Tag: Purbaya Yudhi Sadewa

Purbaya sebut kucuran dana APBN untuk IKN masih berlanjut di 2026

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kucuran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) masih akan berlanjut pada tahun anggaran 2026.

“Jadi, IKN masih didorong. Tahun depan lebih cepat lagi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Namun, Purbaya tak merinci detail besaran anggaran yang bakal digelontorkan untuk IKN pada tahun depan. Dia hanya menyinggung pemerintah tahun ini masih menganggarkan dana pembangunan IKN sebesar Rp5,7 triliun, termasuk yang dialokasikan pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Untuk kelanjutan IKN ke depan, dia masih akan menunggu perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kan investasi di Indonesia. Kita harapkan nanti, ketika kelihatan mulai jalan, swasta akan masuk ke sana,” tambah dia.

Sebelumnya, dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,3 triliun untuk pembangunan IKN dalam Angka tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers Nota Keuangan 2026.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” kata Sri Mulyani dikutip dari Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8).

Merujuk pada Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tercatat sebesar Rp6,26 triliun. Rinciannya, anggaran untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp5,71 triliun dan Program Dukungan Manajemen Rp553 miliar.

Nilai itu lebih tinggi dari proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun. Namun, anggaran IKN pada RAPBN 2026 turun signifikan dari alokasi tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan ANTARA, total alokasi yang dianggarkan untuk IKN tahun 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp75,8 triliun. Secara rinci, realisasi 2022 sebesar Rp5,5 triliun, realisasi 2023 sebesar Rp27,0 triliun, dan realisasi sementara pada 2024 mencapai Rp43,3 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/09/2025 21:24
Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi Nasional 23 September 2025

Hotman Paris Ungkap Pernah Bahas Tax Amnesty dengan Prabowo, Bisa Ungkap Harta Tersembunyi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara Hotman Paris mengaku pernah memberikan usulan terkait
tax amnesty
atau pengampunan pajak kepada Presiden Prabowo Subianto.
Hotman mengatakan, perbincangan ini terjadi pada Desember 2024 di Istana Bogor.
“Saya mengatakan kepada Pak Prabowo,
tax amnesty
adalah cara paling tepat menghasilkan uang untuk uang-uang yang tersembunyi,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Hotman menjelaskan yang dimaksud dengan uang yang tersembunyi adalah harta-harta yang selama ini tidak bisa didapatkan oleh petugas pajak.
Jika uang ini tidak dapat ditemukan oleh petugas pajak, uang tersebut tentu tidak masuk dalam kas negara.
Ia mengeklaim, pemberlakuan
tax amnesty
akan memberikan pendapatan yang signifikan bagi negara.
“Ya kalau tidak dapat oleh pemeriksa pajak berarti kan negara tidak akan pernah dapat uang pembayaran pajak. Tapi, dengan
tax amnesty
bisa dapat minimum 7-8 persen,” lanjutnya.
Hotman menambahkan,
tax amnesty
sudah memberikan hasil yang nyata, misalnya saat diberlakukan pada tahun 2016 dan tahun 2022.
Diketahui, pada periode
tax amnesty
jilid II, Kemenkeu mendapatkan tambahan perolehan pajak hingga Rp 61 triliun.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak kebijakan pengampunan pajak
(tax amnesty
) yang sebelumnya sempat diberikan oleh Menteri Keuangan terdahulu, Sri Mulyani.
Ia menilai, lewat kebijakan
tax amnesty
, insentif justru diberikan kepada pengemplang pajak.
Terlebih, jika kembali diberlakukan, jeda waktu tax amnesty baru dua tahun.
“Saya enggak tahu saya bisa nolak apa enggak, nanti saya lihat perkembangannya seperti apa. Cuma begini, kalau dua tahun ada
tax amnesty,
itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025) malam.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebutkan bahwa para pengemplang pajak itu justru hanya akan memanfaatkan
tax amnesty,
bukan berubah menjadi wajib pajak yang taat.
Mereka bakal berpikir tidak perlu taat membayar pajak tepat waktu lantaran pemerintah bakal memberikan tax amnesty setiap dua tahun sekali.
“Karena dia akan pikir, dua tahun lagi ada
tax amnesty
lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” beber dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 21:20
Purbaya ingin tekan utang 2026, andalkan pertumbuhan lewat pendapatan

Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengurangi penarikan utang pada tahun depan dan mengganti strategi pertumbuhan dari mengandalkan utang menjadi berbasis pendapatan.

