Xcloud.id

Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

  • Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan strategi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada pembukaan jutaan lapangan kerja baru.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, berdasarkan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pertama, kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal lima tenaga kerja baru,” katanya.

    Menurut Teddy, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

    Selain itu, kata Teddy, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga menjadi fokus. Tahun ini ditargetkan berdiri 100 desa dengan penyerapan tenaga kerja 7.000 orang.

    “Ke depan, jumlahnya akan diperluas hingga empat ribu titik KNMP dengan proyeksi penyerapan 200 ribu pekerja,” ujarnya.

    Teddy mengatakan program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare akan membuka peluang kerja bagi lebih dari 132 ribu orang.

    Sementara, kata Teddy, modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menambah hampir 600 ribu lapangan kerja baru.

    “Masih ada beberapa program lainnya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dalam rapat terbatas tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh program dipercepat tanpa terhambat alasan birokrasi.

    Fokus utama pemerintah mencakup optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi, pembangunan lahan baru untuk sawah di sejumlah daerah seperti Wanam Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta peningkatan ketersediaan protein melalui pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare.

    Selain sektor pangan, percepatan juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan berkembang pesat dalam waktu dekat.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Luhut Buka Suara soal Purbaya Gantikan Sri Mulyani

    Jakarta –

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara merespons Menteri Keuangan (Menkeu) baru Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

    “Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus,” ujar Luhut di Kantor Kementerian Kesehatan, Jakarta, dikutip dari 20detik Selasa (9/9/2025).

    Luhut meminta masyarakat melihat dulu kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. Ia yakin mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mampu berbuat banyak untuk ekonomi nasional.

    “Saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja,” ujar Luhut.

    Sebagai informasi, Purbaya merupakan salah satu orang terdekat Luhut. Purbaya pernah menjadi anak buah Luhut saat menjabat Menteri Koordinator di era Presiden Joko Widodo.

    Saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Purbaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (November 2015-Juli 2016).

    Kemudian saat Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Juli 2016-Mei 2018). Di tempat yang sama, ia pernah sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (Mei 2018-September 2020).

    (hns/hns)

  • Video: Gantikan Sri Mulyani, Ini PR Besar yang Menanti Menkeu Purbaya

    Video: Gantikan Sri Mulyani, Ini PR Besar yang Menanti Menkeu Purbaya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian ini menjadi sorotan publik dan pelaku pasar, mengingat besarnya tantangan ekonomi yang harus segera dihadapi.

    Selengkapnya saksikan dialog Safrina Nasution bersama Managing Editor CNBC Indonesia Ayyi Achmad Hidayah dan Maikel Jefriando di Program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (09/09/2025).

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, hal ini merupakan perintah undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikuti UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” beber Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ditanya apakah akan ada arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu. Yang jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%.

    “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

    Purbaya juga bicara soal rasio utang terhadap PDB, sejauh ini rasio utang masih terjaga di rentang 39%. Menurutnya, strategi pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Sebab, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    “Jadi begini, let’s say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun,” ungkap Purbaya.

    “Jadi kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,” sebutnya menjelaskan.

    (hal/ara)

  • Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Janji Purbaya Nggak Bikin Kebijakan Ganggu Likuiditas Bank

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak akan membuat kebijakan fiskal yang mengganggu likuiditas perbankan.

    Purbaya mengatakan sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah-langkah agar likuiditas perbankan meningkat. Terkait hal ini juga sudah atas izin Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya yang sering masyarakat likuiditas kita akan meningkat signifikan ke depan,” tambahnya.

    BI sebelumnya sudah mulai melakukan pelonggaran dengan menurunkan suku bunga acuan atau BI rate hingga mencapai 5%. Di sisi lain, pemerintah akan mempercepat pencairan anggaran sehingga diyakini dapat menghidupkan sektor swasta dan mendorong perekonomian lebih cepat.

    “Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” ujarnya.

