanan Ke-26 periode 2019 hingga 2024 tersebut menyadari kekecewaan publik dan menjadikannya sebagai sebuah masukan sehingga memutuskan perombakan kabinet.

    “Tentu saja kita mengapresiasi langkah Pak Prabowo mendengarkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

    Meskipun demikian, Prof Asrinaldi melihat perombakan kabinet belum sepenuhnya menjawab tuntutan masyarakat salah satunya penggantian Kapolri. Kendati demikian, ia memahami hal itu merupakan hak prerogatif kepala negara untuk melakukan reshuffle.

    Ia menyakini Presiden Prabowo akan terus memantau dan mengevaluasi kinerja menteri lainnya. Artinya, perombakan kabinet masih terbuka lebar terjadi kapanpun yang mengindikasikan posisi menteri-menteri lainnya juga belum dalam posisi aman.

    “Selain faktor kinerja menteri, saya melihat perombakan kabinet oleh presiden juga atas penerimaan masyarakat secara politik karena ini menyangkut legitimasi pemerintahan,” kata dia.

    Untuk diketahui, perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan pada 8 September merupakan yang kedua kalinya setelah sebelumnya 19 Februari 2025 Presiden mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro.

    Keputusan reshuffle diambil berdasarkan berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus oleh Presiden. Beberapa posisi menteri yang mengalami pergantian antara lain Menko Polkam, Menteri Keuangan, Menteri P2MI, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Untuk Menteri Keuangan diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin. Kemudian Presiden menunjuk Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Di saat bersamaan Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.​​​

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani tinjau kantor Kemenkeu

    Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani tinjau kantor Kemenkeu

    Senin, 8 September 2025 22:56 WIB

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kanan) berjabat tangan dengan sejumlah pegawai saat tiba di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) dan Thomas A. M. Djiwandono (kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nym.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Harapan Pengusaha ke Menkeu Baru: Ada Kebijakan Fiskal Pro-Growth

    Jakarta –

    Industri Tanah Air berharap Menteri Keuangan (Menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa mampu menciptakan kebijakan fiskal yang pro-pertumbuhan atau pro-growth. Salah satu di antaranya dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan.

    Hal itu dikatakan Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin. Kebijakan fiskal yang diharapkan seperti keringanan pajak, pembiayaan/kredit yang lebih terjangkau, hingga stimulus investasi.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan, baik melalui keringanan pajak, pembiayaan yang lebih terjangkau, maupun stimulus investasi,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Kehadiran Menkeu baru diharapkan dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dari sektor riil. Harmonisasi tarif dan bea masuk dinilai perlu ditata lagi agar industri dalam negeri lebih kompetitif.

    “Dengan ditunjuknya Pak Purbaya selaku Menteri Keuangan yang baru, tentu diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja,” tuturnya.

    Saleh menilai Menkeu baru perlu melakukan reformasi struktural. Reformasi struktural yang paling mendesak adalah perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil, sederhana dan mendorong kepatuhan sukarela.

    “Selain itu, efisiensi belanja negara perlu diperkuat dengan fokus pada belanja produktif, terutama untuk infrastruktur, pendidikan vokasi dan riset industri. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan APBN juga penting untuk memastikan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan dunia usaha,” tambahnya.

    Saleh berharap forum dialog antara Kementerian Keuangan dengan asosiasi pelaku industri harus diperkuat sehingga aspirasi dunia usaha dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan.

    “Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal yang diambil dapat lebih tepat sasaran, mengurangi potensi distorsi dan meningkatkan kepercayaan pelaku industri,” imbuhnya.

    (aid/fdl)

  • Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Menkeu Purbaya patuh pada batas defisit anggaran maksimal 3 persen

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk patuh pada ketentuan undang-undang mengenai batas defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

    Purbaya, seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan fiskal bukan keputusan individu, melainkan hasil keputusan bersama pemerintah.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, tapi keputusan pemerintah secara keseluruhan,” katanya menjawab keingintahuan pelaku pasar atas komitmen itu.

    Batas defisit anggaran Indonesia sebesar 3 persen dari PDB ditetapkan melalui UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan tujuan menjaga disiplin fiskal, mengendalikan risiko utang, serta memastikan stabilitas makroekonomi.

    Terkait rasio utang terhadap PDB yang kini berada di kisaran 40 persen, Purbaya menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah mengoptimalkan penggunaan dana yang ada untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih cepat.

    Dengan begitu, kata Purbaya, meski utang berada di level saat ini, rasio utang terhadap PDB dapat cenderung menurun secara alami.

    “Kuncinya optimalkan dana dan program yang ada agar pertumbuhan bisa lebih cepat, sehingga debt to GDP stabil, tetapi kemakmuran masyarakat meningkat signifikan,” katanya.