“Kalau saya lihat ke depan, harusnya kita tidak akan terpaksa menambahkan utang lebih. Karena saya akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat, sehingga dengan APBN yang sama, saya akan medapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan pendapatan pajak yang lebih tinggi,” ujar Purbaya saat ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-5 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Menkeu menyatakan pengelolaan uang yang baik, di mana uang pemerintah tidak mengganggu ekonomi, akan mendorong tambahan ke pertumbuhan ekonomi yang kemudian secara otomatis juga berdampak pada serapan penerimaan negara.

Berdasarkan perhitungannya, dengan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen, dia bisa mendapatkan tambahan penerimaan negara mencapai Rp220 triliun. Sama halnya, bila pertumbuhan ekonomi bertambah 0,5 persen, maka potensi tambahan penerimaan sebesar Rp110 triliun.

“Jadi, itu yang kita kejar-kejar nanti,” tambah Purbaya.

Purbaya pun mengaku menerima masukan dari anggota DPR RI untuk mengelola utang dengan bijak serta berprinsip countercyclical. Artinya, bila ekonomi berjalan dalam laju yang kencang, maka penarikan utang perlu ditekan. Utang hanya ditarik ketika perekonomian membutuhkan stimulus untuk mendongkrak kembali pertumbuhan.

Hal itu menandakan batasan penarikan utang tidak bersifat kaku melainkan bergantung pada kondisi ekonomi.

Tetapi, Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, dia percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.

“Nanti kita lihat semester pertama tahun depan bagaimana realisasi pertumbuhan ekonominya,” ujar dia.

Sebagai catatan, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2026 menjadi Undang-Undang dengan desain defisit Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.153,58 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.693,71 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp459,2 triliun, dan hibah Rp660 miliar.

Belanja negara ditetapkan sebesar Rp3.842,72 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp3.149,73 triliun dan transfer ke daerah Rp692,99 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/09/2025 21:15
Purbaya Sebut Ekonomi RI Berbasis Soemitronomics, Berkaca ke Singapura hingga China

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia berdasarkan konsep yang diperkenalkan oleh tokoh ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo.

Sebagaimana diketahui, Soemitro dikenal sebagai tokoh yang membangun konsep perekonomian Indonesia setelah kemerdekaan. Dia pernah menjabat di sejumlah pos menteri baik di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Ekonom legendaris itu juga dikenal sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto.

Pada rapat paripurna DPR hari ini, usai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2026 disahkan menjadi Undang-Undang (UU), Purbaya mengatakan bahwa Indonesia menerapkan strategi berbasis pada konsep Soemitronomics untuk menjadi negara maju.

“Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Soemitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama,” jelas Purbaya di hadapan DPR, di ruang rapat paripurna DPR, Selasa (23/9/2025).

Tiga konsep Soemitronomics yang disebut Purbaya meliputi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

Untuk menjalankan tiga pilar tersebut, lanjutnya, mesin-mesin pertumbuhan harus dihidupkan dan dipastikan berjalan selaras.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan ekonomi investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama,” paparnya.

Adapun Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8% (year on year/YoY) dalam jangka menengah. Pada tahun ini, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,2% (YoY), dan melesat lebih tinggi sebesar 5,4% (YoY) pada 2026.

Indonesia, kata Purbaya, berkaca pada Korea Selatan dan Singapura yang ekonominya tumbuh di atas rata-rata 7,5% selama 10 tahun sebelum menjadi negara maju. RI juga berkaca kepada China sebagai benchmark, yang ekonominya bisa tumbuh melampaui 10% (YoY) selama periode 2003—2007 serta 2010.