    Menurut Purbaya, ekonomi Indonesia masih jauh dari potensinya sehingga langkah agresif dalam meningkatkan likuiditas tidak akan sampai mendorong inflasi terlalu tinggi. Inflasi Indonesia tercatat 2,31% secara year on year per Agustus 2025.

    “Jadi masih jauh kalau kita bilang demand pull, inflasi akan terjadi. Artinya pertumbuhan yang terlalu cepat menyebabkan inflasi,” terang Purbaya.

    (hns/hns)

  • Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Kebutuhan untuk Jawab Tantangan Ekonomi

    Jakarta –

    Wakil Ketua Umum Kadin Perindustrian Saleh Husin menanggapi pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian itu dianggap sebagai bagian dari dinamika politik.

    Saleh mengatakan kehadiran Menkeu baru juga sebagai kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional dan global saat ini.

    “Kami dunia industri yang tergabung dalam Kadin Bidang Perindustrian memandang pergantian Menteri Keuangan sebagai bagian dari dinamika politik dan kebutuhan penyesuaian strategi pemerintah dalam menjawab tantangan ekonomi nasional maupun global, dan pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden,” kata Saleh dalam keterangannya, Selasa (9/9/2025).

    Selama transisi ini, kata Saleh, yang terpenting adalah konsistensi arah kebijakan fiskal dan keberlanjutan program yang sudah berjalan. Hal itu dinilai perlu agar dunia usaha tidak menghadapi ketidakpastian yang berlebihan.

    “Kami optimistis reshuffle ini dapat membawa energi baru dan memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dengan kebijakan sektor riil,” ucap Saleh.

    Dengan ditunjuknya Purbaya sebagai Menkeu, diharapkan akan ada penajaman prioritas dalam menjaga stabilitas makro sekaligus memberikan ruang lebih luas bagi pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja.

    “Kami dari dunia industri berharap adanya kebijakan fiskal yang lebih pro-growth dengan mendorong insentif bagi industri pengolahan,” imbuhnya.

    (fdl/fdl)

  • Menko Airlangga nilai IHSG anjlok setelah reshuffle hanya sementara

    Menko Airlangga nilai IHSG anjlok setelah reshuffle hanya sementara

    “Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang melemah setelah adanya perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih bersifat sementara.

    “Ini kan temporary. Kita lihat situasi yang berkembang,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa, selepas mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Airlangga mengajak publik mengikuti situasi yang berkembang. Dia pun meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat. “Tentu kita lihat lagi nanti ke depannya,” kata Airlangga.

    IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali ditutup melemah saat penutupan pasar Selasa sore, setelah pada pagi harinya juga dibuka melemah. IHSG ditutup melemah 138,24 poin atau 1,78 persen ke posisi 7.628,61. Sementara, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 13,66 poin atau 1,74 persen ke posisi 769,93.

    Sementara itu saat pasar dibuka, IHSG juga masih menempati zona merah, setelah sehari sebelumnya (8/9) juga ditutup melemah.

    Sentimen negatif pasar itu bermula sejak Presiden Prabowo Subianto melantik menteri keuangan (menkeu) baru, Purbaya Yudhi Sadewa, menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Senin sore.

    Selepas dilantik, Purbaya menilai sentimen pasar yang negatif itu biasa terjadi. Namun, dia meyakinkan publik dirinya telah cukup berpengalaman menghadapi situasi semacam itu.

    “IHSG anjlok biasa, mungkin (investor, red.) takut, tetapi kan saya lama di pasar, saya 15 tahun lebih di pasar. Jadi, saya tahu betul bagaimana memperbaiki ekonomi,” kata Purbaya merespons pertanyaan mengenai IHSG yang anjlok saat penutupan pasar sore ini saat dia ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Purbaya kemudian mengungkap optimismenya dalam waktu seminggu sampai dua minggu ke depan IHSG bakal rebound kembali ke zona hijau. “Dalam seminggu, 2 minggu pasti akan balik,” ujar Purbaya.

    Dalam kesempatan terpisah, Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Selasa, menilai respons pasar yang masih negatif itu karena mereka masih menantikan kebijakan Menkeu Purbaya.