    Purbaya juga menyoroti pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Ia menegaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) tidak akan membuat kebijakan yang justru memperketat likuiditas perbankan.

    “Saya sudah bicara dengan Deputi Senior BI dengan izin Presiden, kita akan ambil langkah-langkah yang diperlukan agar likuiditas meningkat signifikan ke depan,” ujarnya.

    Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rochman
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat" Nasional 9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 "Suara Sebagian Kecil Rakyat" Nasional 9 September 2025

    Menkeu Purbaya Minta Maaf Usai Sebut Tuntutan 17+8 “Suara Sebagian Kecil Rakyat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta maaf atas pernyataannya yang dinilai tidak empati saat menjawab poin 17+8 tuntutan rakyat hanya berasal dari sebagian kecil masyarakat.
    Pernyataan yang menuai kritik itu dia sampaikan setelah dilantik menjadi Menkeu, Senin (8/9/2025) kemarin.
    “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” kata Purbaya, usai rapat bersama Presiden Prabowo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).
    Purbaya menuturkan, pernyataannya bukan untuk mengerdilkan aspirasi rakyat.
    Ia hanya berupaya menjelaskan bahwa ekonomi saat ini tengah tertekan.
    Oleh karenanya, Purbaya bakal berupaya memulihkan ekonomi dengan sejumlah langkah yang sudah dia persiapkan.
    “Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil, ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” ucap dia.
    “Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi, sehingga lapangan kerja ada banyak. Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi, itu maksudnya saya kemarin,” imbuh Purbaya.
    Purbaya mengaku kaget pernyataan yang ia lontarkan kemarin banyak dipotong-potong. Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah.
    Hal ini menurut dia menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik.
    “Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi, yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, ‘oh biar saja rakyat’ atau ‘itu yang susah saja.’ Enggak,” beber dia.
    Purbaya menyatakan, ekonomi harus diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan.
    “Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya,” ujar Purbaya.
    Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat.
    Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini.
    “Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang,” ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
    Purbaya optimistis gelombang protes masyarakat akan mereda seiring dengan perbaikan perekonomian nasional.
    Untuk itu, dirinya berkomitmen bekerja keras sebagai Menkeu baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih cepat.
    Meski begitu, ia menegaskan target pertumbuhan tinggi sebesar 8 persen seperti dicanangkan Presiden Prabowo tidak bisa tercapai seketika.
    ”
    Once
    saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gaya Komunikasi Menteri Prabowo Kembali Jadi Sorotan, Fedi Nuril: Pakai Bahasa Apa Sih? Gak Jelas

    Gaya Komunikasi Menteri Prabowo Kembali Jadi Sorotan, Fedi Nuril: Pakai Bahasa Apa Sih? Gak Jelas

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Meski baru sehari melakukan reshuffle kabinet, gaya komunikasi menteri yang diangkat Prabowo kembali jadi sorotan publik.

    Selain Menteri Keuangan yang baru saja menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi, sorotan juga tertuju kepada Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

    Salah satu yang menyorotnya adalah aktor Fedi Nuril. Dia menuliskan kritikannya di akun X pribadinya.

    “Mensesneg Prasetyo Hadi: Bukan mundur, bukan dicopot. (dengan ekspresi bingung sendiri dengan apa yang beliau ucap). Rezim ini komunikasi pakai bahasa apa, sih? Gak jelas 😓,” kritik Fedi Nuril, dikutip Selasa (9/9/2025).

    Sebelumnya diberitakan, Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan, reshuffle dilakukan atas dasar evaluasi kinerja masing-masing menteri.

    Termasuk kinerja Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.

    “Ya, bukan mundur, bukan dicopot. Jadi Bapak Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tentunya kita semua paham bahwa beliau memiliki hak prerogatif,” ujar Prasetyo Hadi dalam keterangan perasnya kepada awka media yang terekam melalui video yang kini viral.

    “Maka kemudian atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” sambungnya.

    Ia menyampaikan, perombakan kabinet ini dilakukan untuk kebaikan bagi Indonesia. Prasetyo kemudian menegaskan, reshuffle tidak dilakukan karena unjuk rasa masyarakat yang berakhir rusuh pada pekan lalu. (bs-sam/fajar)

  • Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding yang Dicopot dari Menteri P2MI: Ada Motor Langka

    Jakarta –

    Abdul Kadir Karding jadi salah satu menteri Kabinet Merah Putih yang terkena reshuffle Senin (8/9) sore kemarin. Jabatan Karding sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) digantikan oleh Mukhtarudin. Bicara soal otomotif, ini koleksi mobil dan motor Abdul Kadir Karding.

    Dikutip dari website Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Karding memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 16.194.120.023. Harta itu dilaporkan pada periode 31 Desember 2024/Khusus – Awal Menjabat dengan status sebagai Menteri P2MI.