“Target ini tidak mudah, namun tidak berarti tidak bisa diwujudkan Indonesia. Sejarah menunjukkan, sebelum krisis keuangan Asia pada 1997—1998, ekonomi Indonesia tumbuh di atas rata-rata 6%,” kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Untuk mencapai target tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tidak hanya mengandalkan fiskal atau keuangan negara. Mantan ekonom di Danareksa itu mengatakan, APBN akan berperan sebagai katalis dalam mendukung sektor swasta sebagai motor utama penggerak pertumbuhan.

Sektor-sektor usaha yang menjadi fokus yakni pertanian, industri manufaktur, serta padat karya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8/2025 untuk mereformasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dengan menyederhanakan proses dan mempercepat layanan yang terintegrasi.

Tidak hanya itu, ungkap Purbaya, pemerintah akan membentuk Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Tugasnya yakni untuk memonitor, mengevaluasi, dan menangani debottlenecking dunia usaha secara lintas sektor.

“Satgas itu juga akan menerima pengaduan dari masyarakat dan pelaku bisnis untuk mengatasi kendala bisnis riil,” jelasnya.

23/09/2025 21:05
Purbaya Tegaskan Anggito Abimanyu Tak Rangkap Jabatan: Ini Penugasan Presiden

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa Anggito Abimanyu tidak boleh rangkap jabatan dan harus meninggalkan jabatannya sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu).

Anggito sendiri telah resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rapat paripurna yang berlangsung di DPR, Selasa (23/9/2025).

“Dia akan Ketua LPS saja. Karena di LPS nggak boleh merangkap. Mundur dari Wamenkeu. Ini penugasan dari Presiden,” ujar Purbaya.

Adapun Anggito membenarkan bahwa pengesahannya sebagai Ketua DK LPS otomatis membuatnya tidak lagi sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), jabatan yang dipegangnya sejak Oktober 2024.

“Ya kan intinya tidak boleh rangkap jabatan, jadi otomatis saya akan mengembalikan mandat jabatan wakil menteri kepada Presiden,” terangnya.

Anggito tidak tahu apabila akan ada orang yang mengisi jabatannya yang kini kosong itu. Dia hanya memastikan bahwa telah diberikan tugas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya juga calon Ketua LPS 2025–2030, untuk mengikuti proses seleksi oleh panitia seleksi (pansel).

“Alhamdulillah sudah diputuskan melalui rapat paripurna. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pak Presiden, kepada pak Menteri Keuangan, sudah memberi kesempatan saya untuk mengabdi di posisi seperti yang sekarang ini,” jelasnya.

Kini, Anggito tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Prabowo yang nantinya akan dibacakan saat pelantikan di Istana Kepresidenan. Namun, saat ini Prabowo masih melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS), Kanada dan Belanda.

Alurnya, keputusan di DPR akan diserahkan kepada Presiden usai pengesahan DK LPS di rapat paripurna. Namun demikian, pria yang pernah menjabat staf khusus hingga Kepala Badan Kebijalan Fiskal Kemenkeu itu mengaku, surat pengunduran dirinya disiapkan oleh kantor sehingga dia tidak mengetahui hal tersebut.

Anggito menekankan dengan komitmennya untuk tidak rangkap jabatan sebagai pejabat negara di posisi strategis, maka dia telah melepaskan jabatan Wamenkeu.

“Saya sudah menandatangani semacam pakta bahwa apabila kalau nanti terpilih menjadi ketua atau dewan komisioner LPS, otomatis langsung tidak lagi menduduki posisi wakil menteri. Tapi kan masih belum [ada] Keppres jadi saya masih libur dulu ya,” pungkasnya.