    “Pelaku pasar menantikan langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait arah kebijakan fiskal yang berkualitas, agar kebijakan berjalan secara konsisten dan kualitas sinergi komunikasi dengan otoritas kebijakan moneter, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan pasar,” demikian isi kajian dari Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Fathur Rochman
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Menkeu Purbaya Jamin Defisit APBN Maksimal 3% PDB

    Purbaya Ungkap Biang Kerok Pertumbuhan Ekonomi Tidak Maksimal

    Jakarta –

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih ada kebijakan ekonomi pemerintah yang sebelumnya berjalan lambat. Hal ini yang membuat pertumbuhan ekonomi tidak maksimal.

    Purbaya mengaku diminta Presiden Prabowo Subianto mempercepat kebijakan-kebijakan yang berjalan lambat tersebut.

    “Kebijakan-kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Tadi rapat menentukan atau memutuskan untuk mempercepat semuanya,” sebut Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

    Ketika ditanya kebijakan lambat apa yang dimaksud olehnya, Purbaya mengatakan ada beberapa rencana belanja pemerintah yang kurang cepat dilakukan selama ini. Ketika ditanya program apa yang dimaksud, dia enggan menjelaskan.

    “Belanja. Utamanya belanja. Program maksud saya, belanja. Program yang ada akan dibuat berjalan cepat sesuai dengan waktu yang ditetapkan,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

    Purbaya menambahkan ekonomi akan berjalan cepat bila belanja pemerintah dipercepat. Kebijakan itu yang diharapkan Prabowo bisa dilakukan oleh Purbaya.

    “Jadi harusnya ekonominya akan tumbuh lebih cepat. Jadi ini bukan saya ngarang ya. Memang kebijakannya seperti itu di sana di dalam,” pungkas Purbaya.

    (hal/hns)

  • Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Menkeu Purbaya Pastikan Rasio Utang Terjaga di Rentang 39% dari PDB

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen untuk menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 39%.  

    Dia menyebut bahwa sejauh ini rasio utang masih terjaga di level aman. Namun menurutnya pemerintah bukan mengejar naik atau turunnya rasio utang, melainkan mengejar pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh lebih cepat.

    Apalagi, kata Purbaya, dengan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh lebih cepat dan PDB bertambah besar, maka dengan sendirinya rasio utang akan turun.

    Hal ini dia sampaikan usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    “Jadi begini, lets say utangnya pada level yang sekarang, tapi dengan uang yang ada kita ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, debt to GDP-nya akan cenderung turun. Kuncinya di situ, optimalkan dana yang ada program yang ada supaya pertumbuhan bisa lebih cepat sehingga debt to GDP steady atau stabil tapi kemakmuran masyarakat meningkat dan signifikan,”  tuturnya.

    Terkait kebutuhan dukungan dari sisi moneter, Purbaya menegaskan pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter agar tidak menekan sistem perbankan.

    “Kita akan sinergi jangan sampai kebijakan saya dan BI mencekik sistem perbankan dalam hal likuiditas. Dan saya sudah bicara sama Deputi Senior BI dengan izin presiden juga, kita akan ke depan ambil langkah yang perlu supaya likuiditas kita akan meningkat signifikan,” jelasnya.

    Purbaya menambahkan bahwa arah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya tahan perekonomian sekaligus menciptakan ruang fiskal yang lebih sehat dalam jangka menengah.

    Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan tetap menjaga defisit APBN di rentang maksimal 3%. Menurutnya, hal ini merupakan titah Undang-undang, maka dari itu dirinya akan mengikuti hal tersebut.

    “Kita akan ikutin UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan. Kami akan ikuti UU yang ada,” imbuhnya.

    Saat ditanya terkait adanya arahan baru untuk meningkatkan batas defisit APBN dari 3%, Purbaya mengatakan pihaknya akan melihat perkembangan ekonomi ke depan terlebih dahulu.