    Dari total harta kekayaan tersebut, sekira Rp 14.274.608.000 berbentuk tanah dan bangunan. Harta bergerak lainnya Rp 556.700.000, serta ada kas dan setara kas senilai Rp 412.812.023.

    Kemudian untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya Rp 950.000.000, dengan rincian mobil BYD hingga motor langka Honda Phantom yang mengusung tampilan ala motor cruiser. Berikut detail kendaraan Abdul Kadir Karding.

    Isi Garasi Abdul Kadir Karding

    1. Mobil, BYD minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp 345.000.000
    2. Motor, Honda Phantom sepeda motor tahun 2003, hasil sendiri, Rp 5.000.000
    3. Mobil, Toyota minibus tahun 2024, hasil sendiri, Rp. 600.000.000.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri baru. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9). Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) Nanik Purwanti membacakan Keputusan Presiden (Keppres) pengangkatan menteri.

    “Kedua, mengangkat sebagai menteri dan wakil menteri negara Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode tahun 2024-2029, masing-masing. Satu, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dua, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tiga, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi. Empat, Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh. Lima, Dahnil Anzar sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh,” ujar Nanik.

    (lua/rgr)

  • Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik Regional 9 September 2025

    Reshuffle Kabinet Prabowo, Sultan HB X Harap Menteri Baru Bisa Jalankan Tugas dengan Baik
    Tim Redaksi
     
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan mengganti lima menteri, termasuk posisi Menteri Keuangan yang kini dijabat oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Reshuffle ini mendapat tanggapan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ia berharap para menteri baru mampu melaksanakan tugas dan memperkuat jalannya pemerintahan.
    “Ya semoga saja bisa melaksanakan tugas dengan baik, kalau itu keputusan presiden (mereshuffle) hak prerogatif presiden, ya harapan saya lebih baik,” ujar Sultan, Selasa (9/9/2025).
    Menurut Sultan, keputusan reshuffle merupakan hak penuh presiden. Ia hanya menekankan agar kabinet baru semakin solid.
    “Makin memperkuat itu aja, gak bisa komentar apa-apa wong hak prerogatif presiden,” katanya.
    Sebagai informasi, Prabowo mengganti lima menteri, yakni Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Menteri Koperasi.
    Menteri Keuangan yang sebelumnya dijabat Sri Mulyani kini diduduki oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
    Kemudian, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijabat oleh Mukhtarudin yang sebelumnya diduduki Abdul Kadir Karding.
    Kementerian Koperasi yang dipimpin Budi Arie Setiadi diambil alih oleh Fery Juliantono. Sedangkan Menko Polkam yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan dan Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo belum diumumkan penggantinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Prabowo tunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim per 8 September

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengisi jabatan menteri koordinator bidang politik dan keamanan (menko polkam) ad interim per Senin, tanggal 8 September 2025 atau pada hari yang sama saat pejabat sebelumnya, Budi Gunawan, diberhentikan oleh Presiden.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dalam suratnya bernomor B-10/M/D-3/AN.00.03/09/2025 tertanggal 8 September 2025, yang salinannya diterima di Jakarta, Selasa, memberitahukan kepada Sjafrie bahwa Presiden Prabowo menunjuk Sjafrie sebagai menko polkam ad interim sampai dengan diangkatnya menko polkam yang baru.

    “Yang terhormat Menteri Pertahanan di Jakarta, melaksanakan arahan Bapak Presiden dengan hormat kami beritahukan bahwa Bapak Presiden berkenan menunjuk Menteri Pertahanan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Ad Interim sampai dengan diangkatnya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang baru,” demikian petikan surat pemberitahuan yang diteken oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dengan tembusan Presiden RI.

    Dalam kesempatan terpisah, saat jumpa pers perdananya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa sore, Sjafrie menyatakan dirinya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam ad interim.

    “Ini hari pertama saya masuk di Kantor Menko Polkam, dan ini juga hari pertama saya memberikan arahan, yang sebelumnya, saya baru saja menerima surat penugasan sebagai menko polkam,” kata Sjafrie menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers tersebut.

    Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Budi Gunawan sebagai menko polkam terhitung sejak 8 September 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025. Dalam Keppres itu, Presiden Prabowo belum menunjuk menko polkam definitif.

    Pemberhentian Budi Gunawan merupakan bagian dari hasil perombakan (reshuffle) jilid ke-2 Kabinet Merah Putih, yang juga turut mencakup pemberhentian Ario Bimo Nandito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

    Presiden juga melantik beberapa menteri dan wakil menteri baru, yaitu Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati, kemudian Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, selanjutnya Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, dan Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah berikut dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

    Kementerian Haji dan Umrah merupakan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih yang merupakan transformasi dari Badan Penyelenggara Haji.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.