23/09/2025 20:19
Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR Nasional 23 September 2025

Bansos Beras 10 Kilogram Kini Tambah Minyak 2 Liter, Ketua Banggar: Itu Usulan Pimpinan DPR
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut paket bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram dari pemerintah yang kini ditambah 2 liter MinyaKita merupakan usulan pimpinan DPR RI.
Said mengatakan, paket bansos sebelumnya terdiri dari 10 kilogram beras dan 1 liter minyak setiap bulan.
Komponen paket itu kemudian ditambah setelah pimpinan DPR RI mengusulkan kepada pemerintah.
“Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter),” kata Said dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Selasa (23/9/2025).
Menurut Said, usulan pimpinan DPR RI itu ia sampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).
Dalam Rapat Paripurna hari ini, Purbaya kemudian menyatakan pemerintah menyanggupi usulan agar komponen minyak dalam bansos ditambah menjadi 2 liter sebagai bentuk stimulus ekonomi dari pemerintah.
Kesanggupan itu Purbaya sampaikan saat memaparkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dalam Rapat Paripurna.
Menurut Said, program bansos tersebut akan dikucurkan pada Oktober hingga November 2025.
DPR RI memandang penambahan kuota MinyaKita penting untuk menopang daya beli masyarakat, terutama yang miskin dan rentan.
Para anggota dewan di Banggar menilai stimulus Rp 16,23 persen dari pemerintah masih bisa dioptimalkan sehingga masyarakat akan mendapat manfaat lebih.
Lebih lanjut, Said menyebut APBN bukan hanya persoalan fiskal, melainkan salah satu instrumen negara untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan,” tutur Said.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 20:17
Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak Nasional 23 September 2025

Disinggung Menkeu soal Bunga Deposito Turun, Hotman Paris: Emang Gue Sudah Belanja Banyak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Pengacara Hotman Paris mengaku sudah belanja banyak usai disinggung Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkait bunga deposito yang turun.
Hal ini disampaikan Hotman menanggapi pernyataan Purbaya yang menyebut dirinya protes terhadap penurunan bunga deposito.
“Emang gue sudah belanja banyak,” ujar Hotman saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025).
Hotman menegaskan, dirinya selalu mendukung program pemerintah.
Namun, ia mengingatkan, dalam satu program, selalu ada sisi baik dan sisi buruk.
“Begini lho, begini lho. Kita mendukung, ya kita mendukung program itu. Saya hanya mengingatkan, semua program ada sifat baik dan ada sifat tidak baiknya,” lanjutnya.
Hotman menilai, dengan turunnya bunga deposito di Indonesia, peluang masyarakat untuk menyimpan uang ke luar negeri ikut meningkat.
“Ya, kalau bunga deposito di Singapura tinggi, orang akan kabur bawa deposito ke Singapura. Ngerti enggak? Kalau bunga di Bank Pemerintah sudah rendah, orang akan nabung di Bank Swasta atau ke Singapura,” jelasnya.
Hotman mengatakan, dalam percakapannya dengan Purbaya, ia sempat memberikan saran agar dana pemerintah Rp 200 triliun ini dialokasikan ke program yang lebih dekat dengan masyarakat.
Misalnya, dari para menurunkan bunga deposito, alangkah baiknya jika dana pemerintah ini dimaksimalkan untuk kredit padat karya.
“Harusnya Rp 200 triliun itu hanya diperuntukkan untuk kredit padat karya bagi perusahaan yang punya bisnis padat karya, yang mempekerjakan banyak karyawan,” kata Hotman.
Ia menilai, dengan alokasi yang lebih tepat sasaran, pemerintah bisa memberikan program yang lebih menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
Terlebih, angka pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun di perbankan mulai menunjukkan hasil.
Ia mencontohkan turunnya bunga deposito bank yang langsung memicu protes dari nasabah.
“Pak Hotman Paris protes sama saya. Waktu dia memperpanjang depositonya, bunga jadi turun, dia jadi rugi katanya,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi September 2025, di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Purbaya, dana pemerintah ditempatkan di lima bank milik negara untuk membanjiri likuiditas.
Tujuannya menekan biaya dana atau beban bunga (cost of fund) agar perbankan lebih longgar. “Emang itu tujuan saya. Biar dia belanja lagi, kalau belanja kan ekonomi jalan. Atau dia bagi-bagi ke orang, ekonomi jalan. Emang itu tujuannya. Jadi itu merupakan konfirmasi bahwa kebijakan kita mulai jalan,” ucapnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