    Purbaya menekankan bahwa secara jelas saat ini dalam Undang-undang jelas ditetapkan batas maksimal defisit anggaran ada di 3%. “Nanti kita lihat perkembangannya. Sementara kan terkait UU, kita ikut UU yang ada. Batasnya 3% kan,” tegas Purbaya.

  • Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Kepala Ekonom BCA Sebut Pasar Masih Tunggu ‘Gebrakan’ Menkeu Pengganti Sri Mulyani

    Bisnis.com, JAKARTA — Para pelaku pasar maupun investor disebut masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru sehari menggantikan Sri Mulyani Indrawati. 

    Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin, Senin (8/9/2025). Dia lalu resmi melakukan Serah Terima Jabatan (Sertijab) dengan Sri Mulyani pagi ini. 

    “Pasar masih menunggu langkah-langkah kebijakan Menkeu ke depannya seperti apa,” jelas Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. atau BCA (BBCA) David Sumual kepada Bisnis, Selasa (9/9/2025). 

    Menurut David, kondisi perekonomian Indonesia ke depan masih cukup menantang. Dia menyebut kondisi pasar setelah pergantian Sri Mulyani dari kursi Menkeu lebih dititikberatkan pada langkah-langkah kebijakan yang akan dilakukan Purbaya.

    “Kondisi ekonomi masih cukup menantang. Stabilitas makro dan fiskal harus tetap dijaga dan kebijakan diarahkan pada penciptaan lapangan kerja,” ucapnya.

    Adapun pada acara sertijab pagi ini, Purbaya berpesan bahwa RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga kesinambungan dan disiplin fiskal, sekaligus keberpihakan dengan rakyat. Fokus keuangan negara menyasar pada program-program prioritas pemerintah seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, keleluasaan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi kelompok rentan.

    Belanja pemerintah ditargetkan sebesar Rp3.147,7 triliun pada RAPBN 2026 atau naik 9,8% (YoY) dari tahun sebelumnya. Purbaya memastikan belanja pada APBN tahun depan akan tetap efektif serta tetap dijaga kesehatannya.

    “Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian harus tetap dijaga agar APBN tetap sehat, reliable, dan mampu menompang agenda pembangunan nasional,” terangnya di Aula Mezzanina, Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

    Purbaya juga menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola adalah uang rakyat, dan kementeriannya bertanggung jawab untuk memastikan itu digunakan dengan sebaik-baiknya.

    “Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, integritas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Kementerian Keuangan harus tetap menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjaga agar setiap tindakan kita selalu berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas,” ucapnya.

    Sebelumnya, RAPBN 2026 dirancangh dan telah disepakati saat Sri Mulyani masih menjabat Menkeu pada Agustus lalu bersama dengan Komisi XI DPR. Presiden Prabowo Subianto juga telah mengumumkan postur RAPBN 2026 dalam pembacaan RAPBN 2026 dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

    Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah mendesain defisit APBN 2026 lebih kecil dari proyeksi tahun ini yang sebesar 2,78%. Hal itu bisa terjadi dengan proyeksi pertumbuhan penerimaan negara yang lebih tinggi daripada laju kenaikan belanja negara.

    Prabowo menargetkan pendapatan negara pada 2026 mencapai Rp3.147,7 triliun, naik 9,8% (year on year/YoY). Pendapatan negara itu terdiri dari target penerimaan pajak 2026 senilai Rp2.357,7 triliun (naik 13,5%), pendapatan kepabeanan dan cukai Rp334,3 triliun (naik 7,7%), serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp455 triliun (turun 4,7%).

    Sementara itu, belanja negara atau besaran APBN 2026 ditargetkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% (YoY). Belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp3.136,5 triliun (naik 17,8%) dan transfer ke daerah sebesar Rp650 triliun (turun 24,8%).

    Prabowo juga mendesain keseimbangan primer negatif Rp39,4 triliun pada 2026. Alhasil, defisit APBN 2026 ditargetkan sebesar Rp638,8 triliun.

    Target defisit APBN 2026 itu setara dengan 2,48% terhadap produk domestik bruto (PDB).