23/09/2025 20:10
Soal Rokok Ilegal, TikTok-Tokopedia Mengaku Rajin Mengimbau

Bisnis.com, JAKARTA— Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia menegaskan terus melakukan pemantauan dan mengimbau penjual (seller) agar patuh terhadap aturan dalam berjualan di platform.

Head of Public Policy and Government Relations Tokopedia and TikTok Indonesia, Hilmi Adrianto menyebut Tokopedia dan TikTok Shop merupakan platform user-generated content (UGC), di mana penjual dapat mengunggah produk secara mandiri.

Namun demikian, pihaknya mengaku aktif mengimbau kepatuhan penjual terhadap aturan serta melarang produk/toko yang melanggar.

“Kami juga melakukan aksi proaktif guna menjaga aktivitas di dalam platform sesuai koridor hukum,” kata Hilmi kepada Bisnis pada Selasa (23/9/2025)

Hilmi mengatakan apabila masih ada pelanggaran di platform, pihaknya mengajak masyarakat dapat melaporkannya melalui fitur ‘Laporkan’ di setiap halaman produk.

Berdasarkan penelusuran Bisnis, Selasa (23/9/2025), masih ada seller yang berjualan di platform. Rokok dengan merek Balver dijual dengan harga Rp106.000. Ada juga merek Newcastle Blueberry yang dijual dengan harga Rp101.000.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya memberantas peredaran rokok ilegal dengan menggandeng sejumlah lokapasar digital atau marketplace.

Purbaya mengungkapkan sudah memanggil platform e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli agar tidak lagi mengizinkan penjualan barang ilegal, khususnya rokok.

Hal itu menjadi salah satu dari enam program quick win yang disiapkannya. Selain memantau transaksi digital, Kementerian Keuangan juga menelusuri rantai distribusi rokok ilegal dari pemasok hingga warung kelontong.

“Yang jelas, bahwa siapapun yang jual rokok ilegal, di tempat mana, saya akan datangi secara random,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (22/9/2025).

Purbaya menambahkan, pengawasan diperketat di jalur impor untuk menutup celah kecurangan yang berpotensi mengurangi penerimaan negara.

“Nanti yang terlibat kita akan sikat, termasuk kalau ada yang terlibat di Bea Cukai dan orang Departemen [Kementerian] Keuangan. Tapi saya harap dengan itu nanti tiga bulan ke depan sudah hilang karena siklus impor kan kira-kira tiga bulan ya,” tuturnya.

23/09/2025 19:47
Purbaya Terapkan Konsep Sumitronomics Demi Kejar Pertumbuhan Ekonomi RI 8%

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengusung konsep pembangunan ekonomi dengan Sumitronomics demi mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga 2025.

Seperti diketahui, konsep tersebut merupakan gagasan ekonom Indonesia, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang juga ayah dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics berfokus pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

“Untuk menjadi negara maju, strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, pemerataan manfaat pembangunan, dan ketiga, stabilitas nasional yang dinamis,” kata Purbaya saat sidang paripurna di DPR RI, Selasa (23/9/2025).

Jika ekonomi Indonesia diarahkan untuk tumbuh 8%, lanjutnya, maka pemerintah perlu mengacu pada strategi Sumitronomics.

Meski demikian, Purbaya menekankan bahwa target 8% bukan hal mudah, Namun, dia mengatakan hal itu tetap realistis bila strategi pemerintah dijalankan dengan konsisten.

“Target ini tidak mudah, namun bukan berarti tidak bisa diwujudkan di Indonesia. Sejarah menunjukkan sebelum krisis keuangan AS tahun 1997-1998, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 6%,” jelasnya.

Ia merujuk pada sejarah pertumbuhan ekonomi negara lain. Korea Selatan dan Singapura berhasil menjadi negara maju dengan rata-rata pertumbuhan di atas 7,5% selama satu dekade, sementara China pernah melampaui 10 persen pertumbuhan tahunan pada periode 2003-2007.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, Purbaya menyampaikan anggaran negara akan didesain sebagai katalis pertumbuhan.

Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi agar bisa berputar lebih cepat, sektor riil bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat. Untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, APBN berperan sebagai katalis untuk mendukung sektor swasta sebagai motor penggerak utama pertumbuhan.

Kinerja sektor-sektor bernilai tambah tinggi terus diperkuat dengan tetap menjaga ketahanan sektor resilien.

“Sektor resilien seperti pertanian, industri manufaktur, padat karya, dan pariwisata dijaga tetap tumbuh tinggi sehingga berkontribusi optimal bagi penciptaan lapangan kerja,” tambah Menkeu.

Selain itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sumber daya alam dan memberikan insentif fiskal, mulai dari tax holiday hingga super deduction untuk riset, pelatihan, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus.

Upaya ini diharapkan mempercepat investasi pada sektor bernilai tambah tinggi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

23/09/2025 19:25
Banggar DPR RI mengusulkan tiga skema alternatif Program MBG

Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan tiga skema alternatif untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul maraknya kasus keracunan anak akibat menu program tersebut.

Said Abdullah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, menyampaikan skema pertama yakni penyaluran anggaran MBG melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang langsung disalurkan ke pemerintah daerah.

Skema kedua, kata dia, bisa dilakukan dengan menyalurkan bantuan MBG melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kalau PKH selama ini per bulan Rp300 ribu, kita tambahin Rp300 ribu. Tapi yang Rp300 ribu itu untuk MBG,” ujarnya pula.

Adapun skema ketiga, lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didekatkan ke sekolah agar pengawasan berjalan lebih optimal.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga pertengahan September 2025 tercatat tidak kurang dari 5.360 anak mengalami keracunan akibat program tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Said menilai Program MBG sebaiknya dievaluasi pemerintah dengan terlebih dahulu menemukan titik permasalahannya.

“Harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah di titik mana saja dan apa penyebabnya? Apakah karena rantai pasok dari SPPG ke sekolah terlalu panjang? Karena satu SPPG melayani 3.000, apakah itu bisa diperpendek?” ujar Said.

Meski demikian, ia menegaskan Program MBG tetap perlu dilanjutkan dengan perbaikan.

“Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-setop. Jangan. Lebih baik mari kita deteksi dulu di mana letak masalahnya. Apakah karena jam 2 malam baru masak, sedangkan jam 12 pagi itu (harus disajikan). Kan sudah 14 jam sendiri. Sehingga perlu pola baru, atau skema diubah, setiap sekolah ada satu SPPG. Sehingga itu akan lebih menarik dan lebih mudah dari sisi pengawasan,” ujarnya pula.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi untuk mengalihkan anggaran MBG, apabila realisasi penyerapan masih rendah hingga akhir Oktober 2025.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan anggaran MBG yang tak terserap menganggur hingga akhir tahun. Anggaran tersebut akan dialihkan ke sektor lain, digunakan untuk memangkas defisit maupun utang.

“Kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain, atau untuk mengurangi defisit, atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya enggak ada uang nganggur di departemen atau kementerian yang di-earmark sampai akhir tahun,” kata Purbaya.

Menurutnya, meski Presiden mendukung penuh pelaksanaan MBG, kondisi di lapangan tetap menentukan seberapa besar anggaran dapat terserap. Untuk itu, Kementerian Keuangan akan membantu mempercepat penyerapan dengan memperkuat manajemen dan pengawasan.

“MBG treatment-nya sama, kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu termasuk mengirim manajemen dan segala macam,” ujarnya lagi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

23/09/2025 18:37